15 Agustus 2008

Siapkan Program Lompatan

PERAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam mengejawantahkan prioritas program Gubernur Syamsurya Ryacudu sangatlah strategis. Karena itulah, Ir Bihikmi Soefian sebagai kepala dinas memainkan gaya satu gerakan menyentuh langsung dua sasaran. Apa maksudnya? Sebagaimana diketahui, Gubernur Syamsurya Ryacudu memprioritaskan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Terkait dengan program pengentasan kemiskinan inilah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan langsung menggerakkan alurnya, selain terus meningkatkan akselerasi sebagai dinas teknis yang menangani masalah peningkatan produksi pertanian dan eleganitas ketahanan pangan daerah.
Apa satu gerakan menyentuh dua sasaran yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai apresiasi nyata atas prioritas Gubernur Syamsurya Ryacudu tersebut? Jumat (8/8) pagi di ruang kerjanya, Ir Bihikmi Soefian menerima Fajrun Najah Ahmad dari Fokus untuk wawancara khusus, berikut petikannya: Bisa dijelaskan, apa yang dilakukan dinas yang Anda pimpin terkait dengan prioritas program Gubernur Syamsurya Ryacudu utamanya menyangkut pengentasan kemiskinan?
Kita telah menyiapkan program yang dibantu pusat dengan nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Berapa besar dananya dan sasarannya mana saja?
Dananya sebesar Rp 26,9 miliar. Sasarannya adalah berkembangnya usaha agribisnis di 269 desa miskin yang tersebar di 93 kecamatan di 10 kabupaten/kota se-Lampung. Realisasinya nanti masing-masing desa atau Gapoktan mendapat alokasi bantuan penguatan modal berupa dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 100 juta. Pemanfaatannya bagaimana?
Pemanfaatan dana BLM PUAP tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga petani miskin (RTPM), baik itu petani/peternak (pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani, maupun pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan atau musiman. Jenis usaha warga miskin yang bisa mendapat bantuan apa saja?
Untuk jenis usaha yang dapat diberikan BLM PUAP ini meliputi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selain itu non budidaya, berupa industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan pemasaran hasil pertanian skala kecil atau bakulan. Kalau jenis-jenis usaha ini, ya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jadi nantinya setiap warga petani miskin akan menerima BLM sampai Rp 100 juta?
O, tidak begitu. Dana sejumlah itu untuk masing-masing desa atau Gapoktan. Pagu atau nilai maksimum yang diberikan untuk setiap rumah tangga petani miskin (RTPM) sebesar Rp 1 juta. Sehingga total anggaran BLM PUAP sebesar Rp 26,9 miliar itu dapat dimanfaatkan oleh sekitar 27.000 RTPM. Sudah sejauhmana persiapan program riil pengentasan kemiskinan yang digerakkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini?
Secara perencanaan, kita bisa katakan sudah cukup matang. Untuk sosialisasi PUAP tingkat provinsi telah dilakukan pada April lalu, sedang sosialisasi kabupaten/kota pada Juli kemarin. Untuk identifikasi potensi desa dan verifikasi rumah tangga miskin (RTM) juga Juli kemarin. Tahap selanjutnya adalah pengajuan dana BLM PUAP pada bulan Agustus, disusul bulan Oktober dan November. Saya perkirakan, akhir Oktober nanti kucuran BLM PUAP sudah dapat dilaksanakan. Kaitannya satu gerakan menyentuh dua sasaran?
Begini, adanya program BLM PUAP ini kan secara konkret menangani pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, dengan pola kegiatannya dapat dilihat arahnya, yaitu meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat petani dan peternak. Jadi, kita berikan bantuan dana secara langsung untuk mereka memberdayakannya guna meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi skala kecilnya, sehingga ke depan mereka bisa dapat terus berkembang. Dinas Pertanian jalan sendiri dalam program ini?
Tentu saja tidak. Kan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari tiga prioritas Gubernur Syamsurya, tentunya tetap akan dilakukan pembicaraan lintas sektoral. Hanya saja, kami telah menyiapkan program BLM PUAP tersebut dengan dana bantuan pemerintah pusat. Jadi yang menentukan penerima BLM PUAP juga pusat dong?
Iya! Dalam hal ini Menteri Pertanian. Kalau kita telaah, memang desa-desa yang menjadi sasaran BLM PUAP ini termasuk desa miskin, walau memang hanya sebagian saja yang sama dengan yang menjadi target pengentasan kemiskinan Pemprov Lampung melalui APBD TA 2008 ini. Saya kira hal ini tidak masalah, karena program BLM PUAP lebih mengarah kepada rumah tangga petani miskin (RTPM)-nya, bukan wilayahnya. Tinggal sinkronisasi saja kok. Toh semuanya jelas, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan petani, yang jumlahnya mencapai 70% dari jumlah penduduk miskin di Lampung ini. Gubernur Syamsurya saat melantik pejabat eselon II yang baru, termasuk Anda, meminta agar segera menyiapkan langkah-langkah konkret, menurut Anda?
Itu betul! Dan kami memang meyakini, jika ke depan diperlukan lompatan-lompatan bila menginginkan terus terjadinya peningkatan produktivitas di bidang pertanian. Lompatan-lompatan itu menyangkut apa saja?
Yang utama ya mengenai masalah dananya. Program sebagus apapun jika dalam alokasi anggaran di APBD sedikit, ya sulit diwujudkan. Karena itu, kami akan mengajukan lompatan anggaran melalui APBD TA 2009 nanti guna mewujudkan gerakan peningkatan produktivitas di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Langkah yang akan Anda lakukan?
Nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman di DPRD Lampung. Saya akan sampaikan secara transparan apa saja program unggulan, kenapa dan apa targetnya. Saya optimis, kita semua terbuka dan fair, sepanjang untuk kemajuan kehidupan masyarakat Dewan pasti akan mendukung. *** Buka Diri Demi Kemajuan GAYA Ir Bihikmi Soefian yang low profile namun “berisi”, tampaknya menghiasi gerakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung ke depan. Betapa tidak. Rencananya pada 21 Agustus mendatang pihaknya akan mengundang berbagai kalangan yang peduli dengan masalah pertanian dan ketahanan pangan di daerah ini untuk sharing. “Kami membuka diri demi kemajuan. Pada 21 Agustus nanti kami akan undang stake holder guna memberi masukan kepada kami untuk berbuat lebih maksimal, efisien dan efektif guna meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian kita ke depannya,” tutur Bihikmi Soefian, di ruang kerjanya, Jumat (8/8) pagi.
Dalam kesempatan itu, sambung mantan Wakadis Pertambangan Provinsi Lampung ini, pihaknya akan mengundang berbagai pimpinan dinas terkait, pengusaha, penyalur, KTNA, HKTI, dan berbagai pihak lain yang selama concern terhadap dunia pertanian.
Dan, “Kami juga mengharapkan pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur dapat memberikan arahan tentang apa yang menjadi keinginannya bagi pengembangan dunia pertanian Lampung ke depan. Nanti masukan dari berbagai pihak itu akan kita ramu untuk diwujudkan dalam prioritas program dinas di tahun 2009,” urainya lanjut.
Langkah semacam ini, diakui Bihikmi Soefian sangatlah tepat guna menyelaraskan program dinasnya dengan kenyataan dan harapan berbagai elemen masyarakat yang selama ini terjun ke dunia pertanian.
Meski demikian, sebagai pejabat yang banyak berkecimpung di dunia pertanian Bihikmi mengakui secara pribadi dirinya telah memiliki beberapa “program lompatan” yang dapat diwujudkan dalam waktu singkat apalagi jika didukung berbagai elemen masyarakat.
Misalnya? “Kita buka lahan pertanian sawah baru seluas 200.000 hektar, nanti yang 100.000 hektar kita percayakan pengelolaannya kepada pihak swasta, yang 100.000 hektar lainnya dikelola pemerintah. Potensi membuka sawah baru ini sangat lebar, hanya mau tidak kita segera mewujudkannya,” urai Bihikmi yang pekan lalu juga mengadakan sharing dengan tujuh orang doktor asal Unila terkait dengan persoalan pengembangan produktivitas pertanian daerah Lampung di ruang kerjanya.
Menurut dia, jika dilakukan pengembangan dan pembinaan terhadap sawah-sawah padi rawa, ke depannya akan terdapat penambahan lahan sekitar 250 hektar.
“Untuk mewujudkan ini pun tidak perlu dana besar, paling-paling hanya sekitar Rp 250 juta, itu pun berupa bantuan sarana,” ucap Bihikmi lagi.
Masih terkait dengan program ini, ia mengakui perlunya diperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota. Dan semua itu akan terwujud dengan baik jika didukung dengan sentuhan teknologi serta bantuan bibit unggul. dd

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda