Selamat Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1429 HijriyahMinal Aidin Walfaidzin

Pimpinan dan Jajaran Redaksi Tabloid FOKUS

mengucapkan

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Hi. Fajrun Najah Ahmad

Yang Bisa Ngeganjel Cuma KPK

HASIL Pilgub Lampung 3 September silam yang telah ditetapkan KPU Kamis (18/9) lalu secara nyata dimenangi oleh pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said, dengan perolehan suara 1.513.666 atau 43,27% dari jumlah pemilih. Namun dipastikan pengesahan dan usulan penetapan gubernur-wagub terpilih akan tidak mulus. Enam pasang cagub-cawagub lainnya dipastikan melakukan “perlawanan”. Sinyal ke arah itu sudah terbaui hanya beberapa hari selepas pencoblosan dilakukan. Bahkan saat pleno KPU di Pusiban, saksi dari lima cagub-cawagub walk out. Karena itu, banyak kalangan menilai, konflik jilid II mengancam Lampung ke depan. Tapi tidak demikian dimata dr Hi Sofyan AT. Tokoh senior Lampung yang pernah menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Tengah era Orde Baru ini menilai, sudah tidak ada celah untuk mempermasalahkan kemenangan pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said. Jadi, “Apalagi yang mau dipersoalkan? Sudahlah, terima saja kenyataan tersebut. Sudahi ‘kokok ayam kalah’ itu, tatap masa depan Lampung dengan optimistis,” tutur mantan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pensiun dari PNS tahun 2007 lalu dengan jabatan terakhir Asisten Bidang Kesra Pemprov Lampung. Apa saja kata sosok yang saat masih aktif sebagai PNS disebut-sebut sebagai “suhu politik” kalangan birokrat Pemprov Lampung itu? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan dr Hi Sofyan AT melalui telepon seluler, Jumat (19/9) pagi. Bagaimana Anda menilai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Lampung, Kamis (18/9) kemarin? Sejujurnya, saya kagum. Dan saya kira bukan hanya saya, melainkan mayoritas rakyat Lampung juga kagum atas hasil yang diperoleh pasangan Sjachroedin-Joko Umar Said. Yang membuat Anda kagum? Ya kemenangan yang diraih pasangan itu. Dengan perolehan angka 43,27% itu sangat luar biasa. Padahal, pilgub diikuti tujuh pasangan calon. Terus terang saja, apa yang diperoleh pasangan itu sungguh luar biasa. Spektakuler. Bandingkan dengan perolehan suara peringkat kedua (Abang), kan hanya 20,62%. Nggak sampai setengah dari yang didapat pasangan Oedin-Joko. Mayoritas kita kan memprediksi sebelum pilgub, paling-paling akan dua putaran. Begitu kan? Tapi kenyataannya kan tidak. Ini luar biasa sekali. Lepas dari analisis politik siapapun di daerah kita. Bahkan secara nasional pun perolehan suara ini diakui hebat. Tapi tampaknya akan tetap dipersoalkan dengan mengajukan gugatan ke MA atas hasil tersebut? Sebenarnya apalagi sih yang mau dipersoalkan? Menurut saya, sudah tidak ada celah lagi untuk mempersoalkan kemenangan yang diraih pasangan Oedin-Joko. Kalau mau dilihat perbedaan perolehan suara, sangat mencolok. Lalu apalagi? Kalau tetap ada yang mempersoalkannya? Ya, please! Itu hak, dan bagian dari proses berdemokrasi. Hanya menurut pandangan saya, kok tidak ada alasan mendasar untuk mempersoalkan perolehan suara yang mayoritas tersebut. Kenyataan membuktikan Oedin-Joko menang mutlak. Suara enam kandidat lainnya dikumpulin pun tidak sebanding, karena hanya 56,72%. Bandingkan dengan Oedin-Joko yang sendirian mencapai 43,27%, bedanya kan hanya 12 persen koma sekian. Kecil sekali. Jadi menurut saya, tidak ada gunanya mempersoalkan kemenangan mereka. Jadi menurut Anda, Oedin-Joko tidak bakal kebendung lagi, begitu? Kalau dalam konteks perolehan suara yang begitu mutlak, ya nggak ada lagi. Paling-paling yang bisa ngeganjel untuk mulusnya dia kembali menjadi gubernur, ya KPK. Itu terkait kepemimpinannya kemarin. Tapi apa iya ada persoalan yang membuat KPK turun tangan? Sampai sekarang kayaknya tidak ada. Apalagi kita tahu, sudah banyak laporan yang masuk ke KPK, kan nggak ada tindaklanjutnya. Ini artinya, kepemimpinan Oedin yang lalu tidak berindikasi penyimpangan bernuansa KKN. Kalau ada data dan fakta yang akurat, saya kira KPK nggak bakal diam saja. Menurut Anda, masih adanya gerakan-gerakan yang mempersoalkan hasil pilgub saat ini sebagai apa? Saya melihatnya sederhana saja kok. Ibaratnya, itu semua hanyalah “kokok ayam kalah” saja. Biasa itu dalam suatu persaingan politik. Dari zaman dulu, setiap yang kalah dalam percaturan politik pasti ada yang dipersoalkan. Jadi bukan sesuatu yang baru atau fenomena demokratisasi. Lumrah-lumrah saja. Alamiah saja kok, nggak usah diperdebatkan. Ajakan Anda terkait dengan masih tetap meletupnya persoalan menyangkut perolehan suara pilgub? Saya mengajak semua pihak untuk menyudahi “koko ayam kalah” tersebut. Mari kita tatap Lampung ke depan dengan optimistis. Realitas politik telah membuktikan bahwa pemenang pilgub adalah Oedin-Joko, ya sudah, kita terima saja. Menurut saya, sudah tidak ada gunanya lagi melakukan gerakan-gerakan politik saat ini. Tapikan masih ada proses hukum yang berlangsung, terkait dugaan money politics, menurut Anda? Iya, itu betul. Tapi jujur saja-lah, sejauhmana sih masalah itu membawa pengaruh dalam hal penetapan perolehan suara pilgub? Kan kecil sekali. Bahkan tidak terkait langsung. Dan juga kalau kita mau jujur, siapa sih yang dalam menyambut pilgub kemarin nggak jor-joran? Apa itu bukan indikasi money politics? Jadi sudahlah, nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial terkait perolehan suara ini. Dengan kemenangan Oedin-Joko yang Anda nilai spektakuler itu, apa faktor utamanya? Itu semua membuktikan kalau mesin partai bekerja maksimal. Ini harus diakui. Dan saya kira, Oedin juga telah mulai menyadari akan begitu strategisnya peran partai pendukung dia. Saya melihat, pilgub ini juga akan menjadi pengalaman tersendiri bagi Oedin dalam melihat perlunya memaksimalisasi kedekatan dan pembinaan terhadap partai-partai politik. Jadi ada kesadaran tersendiri pada diri Oedin? Iya, saya melihatnya demikian. Kalau dulu, -waktu baru menjadi gubernur-, dia kan kelihatan kaku bahkan terkesan semena-mena terhadap partai politik. Tapi sekarang dan kedepan saya kira tidak lagi. Dia akan lebih fleksibel dan meningkatkan perhatiannya bagi kepentingan partai-partai politik, utamanya ya partai yang menjadi pendukung. Ada yang menilai bakal muncul konflik jilid II, baik antara Oedin-Joko maupun eksekutif dan legislatif kedepan, menurut pandangan Anda? (Terdiam sesaat). Saya kira hal-hal seperti yang lalu jangan sampai terjadi lagi-lah. Apalagi saya tahu persis karakter Joko Umar Said. Harapan saya, dia dapat menempatkan diri dengan baik, sehingga tidak timbul konflik seperti Oedin dengan Syamsurya. Jadi kuncinya pada Joko Umar Said? Menurut saya dominannya memang demikian. Joko harus semakin pandai menempatkan diri, dengan demikian pemerintahan kedepan akan bagus. Tidak ada lagi konflik internal duet kepemimpinan. Kalau konflik jilid II dengan legislatif? Sebenarnya nggak juga. Tapi semua tergantung pada bagaimana Oedin mengendalikan pemerintahan kedepan. Kalau melihat perubahan-perubahannya belakangan ini, utamanya dengan semakin menyadarinya dia akan keberadaan partai pendukung, tentu dia akan lebih bisa fleksibel. Dengan demikian kalaupun ada riak-riak di Dewan dapat secepatnya diredakan, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan seperti dulu. Ada asumsi, dengan kemenangan mutlak ini, kedepan justru Oedin akan sulit dikontrol, menurut Anda? Itu asumsi negatif namanya. Bahwa Oedin punya karakter yang keras, disiplin, dan tegas ya itu memang sudah dari sononya. Dia terbentuk begitu karena berkarier sebagai anggota Polri. Soal kontrol? Ya itulah peran Dewan. Kalau ada kebijakannya yang tidak benar, ya koreksi saja. Masih saja tidak mau dan nyata-nyata melanggar ketentuan perundang-undangan, laporkan ke KPK. Kan semua ada jalan keluarnya, ngapain sudah berandai-andai negatif sejak sekarang?! ***

Kalau Mega Presiden Lagi, Oedin Jadi Menteri

KEMENANGAN spektakuler pasangan Drs Hi Sjachroedin ZP, SH – Ir MS Joko Umar Said dalam Pilgub Lampung dengan perolehan suara 43,27% membawa daerah ini menjadi barometer utama bagi PDIP dalam menyambut pemilu presiden tahun depan. Dan, “Kalau Megawati menjadi presiden lagi, besar kemungkinan Oedin akan ditariknya sebagai menteri. Ini prediksi saya,” ucap dr Hi Sofyan AT, akhir pekan kemarin. Tokoh politik senior ini menilai, pilgub beberapa waktu lalu menjadi semacam “kajian politik” PDIP dalam kesiapannya memanggungkan kembali Megawati Soekarnoputri ke kursi RI-1 melalui Pilpres 2009 mendatang. “Dengan kemenangan mutlak pasangan yang diusungnya, menjadikan PDIP semakin optimistis, dan Lampung menjadi barometernya,” tutur Sofyan sambil menambahkan sebenarnya bukan hanya Lampung yang menjadi “kajian politik” PDIP sebagai “gerakan pemanasan” menyambut Pemilu 2009 tetapi juga Sumatera Selatan. Namun karena pasangan yang diusung kalah dengan pasangan dukungan Partai Golkar, maka tinggal Lampung yang menjadi barometer partai moncong putih itu. Bukankah dulu Oedin menolak ketika ditawari menjadi menteri? “Itu kan dulu. Situasi dan kondisinya berbeda. Saya yakin, Oedin punya hitung-hitungan yang matang kedepannya. Dan kalau Mega presiden lagi, saya optimis Oedin akan ditarik menjadi menteri. Bukan saja karena keberhasilan PDIP memenangi pilgub dengan perolehan suara mutlak tetapi juga kapasitasnya yang memang berkelas nasional,” Sofyan AT menambahkan. Sebagai mantan birokrat yang tahu persis “gerakan bergengsi” Sjachroedin ZP, Sofyan AT menilai menjadi menteri justru akan melempangkan obsesi-obsesi Oedin dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung. Tapi, “Itu semua kalau Megawati jadi presiden lagi, dan Oedin mau ditawari sebagai menteri. Kalau tidak, ya pasti akan semakin maksimal dalam mewujudkan obsesi-obsesi pembangunannya untuk daerah Lampung,” ucap dia sambil menyatakan optimismenya dalam kepemimpinan Oedin kedepan akan banyak terwujud program-program yang mengangkat kehidupan perekonomian rakyat. Secara khusus Sofyan AT menyampaikan saran kepada Sjachroedin, kiranya ia mau meramu program-program yang diusung enam kandidat lainnya. Tentunya, “Program-program yang realistis, jangan ambil yang teoritis-teoritis. Karena dalam kepemimpinannya kedepan, Oedin dituntut semakin menunjukkan kelasnya sebagai gubernur rakyat, dengan demikian mayoritas orientasi programnya ya harus benar-benar mengatasi apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” katanya lagi. dd

Pergokan dengan Sjachroedin ZP di Singapura

FOKUS – Dr Hi Sofyan AT yang sampai akhir pekan kemarin masih di Jakarta selepas menjalani operasi di Singapura, mengaku sempat pergokan dengan Sjachroedin ZP di negeri singa tersebut. “Iya, beberapa waktu lalu saya ketemu di Singapura. Dia dengan istri dan anak-anaknya. Kami sempat ngobrol-ngobrol sebentar,” aku Sofyan AT yang baru menjalani operasi terkait adanya salah satu saraf lehernya yang terjepit. Apa yang diperbincangkan? “Ah, nggak usah tahu-lah. Nggak ada yang penting-penting amat kok. Ya hanya mutar-muter mengenai pelaksanaan pilgub saja, nggak ada yang spesial,” sambung dia sambil tertawa. Menurut dia, saat bertemu tidak direncanakan di Singapura sekitar 10 hari silam itu, Oedin tampak sangat enjoy. “Nggak kelihatan kalau dia sedang was-was atau apa. Nyantai saja pembawaannya,” Sofyan AT menambahkan. Ngapain Oedin disana? “Saya nggak tahu persis. Dan saya memang nggak mau tanya. Yang jelas, kami ketemu pun tidak sengaja. Istilahnya ya kepergok aja. Mungkin dia beserta keluarga sedang refreshing setelah sekian lama konsentrasi menghadapi pilgub. Yang saya lihat, dia ya biasa, enjoy saja,” lanjutnya. Terkait adanya ajakan beberapa partai untuk terjun ke dunia politik, Sofyan AT mengakuinya. Tapi, “Saya ambil keputusan, sudah-lah saya istirahat total saja. Memang saya sempat tertarik ke Gerindra. Namun setelah dipikir-pikir lagi, lebih baik nggak usah. Yang muda-muda saja yang kini saatnya maju. Saya nonton aja,” beber dia dengan legowo. dd

Caleg

Malhani Manan Kasih Kesempatan TIDAK disangka-sangka, politisi senior di provinsi ini, Hi Malhani Manan, bakal turun panggung. Pria kelahiran Fajar Bulan, Semendo, 4 September 1944 itu tidak masuk lagi sebagai bakal caleg dari PPP Lampung. Kenapa? “Ya, saya kasih kesempatan kepada yang muda-muda. Giliran aja. Tidak ada masalah apa-apa kok,” tutur Kakang, panggilan akrab Malhani Manan. Memberi kesempatan bagi orang lain, khususnya di dunia politik, relatif jarang dilakukan orang lain. Yang lazim terjadi, semua berebutan untuk meraih jabatan. Namun tidak demikian dengan Malhani Manan. Kini ia buka kesempatan seluas-luasnya bagi kaum muda untuk menggantikan posisi yang selama ini ditempatinya. Mantan ketua DPW PPP Lampung tersebut memang telah cukup lama malang-melintang di lembaga legislatif daerah ini. Ia pernah tiga periode menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan dua periode sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Sudah capek? “Bukan soal itu, tapi saya melihat kini saatnya memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Banyak kader PPP yang telah siap menggantikan kami-kami di Dewan,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon seluler, akhir pekan lalu. Menurut catatan Fokus, Malhani Manan selama puluhan tahun ini banyak menoreh kiprah tersendiri sebagai politisi. Hubungannya dengan berbagai kalangan cukup baik, jaringannya ke masyarakat pun terbina dengan baik. Pembawaannya yang low profile menjadikan mantan ketua PMII Lampung ini merupakan figur politisi yang disegani dan menjadi tempat banyak pihak meminta pendapat. Lalu apa kegiatannya pasca lengser dari Dewan? “Ya, saya tetap aktif di partai,” ucapnya ringan. Yang pasti, Malhani Manan telah mengkader salah satu putranya; Ahmad Riadi, SE, untuk meneruskan kiprahnya dipanggung politik. Sang anak selain pengurus DPW PPP Lampung juga anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kalau kini Kakang memilih mundur dari panggung politik bukan berarti sentuhannya akan hilang, karena sang penerus telah disiapkan. dd Profil Hi Malhani Manan Tempat/tgl lahir : Fajar Bulan, Semendo, 4 September 1944 Alamat : Jl Jati No 15, Tanjung Raya, Bandar Lampung Nama Istri : Pangestu Nama Anak : 1. Yuniastini, SKM, Mkes 2. Ahmad Riadi, SE 3. Sri Marliana, AMd 4. Eny Rahmiati, SH 5. Yulianti, SH 6. Rahmad Kurniawan 7. Budi Haryanto 8. Lusi Mustika Wati 9. Tuti Malindasari

PPP Cuma Pertahankan Hali Fahmi Almarosy

Wiwik Dan Hamami Hilang BUKAN hanya Hi Malhani Manan saja yang dipastikan lengser dari kursi legislatif. Hi MC Imam Santoso, SH atau yang beken disapa Wiwik, dan Hi Hamami Nurdin JS, juga hilang dari percaturan bakal caleg PPP untuk DPRD Lampung hasil pemilu tahun depan. Satu-satunya anggota DPRD Lampung saat ini dari PPP yang dipastikan akan bertarung lagi dalam memperpanjang karier politiknya tinggal Hali Fahmi Almarosy, SE, Akt. Jika merujuk pada keputusan DPP PPP Nomor: 120/SKC/DPP/VIII/2008 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari PPP Provinsi Lampung Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, tanggal 18 Agustus 2008, politisi kelahiran Tanjungkarang 26 Maret 1963 itu menduduki nomor urut 1 untuk daerah pemilihan I (Kota Bandar Lampung). Tentang hilangnya nama Wiwik dan Hamami Nurdin dalam bakal caleg dari PPP untuk DPRD Lampung periode 2009-2014, beragam rumor berkembang. Konon kabarnya, Wiwik –figur terpopuler di PPP- memang sudah tidak berminat untuk meneruskan tapakan karier politiknya di panggung legislatif. Pun dengan Hamami Nurdin. Karena keduanya telah cukup lama merangkai sukses di medan politik tersebut. Bagaimana dengan Hali Fahmi? Menurut kabar, ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung itu dipercaya memiliki jaringan yang cukup eksis sehingga kans-nya untuk kembali mentas di kursi DPRD Lampung terbuka lebar. dd Profil Hi MC Imam Santoso, SH Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 20 November 1957 Alamat : Jl Palapa IV No 5, Labuhanratu, Bandar Lampung Nama Istri : Hj B Dewi Prasetiati, SE Nama Anak : 1. R Muhammad Akbar 2. Putri Ramadhani 3. Dara Pralatia Profil Hi Hamami Nurdin JS Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 16 Maret 1949 Alamat : Jl WR Supratman No 62, Gedung Pakuon, Bandar Lampung Nama Istri : Hj Chindramiaty Nama Anak : 1. Andri M Tara 2. Haris Ardiansyah, SH 3. Al Kautsyar, SSos 4. Irma Sagita 5. Sabrina Salsabilaahi Caleg PPP Untuk DPRD Lampung No Nama No Urut Dapil 1. Hali Fahmi Almarosy 1 I (BL) 2. Risani Merawi 2 I (BL) 3. Erni Ismawatie, SH 3 I (BL) 4. Dedy Setiawan, SH 4 I (BL) 5. Hj Zeldayatie 1 II (LS/Pesawaran) 6. Syafrudin Husin, SH, MHum 2 II (LS/Pesawaran) 7. Rifki Assofani, SH 3 II (LS/Pesawaran) 8. Hi Agussalim, SKM 4 II (LS/Pesawaran) 9. Cholidan Rene, SH 5 II (LS/Pesawaran) 10. P Azazie STGD, SE 1 III (Tnggmus/Lambar) 11. Hi Misri Jaya Latief 2 III (Tnggmus/Lambar) 12. Syaiful Anwar, BSc 3 III(Tnggmus/Lambar) 13. Magdalena 4 III (Tnggmus/Lambar) 14. Emilia Puspita Sari, SAg 5 III (Tnggmus/Lambar) 15. Muslih 1 IV (Lamtim/Metro) 16. Dra Netti Herawati, MM 2 IV (Lamtim/Metro) 17. Basrie, SE 3 IV (Lamtim/Metro) 18. Mulyati Windyaningsih, SPd 4 IV (Lamtim/Metro) 19. Hi Sumarjo 5 IV (Lamtim/Metro) 20. Agus Gunawan 1 V (Lamteng) 21. Mega Putra Sepulau Raya 2 V (Lamteng) 22. Hj Maryatun, SH 3 V (Lamteng) 23. Drs Eka Candra 1 VI (Lampura/WK) 24. Thabrani RS 2 VI (Lampura/WK) 25. Ir Hi Maramis Sukri, MM 3 VI (Lampura/WK) 26. Drs Munzir AS 1 VII (Tuba) 27. Dina Arfianti Warganegara 2 VII (Tuba) 28. Wirdayanti, SPd 3 VII (Tuba sumber: sk dpp ppp 120/skc/dpp/viii/2008

Pilkada Lampung Utara

Zainal Abidin Bersyukur, Bachtiar Upaya Hukum PANASNYA suhu politik di Lampung Utara kembali timbul, setelah Rapat Pleno KPU 14 September 2008 mengumumkan hasil rekapitulasi suara akhir untuk Zainal-Rohimat 100.127 suara, dan Bachtiar-Slamet 99.520 (selisih 607 suara) sekaligus menetapkan Zainal-Rohimat sebagai bupati dan wakil bupati periode 2008-2013. Dengan ditetapkannya pasangan ZARA sebagai pemenang pilkada, langsung menuai pro-kontra kedua belah pihak. Sebab sebelumnya pasangan Bahtiar-Slamet (BS) dari hasil quick count BS menang dengan selisih suara 597. Namun, pasca penghitungan ulang suara tidak sah, pasangan ZARA mendapat 1.307 suara. Sedangkan BS mendapat tambahan 50 suara saja. Dengan adanya keputusan KPU tersebut, BS tidak menerima. Akhirnya, pasangan BS yang tercengang dengan keputusan itu langsung mengambil langkah hukum. Langkah yang diambil BS karena mereka meyakini sebagai pemenang pilkada dengan perolehan suara akhir dari quick count dan data perolehan suara akhir dari pleno PPK, dimana BS mendapat suara 99.300, sedangkan ZARA mendapat 98.703 suara. Dengan dasar tersebut, BS melakukan upaya hukum untuk mengembalikan hak-haknya. Sementara pasca penetapan pemenang pilkada, kediaman Zainal Abidin terlihat ramai pengunjung sekaligus syukuran atas terpilihnya mantan wabup itu sebagai Bupati Lampura periode 2008-2013. Dengan kemenangan yang diraihnya, Zainal Abidin bersyukur apa yang telah diberikan masyarakat padanya. Sebab tanpa dukungan dari masyarakat maka ia tak akan terpilih sebagai bupati. Ia berjanji akan menjalankan semua proram yang telah dirancang guna pembangunan Lampung Utara. ”Pertama-tama saya bersyukur, sebab tanpa restu Allah SWT, maka saya tidak seperti sekarang ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada masyarakat Lampura yang telah memilih, sehingga saya terpilih sebagai bupati,” katanya penuh semangat. Kemudian, Zainal juga tak lupa berterimakasih pada partai pengusungnya, sebab tanpa bantuan dari partai itu belum tentu ia bisa seperti sekarang ini. ”Tak kalah penting, saya ucapkan terima kasih pada partai pengusung yang telah membantu dan memperjuangkan saya, sehingga dalam pilkada ini saya memperoleh kemenangan,” ungkapnya. rj

Perjuangan Jadi Pemimpin Penuh Tantangan

FOKUS - Perjalanan Zainal Abidin masuk Lampung Utara penuh tantangan. Dimulai pada tahun 2001 ia menjabat wakil bupati. Keberadaannya kala itu, tidak mulus. Sebab, pada saat itu banyak yang menentang hadirnya seorang Zainal di Lampung Utara. Demo terus dilakukan, baik dari birokrat maupun ormas. Semuanya menolak keberadaan Zainal Abidin sebagai wakil bupati. Massa terus berteriak di DPRD Lampura, mereka meminta DPRD untuk tidak merekomendasikan wakil bupati. Namun pada saat itu, DPRD terus melaksanakan agenda untuk menetapkan Zainal Abidin sebagai Wakil Bupati Lampura. Akhirnya, massa yang terdiri dari beberapa unsur itu mengepung DPRD Lampura, dan anggota DPRD meninggalkan tempat melewati pintu belakang Gedung DPRD, sehingga bentrokan tidak terjadi. Perjalanan Zainal tak hanya sampai disitu. Pra-pelantikan sebagai wakil bupati, jadwal molor sampai dua bulan lebih. Itu disebabkan banyaknya unsur PNS yang menolak keberadaan wakil bupati. Akhirnya, penantian Zainal pun tiba. Ia dilantik menjadi wakil bupati pada tahun 2001. Seiring dengan perjalanan kariernya sebagai wakil bupati, maka eksistensinya mulai diterima masyarakat Lampura. Menjelang akhir masa jabatan bupati-wakil bupati pada tahun 2003, Zainal Abidin berniat mencalonkan diri sebagai bupati. Namun, niat itu diurungkannya. Sebab pada saat itu, Hairi Fasyah juga mencalonkan diri lagi. Akhirnya, Zainal mundur teratur dan bergandengan kembali dengan Hairi Fasyah. Hubungan keduanya terbilang sangat harmonis, sehingga tak heran kemajuan Lampura saat ini berkat kerja mereka berdua. Menjelang tahun 2007, niat Zainal Abidin untuk mencalonkan diri sebagai bupati kembali timbul. Akhirnya, setelah konsultasi -baik dengan keluarga maupun partainya (PDI-P)- ia bertekad maju pada pilkada 2008, berpasangan dengan seorang tokoh agama; Drs Hi Rohimat Aslan. Ternyata pilihan Zainal terhadap Rohimat sangat tepat, sebab selain dikenal sebagai tokoh agama, dia juga Kakandepag Lampura. Dan tidak itu saja, Rohimat juga sudah dikenal oleh masyarakat Lampura hingga Lambar dan Way Kanan. Dan tak terasa, langkah Zainal menuai hasil. Pada saat penghitungan suara akhir di KPU Lampura pada 14 September 2008, ia dan Rohimat dinyatakan unggul sekaligus ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati Lampura periode 2008-2013. Namun, perjalanan Zainal nampaknya seperti pada saat ia menjabat sebagai wakil bupati pada tahun 2001. Aksi demo kembali terjadi, tidak menerima kemenangan Zainal yang telah ditetapkan KPU Lampura. Melihat aksi massa itu, dengan kalem Zainal berkata: “Inilah Demokrasi!” rj

Pejabat Jadi TS, Hairi Cuek Saja

FOKUS – Pilkada Lampura yang masih “bermasalah” sebenarnya sejak awal sudah ternoda. Buktinya, banyak PNS bahkan pejabat pemerintahan setempat yang terang-terangan menjadi tim sukses alias TS salah satu kandidat. Anehnya, Bupati Hairi Fasyah cuek saja atas perilaku jajarannya itu. Sikap cuek bebek Hairi itu yang disesalkan beberapa pengamat politik di Lampura, khususnya oleh Febbi Handana. “Seharusnya bupati menginstruksikan kenetralan PNS demi menjaga suasana kondusif. Jangan biarkan PNS intervensi dalam pilkada, apalagi menjadi TS. Tapi, kenapa semua ini dibiarkan?” ucap dia setengah bertanya. Masalah ketidaknetralan PNS, atau sudah teradi pengkotak-kotakan dalam tubuh PNS, ia meyakini, sebenarnya sudah diketahui Bupati Hairi Fasyah. Hanya saja, bupati terkesan sengaja membiarkan “jamur berkembang disiang hari”. Sehingga tak heran, banyak pejabat yang “bermain” dan memberi andil dalam pilkada 3 September lalu. ”Sebenarnya bupati itu tahu yang terjadi, dia punya mata dan telinga. Sehingga dapat melihat dan mendengar, siapa-siapa pejabat yang menjadi TS kandidat. Apalagi ini sudah terang-terangan, apa bupati masih tidak tahu?” ujarnya keheranan. Febbi juga mengaku sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi. Utamanya karena tidak tegasnya Bupati Hairi Fasyah pada jajarannya, sehingga pejabat dapat bebas menjadi TS kandidat. Banyaknya pejabat yang menjadi TS kandidat dalam pilkada, memang sangat transparan. Dari pantauan Fokus dari pejabat eselon II sampai IV dijajaran Pemkab Lampura, banyak yang turut andil menjadi TS salah satu kandidat. Dan pengkotak-kotakan PNS memang sudah terjadi setahun menjelang pilkada, Bahkan pada masa kampanye, banyak pejabat yang keluar dari persembunyian untuk bergerak menjadi T. ”Masak sudah terang-terangan pejabat itu jadi TS, tidak ditegur juga oleh bupati. Kan aneh? Ada apa ini? Apakah perlu kita lestarikan langkah bupati ini? Dan kalau mau dianggap cacat, pilkada di Lampura memang sudah cacat dari awal. Dengan banyaknya pejabat jadi TS, itu adalah salah satunya,” Febbi menambahkan. rj

Pak Satono, Alangkah Teganya Dikau!

PNS-Honorer Di Lamtim Tak Dapat THR FOKUS – Belasan ribu PNS dan tenaga honorer di Lampung Timur benar-benar nelongso. Betapa tidak. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1429 H pekan depan, mereka tidak mendapatkan dana tunjangan hari raya alias THR dari pemkab setempat. Oh ya? Begitulah yang dibeberkan Sekkab Lamtim I Wayan Sutarja selepas menghadiri rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (18/9) silam. Kenapa bisa begitu? Ia beralasan, pada tahun 2008 ini pemkab tidak menganggarkan dana khusus untuk pemberian THR. Ia menguraikan, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD disebutkan, setiap alokasi anggaran harus memiliki rekening kegiatan. “Sedangkan THR, tidak ada rekening kegiatannya, sehingga tidak dapat dianggarkan dalam APBD 2008. Masalah lainnya, pada tahun ini pemkab tidak mengajukan anggaran perubahan (APBD-P),” Wayan menambahkan. Jadi bagaimana dong? Ia mengharapkan masing-masing pimpinan satker mencarikan solusi untuk meringankan beban pegawainya menyambut datangnya Idul Fitri 1429 H ini. “Bisa saja, pembayaran THR disisihkan dari honor kegiatan kepala unit kerja masing-masing,” Wayan Sutarja menyarankan. Terkait dengan tidak adanya THR ini, beberapa PNS dan honorer yang dihubungi Fokus melalui telepon seluler akhir pekan kemarin terang-terangan menyatakan kekecewaannya. “Tidak sangka ya, Pak Satono begitu teganya!” keluh seorang PNS di Sekretariat Pemkab Lamtim sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. PNS yang keberatan ditulis namanya itu menambahkan, seharusnya Bupati Satono dan jajaran pejabat setempat memiliki perasaan. Maksudnya? “Kan sudah lazim kalau mau Lebaran itu ada THR, kok tahun ini nggak dianggarkan. Itu kan namanya nggak bener. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan pejabat untuk menyulitkan anak buahnya sendiri. Terus terang, ini keterlaluan sekali. Kami ini pegawai kecil, jangankan untuk membeli baju anak-anak, untuk persiapan kue saja nunggu THR, kok malah nggak dapet,” urainya dengan nada sedih. Seorang PNS di kantor kecamatan juga menyatakan hal senada. “Kalau minta ke Pak Camat ya nggak mungkin-lah. Kita kan tahu, atasan itu perlunya juga banyak. Kalau caranya seperti ini, berarti secara tidak langsung bupati menyuruh anak buahnya untuk bertindak yang macem-macem. Misalnya, minta uang ke warga yang berurusan dengan pihak kecamatan,” bebernya dengan kesal. Sementara beberapa PNS dan tenaga honorer lainnya menyatakan, mereka akan mulai tidak ngantor sejak Selasa (23/9) dan baru masuk kembali tanggal 6 Oktober mendatang. Menurut ketentuan, jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Lamtim mulai memasuki hari libur pada tanggal 29 September dan masuk 6 Oktober. *THR Tanggamus Sementara dari Tanggamus dikabarkan, seluruh jajaran PNS dan honorer di kabupaten itu akan mendapat THR antara Rp 100.000 sampai Rp 500.000. Dan akan mulai diterima pada Rabu (24/9) siang. Begitulah yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tanggamus, Drs Zainuddin, MAP, akhir pekan kemarin. Menurut dia, pemberian THR bagi PNS dan pegawai honorer daerah merupakan kebijakan pemkab yang telah dilakukan setiap tahunnya. hm

Raden Mansus Unggulan Sekda

Hotman Atiek & Darwis Pauzi Tetap Berpeluang SIAPA pejabat yang akan menjadi Sekda Kabupaten Tulang Bawang menggantikan Fachruddin MS sampai kini tetap menjadi perbincangan kalangan birokrat setempat. Dari beberapa yang disebut-sebut, sampai akhir pekan kemarin nama Raden Mansus, SE masih diunggulkan. Pejabat low profile yang kini menjabat kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Tuba itu disebut-sebut memiliki kans kuat untuk menjadi sekda setempat. Bukan saja karena kinerjanya yang profesional, disiplin, dan memegang teguh aturan pemerintahan, tetapi juga kedekatannya dengan Bupati Abdurachman Sarbini. Sebagaimana diketahui, sebelum Abdurachman Sarbini menjadi Bupati Tuba, ia bertugas di Pemkab Lampung Timur. Pada saat bersamaan, Raden Mansus yang sejak muda aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan juga ada di sana. Sejak itu, perkenalan berlanjut dengan hubungan kedekatan. Ketika Mance –panggilan beken Abdurachman Sarbini- menjadi Bupati Tuba menggantikan Santori Hasan, Raden Mansus yang asli keturunan Way Kanan, diajak serta untuk memajukan kabupaten itu. Jabatan kepala Dipenda Tuba pernah beberapa tahun diembannya, dan sukses ia rangkai. Selepas itu, beberapa jabatan strategis lainnya dipercayakan pada pria yang selalu berpenampilan sederhana itu, sampai kini menjadi kepala Dinas PU Cipta Karya. Beberapa PNS di lingkungan Pemkab Tuba menyatakan dukungannya jika Raden Mansus yang dipercaya sebagai sekda setempat. Alasannya, ia selama ini memiliki pembawaan yang akrab dengan siapa saja, sehingga tak ada jarak dengan berbagai golongan. Namun, ketika menyangkut masalah pekerjaan, alumnus Universitas Jayabaya, Jakarta, itu akan memegang teguh aturan dan saklek. Selain Raden Mansus, dua nama lain masih terus berkibaran, yaitu Hotman Atiek dan Darwis Pauzi. Namun banyak yang mengestimasi, dengan “marahnya” Mance terkait penataan pedagang di Pasar Lama Menggala yang tak juga tuntas –sementara dana Rp 300 juta telah keluar-, kans Hotman Atiek diprediksi mengecil. Sementara nama Darwis Pauzi pernah melesat beberapa waktu silam. Tapi ada “suara lain” yang menginginkan ia tetap di posisi yang sekarang, dan Raden Mansus yang didahulukan. Pasalnya, selain ini PNS profesional juga memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan masyarakat dengan posisinya sebagai ketua DPC PSI Tuba. *Disesalkan Sementara itu, adanya pernyataan seorang anggota DPRD Tuba dari PKS yang menyatakan, posisi sekda tidak harus diduduki putra daerah, yang penting kinerjanya baik dan selama ini menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta integritas yang tinggi bagi perkembangan kabupaten itu, mendapat tanggapan tokoh adat setempat Adalah Ir Indra Cahya Marga, MM, tokoh Megou Pak, yang terang-terangan menyesalkan pernyataan anggota DPRD dari PKS tersebut. “Saya sangat tidak setuju dengan adanya pernyataan semacam itu. Kalau memang ada putra daerah yang sudah dianggap mampu dan layak diangkat menjadi sekda, kenapa nggak? Kapan lagi putra daerah bisa menjadi sekda kalau tidak sekarang. Toh, dari segi pengalaman dan kepangkatan, dan golongan sudah layak diangkat menjadi sekda, kenapa mesti ambil yang lain,“ ucapnya. Tentu saja jelas arah pernyataan tersebut, yaitu ke sosok Hotman Atiek yang utama. Walau demikian, Indra Cahya Marga meneruskan, akan tetapi, semuanya terserah bupati. “Bupati yang berkewenangan memilih, kami hanya sekadar mengingatkan saja,” lanjutnya. ek

Peduli Sosial PTPN VII Memang Tiada Bandingan

HARUS diakui, kepedulian sosial PTPN VII bagi masyarakat memang tiada bandingan. Betapa tidak. Secara rutin BUMN tersebut menyisihkan perolehan laba usahanya guna membantu warga setempat, apalagi selama Ramadhan 1429 H ini. Bayangkan saja. Selama bulan suci ini, untuk program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah serta program bina lingkungan saja, PTPN VII telah mengeluarkan dana Rp 2 miliar lebih. Perinciannya untuk program kemitraan telah dipinjamkan dana sebesar Rp 422 juta dan untuk bina lingkungan Rp 1.850.100.000. Pada program kemitraan, untuk usaha mikro dikucurkan Rp 109.500.000 dan UKM Rp 312.500.000, yang menyerahannya dilaksanakan pada Tabligh Akbar, Sabtu (20/9) lalu di kantor Direksi PTPN VII. Sedangkan program bina lingkungan dikucurkan dana bantuan sosial sebesar Rp 1.850.100.000, dimana diserahkan ke masjid-masjid terdekat sebesar Rp 405.000.000, dan sisanya untuk santunan bagi 3000 anak yatim piatu. Bukan hanya itu. PTPN VII juga melakukan pemberian langsung bantuan pangan berupa paket sembako sebanyak 9.200 paket perbulannya yang dilaksanakan selama empat bulan berturut-turut, sejak Agustus lalu sampai November mendatang dengan nilai Rp 2.477.200.000. Yang telah terealisasi selama Agustus sampai September sebanyak 18.400 paket, dengan nilai Rp 1.189.200.000. Pada Jumat (19/9) malam, jajaran direksi PTPN VII mengadakan acara Buka Puasa Bersama dengan kalangan pers. Dirut PTPN VII, Andi Punoko, didampingi sekretaris perusahaan Budi Santoso, SH menjelaskan, selama Ramadhan 1429 pihaknya melakukan beberapa kegiatan Safari Ramadhan. Diantaranya, pada 5 September dilakukan serentak di beberapa unit usaha, seperti Kedaton, Bunga Mayang, Tulung Buyut, dan Bekri, pada 7 September dilaksanakan di Unit Usaha Rejosari, 9 September di Unit Usaha Padangratu, Pematang Kiwah, Bergen, dan Way Lima. Sedang untuk wilayah Sumsel digelar serentak pada 12 September lalu, di Unit Usaha Musi Landas, Beringin, Sungai Lengi Inti, Betung, dan Cinta Manis. “Kegiatan Safari Ramadhan ini akan berakhir pada Senin (22/9), yaitu di wilayah Distrik Bengkulu, yang juga dilakukan secara serentak di Padang Pelawi, Talo Pino, dan Ketahun,” ucap Andi Punoko. Bf Komisaris & Direksi PTPN VII Komisaris Utama : Ir Hi Subagyono Darmowiyono Komisaris (Anggota) : 1. Prof Dr Ir Hi M Saleh Ali, MSc 2. Harun Sulkam, SH 3. Drs Christ Supontjo 4. Soemeidi, BSc Direktur Utama : Drs Hi Andi Punoko, Ak Direktur Produksi : Ir Hi Erwin Nasution Direktur SDM & Umum : Ir Hi Mardjan Ustha, MM Direktur Keuangan : Ir Boyke Budiyono, MBA Direktur Pemasaran & Renbang : Ir Gatot Bintoro, MM

Riak-Riak Demokrasi Lokal

PESTA itu usai sudah! Kamis (18/9) di Gedung Pusiban, Komplek Pemprov Lampung, KPU secara resmi menggelar acara rekapitulasi penghitungan suara hasil pilgub 3 September. Pasangan Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said memenangi pesta demokrasi rakyat dengan mutlak, 43,27%. Akhir pesta itu, dihiasi dengan meletupnya riak-riak ketidakpuasan. Adalah saksi-saksi dari lima kandidat lainnya yang mengekspresikannya. Suasana sempat gaduh. Kegalauan sempat mencuat di wajah beberapa anggota KPU Lampung. Pun para undangan yang memenuhi ruang rapat. Protes-protes keras dan tegas bersahutan. Memancing emosi pihak-pihak yang diprotes dan merasa akan dipecundangi kemenangannya. Nyaris terjadi adu fisik. Eleganitas sebagai pemain politik, hampir saja terciderai. Beruntung, aparat keamanan cukup sigap. Juga beberapa orang amat piawai mengelola peredaman emosi. Riak-riak demokrasi lokal itu memang tercuatkan di Pusiban. Namun tampaknya akan semakin melebar. Dan kalau itu terjadi, dipastikan pemenang pesta yang sudah usai itu akan terusik. ***

Pendidikan

Guru Agama Ceria Berlebaran Insentif Rp 1,6 Juta Segera Cair DIPASTIKAN, sekitar 16 ribu guru honorer sekolah keagamaan se-Lampung akan penuh keceriaan dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Kenapa? Pasalnya, insentif delapan bulan akan cair pekan keempat September ini. Nominalnya pun cukup besar, Rp 1,6 juta perorang. Kabar gembira tersebut dibeberkan Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung, Sya’roni Ma’shum di sela-sela buka puasa bersama Senin (15/9) lalu. “Insya Allah pekan depan insentif guru non-PNS untuk sekolah keagamaan cair dan bisa diambil para guru,” ucap Sya’roni didampingi Kabag TU Kanwil Depag Lampung, Abdullah Ismail. Sebagaimana diketahui, insentif yang diberikan pemerintah untuk kepada guru honorer keagamaan itu besarnya Rp 200.000 perbulan. Dana yang akan segera dicairkan ini merupakan insentif untuk delapan bulan, sejak Januari sampai Agustus 2008. Terkait dengan bakal cairnya dana insentif tersebut, Abdullah Ismail mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan pemotongan. “Kalau ada yang mencoba melakukan pemotongan, laporkan ke kami,” tegas dia sambil menambahkan proses pencairan dana tersebut dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing guru melalui Bank Mandiri. Ia berharap, insentif yang akan diberikan dapat meningkatkan kinerja guru honorer di sekolah keagamaan sehingga kualitas pembelajaran meningkat. *Buta Alqur’an Kakanwil Depag Lampung, Sya’roni Ma’shum juga meminta para guru agama membimbing secara khusus siswa yang buta aksara Alqur’an agar mereka terbebas dari kesulitan membaca kitab suci tersebut. Apalagi kini ada berbagai metode yang bisa memudahkan siswa membaca Alqur’an seperti iqra dan metode lain. Gunma meningkatkan kecintaan dan kegemaran siswa terhadap Alqur’an, Kanwil Depag Lampung mewakafkan puluhan ribu Alqur’an ke masjid dan sekolah umum. dd

OSPT UMPTB Meriah dan Sukses

Mance Tak Kuasa Menahan Derai Air Mata FOKUS - Masa Orientasi Siswa Perguruan Tinggi (OSTP) Univesitas Megou Pak Tulang Bawang (UMPTB) tahun ajaran 2008/2009 pada tanggal 16-17 September lalu, berjalan meriah, lancer, dan sukses. Orientasi ini dibuka oleh Dewan Curator UMPTB, DR Hi Abdurachman Sarbini, SH, MH, MM. Pada saat memberikan sambutan, Abdurachman Sarbini yang juga Bupati Tuba dan penggagas lahirnya UMPTB tampak tak kuasa menahan derai air matanya. Mance, begitu ia biasa disapa, tampak begitu haru. Lho kenapa? ”Saat mendengar lagu mars UMPTB, saya tidak bisa menahan air mata. Saya sangat terkenang sekali dengan lagu tersebut. Mudah-mudahan niat saya untuk menjadikan kembali Tulang Bawang sebagai kota pendidikan segera terwujud,” ucapnya dengan suara parau menahan keharuan yang mendalam. Ia juga menyampaikan harapannya, mahasiswa UMPTB dapat menyelesaikan pendidikannya dengan cepat, yaitu hanya tiga tahunan saja, dan benar-benar menjadi lulusan yang terbaik. Untuk diketahui, Universitas Megou Pak Tulang Bawang (UMPTB) saat ini telah memiliki mahasiswa lebih kurang 2000 orang, yang terdiri dari tiga angkatan. Rektor UMPTB Dr Ratu Beta Caropeboka, MSi saat menyaksikan masa orientasi mahasiswa menyatakan kebanggaannya kepada masyarakat setempat yang telah menyadari akan pentingnya menuntut ilmu setinggi-tingginya. “Dari kegiatan orientasi ini kita bisa melihat sendiri niat generasi muda untuk menimba ilmu pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena setiap tahunnya mahasiswa UMPTB bertambah banyak. Untuk angkatan tahun 2008-2009 saja, sudah terdaftar sekitar 800 mahasiswa. Alhamdulillah, niat belajar mereka sudah mulai terbuka,“ ucapnya. ek

SMA Al-Azhar 3 Adakan Pesantren Ramadhan

FOKUS - Untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan membekali para siswa tentang kaidah keimanan dan ketaqwaan, SMA Al-Azhar 3 Way Halim, Bandar Lampung, mengadakan kegiatan Pesantren Ramadhan yang dilaksanakan pada Senin (22/9) sampai Rabu (24/9). Drs Ma’arifuddin, kepala SMA Al-Azhar 3 diwakili Sumono, Spd, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menjelaskan, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk mendukung perkembangan, kemajuan dan prestasi siswa didik. Selain mengadakan Pesantren Ramadhan, SMA Al-Azhar 3 Way Halim pada Kamis (25/9) menggelar festival musik religie. Juga diagendakan kegiatan bakti sosial, dan membagikan zakat fitrah bagi 200 yatim piatu dan kaum dhuafa. hp

Pariwara

Kucuran BLT Diawasi Ketat PENGUCURAN dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap II yang digulirkan sejak pekan lalu, dalam pengawasan ketat pihak berwenang. Warga miskin yang mendapat kupon dipersilahkan menanyakan keberadaan dirinya dalam program itu, tapi tetap dengan mengedepankan penciptaan rasa aman. Begitu kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung, Adeham. Dikatakan, penyaluran BLT mendapat pengawasan ketat dari banyak elemen. Termasuk didalamnya Diskominfo. Hal ini untuk memantau kelancaran distribusi bantuan itu ke masyarakat. “Kami adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawasi dan memberi pencerahan masyarakat menyongsong guliran program BLT,” ujar Adeham di kantornya. Menurutnya, masyarakat harus diberi pencerahan agar dapat menerima penyaluran bantuan dengan tenang dan dapat menerima dengan lapang dada. Sehingga tidak terjadi benturan antara masyarakat dan perangkat pemerintah, terutama di desa. Namun, lanjut Adeham, kondisi daerah yang kondusif dalam pengucuran BLT itu tidak lepas dari peran serta Badan Pusat Statistik (BLS) dalam mendata rumah tangga sasaran (RTS). “Jika kerja BPS maksimal, akan dapat data RTS yang akurat sehingga program bantuan itu tepat sasaran. Sehingga salah satu faktor pendukung kondusifitasnya daerah selama penyaluran BLT adalah BPS,” jelas dia. Sebab, sambung Adeham, pada tahap I penyaluran menggunakan data 2005 sehingga banyak sekali kendala didalam pelaksanaannya. Mulai dari protes masyarakat sampai pengaduan LSM ke kejaksaan dengan tuduhan yang tidak benar. Untuk itu Adeham meminta BPS dapat lebih maksimal merevisi data RTS yang menjadi penerima bantuan. Jika semua berjalan baik, Lampung dapat menjadi percontohan penyaluran BLT aman dan tertib. “ Dan ini akan menjadi kebanggaan kita sebagai aparat,” katanya. dd

BPS Kerahkan 3000 Petugas

FOKUS - Kepala BPS Provinsi Lampung, Harun Fajarwati, menyatakan, pihaknya kini sedang melaksanakan pendataan keluarga miskin yang akan dilangsungkan selama satu bulan, dimulai sejak September ini. Selain itu, BPS bersama PT Pos dan Giro juga memantau penyaluran BLT bagi tumah tangga miskin (RTM) untuk mengetahui sejauhmana sasaran penerima BLT secara efektif dan tepat sasaran, bukan dimanipulasi atau direkayasa. Menurutnya, untuk melaksanakan pendataan dan pemantauan pihak BPS Provinsi Lampung mengerahkan 3000 petugas terdiri dari pegawai BPS dan diluar BPS (non-PNS) yang disebarkan ke seluruh Lampung. Setiap petugas akan mendata sekitar 300 rumah tangga miskin di tiap-tiap RT. BPS akan mendata berdasarkan hasil pendataan terakhir tahun 2006 yang telah diverifikasi PT Pos. PT Pos memverifikasi untuk BLT tahap berikutnya. Dari hasil verifikasi, ujar Harun, PT Pos menemukan adanya rumah tangga miskin yang pindah, meninggal dunia, dan tidak masuk kategori miskin. “Hasil verifikasi itu memperbarui data BPS. Petugas pendataan akan langsung mendatangi rumah tangga miskin di setiap daerah,” kata Harun sambil menyatakan, petugas pendata non BPS merupakan hasil perekrutan di daerah masing-masing melalui koordinator statistik kecamatan. Ia mengaku, para petugas telah diberi pelatihan dan bekal pengetahuan yang cukup agar mampu mendata dengan baik. Pemilihan petugas sengaja dari daerah setempat agar langsung dapat mengidentifikasi, jika ada warga di daerahnya yang masuk dalam kategori miskin. Dikatakan, pendataan yang dilakukan BPS meliputi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah, pekerjaan dan kondisi perumahan meliputi luas rumah, jenis lantai dan material rumah. Pendataan dilakukan secara lengkap agar dapat memudahkan pemerintah jika akan memberikan program sosial. Sementara besarnya pendapatan kepala keluarga tidak didata oleh BPS. Harun memperkirakan jumlah rumah tangga miskin sudah berkurang. Hal ini disebabkan telah banyak program pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Harun mencontohkan program BLT, pengobatan gratis melalui jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), subsidi minyak goreng, program BOS, dan beras untuk rakyat miskin. “Berkurangnya jumlah warga miskin merupakan cerminan kinerja daerah,” katanya. Berkaitan dengan masih adanya beberapa warga miskin di Bandar Lampung yang ternyata tidak terdata oleh BPS, Harun memaparkan, BPS akan berkoordinasi dengan camat, lurah dan aparat setempat. Jika ada laporan dari aparat setempat tentang adanya warga miskin yang belum terdata, maka petugas akan mendatangi daerah tersebut. *Data PPLS Begitu pun di Lampung Barat, BPS setempat sejak 1 hingga 30 September 2008 melakukan pendataan program pelayanan sosial (PPLS) tahun 2008. Hal diungkapkan kepala BPS Lambar Wagiman Purwoko. Menurut dia, dalam pendataan ini pihaknya melibatkan 201 orang petugas aparat pekon, serta 17 orang pengawas yang berasal dari koordinator statistik kecamatan (KSK) dan kepala seksi ditambah staf inti kabupaten. Tujuan melakukan pendataan ini untuk memperoleh data base yang berguna atau berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan pelayanan sosial, seperti BLT, bantuan operasional sekolah (BOS), Jamkesmas, program keluarga harapan dan program untuk warga miskin yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi RTM (rumah tangga miskin). Sehingga data base ini dapat dimanfaatkan atau digunakan pihak pemerintah kabupaten. dd

Banyak Penerima Yang Dibatalkan

FOKUS - Pencairan BLT tahap II pada bulan September ini, sebanyak 30.656 orang penerima tersebar di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan sebagian Lampung Tengah, akan dirapel. Diperkirakan mereka menerima BLT pertengahan atau akhir September ini. Menurut Nurul Huda, Sekretaris Satuan Tugas Penyaluran BLT Kantor Pos dan Giro Bandar Lampung, pencairan dana BLT untuk 30.656 orang penerima terpaksa dirapel karena kartu BLT pengganti belum selesai dicetak. Hasil verifikasi data terakhir yang diterima PT Pos dan Giro Bandarlampung dari 347.547 alokasi BLT, 30.656 penerima dinyatakan batal karena tidak lolos verifikasi. “Kami sudah kirimkan data 30.656 penerima BLT pengganti masih dalam proses cetak. Kemungkinan pencairannya dirapel dengan tahap II September ini,” kata Nurul Huda. Seperti diketahui dari 347 penerima BLT tahap 1 di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan sebagian Lampung Tengah, pencairan 30.656 penerima kartu meninggal dunia, pindah alamat dan tidak masuk kategori miskin. Di Bandar Lampung dari alokasi 59.183 penerima BLT diantaranya dibatalkan. Secara rinci dari 7.693 penerima BLT yang dibatalkan tersebut, 1.110 diantaranya dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi 14 kriteria rumah tangga miskin (RTM) yang ditetapkan BPS. Sedangkan yang dibatalkan karena pindah mencapai 4.987 orang, sementara yang dibatalkan karena meninggal dunia 1.596 orang. Di Tanggamus dari 84.713 alokasi penerima BLT, ada 8.809 kupon yang dibatalkan. Dan di Lampung Selatan jumlah penerima BLT yang dibatalkan sebanyak 6.455 dari alokasi 119.339 RTM. Di Pesawaran dari alokasi 52.816 RTM penerima BLT, hasil verifikasi terakhir sebanyak 4.187 penerima BLT dibatalkan karena meninggal dunia, pindah dan tidak masuk kategori miskin. Sedangkan di Lampung tengah dari 31.496 alokasi BLT, sebanyak 3.961 dibatalkan. Sementara itu, dari Rp 104.264 miliar dana BLT yang dialokasikan untuk 347.547 warga miskin di lima kabupaten/kota, Kantor Pos dan Giro Bandar Lampung sudah menyalurkan Rp 101,13 miliar atau 97%. Penyaluran BLT lima kabupaten/kota yang ditangani Kantor pos dan Giro Kota Bandar Lampung meliputi kota Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus dan sebagian Lampung Tengah. Adapun jumlah penerima BLT tahap II Nurul memastikan tidak berubah signifikan. Menurut dia, hasil verifikasi akhir yang dilakukan RT masing-masing tidak terlalu berubah. dd