20 November 2008

Fakhruddin Enjoy-enjoy Saja

SEIRING lengsernya DR Hi Fakhruddin, SP, MS dari kursi Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang karena memasuki persiapan pensiun (MPP), pergolakan skandal aliran dana BUMD sebesar Rp 2 miliar yang kini telah menjadikan tiga orang sebagai tersangka, kian meninggi. Apalagi Selasa (11/11) silam ia sempat lima jam menjalani pemeriksaan di Kejari Menggala.
Saat itu, setidaknya Fakhruddin menjawab 25 pertanyaan yang diajukan jaksa. Tampilannya yang tetap tenang dan enjoy tak menepis kesemarakan rumor bila mantan petinggi Pemkab Tuba itu akan kian intensif menjalani pemeriksaan di Kejari Menggala. Bahkan ada yang berani memprediksi, ia bakal juga terlilit sebagai tersangka dalam skandal dugaan korupsi dana BUMD tersebut.

Lalu apa kata Fakhruddin? Sabtu (15/11) petang kepada Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, melalui telepon seluler, Fakhruddin membeberkan persoalan yang sebenarnya. Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan, kenapa pada saat itu panitia anggaran eksekutif yang notabene Anda ketuanya demikian membutuhkan dana Rp 2 miliar sehingga meminjam dana penyertaan modal BUMD?

Mohon maaf ya, saya tidak bisa menjelaskan kenapa dan apa yang terjadi saat itu.

Maksudnya?

Saat itu saya sedang cuti karena menunaikan ibadah haji. Jadi jujur, saya tidak tahu kenapa dan apa persoalannya sampai demikian. Saya cuti sejak tanggal 22 Desember 2006 sampai 20 Januari 2007, sedang pencairan dana tersebut pada 28 Desember 2006. Artinya, waktu pencairan dana Rp 2 miliar itu, saya sedang di hajar aswad.

Tapi Anda tetap dimintai kesaksian oleh Kejari, itu artinya Anda dinilai mengetahui masalahnya?

Dalam pemeriksaan, ya saya sampaikan semacam ini-lah. Saya kan tidak bisa menceritakan sesuatu yang saya tidak mengetahui dan mendengarnya. Tidak mungkin saya akan menyampaikan hal-hal hanya berdasar; katanya, katanya, kan begitu.

Itu sebabnya Anda tampak enjoy saja meski lima jam menjalani pemeriksaan ya?

Ya mau bagaimana lagi? Terus terang, dalam hal ini saya ya enjoy-enjoy saja, karena saya memang tidak tahu persis persoalannya. Dan ini semua bukan diatur-atur lo, tapi memang Tuhan yang mengatur.

Bisa dijelaskan lebih rinci?

Waktu peristiwa itu terjadi, kan saya sedang menunaikan ibadah haji. Jadi ya Tuhan sudah mengaturnya demikian. Bener, saya tidak tahu persis kenapa dan ada apa sampai mencairkan dana BUMD untuk panitia anggaran.

Kabarnya karena panitia anggaran terdesak untuk membayar hutang, betul begitu?

Kata siapa itu? Saya tidak tahu yang begituan. Karena saya memang sedang menunaikan ibadah haji.

Sekarang apa kegiatan Anda?

Sekarang saya sedang MPP. Kebetulan saya menjabat wakil ketua Dewan Kurator UMPTB dan dosen pertanian di sana. Ya itulah kesibukan saya.

Masih adakah obsesi Anda untuk menjadi apa, misalnya?

Saya hanya berusaha untuk semakin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu saja. Terima kasih ya. ***

Dana BUMD Dipakai Peresmian Wisma

FOKUS – Penggunaan dana BUMD Tuba bisa dibilang semrawut. Betapa tidak. Biaya untuk peresmian Wisma Tulang Bawang di Jakarta pun, modalnya dari perusahaan milik daerah tersebut. Oh ya? Begitulah data yang dimiliki Fokus. Tak alang-kepalang, dana BUMD yang dipakai untuk biaya peresmian Wisma Tulang Bawang di Jakarta tersebut mencapai Rp 300 juta. Adalah Gunawan Rais yang meminjam dana tersebut. Tak hanya itu. Salah satu tersangka skandal dugaan korupsi dana BUMD Tuba ini juga pernah meminjam dana sebesar Rp 15 juta. Namun yang melegakan, semua pinjaman tersebut telah dikembalikan. Data ini terungkap dalam klarifikasi pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung terhadap Miswar Hadi Langnegara, direktur administrasi, umum, dan keuangan PT TBJ, pada 16 September 2008 lalu. Sedang terkait dana BUMD yang digunakan kepala Dinas Perhubungan Tuba itu sehingga menjadi tersangka, yaitu sebesar Rp 205 juta, seluruhnya telah dikembalikan. Menurut data yang ada, Gunawan Rais mengembalikan dana tersebut dicicil sebanyak tujuh kali. Yang pertama pada 16 Juli 2008 sebesar Rp 80 juta diterima Ferliawati, kasir PT TBJ, selanjutnya enam kali melalui Miswar Hadi, masing-masing Rp 25 juta pada 28 Juli 2008, Rp 25 juta lagi pada 20 Maret 2008, Rp 15 juta pada 3 April 2008, Rp 20 juta pada 23 April 2008, Rp 30 juta pada 5 Mei 2008, dan Rp 10 juta pada 10 Juli 2008. dd

Nimbang Marga Buka Suara

MEMBEDAH skandal dugaan korupsi dana PT Tulang Bawang Jaya (TBJ) tak bisa melepaskan figur Hi Nimbang Marga, SE. Karena dialah yang pertama kali menemui pimpinan BUMD tersebut terkait dengan perlunya sesegera mungkin dicairkan dana Rp 2 miliar yang akan dipinjam panitia anggaran (panang) eksekutif. Bagaimana sebenarnya asal-muasal persoalan yang dinilai berbagai kalangan “penuh misteri” tersebut? Sabtu (15/11) petang melalui telepon Nimbang Marga buka suara dalam wawancara khusus dengan Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, berikut petikannya: Bisa dijelaskan bagaimana kronologisnya sampai Anda menemui pimpinan PT TBJ dan meminta mereka mencairkan dana Rp 2 miliar untuk kemudian dipinjam panang eksekutif? Yang pertama perlu digarisbawahi, saat itu saya diutus oleh panitia anggaran untuk menemui pimpinan BUMD terkait dengan dana mereka Rp 2 miliar, karena panang sangat terdesak dan membutuhkan dana tersebut. Untuk apa dana sebanyak itu? Panitia anggaran sebenarnya hanya membutuhkan dana Rp 1,405 miliar saja. Untuk apa? Ada yang harus segera dibayarkan, dan setiap rapat panitia anggaran selalu dipertanyakan. Karena itu, solusinya ya meminjam dana BUMD. Bukankah pada November 2006 BUMD sudah dikucuri Rp 2 miliar, sebenarnya berapa besar dana penyertaan modal yang disiapkan? Seluruhnya ada Rp 8 miliar. Jadi sebenarnya, dana yang Rp 2 miliar itu ya dananya BUMD. Kalau bicara prosedur pengeluaran dana BUMD, ya sebenarnya sah. Karena itu memang dana penyertaan modal yang disiapkan untuk BUMD. Benar Anda bertemu Arifin Badri dan Miswar saat menyampaikan rencana peminjaman dana tersebut? Betul! Bahkan kemudian dalam rapat panitia anggaran, Bung Miswar juga hadir, dan beliau sepakat kalau dana tersebut dipinjam oleh panitia anggaran. Sepengetahuan Anda, sebenarnya dana Rp 1,405 miliar yang dipinjam panang eksekutif itu sudah lunas atau belum? Sepengetahuan saya ya sudah lunas. Bung Miswar tahu kok kalau dananya sudah dimasukkan ke kas daerah. Lalu kenapa persoalan ini menjadi begitu rumit? Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakannya ya. Pahami posisi saya, saya ini hanya staf. Kelihatannya panitia anggaran terpaksa gali lubang tutup lubang ya untuk membiayai pengesahan APBD, menurut Anda? Saya no comment kalau soal itu. Mohon maaf, saya tak bisa menjelaskan. Hanya perlu saya tegaskan bahwa dalam hal peminjaman dana BUMD tahun 2006 itu saya bukan atas nama pribadi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan urusan pribadi. Maksud Anda? Saat itu saya menandatangani SPM karena mendapat mandat dari Pak Safawi, kepala Bakuda, yang waktu tengah menunaikan ibadah haji. Begitu pula Pak Sekda saat itu, Fakhruddin, juga sedang ke Tanah Suci, beliau memandatkan ke Bung Hotman Atiek dan Pak Sigit Trenggono. Jadi itu pyur urusan pekerjaan dan secara kelembagaan. Memangnya Anda pernah dikejar-kejar sebagai pengutang dana BUMD? Iya, Bung Miswar sempat beberapa kali mempertanyakan dana pinjaman panitia anggaran itu pada saya. Tapi kemudian masalahnya clear kok. ***

