Golkar & PKB Kasih Dukungan

MENTASNYA Hi Djunaidi Djaya sebagai Pejabat Bupati Pesawaran menggantikan Drs Hi Haris Fadillah hendaknya tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, karena pergantian kepemimpinan pemerintahan ini sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan itu, dua partai besar; Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat menyatakan dukungannya atas kepemimpinan pejabat yang baru. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Pesawaran, Idham Manaf, SAg, SH dan Ketua DPC PKB Pesawaran, Ubaidillah, yang dihubungi Fokus secara terpisah Jumat (21/11) siang. Menurut Idham Manaf, bukan ranah partai politik untuk menyoal pergantian kepemimpinan pejabat bupati karena hal itu sepenuhnya wewenang eksekutif. Karena itu, “Kalau pemerintah pusat sudah memutuskan Pak Djunaidi Djaya yang menjadi pejabat bupati, kita semua termasuk seluruh rakyat Pesawaran harus memberikan dukungan, yang hal itu semata-mata untuk mempercepat proses kemajuan dan perkembangan di kabupaten ini,” tutur dia. Lalu apa harapannya terhadap pejabat bupati yang baru? “Kami mengharapkan agar penyelesaian pelaksanaan atau agenda pilkada harus diprioritaskan. Untuk itu, komunikasi pejabat bupati yang baru dengan pemerintah provinsi dan kabupaten induk (Pemkab Lampung Selatan, red) harus baik, sehingga agenda penting tersebut dapat secepatnya tersusun dan pada awal 2010 pelaksanaan pilkada sudah dapat direalisasikan,” bebernya. Diakui oleh tokoh muda Partai Golkar ini, semestinya pelaksanaan pilkada sudah dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran pada 2008, namun karena pihak provinsi dan kabupaten induk tidak menganggarkan dananya, terpaksa ditunda dua tahun kedepan. “Saya melihat, kalau saya komunikasi yang dibangun pejabat bupati yang lama cukup baik dengan pihak pemerintah provinsi dan kabupaten induk, tidak ada alasan pelaksanaan pilkada Pesawaran tertunda seperti sekarang ini,” kata Idham Manaf sambil menambahkan sebenarnya sejak lama Partai Golkar sangat mendorong proses persiapan pelaksanaan pilkada di kabupaten tersebut, namun karena komunikasi antar eksekutif kurang mulus akibatnya pesta demokrasi rakyat itu harus ditunda hingga 2010 nanti. Selain mengenai penyelesaian persiapan pelaksanaan pilkada di Pesawaran, menurut Idham Manaf, pejabat bupati yang baru juga harus menyeriusi penyelesaian lahan dan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan. “Hal ini jangan disepelekan, tetapi harus benar-benar menjadi perhatian serius pejabat bupati yang baru,” pesan dia. *Terima Aspirasi Sementara Ketua DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Ubaidillah, mengharapkan Djunaidi Djaya sebagai Pejabat Bupati Pesawaran yang baru dapat membuka kran untuk menerima aspirasi dari berbagai kalangan di kabupaten pecahan Lampung Selatan tersebut. “Hal ini saya kira perlu mendapat perhatian pejabat bupati yang baru, apalagi sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sehingga diperlukan suasana yang kondusif dan jangan sampai ada gejolak di Pesawaran,” kata dia. Menurut tokoh muda PKB tersebut, sampai saat ini pemerintahan di Kabupaten Pesawaran masih belum jalan secara maksimal. Hal ini tidak lepas dari “sikap cuek” kabupaten induk (Pemkab Lampung Selatan, red) utamanya dalam membantu anggaran. “Nah, kenapa kabupaten induk sampai terkesan lepas tangan, ini masalah yang harus ditangani dengan segera oleh pejabat bupati yang baru, sehingga pelaksanaan pemerintahan di Pesawaran dapat berjalan baik dan tertata,” ucapnya lagi. Ia juga menilai, dengan telah disahkannya lima peraturan daerah pada Rabu (19/11) lalu yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan di jajaran Pemkab Pesawaran sebagai tindaklanjut dari PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka selayaknya dilaksanakan sesuai ketentuan. “Jadi, kalau memang mesti dilakukan rolling-rolling pejabat, menurut saya, ya tidak masalah karena memang harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan PP 41 maupun perda yang telah disahkan,” Ubaidillah menambahkan. dd Lima Perda Yang Baru Disahkan 1. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran, serta Staf Ahli Bupati Kabupaten Pesawaran 2. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran 3. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran 4. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran 5. Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran