BPS Kerahkan 3000 Petugas

FOKUS - Kepala BPS Provinsi Lampung, Harun Fajarwati, menyatakan, pihaknya kini sedang melaksanakan pendataan keluarga miskin yang akan dilangsungkan selama satu bulan, dimulai sejak September ini. Selain itu, BPS bersama PT Pos dan Giro juga memantau penyaluran BLT bagi tumah tangga miskin (RTM) untuk mengetahui sejauhmana sasaran penerima BLT secara efektif dan tepat sasaran, bukan dimanipulasi atau direkayasa. Menurutnya, untuk melaksanakan pendataan dan pemantauan pihak BPS Provinsi Lampung mengerahkan 3000 petugas terdiri dari pegawai BPS dan diluar BPS (non-PNS) yang disebarkan ke seluruh Lampung. Setiap petugas akan mendata sekitar 300 rumah tangga miskin di tiap-tiap RT. BPS akan mendata berdasarkan hasil pendataan terakhir tahun 2006 yang telah diverifikasi PT Pos. PT Pos memverifikasi untuk BLT tahap berikutnya. Dari hasil verifikasi, ujar Harun, PT Pos menemukan adanya rumah tangga miskin yang pindah, meninggal dunia, dan tidak masuk kategori miskin. “Hasil verifikasi itu memperbarui data BPS. Petugas pendataan akan langsung mendatangi rumah tangga miskin di setiap daerah,” kata Harun sambil menyatakan, petugas pendata non BPS merupakan hasil perekrutan di daerah masing-masing melalui koordinator statistik kecamatan. Ia mengaku, para petugas telah diberi pelatihan dan bekal pengetahuan yang cukup agar mampu mendata dengan baik. Pemilihan petugas sengaja dari daerah setempat agar langsung dapat mengidentifikasi, jika ada warga di daerahnya yang masuk dalam kategori miskin. Dikatakan, pendataan yang dilakukan BPS meliputi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah, pekerjaan dan kondisi perumahan meliputi luas rumah, jenis lantai dan material rumah. Pendataan dilakukan secara lengkap agar dapat memudahkan pemerintah jika akan memberikan program sosial. Sementara besarnya pendapatan kepala keluarga tidak didata oleh BPS. Harun memperkirakan jumlah rumah tangga miskin sudah berkurang. Hal ini disebabkan telah banyak program pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Harun mencontohkan program BLT, pengobatan gratis melalui jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), subsidi minyak goreng, program BOS, dan beras untuk rakyat miskin. “Berkurangnya jumlah warga miskin merupakan cerminan kinerja daerah,” katanya. Berkaitan dengan masih adanya beberapa warga miskin di Bandar Lampung yang ternyata tidak terdata oleh BPS, Harun memaparkan, BPS akan berkoordinasi dengan camat, lurah dan aparat setempat. Jika ada laporan dari aparat setempat tentang adanya warga miskin yang belum terdata, maka petugas akan mendatangi daerah tersebut. *Data PPLS Begitu pun di Lampung Barat, BPS setempat sejak 1 hingga 30 September 2008 melakukan pendataan program pelayanan sosial (PPLS) tahun 2008. Hal diungkapkan kepala BPS Lambar Wagiman Purwoko. Menurut dia, dalam pendataan ini pihaknya melibatkan 201 orang petugas aparat pekon, serta 17 orang pengawas yang berasal dari koordinator statistik kecamatan (KSK) dan kepala seksi ditambah staf inti kabupaten. Tujuan melakukan pendataan ini untuk memperoleh data base yang berguna atau berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan sosial, seperti BLT, bantuan operasional sekolah (BOS), Jamkesmas, program keluarga harapan dan program untuk warga miskin yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi RTM (rumah tangga miskin). Sehingga data base ini dapat dimanfaatkan atau digunakan pihak pemerintah kabupaten. dd