Ratusan Warga Melinting Bengong

Tidak Terdaftar Penerima Bantuan Langsung Tunai

KEGEMBIRAAN warga miskin yang menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di Lampung Timur, ternyata, tidak dirasakan ratusan warga Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting. Bahkan mereka hanya bengong saat melihat sesamanya ramai-ramai mencairkan dana ke Kantor Pos.

Kenapa bisa begitu? Tidak lain karena ratusan warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Kepala Desa Tanjung Aji, Yusaki, didampingi sekretaris desa, Hadrisyah, menjelaskan, pada tahun 2005 silam warganya yang menerima dana BLT sebanyak 435 rumah tangga miskin (RTM), namun pada 2008 ini hanya terdaftar 329 RTM saja.

Jadi, “Ada 106 rumah tangga miskin di Desa Tanjung Aji yang sekarang ini tidak atau belum mendapatkan kartu BLT,” kata Yusaki seraya menyatakan pihaknya telah mengajukan ke pihak berwenang agar ke-106 warganya mendapatkan kartu BLT.

Terkait masalah ini, katanya lagi, dirinya pernah didatangi rombongan dari Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) setempat. Intinya, mereka juga mempertanyakan tentang tidak terdaftarnya ratusan warga miskin Tanjung Aji sebagai penerima BLT tahun 2008.

Yusaki juga mengaku telah melaporkan masalah ini ke Camat Melinting, drs Ibnu Santoso. Hasilnya? “Pak camat menyatakan masih dalam proses,” ucap dia.

Perjuangan Yusaki untuk warganya layak diacungi jempol. Ia saat ini langsung membuatkan kartu tanda penduduk sementara bagi warga miskin yang belum memiliki KTP guna mendaftar sebagai penerima BLT secara gratis.

“Kalau sudah terdaftar, mereka bisa mengambil dana BLT ke Kantor Pos Kecamatan Labuhan Maringgai,” ucap Yusaki seraya menyatakan optimismenya ratusan warga Tanjung Aji yang belum menerima kartu BLT akan mendapatkan haknya seperti warga yang lain.

*Masih Verifikasi

Sementara Camat Melinting Drs Ibnu Santoso ketika dikonfirmasi menjelaskan, saat ini masyarakat Kecamatan Melinting yang belum mendapatkan kartu BLT tersebut masih dalam proses.

“Kita tunggu prosesnya dari Jakarta, meski menggunakan data tahun 2005 tetapi tetap dilakukan verifikasi terbatas, paling tidak ada warga yang sudah tak berhak menerima BLT digantikan dengan warga lain yang berhak menerimanya,” kata Ibnu Santoso melalui telepon seluler.

Verifikasi terbatas itu, lanjut dia, dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejanggalan warga yang mendapatkan penyaluran dana BLT tersebut. Seperti ada warga yang meninggal dunia atau pindah alamat, atau sebelumnya miskin, kemudian tidak miskin lagi.

Berdasarkan pantauan Fokus, proses pembagian BLT yang berlangsung di beberapa kantor pos di Lamtim berjalan tertib dan lancer. Warga yang berasal dari berbagai desa memasuki kantor pos dan mencairkan BLT secara teratur dan bergantian, setelah terlebih dahulu menunjukkan KTP dan kartu BLT kepada petugas. Tahapan awal pembayaran BLT selain disaksikan jajaran uspika juga dibawah kawalan aparat polsek setempat. Mereka berjaga-jaga di seputar kantor pos sambil menghimbau warga penerima BLT agar dapat melakukan pencairan dengan tertib. hm/jh