Aktornya Belum Tersentuh

KERJA ekstra Kejari Menggala dalam menyingkap skandal dugaan korupsi di BUMD Tuba, PT Tulang Bawang Jaya (TBJ), memang telah membuat dua orang tersangkanya; Miswar Hadi Langnegara dan Kadarsyah, SE, MM mendekam dibalik terali besi. Satu tersangka lagi; Gunawan Ahmad Rais –untuk sementara- masih menghirup udara bebas karena sakit. Namun tak berarti, kasus ini sudah memasuki “babak akhir.” Menurut Agus Bakti Nugroho, SH, lawyer Miswar Hadi, sampai akhir pekan kemarin, kerja Kejari Menggala dalam menyingkap skandal BUMD Tuba itu baru setengah jalan. Apa maksudnya? Berikut petikan wawancara khusus Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Agus Bakti Nugroho, mengutip penjelasan kliennya, Miswar Hadi, Sabtu (15/11) petang. Kok Anda menyatakan sampai saat ini penyidikan skandal dugaan korupsi di BUMD Tuba itu baru setengah jalan, apa maksudnya? Sederhana saja sebenarnya. Para tersangka itu kan tersangkut karena menggunakan, atau tepatnya meminjam dana BUMD yang proses masuknya ke BUMD itu dilakukan secara non-prosedural. Konkretnya? Begini, kita mesti runtut persoalan dari awal. Bagaimana ceritanya hingga ada dana Rp 2 miliar ke BUMD? Itu berangkat dari kedatangan Plh Kepala Bakuda Tuba, Nimbang Marga, menemui dirut PT TBJ, Arifin Badri, dan Miswar sebagai direktur administrasi, umum, dan keuangan BUMD itu. Waktu itu, dia menyatakan diutus oleh panang (panitia anggaran) eksekutif untuk memberitahu kalau ada dana penyertaan modal Rp 2 miliar yang belum dicairkan. Dia juga menyatakan, dana itu akan dipinjam panang karena ada keperluan mendesak dan akan dikembalikan April 2007. Tanggapan direksi PT TBJ? Jujur, direksi PT TBJ sebenarnya nggak tahu kalau ada dana penyertaan modal Rp 2 miliar itu, apalagi pada November 2006 mereka sudah menerima Rp 2 miliar. Tapi karena itu BUMD, yang notabene milik pemkab, ya sepakat-sepakat saja sepanjang sesuai ketentuan dan ada surat secara resmi dari panang. Plh kepala Bakuda meminta agar PT TBJ membuat surat permohonan penyertaan modal, yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat nomor 09.I.XII.2006 tertanggal 15 Desember 2006. Pada 20 Desember, saat direksi di Jakarta, dikabarkan jika dana Rp 2 miliar siap dicairkan, akhirnya dana itu ditransfer ke Giro Perekonomian. Dana sisa dari Rp 2 miliar yang tidak dipakai panang eksekutif sebesar Rp 595 juta diserahkan ke PT TBJ. Bagaimana bisa kemudian melilit Miswar, Kadarsyah, dan Gunawan Rais? Sisa uang dari Rp 2 miliar sebanyak Rp 595 juta itu kan tidak dimasukkan ke kas PT TBJ. Nah, dana itu kemudian dipinjam mereka. Miswar meminjam Rp 270 juta, sisanya mereka berdua. Dalam perjalanannya, pinjaman panang eksekutif Rp 1.405.000.000 itu dicicil sebanyak Rp 305 juta melalui Kadarsyah dan Gunawan Rais. Kaitannya dengan penyidikan kasus ini masih setengah jalan? Nah, disini kita mulai. Klien saya dan dua lainnya itu jadi tersangka kan sebenarnya bukan karena praktik dugaan korupsi, tapi meminjam. Hutang istilahnya. Bahwa dana yang dipinjam merupakan dana untuk BUMD, itu perlu diruntut kenapa dana Rp 2 miliar harus cepat-cepat dicairkan, kenapa panang eksekutif memerintahkan PT TBJ menerima dana dengan membuat surat permohonan penyertaan modal. Seperempatnya lagi, siapa yang memerintahkan Nimbang Marga, kalau bicara panang eksekutif kan jelas siapa ketuanya. Sisa seperempat masalah lainnya adalah adanya pengakuan dalam rapat 4 Juni 2008 jika sebagian besar dananya digunakan untuk anggota DPRD dengan maksud memperlancar proses pengesahan APBD 2007. Jadi jelaskan persoalan sebenarnya? Nah, kalau mau fair, mari kita buka semuanya. Jangan setengahnya saja yang dibuka. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sampai kini aktor intelektualnya belum tersentuh, begitu? Ya kalau meruntut kejadian yang sebenarnya memang begitu. Dan saya kira, Pak Kajari juga tahu persis lika-liku persoalan ini yang sebenarnya. Maka wajar saja jika banyak aksi massa yang mempertanyakan, kenapa yang diseriusi kok cuma yang Rp 900 juta-nya, lha yang Rp 1,1 miliar-nya bagaimana? Kan begitu. Kalau begitu, sebenarnya masalah ini amat transparan dong? Bagi mereka-mereka yang tahu persis asal-muasalnya, ya amat sangat transparan. Dan saya yakin, teman-teman di Kejari Menggala tahu persis persoalan yang sebenarnya. Kenapa sampai sekarang kelihatannya baru tiga orang yang dijadikan tersangkanya? Saya kira semuanya masih dalam proses. Nyatanya kan Pak Fakhruddin, mantan Sekkab Tuba, Selasa (11/11) lalu, kembali diperiksa. Dan menurut saya, sesuai dengan data yang ada, nasib beliau bisa dibilang diujung tanduk. Maksud Anda ada kemungkinan Fakhruddin menjadi tersangka juga, begitu? Ya bisa saja. Kenapa tidak? Kejari lebih tahu persoalan yang sebenarnya kok. Dan saya percaya, Kejari tidak akan tebang pilih dalam menyelesaikan masalah ini, walau sampai saat ini memang kesannya masih tebang pilih, hahaha… Kalau akhirnya Kejari hanya menetapkan tiga tersangka sampai akhir penyidikan skandal BUMD ini, apa langkah Anda? Lah, jangan berandai-andai-lah. Hukum itu kan bicara data dan fakta. Kejari pegang semua kok datanya. Termasuk mainan pembuatan surat-surat yang disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan pun mereka tahu, masak sih masih juga tidak akan menuntaskan secara fair persoalan ini, saya kira risikonya terlalu berat. Maksud Anda, akan mengambil langkah-langkah lain kalau klien Anda saja yang dirugikan, begitu? O, kalau itu sudah pasti. Jangan hanya Kajari Metro saja dong yang diperiksa Kejaksaan Agung, kan begitu, hahaha… Apalagi dalam masalah ini, teman-teman di Kejari Menggala tahu persis lika-likunya. Memang, aktor intelektualnya cukup piawai. Tapi masak sih aparat Kejaksaan kalah pandai dalam urusan ini, kan begitu. Saya percaya kok, pada akhirnya Kejari akan menyeret semua yang diduga terlibat sebagai tersangka. Termasuk kemungkinan ada keterlibatan anggota Dewan? Kalau soal itu, saya no comment dulu-lah. Nanti kita lihat perkembangan kasus ini sampai dimana. Saya nggak mau buka semuanya, apalagi saya tahu persis, pihak Kejari Menggala sudah punya dan pegang banyak berkas mengenai kasus ini. Kabarnya justru PT TBJ yang dikadali eksekutif terkait pencairan dana Rp 2 miliar yang bermasalah ini, betul begitu? Kabar itu tidak sepenuhnya salah. Ada fakta bahwa sertipikat yang seolah-olah dana Rp 2 miliar tersebut telah diterima PT TBJ kini dipegang Bakuda Tuba. Kok bisa begitu? Ya ini tak lepas dari praktik akal-akalan atau kadal-kadalan itu. Ceritanya, saat itu Bakuda sedang diperiksa BPK dan pihak BPK ingin melihat sertipikat asli yang seolah-olah dana Rp 2 miliar itu telah diterima PT TBJ. Sebenarnya, Pak Arifin Badri selaku direktur utama BUMD sudah berpesan kepada direktur keuangan dan akuntansi agar tidak menyerahkan ke Bakuda kecuali ada surat pernyataan hutang dari Bakuda. Tapi akhirnya sertipikat asli itu diberikan, dengan alasan sedang ada pemeriksaan BPK, ironisnya saat mau diambil lagi, pihak Bakuda tidak mau memberikan. Ini kan aneh. Anda optimis skandal ini akan menyeret semua pihak yang mengetahui dan terlibat didalamnya? Ya optimis dong! Semua notulen rapat-rapat untuk menyelesaikan skandal dana Rp 2 miliar itu kan kita punya, termasuk siapa saja pimpinan dan peserta rapat, kapan dilaksanakan dan apa saja yang dihasilkan. Menurut perkiraan Anda, siapa saja yang punya kans menjadi tersangka tambahan? Kalau itu wewenangnya Kejari Menggala. Dan saya yakin, melihat kerja ekstra selama ini, apalagi secara rutin terus dilakukan pemeriksaan, memang besar kemungkinan jumlah tersangkanya akan bertambah. Memang, realitasnya ya harus bertambah. Misalnya, para panang eksekutif waktu itu, begitu? Bisa saja itu. Karena yang berkepentingan dengan pencairan dana Rp 2 miliar itu kan mereka. Kenapa mereka begitu terdesak dana, ini kan juga perlu terus ditelusuri. Disinilah saya kira perlunya Kejari Menggala menuntaskan seluruh persoalannya, bukan hanya setengah masalahnya saja. ***

Hj Triwiyati Caleg PKPB Untuk DPRD Lampung

LEMBUT dan bersahaja, itulah kesan pertama ketika menjumpai Hj Triwiyati, caleg dari PKPB bernomor urut 1 dari daerah pemilihan (dapil) 1 Kota Bandar Lampung untuk DPRD Provinsi Lampung ini. Maklum, istri mantan Dandim 0410 dan Bupati Lampung Selatan, Drs Hi Sunardi, MH, ini memang terbilang berpengalaman diberbagai organisasi, khususnya yang digeluti kaum perempuan. Sehingga tak heran jika sikap keibuan sangat menonjol dalam pembawaannya dalam keseharian. Terkait pencalonan dirinya maju menuju kursi Dewan, Hj Triwiyati banyak menuturkan harapan dan obsesinya jika kelak dipercaya rakyat pada pemilihan anggota legislatif pada 2009 mendatang. Berikut penuturannya kepada Beni Faisal dari Fokus, belum lama ini dikediamannya yang asri. Apa yang memotivasi Anda ikut mencalonkan diri pada pemilu legislatif mendatang? Motivasi saya hanya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Hanya itu saja? Ya ndak. Karena berbuat untuk masyarakat itu luas sekali cakupannya. Namun yang paling utama, bagi diri saya ya, bagaimana mengutamakan kesejahteraan rakyat itu bisa merata. Juga bagaimana rasa nasionalisme itu menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Konkretnya terkait pencalegan Anda, apa yang mesti diperjuangkan untuk rakyat? Banyak sekali yang harus diperjuangkan untuk rakyat. Sederhananya, bagaimana anak bisa sekolah, keluarga miskin bisa lebih sejahtera dari sekarang ini, dan aspirasi rakyat bisa disalurkan ke pemerintah. Karena, wakil rakyat adalah penyambung aspirasi rakyat, sehingga amanah itu harus diperjuangkan secara konstitusi untuk kepentingan rakyat. Jadi tujuan Anda dalam hal ini untuk memasuki sistem guna memperjuangkan harapan-harapan rakyat, begitu? Sederhananya ya begitu. Tapi itu salah satu diantaranya. Karena tanpa melalui sistem, memperjuangkan harapan rakyat akan sulit dicapai. Selain itu, banyak harapan rakyat yang mesti diperjuangkan dengan melalui sistem. Apalagi jika menyangkut kaum perempuan. Bukan apa-apa. Karena selama ini saya menilai, masih ada anggapan bahwa perempuan sebaiknya ngurusi rumah tangga saja. Tanpa harus berperan aktif untuk setara dengan kaum laki-laki dibidang politik. Anggapan seperti itu menurut saya nggak benar juga. Karena mengebiri hak-hak kaum perempuan. Makanya saya sangat mendukung jika ada perempuan berperan serta dan aktif di segala bidang, bukan hanya dibidang politik. Selama ini Anda sangat dikenal aktif diberbagai organisasi, apa tidak menyita waktu dalam mengurusi rumah tangga? Tidak juga. Karena anak saya sudah besar-besar. Dan mereka sudah terbiasa mandiri. Selain itu, saya dan suami sesibuk apapun, tetap mengutamakan keluarga disaat-saat waktu luang. Anda yakin meraih dukungan rakyat? Insya Allah. Karena apapun yang kita usahakan, semua telah ada ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Makanya saya berkeyakinan, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Semua berangkat dari niat yang tulus dan perjuangan yang tidak kenal putus asa. *** Profil Hj Triwiyati Nama Suami : Drs Hi Sunardi MH Nama Anak : 1. Susanti Ardi Ningrum SH 2. Yudantoro Ardi Nugroho 3. Fajar Tri Ardi 4. Lutfiana Nurul Ardi Riwayat Organisasi : 1. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, 1983-1989 2. Ketua Darma Pertiwi, 1989-1993 3. Ketua Tim PKK Lamsel, 1993-1998 4. Ketua Dharma Wanita Lamsel, 1993-1998 5. Pengurus IWAPI Provinsi Lampung, 2007-sekarang 6. Ketua Kusuma Bakti Provinsi Lampung, 2007-sekarang 7. Ketua Perempuan Peduli Bangsa, 2006-sekarang

Sutoyo Jadi Andalan PMB

Calon DPR-RI Dari Lampung I BAGI warga masyarakat Tanggamus, nama Hi Sutoyo, DP, SH, MH, sudah sangat dikenal. Tokoh masyarakat Pekon Margodadi, Kecamatan Pringsewu, yang merupakan pensiunan pejabat teras di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, kini ingin mengabdikan diri yang lebih nyata bagi rakyat di provinsi ini. Caranya? Dengan menjadi calon anggota DPR-RI dari Partai Matahari Bangsa (PMB) melalui daerah pemilihan Lampung 1. Bakal mentasnya Sutoyo ke panggung politik, mendapat sahutan antusias masyarakat Tanggamus. Zaenal Abidin misalnya. Tokoh masyarakat Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, itu secara terus terang mengakui ikut mendukung atas pencalonan Hi Sutoyo DP. Dukungan tersebut, menurut pria yang akrab disapa Kyay Bidin itu, bukan tanpa alasan. “Beliau itu merupakan salah satu putra terbaik Tanggamus yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis di Departemen Hukum dan HAM hingga akhir masa tugasnya pada bulan Agustus lalu. Dan Hi Sutoyo juga tidak pernah tersangkut perkara korupsi maupun tindak perkara lainnya, selain itu sosoknya selama ini dikenal cukup dekat dengan rakyat,“ bebernya. Ia optimistis, jika kelak Sutyono dipercaya rakyat Lampung mengemban amanah menjadi anggota DPR-RI, “Insya Allah, aspirasi masyarakat dapat ia suarakan di parlemen,“ ujarnya meyakinkan. Hal senada disampaikan Haris Sutarno. Tokoh masyarakat Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, ini juga mengakui jika sosok Hi Sutoyo DP adalah figur yang aspiratif dan peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Hal itu dibuktikan selama ia mengemban amanah menduduki berbagai jabatan strategis di pemerintahan, utamanya di Departemen Hukum dan HAM, banyak sekali persoalan rakyat ia selesaikan. Sehingga tidak salah jika Hi Sutoyo DP disebut sebagai caleg tepat pilihan rakyat. “Alasan kami ikut mendukung pencalonan Hi Sutoyo DP karena selama ini beliau peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan selama ini beliau membantu persoalan masyarakat, juga tidak pernah membeda-bedakan status dan golongan, selain itu beliau juga adalah salah satu putra daerah Tanggamus yang sudah banyak berkiprah di tingkat nasional,“ papar Haris. Idawati, salah satu tokoh politik di Kabupaten Pesawaran, juga menilai Hi Sutoyo DP, SH, MH adalah pilihan tepat bagi rakyat yang merindukan akan perubahan ke arah yang lebih baik pada pemilu legislatif April 2009 mendatang. Ia menilai, sudah sewajarnya jika pencalonan tokoh masyarakat Tanggamus tersebut mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat, sebab selama ini masyarakat sudah bosan dengan janji-janji caleg pada saat kampanye, namun ketika sudah terpilih menjadi anggota Dewan Yang Terhormat jangankan untuk memperjuangkan aspirasi, sekadar mengunjungi konstituennya saja tidak lagi dilakukan. Ditemui di rumahnya Jumat (14/11) siang, Hi Sutoyo DP mengaku haru atas banyaknya dukungan dari masyarakat atas pencalonannya sebagai caleg DPR-RI dari PMB. “Pada masa kampanye ini, saya tidak akan banyak mengumbar janji, namun saya akan memberi bukti jika kelak diberi amanat oleh rakyat menjadi anggota DPR-RI,” ucapnya dengan polos. Ia mengakui jika sebelumnya banyak paratai politik yang menawarinya untuk menjadi caleg, namun setelah melalui pemikiran panjang akhirnya ia memutuskan untuk maju melalui PMB. Kenapa? “Saya menilai, visi dan misi PMB sejalan dengan hati nurani saya,“ katanya dengan tegas. ry

Rakyat Harus Merdeka Seutuhnya

Oktonoventa Caleg Nomor 1 PNBK Untuk Tanggamus NAMA Oktonoventa, SH, cukup dikenal diberbagai lapisan masyarakat. Utamanya di dunia advokasi hukum. Memang, aktivis hukum jebolan Fakultas Hukum UBL ini terbilang memiliki jam terbang cukup lumayan dan mengagumkan. Betapa tidak. Tercatat salah satunya, ia merupakan salah satu kuasa hukum mantan Menteri Agama RI, DR Said Agil Munawar, saat sang mantan terkait skandal penggunaan dana DAU tahun 2003-2005 silam. Kini, advokat muda potensial itu memutuskan untuk ikut bertarung mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Kabupaten Tanggamus melalui Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan nomor nomor urut 1. Menurut Venta, sapaan akrab advokat muda ini, keikutsertaannya sebagai caleg bukan untuk mengejar kekuasaan apalagi materi, -lantaran ia sudah merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki-, melainkan berangkat dari hati kecil dan niat tulusnya untuk berbuat lebih maksimal bagi masyarakat, terlebih di tempat daerah pemilihannya. ”Minimal bisa membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar ayah dua anak ini. Tak hanya itu. Suami dari Derly Aprida ini terkesan enggan bermuluk-muluk dalam menyampaikan programnya kedepan jika kelak dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Tanggamus periode 2009-2014. Pasalnya, dia menandaskan, nafas ‘kemerdekaan’-lah yang ia bawa dalam visi dan misinya mencalonkan diri. Dituturkannya, nafas tersebut akan ia bawa dan menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat, terutama memerdekakan masyarakat dari kungkungan persoalan yang sangat krusial dalam menciptakan pembangunan bagi masyarakat. ”Artinya, rakyat harus merdeka dalam bidang sosial, hukum tidak tebang pilih, terlebih dalam bidang ekonomi. Masyarakat harus memiliki kepastian dalam meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Karena itu, sangatlah penting pemberdayaan lapangan kerja bagi masyarakat. Juga penggalian potensi sumberdaya alam daerah yang harus terus ditingkatkan, yang dampaknya akan membawa manfaat dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan segelintir oknum. Sehingga rakyat memang benar-benar seutuhnya merasakan kemerdekaan dalam arti luas,” tandasnya. Selain itu, sisi lain yang mendasari advokat muda ini ikut mencalonkan diri sebagai caleg, karena dalam kaca matanya, masyarakat pada umumnya belum menikmati kemerdekaan yang hakiki, juga masih banyak ketimpangan dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga tak heran, jika hal itu kian mempertajam mottonya ”Kemerdekaan Itu Milik Kita Bersama”. Ditambahkannya, kemerdekaan jangan hanya dijadikan jargon atau slogan kosong, namun dalam aplikasinya harus diwujudkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. ”Masyarakat harus mendapatkan perlakuan sama dalam hal meningkatkan taraf perekonomiannya, juga kesamaan di depan hokum, sehingga masyarakat betul-betul merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan hanya lips service belaka,” ujar aktivis LSM Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (GESHINDO) Lampung ini. Secara jujur Venta juga menuturkan, PNBK yang mengusung dirinya menjadi caleg sejalan dengan alur visi dan misinya, sehingga ketika ia mendapat tawaran untuk maju menjadi salah satu caleg dari partai tersebut, setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang, dan didukung oleh beberapa kolega dan sang istri tercinta, advokat ini langsung menerima dan siap mengemban amanah tersebut jika ia terpilih nantinya. ”Semoga jika amanah itu dipercayakan rakyat kepada saya, saya mampu mengemban dan menjalankannya serta tidak mengecewakan rakyat,” ucapnya lagi. fj Profil Oktonoventa, SH Tempat/tgl lahir : Pringsewu 1 November 1974 Agama : Islam Nama Istri : Derly Aprida Nama Anak : 1. M Devan Syahputra (5th) 2. Devita Maharani Putri (3th) Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl Pangeran Antasari Gg Haji Ujang Mami No 52, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung Riwayat Pendidikan : 1. SDN I Sawah Brebes, Tahun 1988 2. SMPN 4 Tanjungkarang, Tahun 1991 3. SMAN 3 Tanjungkarang, Tahun 1994 4. Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 1999 Riwayat Organisasi : 1. Ketua GESHINDO Provinsi Lampung, Tahun 2002-2005 2. Pembina Pelopor GESHINDO Provinsi Lampung, Tahun 2004-2007 3. Penasehat PBHI Provinsi Lampung 4. Wakil Ketua GMMP Provinsi Lampung

Atas Desakan Arus Bawah

BAGI kader PDI-Perjuangan Lampung, sosok Linda Kesumayani -yang akrab disapa ”Bunda”- cukup dikenal dan memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat bawah, terutama oleh mereka yang kerap disebut wong cilik. Aktivitas “banteng betina” ini di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sangat kental nuansa kebersamaan dan soliditas antar sesama kader. Hal itu tentu tak mengherankan, lantaran perempuan yang aktif diberbagai kegiatan partai moncong putih ini memiliki sikap kepedulian dan aktif menjalin kebersaman terhadap siapa saja. Sehingga wajar jika banyak kalangan memiliki ikatan emosional tersendiri terhadap calon anggota legislatif (caleg) dari PDI-P bernomor urut 2 dari daerah pemilihan Tanjungkarang Pusat dan Tanjungkarang Barat untuk DPRD Kota Bandar Lampung ini. Banyak hal diungkapkannya, terkait keinginan dan desakan partai maupun masyarakat bawah terkait pencalonannya untuk maju menuju kursi Dewan. Berikut petikan penuturan Linda Kesumayani kepada Farid Jayataruna dari Fokus, akhir pekan silam. Apa yang membuat Anda mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif? Banyak hal dan pertimbangan dalam pencalonan saya ini. Selain diminta oleh partai, juga banyaknya dukungan, atau katakanlah permintaan dari masyarakat dan saudara-saudara warga PDI-P dibawah yang men-support agar saya mencalonkan diri. Hanya itu saja? Iya. Lha, saya aktif di partai selama ini bukan bertujuan untuk mengejar kursi kekuasaan. Saya aktif di partai selama ini hanya untuk menyalurkan aspirasi saudara-saudara saya warga PDI-P, khususnya masyarakat di kawasan ini (Tanjungkarang Pusat, red) yang notabene memiliki kesamaan visi dan misi. Kami kan orang kecil. Nasib kami sama. Selalu dijadikan objek orang untuk meraih kekuasaan. Habis itu dilupakan, berlalu begitu saja. Dicari ketika diperlukan. Dilupakan ketika sudah mendapatkan. Jujur saja, kami sudah puas dibohongi dengan janji-janji muluk. Tapi kenyataannya bohong. Namun, di PDI-P kejujuran, keterbukaan dan kebersaman sangat kami rasakan. Karena itu saya memilih PDI-P sebagai penyalur aspirasi kami selama ini. Karena itu Anda menerima desakan untuk mencalonkan diri? Iya. Padahal saya ini nggak punya apa-apa lho untuk maju. Tapi saudara-saudara saya sesama kader PDI-Perjuangan dan masyarakat dibawah terus memberi semangat agar saya mau maju mencalonkan diri. Dan mereka juga katakan kepada saya, kami akan bantu Bunda secara gotong royong, apapun yang dibutuhkan Bunda dalam pencalonan nanti. Itu salah satu saudara saya yang mengatakan demikian, yang berprofesi sebagai pengayuh becak. Terus terang saya terharu dan sedih. Padahal saya tahu, kami semua bukan orang berpunya seperti calon lainnya. Kami berangkat dari kesamaan yang ada. Terutama soal kehidupan kami. Anda kan tahu sendirilah, perekonomian kami warga PDI-P seperti apa. Dan ini kenyataan yang harus kami akui dan terima. Kalau tidak salah, Anda Ketua Paguyuban Tukang Becak di Tanjungkarang ini, ya? Bukan ketua, tapi saudara-saudara saya itu mengangkat saya sebagi pembina paguyuban. Kok bisa begitu, bisa diceritakan sedikit? Alasan mereka karena saya perempuan dan akrab sama mereka. Itu saja. Apa benar katanya Anda memiliki banyak massa? Apa? Massa? Emangnya saya ini siapa? Kalau saudara atau teman saya banyak. Karena dalam bergaul saya nggak pernah memilih-milih orang. Mau kaya kek, miskin kek, sama saja, nggak penting bagi saya. Yang penting saya banyak saudara. Anda yakin bisa terpilih dalam pencalonan nanti? Ya nggak tahu. Kalau Tuhan menghendaki dan masyarakat mendukung saya, maka jadilah saya. Oke, apa program Anda jika nanti duduk dikursi Dewan? Yang jelas, saya harus berjuang membela kepentingan masyarakat bawah dan harapan-harapan mereka selama ini. Yang juga harapan saya dan kami semua. Misalnya seperti apa? Sederhana kok, anak-anak kami bisa sekolah tanpa harus dibebani biaya mahal, tidak kesulitan mencari lapangan pekerjaan, tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang berpunya. Dan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di depan hukum. Bagaimana pandangan Anda mengenai demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, kedaulatan mutlak ditangan rakyat, bukan ditangan penguasa. Selain itu, demokrasi harus memberikan ruang kebebasan bagi perempuan untuk berekspresi dan mengaktulisasikan diri. Sehingga kesetaraan gender benar-benar terwujud. Saya cermati, sekarang sudah berjalan. Terbukti quota untuk perempuan di bidang politik sekarang kian terbuka lebar, dengan diberikan kesempatan perempuan mencalonkan di pemilu legislatif. Apa yang berkesan dalam proses keikutsertan Anda mencalonkan diri ke kursi Dewan? Support suami saya, pada saat-saat dia sedang sakit dan tak lama pergi menghadap Tuhan. Dia terus mengingatkan saya agar jangan lupa melengkapi berkas pendaftaran caleg (menitikkan air mata, red). Suami saya orang yang paling mendukung aktivitas saya di partai. Dia selalu mengucapkan kata-kata, jangan pernah kecil hati, jangan pernah minder dengan situasi dan kondisi kehidupan kita. Ikhlaskan semua. Almarhum selalu meyakini saya, bahwa Tuhan akan membantu hamba-Nya, jika ketulusan hati untuk membantu sesama terus diperjuangkan. *** Profil Linda Kesumayani Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang 21 Maret1956 Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl Singosari 43 Enggal, Tanjungkarang Pusat Suami : (Alm) Ristianto Anak : 4 (2 perempuan 2 laki) Riwayat Pendidikan : 1. SD Teladan Pahoman, 1968 2. SMPN II Tanjungkarang, 1969-1971 3. SMAN II Tanjungkarang, 1974 Pendidikan & Latihan : 1. Tingkat A, Calon Juru Tik 1976 Pelatihan Relawan, Pelatih Diklat Petugas Pemilu Kaderisasi DPC PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung, 2000 Kursus Kader Partai Pratama 2003 Riwayat Pekerjaan : 1. Pengusaha Ternak Ayam 1979 Direktris CV Paramita, Sorong, Irian Jaya 1982 Pengusaha Jamu dan Obat-obatan 1991 Riwayat Organisasi : Ketua Ranting PDI-Perjuangan 1999 Bendahara PAC PDI-Perjuangan 2001 Sekretaris Wahana Wanita Indonesia (WWI) Kota Bandar Lampung 2006-2010 Ketua KPPS 1999 Saksi PPS 2004 Saksi Pilkada Walikota Bandar Lampung PPK 2005 Pengurus P2KP (Anggota KPM) Pengurus Wanita PPKBI 2005-2010 Pembina Paguyuban Becak Kecamatan Tanjungkarang Pusat Pengurus POKMAS 2 Periode 2007-2008 Pengurus Badan Narkotika Kota Bandar Lampung Ketua Pelaksana Pembentukan Posko Mega Gotongroyong 1999 Ketua PAC PDI-P Tanjungkarang Pusat

Munatsir Cuma Berpikir Berjuang Untuk Rakyat

PULUHAN tahun berkecimpung di Partai Golkar, tak mengherankan jika sosok Drs Hi Munatsir Amin, amat familiar di kalangan tokoh dan kader serta simpatisan partai itu. Pengabdian tanpa pamrih telah ditunjukkannya secara maksimal. Jika diibaratkan sebuah lilin, dia terus menerangi dalam bentuk sederet karya yang telah dipersembahkan melalui darma serta baktinya di tanah kelahirannya ini, yakni bumi Lampung. Satu hal lagi, siapapun lawan bicara yang tengah bercengkerama dengannya akan mendapat kesan, bahwa politisi Partai Golkar ini memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup luas. Sikap pengayom pada pribadinya sangat menonjol. Terlebih semangat dan pengetahuannya yang cukup mengagumkan. Tak berlebihan jika kini Munatsir Amin tetap menjadi andalan Golkar dalam mendulang suara pada Pemilu 2009 mendatang. Berikut penuturan caleg dari Dapil 5 Partai Golkar bernomor urut 4, yang meliputi Kecamatan Tanjung Bintang, Tanjungsari, dan Jati Agung untuk DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini kepada Farid Jayataruna dari Fokus, belum lama ini. Berikut petikannya : Apa yang membuat Anda ikut kembali mencalonkan diri pada pemilu legislatif mendatang? Begini. Yang namanya anggota DPRD itu kan harus berpolitik, bervisi, bermimpi yang harus diperjuangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dulu berjuang untuk rakyat, sekarang berjuang untuk rakyat, besok berjuang untuk rakyat, lusa berjuang untuk rakyat, sampai kapan pun hanya untuk rakyat. Itu saja. Oke, Anda tampaknya konsisten dengan Partai Golkar yang telah puluhan tahun digauli, bisa dijelaskan alasannya? Golkar itu partai politik, politik itu visi, visi itu impian. Saya yakin Insya Allah Golkar dapat mewujudkan impian itu, jika seluruh potensi, energi kita kerahkan, Golkar yakin impian itu dapat direalisir. Apalagi jika disusun misi, strategi dan program yang dirancang secara sistematis dan terencana dengan jadwal, lokasi, dan pembagian kerja serta target terukur jelas. Namun, semua itu harus dilandasi dari tekad dan keyakinan. Karena itu semua dimulai dari rasa yakin dan optimisme, saling bersinergi positif untuk mencapai kemajuan. Apa demokrasi dalam kacamata Anda? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk mengabdi pada rakyat, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Disini saya sedikit ingin menjelaskan bahwa Golkar selama ini melihat, mendengar, dan merasakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Malah keinginan rakyat itu justru sangat sederhana sekali, rakyat membutuhkan pemerintah yang adil, harga kebutuhan harus murah, pendapatan harus tinggi, semua orang harus bekerja, semua anak harus sekolah, dan kondisi aman tenteram dan nyaman. Jika itu terpenuhi, maka kita akan mencapai yang namanya masyarakat adil dan makmur. Boleh tahu, apa sih visi Anda? Yang namanya visi itu menurut saya impian. Karena tidak ada yang terjadi kecuali pada awalnya dari sebuah mimpi. Sehingga saya memiliki visi, bahwa untuk menuju masyarakat Lampung Selatan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, maju, aman, nyaman, harus terpenuhi kebutuhan 5 W. Apa itu 5 W? Saya menggunakan istilah orang Jawa, 5 W itu yakni wareg, waras, wasis, wismo dan wiseso. Tentu ada indikatornya visi Anda tadi, bisa dijabarkan sedikit? Oh iya, dong. Seperti harus terwujudnya kehidupan warga masyarakat yang agamis, teratasinya anak usia sekolah dan dientaskannya keluarga miskin, sehingga mampu menyelesaikan sekolah wajib belajar, terjaminnya standar nasional pendidikan, dan masyarakat cukup pangan, sehat, dan sejahtera. Dan satu lagi, unggul dalam bersaing dengan daerah lain, baik tingkat provinsi maupun nasional. Tentu Anda memiliki misi yang korelasinya masih dalam konteks yang sama. Bisa dijelaskan? Sederhana saja. Misi yang saya bawa jelas, yang pertama untuk menumbuhkembangkan terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat Baldatun Toyibatun Warobun Ghofur. Itu penting sekali menurut saya. Karena berdampak terhadap mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik, yang mencerminkan perilaku akhlakul karimah, serta dapat memberantas praktek 5 Ma. Maksudnya? Yaitu, madat, madon, main, minum, maling. Untuk bidang pangan menurut Anda, apa yang harus diperbuat? Mempertahankan predikat swasembada pangan melalui intensifikasi, disertifikasi pertanian sehingga tidak ada masyarakat kelaparan. Lantas bagaimana untuk bidang pendidikan? Ini sangat penting juga menurut saya. Karena peningkatan mutu layanan pendidikan yang ditopang dengan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai dengan amanat undang-undang, salah satu yang harus diwujudkan di Lampung Selatan. Selain itu, mengoptimalkan peran dan fungsi guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas melalui diklat, penataran, dan yang juga cukup penting adalah memperhatikan kesejahteraan mereka. Untuk bidang kesehatan? Harus ada peningkatan pelayanan prima terhadap kesehatan dengan mendapat dukungan sarana dan prasarana dan tenaga medis yang profesional, serta memberi subsidi biaya kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Apakah ada strategi khusus jika kelak dipilih rakyat untuk menunjang program yang telah Anda sebutkan tadi? Secara khusus sih nggak ada. Namun setidaknya, saya memiliki strategi, dimana harus ada action riil untuk mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD Lampung Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tak hanya itu saja, juga harus mampu mengakomodir dan mengaktualisasi aspirasi rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, yang terakhir, mengapa Anda loyal sekali berteduh di pohon beringin rindang selama puluhan tahun. Sementara banyak sebagian kader partai hengkang ke partai lain. Bisa dijelaskan? Haha…Karena bagi saya Partai Golkar bagaikan samudera luas dan dalam, luas pengalamannya, dalam jiwa dan pemikirannya. Selain banyak pengalamannya, Partai Golkar bukan baru mau coba-coba, atau baru akan berbuat untuk rakyat. Karena Partai Golkar telah banyak berbuat, telah teruji oleh alam. Walau dihujat malah mencuat, dipalu malah maju, disumpah serapah pantang menyerah. Yang pasti, Partai Golkar sakti mandraguna, luwes dan fleksibel, tidak membedakan agama, suku, golongan apapun dan gender. Terlebih Golkar mengutamakan kader yang berprestasi, memiliki dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. *** Profil Drs Hi Munatsir Amin Tempat/tgl lahir : Metro, 27 Februari 1952 Pendidkan : Sarjana (S-1) Anak Ke : 10 dari 12 bersaudara (Anak ke empat dari enam bersaudara yang masih hidup) Istri : Hj Nurwasis binti Drs Hi Istakanuddin Orang Tua : R Sukadi Saatriwijoyo Siti Murijah Anak : 7 anak Pekerjaan : Pengabdi masyarakat dalam bidang pendidikan Penduduk : Kecamatan Kedaton 1972-1982 Kecamatan Tanjung Bintang 1982-2000 Kecamatan Kalianda 2000-2008 Motto : Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan Kiprah : Maju Bersama, Membangun Lampung Selatan Sejahtera Riwayat Organisasi : 1. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan Ketua Dewan Pendidikan Lampung Selatan Ketua GN-OTA Lampung Selatan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Lampung Selatan Ketua PUJASUMA Lampung Selatan Pengurus ICMI Lampung Selatan Komunikator Nilai-nilai Juang DHC ’45 Lampung Selatan Wakil Ketua DPD-MKGR Provinsi Lampung Wakil Ketua Komisi Humas Kwarda Lampung Pengurus Daerah RAPI Provinsi Lampung call sign JZ 08 CCM Trainer Whole District Development/ Whole School Development Australia- Indonesia Partnership Trainer Mainstreaming Good Practices in Basic Education UNICEF Wakil Ketua (Bidang OKK) DPD Partai Golkar Lampung Selatan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Lampung Selatan Pelajar Islam Indonesia (PII) 1968 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1970 Sekretaris AMPI Lampung Selatan 1970 Ketua KNPI Lampung Selatan 1983 Sekretaris DPD MKGR Provinsi Lampung 1990 Pengurus Majelis Dakwah Islamiah (MDI) Lampung Selatan 1985 Pengurus HKTI Lampung Selatan 1990 Kepala Penerangan dan Juru Penerangan Kecamatan Kedaton Anggota DPRD Lampung Selatan 1999 Pegawai Pemda Lampung Selatan 2004 Penatar P-4 (BP7) Tanda Penghargaan : Piagam Penghargaan dari Presiden RI, Soeharto, selaku Ketua Dewan Pembina Golkar tentang Prestasi Penyuksesan Pemilu 1982, 1987,1992 Satya Lencana Melati, dianugrahkan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Satya Lencana Pancawarsa II, III, IV, V, VI, dianugrahkan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Satya Lencana Dharma Bakti, dianugrahkan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Piagam Penghargaan dari Menpora tentang Pemuda Pelopor Piagam Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup tentang Lagu Lingkungan Hidup Piagam Penghargaan dari Kepala BP-7 Pusat tentang Lagu Simulasi P4 Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan sebagai Komunikasi JSN 45 dari DHN 45 Pusat Piagam Penghargaan dari Gubernur Lampung tentang Lagu Desaku Maju Sakai Sambayan Piagam Penghargaan dari Menkokesra dan Taskin tentang Cipta Lagu Bangkit 2000

Sosialisasi Di Rumah Makan

RABU (12/11) siang, suasana di Rumah Makan Ria, di Jl KH Akhmad Dahlan, Pahoman, Bandar Lampung, agak beda dari biasanya. Utamanya bagi para konsumen yang mengambil tempat dibagian dalam. Kenapa? Hampir semua pengunjung rumah makan yang jadi idola itu, pasti akan dihampiri seorang laki-laki gagah. Siapakah dia? “Nama saya Heriyanto. Saya mohon doa dan dukungannya untuk maju sebagai caleg,” tutur pria itu sambil menyodorkan stiker dirinya. Tak hanya itu. Heriyanto yang tampaknya tengah kongkow dengan beberapa kolega dekatnya, juga foto bersama dengan semua yang disapanya. Untuk kegiatan satu ini, tampaknya ia memang telah menyiapkan fotografer khusus. Caleg dari manakah pria tersebut? Meruntut stiker yang dibagikannya, ternyata ia merupakan caleg DPR-RI dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Barat, dan Kota Metro. Gaya sosialisasi diri seorang caleg di rumah makan seperti yang dilakukan Hi Heriyanto, SE, MM –begitu nama lengkapnya-, memang unik dan jarang-jarang terjadi. Namun melihat tanggapan pengunjung, tampaknya pola semacam ini cukup efektif dan efisien. Apalagi, Heriyanto sendiri –dibantu timnya yang ada saat itu- cukup rajin menyambangi tamu-tamu yang datang silih berganti. Puluhan stiker pun terbagikan, dan dipastikan dibawa pulang oleh para tamu RM Ria. Harus diakui, caleg satu ini amat piawai mengemas kesempatan. dd

