Golkar Minta PT ALP Vacum

Jangan Buat Rakyat Makin Resah SENGKETA lahan antara masyarakat adat Labuhan Batin, Simpang Pematang, Tulang Bawang, dengan PT Anugerah Lestari Pratama (ALP), ternyata, sudah mendapat perhatian serius dari DPD Partai Golkar setempat. “Teman-teman anggota DPRD Tuba dari Partai Golkar di Komisi A sudah pernah menyampaikan permintaan agar PT ALP vacum dulu sampai ada penyelesaian dengan masyarakat,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Tuba, Ismet Roni, SH. Apalagi yang ditegaskan caleg DPRD Lampung dari daerah pemilihan Tulang Bawang itu? Sabtu (17/1) siang Fajrun Najah Ahmad dari Fokus mewawancarai Ismet Roni melalui telepon seluler, berikut petikannya: Anda tahu ada sengketa lahan antara masyarakat adat Labuhan Batin dengan PT ALP? Tahu persis saya hal itu. Dan sebagai ketua Golkar Tulang Bawang saya telah perintahkan teman-teman di Komisi A DPRD Tulang Bawang untuk menyikapi masalah tersebut dengan serius, bahkan kalau perlu dibawa hearing, sehingga semuanya dapat diselesaikan secara transparan. Ada informasi kini situasi dibawah memanas, menurut Anda? Saya juga mendengar hal tersebut, karena itu saya akan segera telepon teman-teman di Komisi A untuk kembali menyeriusi masalah ini. Saya tidak mau masyarakat semakin resah oleh masih tetap beroperasinya kegiatan di lapangan perusahaan tersebut. Apa himbauan Anda untuk PT ALP? Hentikan dulu seluruh aktivitas di lapangan sampai ada penyelesaian dengan masyarakat. Jangan membuat masyarakat semakin resah. Sebab kalau diteruskan aktivitas di lapangan, saya khawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga kondisi yang kondusif menyambut pelaksanaan pemilu beberapa bulan mendatang. Anda menengarai hal ini bisa menyulut instabilitas? Ya bisa saja! Bagaimana kalau masyarakat bergerak dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Kan malah berbahaya! Karena itu saya meminta tolong kepada PT ALP, hentikanlah kegiatan di lapangan. Lakukan penyelesaian-penyelesaian yang terbaik dengan masyarakat. Yakin saja, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Masalahnya ya semua yang terlibat jangan memaksakan kehendaknya. Jadi dalam hal ini Partai Golkar berpihak kepada masyarakat, begitu? Kami berpihak kepada hukum, aturan yang berlaku. Bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan, itu sudah menjadi komitmen Partai Golkar. Namun kita juga harus tahu persis bagaimana aturannya, bagaimana data dan bukti kepemilikannya, dan sebagainya. Nah, agar masalah ini selesai dengan baik, ya PT ALP harus vacum, menghentikan dulu aktivitasnya di lapangan. Sebaliknya, masyarakat juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum. ***