09 September 2008

Tunggu Keputusan KPU !

SEBAGIAN masyarakat Lampung kini resah terkait penyampaian hasil penghitungan cepat alias quick count atas pelaksanaan pilgub 3 September lalu. Pasalnya, acara yang ditayangkan secara live oleh Metro Tv itu dilakukan dalam waktu bersamaan dengan proses penghitungan suara di TPS. Bahkan beredar rumor, sejak pukul 11.00 WIB, prosentase suara bakal pemenang pilgub sudah sliweran dalam sms sampai di Jakarta. Sebagaimana diketahui, ada empat lembaga independen yang melakukan survei saat pilgub digelar, yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia dan Jaringan Isu Publik (LSI-JIP), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), dan Rakata Institute Lampung. Keempatnya menempatkan pasangan Sjachroedin-Joko dengan perolehan suara antara 41-43% lebih, disusul pasangan Alzier-Bambang dengan range suara 19-23% lebih. Hebatnya, sebagaimana dilansir Syaiful Mujani, bos LSI dalam tayang langsung Metro Tv, Rabu (3/9) siang, pasangan Oedin-Joko menang di semua kabupaten/kota. Sontak hal itu memengaruhi proses penghitungan suara di banyak TPS berikut “perasaan” banyak orang. “Menurut pengamatan kami, dengan tayangan langsung quick count tersebut telah menimbulkan keresahan tersendiri di masyarakat. Karena itu, saya selaku Ketua DPRD Lampung mengimbau warga masyarakat agar jangan terprovokasi oleh hasil perhitungan cepat tersebut. Itu baru data awal. Tunggu saja keputusan KPU,” tutur Indra Karyadi, SH, Jumat (5/9) siang.
Apa lagi yang disampaikannya? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Ketua DPRD Lampung, Indra Karyadi, SH melalui telepon seluler. Anda menilai ada keresahan di masyarakat dengan diungkapkannya hasil quick count, bisa dijelaskan? Iya, saya menerima banyak sms juga telepon. Mayoritas warga menanyakan keakuratan data yang disampaikan saat penayangan langsung di sebuah televisi swasta waktu itu. Padahal, begitu kata mereka, pada saat penayangan itu, masih banyak TPS yang baru akan memulai penghitungan suara. LSI kan mengambil sampel di 400 TPS saja, sedang jumlah seluruh TPS lebih dari 13.000-an, mungkin yang mengadu pada Anda TPS-nya tidak termasuk yang diteliti? Ya, bisa saja demikian. Dan memang hanya 400 TPS yang menjadi sampelnya waktu itu. Tapi dampaknya luar biasa di masyarakat. Maksud Anda? Banyak warga yang sebelumnya berniat memilih menjadi urung. Padahal waktu masih ada karena belum pukul 13.00 WIB. Selain itu, petugas TPS menjadi kurang gairah lagi. Bahkan banyak yang menyampaikan keluhan dan keresahan pada saya karena saat penayangan dilakukan, belum waktunya TPS melakukan penghitungan suara. Jadi dari mana data didapat, begitu kata mereka. Syaiful Mujani di Metro Tv waktu itu sempat menjelaskan jika sampelnya kebetulan di beberapa TPS yang melakukan penghitungan lebih dulu, sebelum pukul 13.00, dengan alasan panitia melakukan penghitungan karena sudah tak ada lagi pemilih? Nah, itu saja sudah nggak bener. Aturannya, penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun dimajukan waktu penghitungannya. Apalagi pada saat pemilihan, seluruh wilayah Lampung diguyur hujan sejak pagi, sehingga banyak pemilih yang memutuskan akan menggunakan hak politiknya menjelang waktu penghitungan. Jadi Anda tidak percaya dengan hasil quick count? Ini bukan soal percaya atau tidak. Kita semua tahu, yang menjadi sampel hanya di 400 TPS, bahkan lembaga survei selain LSI lebih sedikit lagi. Sebaliknya kita tidak tahu, TPS mana saja yang menjadi sampelnya itu, sehingga kita juga tidak tahu, apakah betul waktu itu penghitungan suara dimajukan karena sudah tidak ada lagi pemilih, misalnya. Hal-hal semacam ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dan akibatnya ada keresahan tersendiri.
Menurut Anda? Ya mari sama-sama kita tunggu hasil KPU. Karena lembaga itulah yang punya kewenangan memutuskan siapa pemenang pilgub kemarin. Masyarakat jangan terprovokasi dengan hasil quick count hingga seolah-olah itulah hasil yang sesungguhnya. Tunggu saja apa keputusan KPU. Quick count itu hanya data awal saja kok. Menurut estimasi Anda, masih terbukakah peluang dua putaran? Kalau bicara peluang, ya ada. Tapi sudahlah, tunggu saja nanti apa keputusan KPU. Jangan mendahului. ***

Nuril Hakim Bicara Blak-Blakan

FOKUS - Pesta demokrasi rakyat Lampung secara langsung yang pertama kalinya memilih gubernur-wakil gubernur periode 2009-2014 telah usai, Rabu (3/9) silam. Menurut quick count, pasangan nomor urut 6 (Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said) memenangi pertarungan tersebut. Terkait dengan itu Fokus meminta komentar beberapa tokoh. Diantaranya adalah Nuril Hakim YHS. Mantan birokrat yang sukses di dunia swasta ini merupakan putra Lampung yang terus concern mengikuti perkembangan tanah leluhurnya walau belakangan banyak tinggal di Jakarta. Apa kata Nuril Hakim? Berikut petikan wawancara khusus Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan tokoh Lampung yang memiliki jalinan harmonis dengan berbagai kalangan itu. Menurut Anda, dapatkah hasil quick count dijadikan rujukan bagi rakyat untuk meyakini itulah pemenang pilgub? Benar, rakyat telah meyakininya (hasil quick count, red), itulah pemenangnya. Tapi bagi elite politik, ilmuwan, dan golongan menengah atas, itu baru warning, itulah pemenang pilgub. Jadi Anda meyakini kebenaran survei tersebut? Bila hal tersebut memenuhi persyaratan survei, antara lain jumlah TPS yang disurvei telah memenuhi syarat tentunya. Tapi, dengan sampel 400 TPS, error-nya tinggi. Yang hampir dapat dipastikan kebenarannya bila sampelnya mencapai lebih dari 50%. Apakah hasil quick count itu bisa memengaruhi sikap politik rakyat sehingga mereka tak perlu menunggu keputusan KPU lagi? Hasil quick count itu bisa memprovokasi masyarakat hingga mereka merasa tidak perlu lagi menunggu keputusan KPU. Ini semua karena sumber daya manusia (SDM) kita masih rendah. Menurut estimasi Anda, masih adakah peluang dua putaran? Kalau bicara peluang dua putaran, tentunya masih tetap ada tapi sangat sulit, karena hasil penghitungan quick count pemenangnya dua kali lipat dari kandidat kedua. Bagaimana jika hasil penghitungan manual KPU ternyata berbanding terbalik dengan hasil quick count, apa yang kemungkinan akan terjadi? Kalau ternyata hasil hitungan KPU berbeda dengan quick count, disinilah justru kelemahannya. Akan terjadi pro kontra yang pada akhirnya KPU akan menjadi kambing hitam bagi yang menang versi quick count tapi kalah menurut perhitungan manusia KPU. Tentunya termasuk rakyat pendukung yang menang versi quick count. Akankah pemenang pilgub segera dilantik atau menunggu Juni 2009? Karena masa jabatan gubernur sampai Juni 2009, maka yang terjadi pelantikan sesuai masa bhakti tersebut. Dan itu tergantung dengan Keppres-nya nanti. Walaupun pelantikan pemenang pilgub saat ini sesuai dengan Keppres yaitu Juni 2009 tapi tidak baik bagi pemenangnya karena terlalu lama. Kenapa begitu? Kita kan tahu, di dunia ini tidak ada yang pasti, yang pasti itu kan perubahan. Kita tidak tahu, apa yang akan terjadi kemudian. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kalau pelantikan gubernur baru dipercepat, maka gubernur yang sekarang (yang baru dilantik Juni lalu) akan sangat dirugikan. Dan dia (Gubernur Syamsurya, red) punya hak untuk menyelesaikan masa bhaktinya yaitu sampai Juni 2009. Kalau ternyata pelantikan pemenang pilgub dipercepat juga? Gubernur sekarang berhak mem-PTUN-kan pemerintah RI. Dan kalau ini sampai terjadi, maka akan terjadi polemik berkepanjangan dan ketidakpastian hukum di NKRI ini, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat Lampung, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. ***

Buka-Bukaan Pasca Pencoblosan

Dari Quick Count Sampai Pelantikan Pemenang Pilgub TERKAIT dengan telah memasyarakatnya hasil perhitungan cepat (quick count) atas pelaksanaan pilgub 3 September lalu, Fokus mewawancarai beberapa tokoh, menyangkut tentang; dapatkah hasil quick count jadi alasan politik bagi rakyat meyakini itulah pemenangnya; apakah hal itu bisa memprovokasi rakyat sehingga tidak perlu lagi menunggu keputusan KPU; masih adakah peluang dua putaran dan bagaimana menghitungnya; bagaimana jika hitungan manual versi KPU tidak sama dengan quick count, apa yang kemungkinan terjadi; dan akankah pemenang pilgub dilantik setelah 3 bulan pengesahan ataukah menunggu Juni 2009? Berikut tuturan para tokoh yang ditulis secara bertutur :
Hi Darwin Ruslinur (Tokoh PDIP Lampung)
Sebagai bangsa Indonesia, tentu bangga dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi di era kini. Termasuk quick count yang dilakukan oleh sedikitnya empat lembaga kredibel terhadap pelaksanaan Pilgub Lampung 3 September lalu. Tidak hanya di Lampung, tetapi setiap pilkada di Indonesia, quick count kerap dilakukan. Dan terbukti, akurasi data yang dipresentasikan dengan ragam metoda ilmiah yang digunakan hampir rata-rata mendekati kebenaran. Karena itu, kini masyarakat banyak meyakini hasil quick count tersebut. Apalagi quick count yang dilakukan empat lembaga berbeda itu memunculkan hasil atau prediksi yang nyaris sama. Masyarakat juga kini makin cerdas politik, jadi tidak mungkin mampu memprovokasi untuk tidak perlu menunggu keputusan KPU. Keputusan KPU sebagai lembaga yang berhak memberikan legalitas terhadap produk quick count justru tetap ditunggu. Namun setidaknya masyarakat telah memiliki acuan bahwa perhitungan manual versi KPU tidak akan terpaut jauh dari quick count itu. Mengenai peluang dua putaran, menurut saya, dapat dipastikan tidak akan terjadi bila dilihat dari hasil quick count tadi. Pilgub di Lampung diikuti tujuh pasangan cagub-cawagub adalah kali pertama dan teramai di Indonesia diluar Nangroe Aceh Darussalam dengan asumsi pemilih sekitar 5,3 juta. Artinya, dengan asumsi golput 30-40%, maka untuk satu putaran harus suara 30% plus 1. Sementara Oedin-Joko versi quick count sudah memperoleh 42% lebih suara. Dengan demikian, kecil kemungkinan terjadi dua putaran. Versi KPU dan quick count pasti akan berbeda. Tetapi, perbedaannya tidak akan signifikan, dan diyakini tidak akan terjadi apa-apa. Berdasarkan UU, calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih harus sudah dilantik minimal satu bulan setelah pengesahan. *** Drs Aryanto Munawar (Ketua DPP KNPI) Rakyat boleh meyakini hasil quick count, apalagi jika dilakukan oleh lebih dari dua lembaga survei dengan hasil yang relatif sama. Rakyat juga mesti paham bahwa quick count adalah metode ilmiah untuk mengetahui secara cepat gambaran prosentase perolehan suara, bukan detail jumlah perolehan suara, jadi tidak perlu terprovokasi. Menurut saya, meski sangat kecil, tapi tetap ada peluang dua putaran. Semua tergantung penghitungan manual versi KPU. Kalau sampai hasil perhitungan KPU berbeda jauh dengan quick count maka kredibilitas lembaga survei penyelenggara quick count akan hancur di mata rakyat, dan ke depan lembaga surveinya tidak bakal laku lagi. Soal gubernur terpilih segera dilantik, ya nggak bisa. Kepemimpinan itu kan lima tahunan. Jadi, tunggu habis masa bhakti Sjachroedin-Syamsurya donk pelantikannya. ***

Drs Hi Andi Surya, MM

(Tokoh Pendidikan Lampung) Yang namanya quick count adalah alat analisa untuk melihat fenomena pilkada dengan memakai standar baku ilmiah dan telah teruji kehandalannya. Jadi rakyat tidak perlu ragu untuk meyakini pemenang Pilgub Lampung. Dengan demikian, melalui quick count ini sebenarnya rakyat telah terprovokasi atas pemenang pilkada ini. Namun begitu, tetap masih harus menunggu otoritas KPU untuk menetapkan secara resmi. Rentang jarak suara pemenang dengan yang kedua cukup signifikan (42% : 20%) sehingga menurut saya tidak ada peluang untuk putaran kedua. Secara metodologi, keputusan KPU nanti tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count yang diselenggarakan oleh empat lembaga. Jadi, hasil KPU nanti cenderung akan sama dengan quick count. Jika pun ternyata tidak sama, maka tentu ada yang salah dalam proses, dan ini harus diusut secara hukum. Berkaitan dengan pelantikan, sudah selayaknya pemenang pilgub dilantik 30 hari setelah diusulkan oleh DPRD Lampung, hal ini sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 pasal 109. Jadi tidak harus menunggu bulan Juni 2009 nanti. Dasar hukumnya jelas dan pemenang pilgub ini adalah sah dan merupakan tuntutan rakyat. Tujuannya adalah agar rakyat secepatnya mendapatkan dan merasakan pemimpin sesuai pilihan hati nuraninya, karena ini adalah gubernur pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi menurut saya, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak segera melantik pemenang pilgub pilihan rakyat ini dan DPRD Lampung harus segera menyikapi hasil pilgub untuk dilakukan mekanisme pembahasan pergantian pemimpin Lampung sesegera mungkin. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini kami menyarankan F-PDIP sebagai parpol pengusung gubernur terpilih untuk memulai upaya-upaya percepatan dengan melakukan lobbying dengan fraksi lainnya di DPRD Lampung guna mengagendakan paripurna suksesi pemimpin Lampung. ***

08 September 2008

Drs Hi Azhari AM

(Dosen Fisipol UTB) Rakyat secara umum mendapat informasi cepat tentang pemenang pilgub karena perbandingan atau selisih hasilnmya sangat signifikan, sedang margin error quick count sekitar 2% saja. Walau begitu, tetap belum legitimate di segi politik. Menurut saya, tidak ada akasan rakyat terprovokasi, karena keputusan final tetap hasil penghitungan manual atau keputusan KPU. Dan tidak ada peluang putaran kedua, karena hasil quick count dengan sample 400 TPS error-nya lebih kurang 2% saja. Hasil quick count tidak akan sama persis dengan hasil perhitungan manual KPU, tapi juga tidak akan jauh berbeda. Hal ini terbukti dari beberapa pilkada yang juga menggunakan metode quick count. Kecuali jika selisih antar calon hanya sekitar 2%. Jadi, ya itulah arah cagub pemenang pilgub versi KPU nanti. Kalau soal kapan dilantik pemenang pilgub, sesuai dengan UU maka pelantikan tetap Juni 2009, karena keputusan MK atas gugatan Sjachroedin ZP tidak berlaku surut. ***

Agus B Nugroho, SH

(Tokoh PAN Lampung) Tidak bisa, karena menurut UU No 32/2004, yang menjadi landasan KPU menetapkan calon terpilih dalam pilkada adalah hitungan manual, TPS, PPS. PPK dan KPU kabupaten/kota, serta KPU provinsi. Soal apakah quick count memprovokasi rakyat, menurut saya, ya bisa. Tapi kalau semua parpol dan calon mengatakan belum selesai, dan masyarakat yang tahu hukum juga memberikan penjelasan. Dan kita tetap harus menunggu penghitungan manual dari KPU. Mengenai kemungkinan adanya putaran kedua, masih terbuka kalau hasil perhitungan manual KPU ternyata hasilnya tidak ada calon yang mendapat 30% suara sah atau didalam UU 32/2004 pasal 58 tentang syarat calon yang berimplikasi pembatalan karena tidak lagi memenuhi syarat, terkait indikasi penyimpangan APBD, atau bagi pasangan calon/tim kampanye memberikan sesuatu kepada pemilih, yang berimplikasi pada pembatalan sebagai calon oleh DPRD. Tetap semua calon harus menghormati hasil perhitungan manual KPU, karena itu yang ada landasan hukumnya, sedang quick count tidak. Siapapun pemenang pilgub, menunggui masa berakhirnya Gubernur Lampung sampai Juni 2009 nanti, hal ini dikuatkan hasil yudicial review Sjachroedin ZP ke MK, bahwa masa kepemimpinan adalah lima tahun. ***

Ketua PMB Yakin Pilgub Tak Ada Putaran Kedua

KIAN mengerucutnya opini publik jika pemenang pilgub 3 September lalu adalah pasangan nomor urut 6 (Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said) karena quick count beberapa lembaga independen menyatakan demikian berdampak pada mengecilnya peran KPU sebagai pihak yang paling berkewenangan mengambil keputusan. Bahkan, KPU kini dianggap tak lebih dari stempel legalitas apa yang telah dibeberkan oleh beberapa lembaga independen tersebut. Benarkah demikian? Tentu saja dibantah. Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Drs Nur Islam, terang-terangan menegaskan, apa yang dibeberkan lembaga independen melalui quick count tidak lebih sekadar informasi awal saja. “Keputusan akhir ya tetap ada di KPU. Ini undang-undang yang mengatur. Quick count itu baru informasi awal saja,” ucap dia akhir pekan kemarin. Walau begitu, Nur Islam mengakui apa yang telah disampaikan beberapa lembaga independen terkait pemilihan 3 September lalu mendekati kebenaran. Hanya saja, untuk mengabsahkannya KPU tetap menggunakan perhitungan manual. Meski pemenang pilgub dipastikan akan diumumkan Kamis (18/9) mendatang namun Nur Islam menegaskan, pelantikannya baru akan dilaksanakan Juni 2009 nanti. Ia meminta masyarakat bersabar mengikuti proses penghitungan manual yang dilakukan lembaga KPU.
Keyakinan PMB
Sementara Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Bandar Lampung, Zulman, SSos, menyatakan quick count merupakan partisipasi lembaga independen dalam menyuguhkan informasi perolehan suara sementara. “Sepanjang data dan penarikan sampel akurat, maka data tersebut bisa dijadikan rujukan. Akan tetapi bukan hasil final. Yang dijadikan pedoman adalah penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU,” kata aktivis Muhammadiyah ini. Zulman menambahkan, bila mengikuti perolehan suara sementara pasangan cagub-cawagub, kemenangan besar dipastikan diraih oleh pasangan Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said dengan estimasi perolehan suara 40% lebih. “Dengan demikian, mustahil akan ada putaran kedua,” tegas dia. Menurut dia, sesuatu hal yang wajar saja bila terdapat perbedaan antara hasil quick count dengan perhitungan manual. Namun jumlahnya pasti tidak jauh berbeda. “Ya wajar saja kalau nanti terjadi perbedaan antara perhitungan cepat dengan hitungan manual versi KPU. Karena quick count itu kan hanya mengambil sampel 400 TPS saja, sedangkan KPU semua TPS, tidak kurang dari 30 TPS. Hanya menurut estimasi saya, perbedaannya tidak akan menyolok. Pasangan nomor urut 6-lah yang memenangi pilgub ini,” Zulman menambahkan. dd

Bastian Nyemplung Kepalang Basah

ENERJIK, matang, dan murah senyum. Itulah gambaran sekilas Drs Hi Ahmad Bastian SY, sosok politisi yang sudah tak asing lagi di kalangan kader Partai Golkar Lampung. Pria yang kerap keluar masuk menyapa masyarakat pelosok pedesaan ini, bisa dikatakan piawai dalam mendawai irama politik yang tengah digeluti. Ayah dua anak; Jannisa Riancita dan Naufal Maulana Riancita, ini tadinya mengaku berprofesi sebagai PNS BKKBN Lampung Selatan sebelum terjun ke panggung politik. Lalu mengapa sampai nyemplung ke kancah politik? Dengan bahasa sederhana, alumnus IAIN Raden Intan Tanjungkarang itu menjawab :”Ingin lebih banyak berbuat bagi masyarakat.” Karena sudah nyemplung ke dunia politik itulah, maka kini suami Hj Nuriasalma ini sudah kepalang basah. Ia gauli tugasnya sebagai anggota DPRD Lampung Selatan dengan sepenuh hati. Walau tentu saja, tetap perhati pada keluarga yang menjadi kecintaannya. Bahkan bisa dibilang, antara pengabdian sebagai wakil rakyat dan kepala rumah tangga, pria low profile ini mampu memanage waktu dengan rancak, sehingga kedua-duanya bisa terbagi dengan baik. Selama ini, ia dapat meluangkan waktu bersama keluarga tanpa mengganggu agenda kinerja dan kesibukannya sebagai politisi. ”Alhamdulillah, keluarga sangat mengerti dengan profesi yang saya jalani ini,” ujar politisi yang dikenal enerjik itu tanpa melebih-lebihkan. Bastian memang politisi muda nan handal. Ia juga memiliki insting politik yang cukup tajam. Pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan pun tak pernah dijalani setengah hati. Karena itu, amat layak jika ia kembali menjadi caleg andalan Partai Golkar dalam Pemilu 2009 nanti. fj Profil Drs Hi Ahmad Bastian SY Tempat/tgl lahir : Kalianda, 20 Juli 1965 Nama Istri : Hj Nuriasalma Anak : 1. Jannisa Riancita 2. Naufal Maulana Riancita Alamat : Jl Raden Saleh, Gg Bayur 2 No 52, Perumnas Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sukamarga, Sidomulyo 2. SMPN I Kalianda 3. SMAN 3 Bandar Lampung 4. IAIN Raden Intan Bandar Lampung Riwayat Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2. Ketua BPKM IAIN Raden Intan 3. AMPG Provinsi Lampung 4. AMPI Provinsi Lampung 5. Ketua DPC Granat Lampung Selatan 6. Wakil Ketua Depidar SOKSI Provinsi Lampung 7. KNPI Provinsi Lampung 8. Sekretaris DPD Partai Golkar Lamsel 1999-2005 9. Ketua Biro Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Lampung (sekarang) Riwayat Pekerjaan : 1. PNS BKKBN Lamsel 1999 2. Anggota DPRD Lamsel 2004-2009

Lamsel Ajang Balas Dendam

Tony Jago Golkar, Tulus Digadang PDIP PERSAINGAN memperebutkan suara rakyat Kabupaten Lampung Selatan untuk caleg DPRD Lampung pada pemilu mendatang dipastikan bakal seru. Khususnya antara Partai Golkar dan PDIP. Apalagi, kedua partai besar itu menurunkan kembali jago-jagonya yang kini duduk di DPRD Lampung hasil Pemilu 2004 silam. Tak pelak, pemilu 2009 nanti akan menjadi ajang balas dendam. Apa maksudnya? Partai Golkar yang dalam Pemilu 2004 lalu mendominasi peraihan suara rakyat, ternyata anjlok total dalam pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September lalu. Kali ini giliran PDIP yang layak bertepuk dada. Nah, momen pemilu legislatif pada April nanti tentunya akan menjadi ajang balas dendam. Golkar ingin kembali menunjukkan kekuatan maha dahsyatnya, sebaliknya PDIP pun tidak mau lagi menjadi pecundang. Guna memenangi ajang balas dendam melalui pemilu legislatif mendatang, hampir dipastikan Partai Golkar akan menjagokan Tony Eka Candra untuk mendulang suara mayoritas. Politisi kelahiran 11 april 1963 itu memang “layak jual” mengingat rekam jejaknya yang relatif baik dan memiliki jaringan sampai ke pedesaan. Kabupaten Lampung Selatan yang masuk daerah pemilihan (dapil) II bersama Pesawaran diyakini sebagai basis Partai Golkar. Karena itu, Tony akan didampingi dua pendulang suara handal yaitu Rini Tayati dan Sumadi, ketua DPRD Lamsel. Bagaimana dengan PDIP? Menurut penelusuran Fokus, partai pimpinan Sjachroedin ZP itu masih menggadang-gadang Drs Tulus Purnomo Wibowo sebagai unggulan utama untuk memperpanjang masa perjuangannya sebagai legislator di DPRD Lampung. Tulus diyakini mampu mendongkrak perolehan suara PDIP sekaligus kembali “menenggelamkan” pamor Partai Golkar. Karena pria low profile itu memang dilahirkan di Lampung Selatan. Suami Popon Komariah dan ayah dua anak itu dilahirkan 6 April 1967 silam. Untuk memperkuat gerakan Tulus, besar kemungkinan Dra Emy Sunarsih akan diposisikan di nomor urut bawahnya. Politisi wanita kelahiran 21 September 1962 itu memang tinggal di Sidomulyo, Lampung Selatan. Beberapa pengamat menilai, dalam pemilu legislatif nanti tentunya Partai Golkar akan membalas dendam atas kekalahannya di pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September lalu. Dalam upaya itu semua, Tony Eka Candra diyakini mampu menjadi “panglima perang” dan akan berhadapan dengan Tulus Purnomo sebagai ujung tombak PDIP. dd Profil Tony Eka Candra Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 11 April 1963 Alamat : Jl Way Kanan No 15, Pahoman, Bandar Lampung Agama : Islam Pendidikan : SMA Nama Istri : Surya Aprina Suud, SE Nama Anak : 1. Nadia Putri Karenina 2. Muhammad Faiz Akbar Profil Drs Tulus Purnomo Wibowo Tempat/tgl lahir : Lampung Selatan, 6 April 1967 Alamat : Jl Flamboyan No 336-C, Perum Bataranila, Hajimena, Natar, Lampung Selatan Agama : Islam Pendidikan : Sarjana Nama Istri : Popon Komariah Nama Anak : 1. Bagaskoro Adhi Wibowo 2. Cahya Mahardika Wibowo

16 September Batas Akhir

Kesempatan Parpol Otak-Atik Caleg PARA pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 perlu tahu kabar ini. Kesempatan mengotak-atik nama bakal calon anggota legislatif (caleg) dan daerah pemilihan (dapil) masih ada. Tapi hanya sampai 16 September nanti. Selepas itu, KPU yang punya kewenangan. Begitulah warning yang disampaikan Ketua Pokja Pencalegan KPU Lampung, Patimura, SE. Menurut dia, saat ini masih ada kesempatan bagi parpol untuk mengotak-atik nama bakal caleg DPRD Lampung, termasuk membolak-balik asal daerah pemilihannya. Dan tentunya termasuk masa perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan. Tapi, “Batas akhirnya 16 September nanti,” ia mengingatkan. Patimura menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi bakal caleg DPRD Lampung mulai Kamis (11/9) mendatang hingga Jumat (19/9) pekan depan. Langkah ini dilakukan karena parpol yang sudah melengkapi persyaratan dan menyatakan nama bakal caleg yang ditetapkan telah fix, langsung diverifikasi. Proses selanjutnya, menurut Patimura, para bakal caleg akan menjalani uji publik, sejak 26 September hingga 9 Oktober. Kesempatan itulah bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon wakilnya yang akan duduk di legislatif. KPU Lampung juga masih membuka kesempatan bagi parpol yang ingin mengubah daftar caleg sementara (DCS) pada 11-21 Oktober mendatang. dd

Mereka Masih Andalan PKS Lampung

FOKUS – Menyambut pemilu legislatif pada April 2009 mendatang, DPW PKS Lampung masih mengandalkan politisi-politisi terbaiknya yang kini manggung di DPRD Lampung untuk kembali duduk sebagai legislator.
Beberapa anggota DPRD Lampung dari PKS yang masih menjadi andalan PKS untuk mendulang sukses dan kembali mentas di panggung DPRD Lampung diantaranya adalah Ir Hi Ahmad Junaidi Auli, MM, Drs Gufron Azis Fuadi, Ir Nenden Tresnanursari, dan Ir Efan Tolani. Sedang Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Jajuli, memilih maju menjadi anggota DPD. Selain mereka, juga dipasang Hantoni Hasan, wakil ketua DPRD Bandar Lampung, untuk “naik kelas” ke DPRD Lampung. dd Profil Ir Hi Ahmad Junaidi Auly, MM
Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 26 Juni 1963 Alamat : Jl Untung Suropati, Gg Famili III/17, Labuhanratu, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Dra Sri Puji Astuti Nama Anak : Zulfa Aulia Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung 2004-2009 Profil Drs Gufron Azis Fuadi Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 1 September 1966 Alamat : Jl By Pass Raya II-A No 16, Rajabasa Raya, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Eti Setiawati Nama Anak : 1. Mush’ab Robbani 2. Sumayyah Almuthiah 3. Umar Abdul Aziz 4. Muhammad Jafar 5. M Abdan Syakura Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung 2004-2009 Profil Ir Nenden Tresnanursari Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 17 Agustus 1969 Alamat : Jl Lada VII No37, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Suami : Ir Murdiansyah Mulkan Nama Anak : Rahmah Nur Sakinah Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung 2004-2009 Profil Ir Efan Tolani Tempat/tgl lahir : Krui, 5 Desember 1969 Alamat : Jl Ratu Dibalau Gg Cipto 22, Tanjung Seneng, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Dra Maisratun Zubaidah Nama Anak : 1. Rain Canigia 2. Fatimah Azzahra Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung 2004-2009

Demokrat Siapkan Buka Puasa

Untuk Masyarakat Umum Selama Ramadhan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung selama bulan Ramadhan 1429 H setiap harinya menyediakan menu buka puasa bagi masyarakat umum di kantornya, Jl Jend Sudirman No 99, Pahoman, Bandar Lampung. Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar selama bulan Ramadhan itu diprakarsai oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Peter Tji’Din, dengan melibatkan seluruh pengurus.
Masing-masing pengurus secara bersamaan diberi kesempatan untuk piket dengan tugas menyediakan makanan dan minuman ringan untuk buka puasa bagi masyarakat umum yang pada saat azan maghrib tiba mampir ke kantor Partai Demokrat Provinsi Lampung. Guna melancarkan kegiatan sosial keagamaan ini, dibentuk sembilan kelompok panitia.
Sabtu (6/9) kemarin pun, keluarga besar Partai Demokrat Lampung menggelar acara buka puasa bersama di markasnya. Puluhan tokoh partai besutan Presiden SBY hadir.
Pembagian Tugas
Untuk berjalannya kegiatan menyediakan menu buka puasa sepanjang Ramadhan 1429 H itu, DPD Partai Demokrat Lampung telah melakukan pembagian tugas dengan membentuk sembilan kelompok.
Kelompok I yang terdiri dari Yusmaria, BBA, M Zamzami, SH, Agustian Ahmad Fadilah, Firmansyah, SE, dan Hi Toto Herwantoko bertugas menyiapkan menu buka puasa pada tanggal 1, 10, 19, dan 28 September 2008.
Kelompok II yang terdiri dari Yasminie Asyik, SH, Yulia, MT, Benny Uzer, SH, Gafriyanto, SE, Ir Ayub Sulaiman, dan Hj Wally Sahfri bertugas menyediakan menu buka puasa pada tanggal 2, 11, 20, dan 29 September 2008.
Kelompok III yang terdiri dari Dra Mustiana, Yudi Carlo, SH, Ir Yandri Nazir, Agus Susanto, SH, dan Drs Bisman Ali, MSc bertugas menyediakan menu buka puasa pada tanggal 3, 12, 21, dan 30 September 2008.
Kelompok IV yang terdiri dari Tien Martini, SH, Dra Srie Lestari, DR Hi Edi Irawan, SH, MH, Ir Suhartono, dan Ir A Farid Riza bertugas menyediakan menu buka puasa pada tanggal 4, 13, dan 22 September 2008.
Kelompok V yang terdiri dari Herlina Ratna, SH, Hi Lukman Hakim, SH, MH, Hi Bambang Imam, SSos, Ir Dendy Ramadhona K, dan Intizam Syaukat bertugas menyediakan menu buka puasa pada tanggal 5, 14, dan 23 September 2008.
Sementara kelompok VI yang terdiri dari Besthiary, ST, Hartarto Lojaya, Hi Fajrun Najah Ahmad, Wahyudi Muhammad, dan Alqodri, BBA bertugas menyediakan menu buka puasa untuk tanggal 6, 15, dan 24 September 2008.
Kelompok VII yang terdiri dari Cholva Rasdinia Yusril S, Anang Sukiman, Ir Herbert Eka Putra, Erna Lena, dan Fajar Afriana bertugas menyediakan menu buka puasa pada tanggal 7, 16, dan 25 September 2008.
Kelompok VIII yang terdiri dari Zuliana Dewi, SH, Hi Nuryadin, Wayan J Saputra, SH, Novi Ida Yana, Gatwen James Umboh, dan Khairuddin Gustam, SE bertugas menyediakan menu buka puasa untuk tanggal 8, 17, dan 26 September 2008.
Dan kelompok IX yang terdiri dari Melly Wijaya, Yongky, Nawawi, SH, Buyung Aripin, dan Ir Sugiharto Atmowijoyo bertugas menyediakan menu buka puasa untuk tanggal 9, 18, dan 27 September 2008.
Sebagai penanggung jawab kegiatan menyediakan menu buka puasa bagi masyarakat umum selama Ramadhan 1429 H ini, DPD Partai Demokrat Lampung menunjuk wakil ketua dan sekretaris bidang agama dan aliran kepercayaan, serta wakil ketua dan sekretaris bidang pemuda, olahraga, dan kominfo. dd

395 Warga Lunasi ONH

Daftar Tunggu Di Lamtim 400 Orang UNTUK musim haji 2008 ini, Kabupaten Lampung Timur dipastikan akan mengirim 395 calon jemaah haji (CJH), sementara 12 lainnya sampai akhir masa pelunasan ongkos naik haji (ONH) belum melakukannya. Lima lainnya telah mengajukan surat penundaan pemberangkatan. Mereka yang telah melunasi ONH, kata Kakandepag Lamtim, Hi Seraden Nihan, akan mengikuti bimbingan manasik haji pada 7 Oktober mendatang.
Hal itu dikatakan Seraden Nihan yang didampingi salah seorang staf di Seksi Haji, Ahmad Tsauban, usai menggelar rapat dengan seluruh kepala KUA se-Kabupaten Lamtim guna membahas jadwal rencana pelaksanaan manasik haji, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pada tahun 2008 ini Kabupaten Lamtim mendapat kuota sebanyak 407 CJH, sampai akhir pekan kemarin masih ada 12 orang yang belum melunasi ONH. Lima diantaranya telah mengajukan surat penundaan pemberangkatan.
Kenapa? Seraden Nihan menjelaskan, alasan pengajuan surat penundaan pemberangkatan haji itu, diantaranya disebabkan karena meninggal dunia, seperti CJH yang berasal dari Kecamatan Sukadana, satu orang. Demikian juga pasangan suami istri dari Kecamatan Braja Selebah yang mengundurkan keberangkatan karena suaminya meninggal, dimana istrinya minta agar dimasukkan dalam kuota tahun 2009 karena akan berangkat dengan anaknya.
Sementara satu orang dari kecamatan Metro Kibang mengundurkan keberangkatannya ke Tanah Suci karena tengah melaksanakan tugas belajar, dan yang dari Kecamatan Way Jepara dengan alasan sakit.
“Untuk mengganti lima calon jemaah haji yang menyampaikan surat pengunduran diri itu, sesuai dengan sistem siskohat, nomor urut dibawahnya yang akan menggantikan. Dengan catatan harus melunasi pembayaran sampai batas waktu penutupan mendatang,” ujar Seraden Nihan seraya mengatakan jumlah CJH yang masuk daftar tunggu untuk tahun 2009 mencapai 400 orang.
Ia menambahkan, bahkan yang telah mendaftar melalui sejumlah yayasan haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2010 mendatang, saat ini telah mencapai ratusan orang. hm

Hendarma tertibkan CJH

FOKUS - Camat Mesuji, Tulang Bawang, Drs Hendarma, meminta pada aparat kampung di wilayahnya agar dapat menertibkan keberangkatan calon jemaah haji (CJH) d ikecamatan itu. Kenapa? Pasalnya selama ini masyarakat setempati apabila ingin menunaikan ibadah haji sering melalui daerah atau kabupaten lain.
“Sudah saya instruksikan kepada aparat kampung agar dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji hendaknya menggunakan asal Kecamatan Mesuji maupun Kabupaten Tulang Bawang,“ kata hendarma.
Ditambahkan, masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji hendaknya melapor ke pihak kecamatan agar pihaknya mengetahui berapa banyak warga yang berangkat menunaikan ibadah haji.
“Yang terjadi selama ini banyak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tidak pernah ada laporan ke pihak kecamatan maupun ke KUA setempat, “ ungkapnya.
Ia juga meminta kepada aparat kampung dapat menyampaikan kepada masyrakat bila ingin menjalankan ibadah haji jangan menggunakan data dari kecamatan lain. “Hendaknya menggunakan nama dimana tempat tinggal asalnya,” kata Hendarma seraya mengakui pihaknya sering menemukan colon jemaah haji yang merupakan warganya berangkat ke tanah suci bukan menggunakan identitas dari Kecamatan Mesuji.
Menurut dia, jika warga yang akan menunaikan ibadah haji memasukkan identitas sebagaimana mestinya, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan cepat diketahui. “Penertiban identitas calon jemaah haji ini sangat penting, karena itu saya meminta jajaran aparat kampung untuk mensosialisasikan ke masyarakat,” imbuh dia. Ek

Tekad Membara Dari Afdal Faisal

Berupaya Hidupkan Dua Terminal KABUPATEN Lampung Timur selama ini kesannya belum memiliki kelengkapan sarana berupa terminal, sehingga arus lalu lintas angkutan umum dapat semaunya saja. Benarkah begitu? Ternyata tidak juga. Diam-diam telah ada dua terminal di kabupaten pecahan Lamteng tersebut. Oh ya? Begitulah yang diakui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Lamtim, Drs Afdal Faisal, MSi. Lalu kenapa kesannya sarana itu tak memberi manfaat sama sekali? Berikut petikan wawancara Hamami Toni dari Fokus dengan Afdal Faisal, Kamis (4/9) siang di ruang kerjanya; Bisa Anda jelaskan, sebenarnya berapa terminal yang ada di Lampung Timur ini dan dimana letaknya? Menurut pengetahuan kami, terminal yang ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu dua terminal. Diantaranya terminal angdes yang terletak di Kecamatan Sukadana dan satu lagi terminal di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono. Lalu apa manfaatnya ada dua terminal itu? Jadi begini, pembangunan terminal itu prinsipnya dalam upaya memberikan jasa terminal pada angkutan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Hanya memang, kami mendapatkan beberapa kendala dalam rangka memfungsikan terminal tersebut. Dan sebenarnya, itu sudah menjadi sejarahnya terminal, bahwa dibangunnya suatu terminal tidak seerta merta langsung berfungsi. Jadi kenapa terminal yang ada sampai saat ini belum berfungsi dengan semestinya? Perlu diketahui, aktifnya sebuah terminal itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kedudukan terminal ditempat strategis atau tidak. Kedua, jumlah modal angkutan yang melintas wilayah dimana terminal itu berada, dan yang ketiga jalan atau akses dari menuju dan keluar terminal harus bagus. Nah, yang ada sekarang memenuhi syarat-syarat itu atau tidak? Itu saja dulu. Yang ada bagaimana? Jujur saja, akses menuju terminal di Kecamatan Mataram Baru itu pada saat ini kondisinya rusak parah. Tapi kita telah koordinasi dengan instansi terkait agar jalan yang melingkar di terminal tersebut dapat segera diperbaiki. Apalagi, terminal di Kecamatan Mataram Baru itu merupakan terminal satu–satunya di tahun 2009 yang akan kita hidupkan. Selain daripada itu apa yang telah dilakukan? Terus terang saja, kita sudah mengadakan uji kelayakan di terminal yang ada di Kecamatan Mataram Baru dan saat ini jalan atau akses di terminal tersebut masih diperbaiki. Perlu juga diketahui, agar terminal bisa hidup salah satunya adalah kerjasama dengan pihak kepolisian. Dengan demikian, mobil–mobil yang parkir di Pasar Simpang atau yang belum memasuki terminal, kita dorong agar bisa masuk terminal. Selain itu? Kita juga menjalin kerjasama dengan Organda. Jadi kita, kepolisian, dan Organda harus duduk bersama, karena tanpa kesepakatan berbagai pihak, kerja menghidupkan terminal ini akan sia-sia saja. Dinas Perhubungan tak mungkin bisa bekerja sendiri. Tampaknya Anda serius berupaya menghidupkan dua terminal tersebut? Sudah pasti dong! Jadi, selama saya delapan bulan menjabat di Dinas Perhubungan dan Komunikasi, saya berusaha menghidupkan terminal yang selama ini tidak berfungsi, serta akan mengkaji ulang mengapa terminal tersebut tidak berfungsi. Seperti terminal yang terletak di Kecamatan Sukadana itu perlu dikaji ulang, karena letaknya tidak strategis dan jalan aksesnya yang menuju terminal itu sangat sempit. Yang namanya terminal itu harus berada dipinggir jalan dan tempatnya harus strategis. Jalan keluarnya? Kami dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi sudah membuat kaji ulang masalah terminal tersebut, sehingga akan dilakukan semacam pindah tempat. Disepanjang jalan lintas timur atau jalan pantai timur jalan utama kabupaten. Bagaimana dengan Pos TPR, ada berapa saat ini? Mengenai TPR yang ada di Kabupaten Lampung Timur, sudah diatur dalam Perda Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi. Dengan demikian ada 12 titik yang menjadi lokasi TPR. Terkait dengan ini, Dinas Perhubungan dibebani pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2008 yaitu Rp 495 juta. Bagaimana kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri? Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita sudah mengambil langkah–langkah untuk memberikan keamanan dan ketertiban lalu lintas para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Konkretnya? Dalam hal ini ada empat indikator yang kami tetapkan dalam Poskotis. Yang pertama: kami menginginkan agar pelaksanaan daripada Poskotis ini maksimal. Kedua: keterangkutan, yaitu tidak ada penumpang yang terlunta di wilayah Lampung Timur. Ketiga: kelancaran dan yang keempat; kenyamanan. Dimana lokasi Poskotis yang akan tetapkan? Langkah–langkah dari empat indicator itu, kita mengidentifikasi kesiapan yang dilintasi para pemudik. Berdasarkan analisa tahun yang lalu, jalur yang dilalui pemudik yaitu Jalur Pantai Timur dari perbatasan Lampung Selatan sampai di perbatasan Lampung Tengah, Kecamatan Way Bungur, itu lebih kurang 165 Km. untuk itu, empat Poskotis kita tetapkan di wilayah Pasir Sakti, Mataram Baru, Way Jepara, dan Kecamatan Sukadana. Menyangkut tempatnya, Poskotis kita pilih tempat yang strategis tentunya. ***

Mance Tebar Obsesi Bergengsi

Hibahkan Tanah Pribadi 32 Hektare BUPATI Tulang Bawang, DR Hi Abdurachman Sarbini, SH, MM, MH benar-benar sosok pejabat bergengsi. Betapa tidak. Sejak memimpin kabupaten itu banyak terobosan yang dilakukannya. Kini ada dua obsesi prestisius yang ditebarnya, yaitu memindahkan kantor Pemkab Tuba dan membangun kebun binatang. Bakal dipindahkannya kantor sekretariat pemerintah kabupaten dari lokasi di Jl Cemara Menggala ke Jalan Lintas Timur, menurut Mance –panggilan akrab Bupati Abdurachman Sarbini- sesuai dengan kebutuhan, dimana bangunan yang ada saat ini sudah tidak layak lagi.
“Jika dulu baru dibangun, PNS-nya baru 150 orang, sekarang sudah 600 orang bahkan akan bertambah 400-an orang lagi. Dan ketika saya melakukan inspeksi mendadak, memang sudah banyak ruangan yang tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena tidak sesuai dengan kapasitas pegawai,” beber Mance.
Ia mengaku dalam waktu dekat konsultan dari Bandung akan datang ke Tuba, bahkan cetak biru rancangan bangunan secketariat pemerintah kabupaten telah selesai. “Kita akan mulai bangun tahun 2008 ini juga,” lanjutnya.
Tak hanya itu obsesi Mance yang baru aktif kembali setelah sempat menjalani perawatan beberapa lama karena terserang sakit jantung. Ia juga akan membangun kebun binatang di daerah tersebut.
Diprogramkannya pembangunan kebun binatang itu, menurut dia, selain untuk melestarikan suaka alam dan marga satwa yang ada di Tuba, juga menyediakan sarana wisata murah bagi masyarakat setempat.
Obsesi ini diyakininya memiliki daya dukung yang potensial, di mana potensi fauna yang ada di kabupaten tersebut cukup variatif, selain itu Tuba memiliki sungai terluas di Lampung yang banyak menyimpan biota untuk dilestarikan.
“Banyaknya burung yang bermigrasi dari benua lain di sekitar Rawa Pacing serta sejumlah hewan lainnya yang tidak hanya berasal dari Tuba bisa dikembangkan dan dilestarikan di kebun binatang yang kelak akan kita bangun,” bebernya dengan antusias.
Dan terkait dengan obsesinya itu, Mance juga memimpikan ke depannya di Tuba ada taman hiburan rakyat (THR). Seriuskah ia dengan obsesi bergengsinya itu? Tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, sebagai wujud kesungguhannya tersebut Mance menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan tanah pribadinya seluas 32 hektare yang ada di Kampung Tua, Menggala. ek

Keluarga Besar DPRD Lamtim Berduka

FOKUS – Keluarga besar DPRD Lampung Timur khususnya jajaran Fraksi Golkar dan Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) berduka. Itu menyusul kecelakaan di jalan raya Desa Banding, Sukadana, yang mengakibatkan tewasnya Bunayah, SPd (38), istri Ketua Komisi D DPRD Lamtim, Rizal Ismail.
Bunayah sendiri sehari-hari berprofesi sebagai guru PNS di SDN 2 Nibung. Sang ibu guru warga Desa Nibung, Gunung Pelindung, itu menghembuskan nafas terakhir pada pukul 15.30 WIB Selasa (2/9) lalu akibat kecelakaan lalu lintas.
Selain meninggalkan suami tercinta, Bunayah juga meninggalkan dua orang anak, yaitu Riska Fazarina, siswa kelas III Al-Kautsar Bandar Lampung, dan Ridho Dewantara yang masih duduk dibangku kelas IV di SDN 1 Inti, Way Mili.
Kasat Lantas Polres Lamtim, AKP Suryadi, mendampingi Kapolres AKBP Dedi JS menjelaskan, peristiwa kecelakaan ini bermula ketika korban berniat pulang ke rumahnya di Desa Nibung, Gunung Pelindung. Saat itu korban bersama anggota keluarganya; Riska (16), mengendarai mobil Toyota Kijang BE-2063-NZ yang dikemudikan korban.
Saat melintas di jalan raya Desa Banding, mendadak korban kehilangan kendali ketika bermaksud membelokkan kendaraannya. Akibatnya, kendaraan yang dikemudikannya menabrak gorong–gorong. Bunayah mengalami luka serius pada bagian kepala karena terbentur kemudi. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Sementara, Riska hanya mengalami luka ringan. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. hm

MKGR Merapihkan Barisan

Prioritas Mampu Ciptakan Lapangan Kerja ORMAS Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kota Bandar Lampung belakangan ini mulai merapihkan lagi barisannya. Salah satunya dengan melakukan pelantikan pengurus tingkat kecamatan, seperti yang digelar di Aula Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, beberapa waktu silam. Pada kesempatan itu, Ketua DPC MKGR Kota Bandar Lampung, Drs Suwondo, mengukuhkan kepengurusan MKGR Kecamatan Tanjung Senang. Ia mengharapkan, jajaran pengurus baru memiliki kinerja dan tanggung jawab yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga keberadaan ormas ini dapat diakui di kalangan masyarakat Kota Bandar Lampung. Selain itu, “Dalam setiap kinerja, pengurus harus benar-benar dapat bekerjasama dengan yang lainnya, karena ormas ini merupakan kerja tim sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan atas asas musyawarah dengan cara kekeluargaan. Baru dari hasil tersebut dilakukan dengan bergotong royong sesuai dengan logo dan namanya, dengan demikian akan mencapai hasil kerja yang optimal,” kata Suwondo. Ia mengingatkan, MKGR yang pernah mengalami masa kejayaan harus dikembalikan ke era tersebut. Untuk itu, setiap program kerja yang dilakukan harus memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Lalu apa yang menjadi prioritas? “Kami akan menciptakan lapangan kerja dengan cara membangun puskesmas rawat inap di tiap-tiap kecamatan yang belum memiliki puskesmas rawat inapnya, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan pengobatan rawat inap,” beber Suwondo selepas melantik pengurus MKGR Kecamatan Tanjung Senang. Menurut dia, dengan adanya puskesmas rawat inap, otomatis secara tidak langsung telah menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada disekitar wilayah tersebut. Mengenai kepengurusan MKGR tingkat kecamatan di Kota Bandar Lampung yang telah dikukuhkan, Suwondo mengaku baru tujuh dari 13 kecamatan yang ada. Ia menegaskan akan segera mendefinitifkan kepengurusan di kecamatan-kecamatan lain, sehingga perannya akan makin maksimal bagi seluruh masyarakat. bf Jaga Nama Baik Lembaga FOKUS – Sementara Sekretaris MKGR Kota Bandar Lampung, Drs Barlian Mansyur, dalam kesempatan terpisah di acara pelantikan pengurus MKGR Kecamatan Tanjung Senang, mengingatkan seluruh jajarannya agar terus menjaga nama baik lembaga. “Ormas MKGR harus menjadi ormas yang besar dan memperbaiki citra dari pada Partai Golkar yang selama ini memiliki image kurang baik di mata masyarakat,” tegas anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar itu. Ia juga mengingatkan jajaran MKGR Bandar Lampung agar dalam melakukan kegiatan jangan sekali-kali meminta sumbangan atau bantuan kepada warga masyarakat. “Jangan sekali-kali untuk kegiatan MKGR pengurusnya mengajukan permohonan dana ke warga masyarakat. Ajukan saja proposal ke pemerintah daerah atau pengusaha, dengan demikian kita tidak akan memberatkan rakyat,” kata Barlian Mansyur. bf Pengurus MKGR Kecamatan Tanjung Senang Masa Bhakti 2008-2013 I. Dewan Pertimbangan Anak Cabang : 1. M Saleh 2. Yantina 3. Syamsul Bahri 4. Musadi II. Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua : Ir Baharuddin Wakil Ketua : Slamet Suseno Ketua Seksi Organisasi & Keanggotaan : Endarsyah, SE Ketua Seksi Kesra & binmas : Drs Oberlin Panjaitan Ketua Seksi Pertanian & Kehutanan : Ir Purwanto Ketua Seksi Tenaga Kerja : Beni Faizal Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Seni Budaya : Sutino, ST Ketua Seksi Ham & Pormas : Budi Waluyo Ketua Seksi Kerohanian : Edy Haryono Ketua Seksi Perikanan & Kelautan : Fatul Ilmi Ketua Seksi Kesehatan : Purwanto Ketua Seksi Pendidikan : I Wayan Astawan, SH Sekretaris : Drs Cece Saiful Wakil Sekretaris : Agus Asmara, SE Sek Seksi Organisasi & Keanggotaan : Rusmini Sek Seksi Kesra & Binmas : Heri Setiawan Sek Seksi Pertanian & Kehutanan : Ir Subandi Sek Seksi Tenaga Kerja : Supriadi Sek Seksi Pemuda, Olahraga & Seni Budaya : Waskito Sek Seksi Ham & Pormas : Sahroli Alam, SSos Sek Seksi Perikanan & Kelautan : Suhairi Syam Sek Seksi Kerohanian : Rahmat Efendi Sek Seksi Kesehatan : Marusi, SKom Sek Seksi Pendidikan : Safarudin Bendahara : Elia Rosmiati, AKS

Pak, Kejar Gelar Profesor Ya !

Kalau DR Suwondo, MA Syukuran Ultah RABU, 3 September 2008, merupakan hari bersejarah bagi DR Suwondo, MA. Tepat di hari pesta demokrasi rakyat Lampung secara langsung pertama kalinya untuk memilih gubernur-wakil gubernur periode 2009-2014 itu, anggota KPU Lampung tersebut berusia 49 tahun.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, syukuran pun digelar di kediamannya, Komplek Korpri, Sukarame, Bandar Lampung. Acaranya berupa Buka Puasa Bersama, dihadiri keluarga dekat. Suwondo yang masih memakai kemeja ciri khas KPU –karena baru kembali dari Tuba memantau pilkada- tampak ceria. Setelah acara doa, peniupan lilin ultah ke-49 pun dilakukan. Bersamaan juga ditiup lilin ultah pernikahannya dengan Koimah Indra Guru, SH, MM yang ke-23. Bergantian ketiga buah cinta Suwondo-Koimah; Intannia Lestari, ST atau Mbak Intan, Prihandana Suku Prasetyo Adi atau Mas Piyek, dan Triasto Teja Utama alias Mas Ato’ memberikan hadiah ulang tahun. Pun sang istri kesayangan; Koimah. Ada celetukan istri dan ketiga buah cintanya yang dipesankan pada Sang Bapak. Yaitu; “Pak, kini saatnya mengejar gelar profesor ya!” Mas Piyek menambahi: “Juga buat buku ya, Pak!” Mendapat pesan spesial demikian, Suwondo yang akhir September ini mengakhiri tugasnya sebagai anggota KPU Lampung, hanya manggut-manggut! Pertanda ia akan mewujudkan keinginan orang-orang yang amat dicintai dan dibanggakannya, seperti yang selama ini dilakukannya. Selamat ulang tahun, semoga panjang usia, makin mantap dan sukses kariernya, makin banyak dan berkah rejekinya, serta makin bahagia dan damai rumah tangganya, amin. *** teks/foto: fajar

HUT Desa Sribhawono Meriah

Diikuti Puluhan Ribu Warga Masyarakat MASYARAKAT Desa Sribhawono, Kecamatan Bandarsribhawono, Kamis (28/8) silam memperingati hari jadinya yang ke-56. Acara yang dipusatkan di Lapangan Merdeka itu, disaksikan puluhan ribu masyarakat, yang merupakan gabungan dari warga Desa Sribhawono dan desa-desa lain di Kabupaten Lamtim. Ketua Panitia HUT Desa Sribhawono ke-56, Suprayogi, menjelaskan, dalam rangka memeriahkan ulang tahun desanya itu digelar berbagai kegitan, diantaranya lomba olahraga, keagamaan, kesenian, ziarah makam perintis Desa Sribhawono, tasyakuran dan ruwatan, khitanan masal, lomba PBB, karnaval, serta melaksanakan upacara memperingati hari jadi Desa Srihawono. ”Kegiatan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2008, yang diawali dengan pertandiangan sepakbola Open Turnamen Hayono Isman Cup ke-23 dan dibuka langsung oleh camat Bandarsribhawono,” terangnya. Selain diadakan berbagai kegiatan lomba, kata dia, masyarakat Desa Sribhawono juga mengadakan pawai keliling desa yang diikuti oleh para pelajar, pemuda, dan anggota masyarakat. ”Sedangkan upacara peringatannya, selain ikuti masyarakat Desa Sribhawono juga diikuti 17 sekolah yang ada di desa ini,” Suprayogi menambahkan. Untuk peserta karnaval diikuti oleh 10 peserta, masing-masing mewakili sekolah dari tingkat SMP dan SMA/SMK yang ada di desa ini. Peserta berkeliling desa dan menjadi tontonan tersendiri bagi masyarakat Desa Sribhawono yang memadati jalan-jalan utama desa. Pelepasan peserta karnaval dilakukan Camat Bandarsribhawono, Drs M Saleh. Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sribhawono, Bambang Purwo Saputro, dalam sambutannya menjelaskan, 200 KK yang membuka Desa Sribhawono kemudian membentuk suatu organisasi bernama Praja (Prajurit Kerja) untuk menciptakan model desa tani yang mempunyai landasan rukun, aman, tentram, teratur, makmur, dan adil. ”Nama desa sendiri diambil dari dua kata, yakni Sri yang artinya padi dan Bhawono artinya jagat atau hutan, sehingga secara harfiah aritinya lumbung padi atau lumbung pangan,” terang dia. Dengan menciptakan model desa tani, sambung dia, Sribhawono saat ini dapat mensejajarkan dirinya dengan desa lain yang lebih dahulu maju. Dan, ”Sebagai bentuk apresiasi masyarakat, setiap tanggal 3 September diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengenang sejarah berdirinya Desa Sribhawono ini,” kata Bambang sambil menambahkan desanya pernah dikunjungi Drs Mohamat Hatta pada tahun 1954 dan Presiden RI-2 Soeharto pada tahun 1969. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk, desa ini kemudian dimekarkan pada tahun 1987 berdasarkan hasil Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sebelah utara berdiri Desa Srimenanti, sebelah selatan menjadi Desa Waringinjaya, dan sebelah barat berdiri Desa Sripendowo. ”Peringatan HUT Desa Sribhawono yang Ke-56 sebenarnya jatuh pada tanggal 3 September 2008 mendatang. Namun karena bertepatan dengan hari pilkada maka resepsi HUT dimajukan pada tanggal 28 Agustus 2008, ” pungkasnya. Ditemui usai menyaksikan jalannya karnaval, Camat Bandarsibhawono M Saleh mengatakan pentingnya memupuk kebersamaan serta persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki. ”Lihat saja, setiap lapisan masyarakat turut serta dalam memeriahkan HUT ke-56, ini membuktikan kepedulian masyarakat terhadap desanya sangat tinggi dan ini harus tetap dipertahankan,” jelas pria yang juga menjadi bagian masyarakat Desa Sribhawono ini. jh

Pembangunan 2 Lokal Mencurigakan

Terjadi Di SDN 2 Nibung, Gunung Pelindung PEMBANGUNAN dua lokal SDN 2 Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur, menimbulkan kecurigaan berbagai pihak. Apa pasal? Selain sejak awal tidak transparan, hasil pembangunan yang dilakukan tahun 2007 itu kini kondisinya sangat memprihatinkan. Kecurigaan pembangunan dua lokal di SDN 2 Nibung itu tidak transparan dan jauh dari bestek justru diungkap oleh kepala sekolahnya, Sarijo, SPd. Lho kok bisa? ”Ya begitulah kenyataannya. Saya sekalu kepala sekolah yang bertangung jawab terhadap kelangsungan sekolah saja tidak tahu siapa yang bertangung jawab membangun dua lokal kelas tersebut,” jelasnya akhir pekan kemarin di ruang kerjanya.
Karenanya, Sarijo kemudian mempertanyakan anggaran biaya pembangunan kedua lokal SDN 2 Nibung tersebut. Pertanyaan ini sendiri muncul karena saat pembangunan tidak ada nama perusahaan atau CV pelaksananya, serta berapa nilai nominal pembangunan kedua gedung tersebut. ”Dari awal pembangunan sampai selesai tidak ada papan nama bahwa pembangunan dua lokal kelas tersebut ada,” sambung dia. Mirisnya lagi, Sarijo selaku kepala SDN 2 Nibung justru menerima penyerahan kunci dua bangunan tersebut dari Kepala Desa Nibung, Samsi. Samsi sendiri melakukan penyerahan kunci tersebut atas mandat yang diberikan oleh pelaksana pembangunan dua lokal ruang belajar. ”Pemborong maupun pengawas tidak pernah berkoordinasi atau menemui saya,” ungkap Sarijo seraya menyatakan dirinya sangat kecewa bukan saja karena proses pembanguan kedua gedung itu sama sekali tidak transparan tetapi juga kualitas bangunan sangat jauh dari yang diharapkan. Ia menambahkan, saat ini belum satu tahun difungsikan, kedua lokal tersebut sudah terjadi banyak kerusakan. Atapnya bocor yang berpengaruh terhadap plafon, akibatnya plafonnya kini sudah rusak. ”Kalau musim hujan seperti ini, siswa yang memakai kedua lokal baru itu kerap merasa was-was,” pungkasnya. Kewas-wasan siswa tersebut, menurut dia, cukup beralasan, karena sebagian besar plafon atap kedua gedung sudah bocor. Karena itu, ia berharap dinas terkait dapat memantau langsung keadaan kedua gedung baru tersebut, termasuk juga melakukan tindakan terhadap oknum-oknum yang telah merugikan istansi pendidikan di Desa Nibung. jh

Pendidikan Belum Sentuh Kemanusiaan

Kepala SMK Dharmapala Panjang Buka Suara FOKUS - Sejarah panjang dengan segudang teori dan paradigma yang diadopsi para praktisi pendidikan dan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan terkesan trial and error. Sebagai contoh, paradigma behavioristik dipraktikkan di sekolah-sekolah selama puluhan tahun saat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan layanan pendidikan. Begitu kata Drs Muchyidin, kepala SMK Dharmapala Panjang. Menurut dia, paradigma behavioristik yang tumbuh subur di berbagai negara, termasuk Indonesia, diklaim para ahli phisiologi sebagai ilmu jiwa yang tak berjiwa, maka muncullah paradigma baru yaitu konstruktivistik. Dikatakan, pengelola pendidikan yang teratur dalam input proses output masih terus mencari formula yang tepat, bahkan kurikulumpun terus berubah dalam hitungan tahun. “Terbesit harapan akan perubahan, namun perubahan apa yang kita dapatkan ataukah kita menerapkan kurikulum sebatas trial and error. Yang jelas, pendidikan yang diterapkan belum menyentuh hakekat kemanusiaan, masih jauh panggang dari api. Pendidikan masih dipandang sebagai tindakan manusia yaitu persiapan untuk hidup, belum mengenal pada perbuatan manusiawi (actus humanus) yang tidak sekedar bagian dari hidup, tetapi hidup itu sendiri yang menyangkut manusia sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial dan religius,” Muchyidin menambahkan. Ia menilai, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, penempaan mental selalu bermuara pada kepentingan tertentu. Pada zaman penjajah, bangsa kita diberi kesempatan terbatas, dididik untuk mengabdi kepada kaum penjajah. Setelah kemerdekaan pun pendidikan diperalat untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi, “Sungguh, pendidikan kita belum merdeka. Kata dan makna demokrasi baru sebatas pemerah bibir belaka,” tegas dia sambil menambahkan, saat ini sudah sangat perlu dan mendesak untuk mengubah pola pendidikan dengan demokrasi sebagai tujuan. Maksudnya? “Dengan kata lain implikasi dan implementasi pendidikan kita adalah mendidik insan bermental demokrasi, padahal sesungguhnya pendidikan merupakan media dan aktivitas pembangunan kesadaran, kedewasaan, dan kemandirian peserta didik karena melalui pendidikan pula proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi suatu masyarakat dapat dilakukan,” urai Muchyidin. Menurut dia, sistem pendidikan yang dianut akan mencerminkan mentalitas dan perilaku para pengambil kebijakan, selain itu hal yang terpenting di ujung tombak pendidikan adalah perlu adanya keseimbangan antara kewajiban belajar dan hak-hak belajar dan setelah tamat siswa bisa berfikir, bersikap dan bertindak demokratis sekaligus mengembangkannya dalam lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat dan bangsa. hp

Diperlukan Pendekatan Baru

Kepala SMAN 9 Soal Pengelolaan Sekolah PERKEMBANGAN dunia pendidikan harus mengikuti kebutuhan dan tantangan zaman. Karena itu, kini diperlukan beberapa pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah. Demikian diungkapkan Kepala SMAN 9 Bandar Lampung, Drs Sobirin. Dikatakan, mutu lulusan pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang dijalankan selama ini. Akibatnya, sekolah dianggap hanya memproduksi lulusan, padahal sekolah merupakan pemberi layanan pendidikan bukan pabrik semata, oleh karena itu perlu diadakan pendekatan baru dalam mengelola sekolah. Pendekatan seperti apa? “Pendekatan baru tersebut yaitu memberi layanan pembelajaran yang mencakup seluruh komponen pendidikan yang mencapai lima komponen pendidikan,” jelas dia. Apa saja itu? Sobirin menambahkan, antara lain komponen siswa yang merupakan subyek didik yang dianggap oleh guru bahwa siswa adalah benda kosong yang harus diisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan pendekatan baru, siswa harus diajak bertanggung jawab dan mandiri dalam pembelajaran. Selannutnya, komponen guru sebagai pengelola pembelajaran di kelas, seorang guru harus memiliki kemampuan profesional, moral kerja yang bagus serta kemampuan sosial. “Kemampuan profesional tercermin dalam perilaku mengelola pembelajaran, moral kerja yang baik, ditandai dengan kejujuran profesi. Intinya, jangan sampai ada materi pelajaran yang tidak dikuasai atau tidak diajarkan pada siswa oleh seorang guru,” kata Sobirin. Komponen berikut untuk melahirkan pendekatan baru dalam mengelola sekolah menurut dia terkait dengan kemampuan sosial, yaitu kesanggupan membina relasi yang harmonis antar rekan kerja, atasan serta memiliki kepedulian yang tinggi kepada siswa tanpa melihat perbedaan. Juga diperlukan perubahan dalam pendekatan kurikulum sekolah. “Sebagai lembaga pendidikan, tentu saja memberlakukan kurikulum. Dalam pengelolaan komponen ini, kemampuan guru berperan penting sebagai wujud nyata pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif terangkat ke permukaan. Kinerja guru yang profesional akan tampak jelas dihadapan siswa dalam pembelajaran maupun setelah siswa lulus kelak,” urainya. Pendekatan baru itu juga menyangkut komponen dana, sarana, dan prasarana yang menjadi aset sekolah, hendaknya digunakan seoptimal mungkin bagi peningkatan mutu pendidikan. “Secara efisien dan efektif, siswa harus mendapat layanan yang wajar dan memadai dari sekolah, sebatas sekolah mampu mengupayakan secara optimal. Pendanaan yang wajar dan kejujuran menjadi ujian hati nurani bagi para penyelenggara pendidikan,” Sobirin menambahkan. Komponen selanjutnya adalah masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah. Menurut dia, komponen ini juga ikut menentukan mutu kelulusan, penerimaan lulusan tingkat sekolah diatasnya, serta penggunaan lulusan pada dunia kerja. “Sekolah sebagai unit layanan jasa perlu dikelola menggunakan pendekatan manajemen mutu terpadu, yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan komponen terkait yang meliputi komponen siswa, guru, kurikulum, dana, sarana, dan prasarana serta masyarakat,” kata dia sambil mengingatkan yang juga tidak kalah penting adalah memberi layanan pada komponen sekolah meliputi guru, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga pelayan. hp