02 Maret 2009

Menjelang Pemilu Lamtim Diusik Soal Tanah

FOKUS - Warga penggarap yang ada di wilayah kawasan hutan Lampung Timur membentuk panitia Tukar Menukar Penyelesaian Pendudukan Tanah Hutan Register 38 (OKUPASI). Pembentukan kepanitiaan Okupasi itu, menurut Kepala Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Nyuardi, yakni untuk melakukan penyelesaian tanah hutan yang ada di empat dusun yang ada di wilayahnya. Masing-masing Dusun Srikaloko, Dusun Srikaton, Dusun Srimulyo dan Dusun Sriwidodo. ”Mereka mengajukan permohonan kepada Bupati Lamtim untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan panitia tukar menukar penyelesaian pendudukan tanah kawasan hutan register 38 Gunung Balak,” ujarnya. Bahkan kata dia, surat permohonan itu sudah disampaikan ke Kantor Pemda dan Dinas Kehutanan Lamtim. Dalam surat tertanggal 17 Februari 2009 tersebut, lanjutnya, selain ditanda tangani oleh empat Kepala Dusun, juga tertera Ketua Satu dan Sekretaris Kelompok Tani Binaan DPP MKGR Provinis Lampung, dengan dibubuhkan stempel dan tanda tangan Kepala Desa Sadar Sriwijaya. Dijelaskan, latarbelakang tukar menukar penyelesaian pendudukan tanah kawasan hutan register 38 Gunung Balak itu, berdasarkan hasil musyawarah Panitia Sementara dan Kepala Dusun serta segenap anggota masyarakat. Yang diadakan pada tanggal 12 hingga 15 Februari lalu.”Intinya mereka meminta Bupati Lampung Timur untuk dapat mengukuhkan Surat Keputusan (SK), itu saja,” ucap Kades Sadar Seiwijaya. Namun masalahnya, lanjut dia, pembebasan itu dikhawatirkan membawa dampak jika yang lain pun mengingnkan yang sama. Dampak lainnya, kata dia, juga akan sangat merugikan petani di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Baraja Selebah, Way Jepara dan Labuhan Ratu, serta Kecamatan Labuhan Maringgai.”Sebab untuk mengairi sawah di enam Kecamatan tersebut, sumber tangkapan airnya berada di wilayah empat Dusun itu,” kata dia, seraya menukaskan, saat ini Danau Way Jepara dan Danau Kemuing Sribhawono, debit airnya sudah mulai menurun. Bahayanya lagi, sebagian besar hutan di kawasan register 38 Gunung Balak, khususnya di empat Dusun tersebut gundul dan ditanami tanaman pangan, terutama jagung. Akibatnya, tidak ada lagi resapan air. ”Kalau itu dibebaskan, kasihan masyarakat petani yang ada di enam Kecamatan itu. Mestinya Pemerintah Daerah bertindak cepat dan tegas untuk mengatasi keingian warga tersebut,” tandasnya. Nyuardi pun mengatakan, dirinya merasa heran keinginan tersebut muncul di saat akan ada perhelatan pemilu legislatif. ”Karena itu juga, saya telah mewanti-wanti agar jangan ada yang memungut dana dengan alasan apapun kepada masyarakat saya,” ujarnya.hm

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda