Masak Mau Dibantu Kok Nggak Mau...!

MEMASUKI tiga pekan sudah agenda pemilihan calon wakil bupati Lampung Selatan yang digagas DPRD setempat, molor. Sebagaimana diketahui, Dewan sebenarnya telah menyusun jadwal pemilihan pendamping Bupati Hi Wendy Melfa, SH, MH, 31 Desember silam. Ada apa sebenarnya? Riak-riak politik memang mulai memanas di Lamsel, menyusul tidak jelasnya realisasi agenda pemilihan cawabup. Ironisnya, tudingan tak sedap tertuju ke diri Bupati Hi Wendy Melfa, SH, MH. Bupati pengganti Hi Zulkifli Anwar kelahiran 23 September 1970 itu disebut-sebut merekayasa agar pemilihan cawabup tak terjadi, hingga ia bisa melenggang sendirian menghabiskan masa bhakti sampai 2010 mendatang. Tentu saja tudingan miring itu dibantah tegas. “Mana mungkin saya melakukan rekayasa begituan. Yang namanya wakil bupati itu kan tugasnya membantu bupati. Masak mau dibantuk kok nggak mau, ya tidak masuk akal-lah itu,” ucap Wendy Melfa akhir pekan kemarin melalui telepon seluler. Jadi apa yang sebenarnya terjadi hingga pemilihan cawabup Lamsel terkesan makin tak jelas juntrungannya? Dalam wawancara khusus dengan Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, bupati termuda di Lampung itu buka-bukaan, berikut petikannya; Bisa Anda jelaskan, kenapa pemilihan cawabup molor terus? Sebenarnya simpel saja masalahnya. Hanya memang, banyak orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa dijelaskan? Muara masalah sebenarnya dari adanya dua surat dari Depdagri, dalam hal ini dari Dirjen Otda. Surat yang pertama menyatakan, terkait dengan pemilihan cawabup, partai pengusung saya dan Pak Zul dulu mengajukan nama calon ke bupati, dalam hal ini melalui saya. Nanti setelah diseleksi dan sebagainya, dua nama diajukan ke Dewan. Itu inti isi surat Dirjen Otda yang pertama. Surat yang kedua? Nah di sini persoalan mulai timbul. Inti isi surat yang kedua menyatakan bahwa pengajuan nama cawabup melalui DPRD. Nanti DPRD yang menyerahkan ke saya selaku bupati untuk kemudian saya sampaikan lagi dua nama untuk dipilih. Jadi jelaskan persoalannya? Ada dua surat dari Depdagri yang bertentangan isinya. Karena itu kita perlu penegasan. Itu sebabnya Dewan Anda sarankan kembali konsultasi ke Depdagri? Betul! Dan jangan lupa, dalam hal ini kan terkait dengan mengangkat pejabat negara, jadi nggak boleh sembarangan melakukannya. Saya juga meminta ke Dewan, agar penegasan dari Dirjen Otda dalam hal ini mesti tertulis. Kenapa? Lho, ini kan urusan ketatanegaraan, ya mesti tekstual. Dengan tertulis, semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kenegaraan. Saya nggak mau, sudah susah-payah kita melakukan proses pemilihan cawabup, nggak tahunya dianulir pemerintah pusat karena melanggar aturan. Jadi belum jelasnya kapan pemilihan cawabup semata-mata karena persoalan itu? Ya itulah yang sebenarnya terjadi. Ngapain saya merekayasa-merekayasa. Intinya kan tugas wakil bupati itu membantu bupati. Masak mau dibantuk kok saya malah nggak mau, kan nggak masuk akal itu, iyakan? Jadi dalam konteks ini, aturan atau prosesnya itulah yang perlu penegasan. Karena itu, saya meminta semua pihak dapat mengkaji persoalan pemilihan cawabup ini secara sistemik, jangan menggelorakan syahwat politik saja. Kalau dari Depdagri sudah ada penegasan terhadap pola prosesnya, Anda siap membantu Dewan melakukan pemilihan cawabup? Ya tentu saja siap dong! Kalau sudah ada penegasan dari Depdagri mengenai hal ini, kapan pun dilakukan pemilihan bagi saya no problem. Maksud Anda? Misalnya, kalau hari ini penegasan dari Degdagri secara tertulis sudah kita terima, terus besok dilakukan pemilihannya, saya oke-oke saja. Termasuk siapapun yang terpilih nantinya? Iya, siapapun yang terpilih sebagai wabup, bagi saya tidak ada masalah. Sebab yang namanya wabup itu tugasnya membantu bupati, jadi loyalnya ya ke bupati, kan begitu. Jadi nggak ada masalah bagi saya soal siapa nanti yang terpilih. Sepanjang proses yang dilakukan sudah memiliki ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ketatanegaraan. Banyak pihak menilai, molornya pemilihan cawabup karena salah Dewan, menurut Anda? Salah besar yang menilai demikian. Dewan dalam hal ini tidak salah. Persoalannya bermuara pada adanya dua surat dari Depdagri yang isinya berbeda-beda. Maka itu tata tertib yang dibuat Dewan pun berbeda dengan keinginan Depdagri. Jadi dalam hal ini, perlu penegasan mana sebenarnya yang betul. Nah, yang betul dan ditegaskan Depdagri secara tertulis itu yang akan kita jadikan pedoman, sehingga hasil pemilihan nanti tidak cacat hukum. Saya tidak mau sampai terjadi cacat hukum. Banyak kalangan menilai, kok njelimet betul proses pemilihan cawabup Lamsel, menurut Anda? Karena yang menilai itu tidak tahu masalah yang sebenarnya. Saya bisa memakluminya. Seperti beberapa waktu lalu, adik-adik mahasiswa complain ke saya mengenai hal ini. Mereka mengkritik pedas kenapa saya menghambat proses pemilihan cawabup. Setelah saya jelaskan duduk persoalannya, Alhamdulillah mereka pun paham. Jadi, kalau diluaran ada yang menilai macem-macem, sampai menuding saya merekayasa supaya sendirian sampai tahun 2010, berarti yang menyatakannya tidak paham dengan masalah yang sebenarnya. Yang harus diingat, ini bukan soal njelimet atau apa-lah namanya, kita semua harus memahami bahwa yang mau dipilih itu adalah pejabat negara, sehingga harus jelas mekanismenya. Dan tentunya kita semua kan nggak mau setelah dipilih malahan nggak dilantik karena prosesnya melanggar aturan, kan begitu. Ada pula yang menilai, Anda tidak loyal kepada partai pengusung karena menghambat proses pemilihan cawabup, tanggapan Anda? Ya itu tadi, karena banyak teman-teman di partai pengusung tidak memahami masalah yang sebenarnya. Dan yang perlu diingat, dalam konteks ini bukan soal loyal atau tidak loyal, tetapi bagaimana aturannya. Saya nggak mau dinilai sebagai orang yang loyal pada partai pengusung tapi malah melanggar aturan main. Karena dampaknya akan sangat jelek. Ini juga yang harus dipahami. Menurut Anda, kira-kira kapan pemilihan cawabup dapat digelar? Semua tergantung pada teman-teman di Dewan dalam mendesak Depdagri memberi kepastian aturan mana yang harus dipakai. Itu saja. Maka tadi saya katakan, kalau hari ini aturannya turun, besok pun saya oke-oke saja pemilihan cawabup dilaksanakan. Saya meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, baik Dewan, apalagi saya. Karena muara persoalannya bukan di kami. Kalau begitu, kuncinya menunggu petunjuk Depdagri dong? Betul! Ya kita tunggu saja-lah bagaimana petunjuknya, nanti kita tindaklanjuti. Sederhana saja kan? Maka itu saya minta kepada semua pihak di Lamsel untuk memahami persoalannya secara sistemik, jangan karena syahwat politik sudah begitu menggelora, tidak mampu lagi mengkaji masalahnya secara cermat. Jadi tidak benar rumor yang berkembang kalau Anda inginnya sendirian memimpin Pemkab Lamsel sampai akhir masa jabatan? Jelas itu tidak benar! Ya itu tadi, wong saya mau dibantu kok malah nggak mau, kan nggak masuk akal, iyakan? Hahaha… ***