Potensi Desa Serius Diberdayakan

KEGIATAN rutin yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung patut diacungi jempol. Betapa tidak. Dalam kondisi apapun, program nyata terus bergulir. Proses peningkatan pemberdayaan masyarakat dan potensi desa berjalan dengan alurnya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemberdayaan Desa Provinsi Lampung, Drs Hi Yulianto AR, mengakui, selama ini seluruh program lembaga yang dipimpinnya telah berjalan dengan baik. Kegiatan yang terakhir adalah Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sejak Rabu (12/11) sampai Jumat (14/11) silam di Taman Wisata Tabek Indah. Pada rapat koordinasi ini, menurut dia, selain mendapat materi tentang Integrasi Perencanaan PNPM-MP melalui perencanaan regular/musrenbang, peserta juga secara transparan mengikuti kemajuan kegiatan pada masing-masing daerah, serta mengetahui secara detail atas laporan mingguan, bulanan, dan sebagainya. “Ini semua dilakukan agar program PNPM-MP tersebut benar-benar secara maksimal dapat sukses sesuai dengan tujuannya,” kata Yulianto di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin. Ia menambahkan, telah banyak kegiatan lain yang langsung menyentuh masyarakat pedesaan dilakukan pihaknya, baik berupa pemberian bantuan maupun program nyata lainnya. *Potensi Desa Terkait dengan pembedahan potensi dan kekayaan desa, ia menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Dan Pemanfaatan Potensi Kekayaan Desa sebanyak tiga angkatan di 2008 ini. Angkatan I yang diikuti para kepala desa, kampung, dan pekon, dilangsungkan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus 2008, disusul angkatan II yang diikuti para sekretaris desa, kampung, dan pekon dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2008, dan angkatan III pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2008, dengan peserta keseluruhan mencapai 90 orang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan itu, menurut Yulianto, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya kemandirian desa. “Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan aparat pemerintah desa tentang pengembangan dan pemanfaatan potensi kekayaan desa, berkembang dan termanfaatkannya potensi kekayaan desa, serta terwujudnya kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa,” lanjut dia. dd Aparat Desa Peserta Bimtek Pemanfaatan Potensi Desa 1. Angkatan I A. Kab Lampung Utara : 1. Desa Pagar, Kecamatan Abung Selatan 2. Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Selatan 3. Desa Cempedak, Kecamatan Kotabumi B. Kab Lampung Tengah : 1. Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih 2. Kampung Wawai Krui, Kecamatan Kalirejo 3. Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur C. Kab Lampung Selatan : 1. Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjungbintang 2. Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung 3. Desa Way Galih, Kecamatan Tanjungbintang 4. Desa Karangjaya, Kecamatan Merbau Mataram D. Kab Lampung Barat : 1. Pekon Sinar Pagar, Kecamatan Sumber Jaya 2. Pekon Bumi Agung, Kecamatan Belalau 3. Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau E. Kab Tanggamus : 1. Pekon Baru, Kecamatan Kotaagung 2. Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting 3. Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talangpadang 4. Pekon Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung F. Kab Lampung Timur : 1. Kampung Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban 2. Kampung Pekalongan, Kecamatan Pekalongan 3. Kampung Sidomakmur, Kecamatan Melinting G. Kab Way Kanan : 1. Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu 2. Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Way Tuba 3. Kampung Pakuon Ratu, Kecamatan Pakuon Ratu H. Kab Tulang Bawang : 1. Desa Wonorejo, Kecamatan Gedung Aji 2. Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Terang I. Kab Pesawaran : 1. Desa Way Layap, Kecamatan Gedungtataan 2. Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon 3. Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima 4. Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng 2. Angkatan II A. Kab Lampung Utara : 1. Desa Melungun Ratu, Kecamatan Sungkai Utara 2. Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar 3. Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang B. Kab Lampung Tengah : 1. UPT Way Terusan SP1, Kecamatan Bandar Mataram 2. Kampung Binjai Agung, Kecamatan Bekri 3. Kampung Cabang, Kecamatan Bandar Jaya C. Kab Lampung Selatan : 1. Desa Purwodadi, Kecamatan Katibung 2. Desa Maja, Kecamatan Kalianda 3. Desa Suwak, Kecamatan Sidomulyo 4. Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjungbintang D. Kab Lampung Barat : 1. Pekon Padang Dalam, Kecamatan Balik Bukit 2. Pekon Sidodadi, Kecamatan Way Tenong 3. Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau E. Kab Tanggamus : 1. Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran 2. Pekon Kresna Mulya, Kecamatan Pringsewu 3. Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Pulau Panggung 4. Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo F. Kab Lampung Timur : 1. Kampung Sritejo, Kecamatan Way Jepara 2. Kampung Sumur Kucing, Kecamatan Pasir Sakti 3. Kampung Batu Badak, Kecamatan Jabung G. Kab Way Kanan : 1. Kampung Gedong Pakuon, Kecamatan Baradatu 2. Kampung Simpangtiga, Kecamatan Rebang Tangkas 3. Kampung Negribesar, Kecamatan Negeri Besar H. Kab Tulang Bawang : 1. Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala 2. Desa Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang 3. Desa Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa I. Kab Pesawaran : 1. Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan 2. Desa Gebang, Kecamatan Padangcermin 3. Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong 4. Desa Kubu Batu, Kecamatan Kedondong 3. Angkatan III A. Kab Lampung Utara : 1. Desa Jerangkang, Kecamatan Kotabumi Selatan 2. Desa Sirna Galih, Kecamatan Muara Sungkai 3. Desa Kubuhitu, Kecamatan Sungkai Selatan B. Kab Lampung Tengah : 1. Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman 2. Kampung Subingraya, Kecamatan Seputih Mataram 3. Kampung Mataram Jaya, Kecamatan Bandar Mataram C. Kab Lampung Selatan : 1. Desa Karangrejo, Kecamatan Jati Agung 2. Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung 3. Desa Sindangsari, Kecamatran Tanjungbintang 4. Desa Semanak, Kecamatan Penengahan D. Kab Lampung Barat : 1. Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau 2. Pekon Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit 3. Pekon Sidodadi, Kecamatan Way Tenong E. Kab Tanggamus : 1. Pekon Tampang, Kecamatan Matang 2. Pekon Kejayaan, Kecamatan Talangpadang 3. Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka 4. Pekon Adisukoharum, Kecamatan Adiluwih F. Kab Lampung Timur : 1. Kampung Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru 2. Kampung Sido Makmur, Kecamatan Melinting 3. Kampung Negeri Katon, Kecamatan Margatiga G. Kab Way Kanan : 1. Kampung Tenjungrejo, Kecamatan Negeri Agung 2. Kampung Rumbih, Kecamatan Pakuon Ratu 3. Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu H. Kab Tulang Bawang : 1. Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Terang 2. Desa Gunung Katon, Kecamatan Tulang Bawang Udik 3. Desa Lesung Bhakti, Kecamatan Lambu Kibang I. Kab Pesawaran : 1. Desa Banjaran, Kecamatan Padangcermin 2. Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima 3. Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong 4. Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kedondong

Geliat Berdayakan Desa Tiada Henti

PERAN dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung benar-benar dijalani secara maksimal. Geliat memberdayakan desa berikut manusia dan potensinya, terus dirasakan. Berbagai program yang mengarah ke peningkatan sarana transportasi, kemampuan, dan perekonomian, demikian diseriusi. Jika langkah nyata semacam ini terus bergulir, dipastikan program pengentasan kemiskinan di provinsi ini akan menuai sukses. Dalam konteks ini, kepemimpinan selayaknya diberi waktu untuk unjuk karya, yang itu semua membutuhkan kesempatan. Karena itu, rolling-rolling yang tidak mendasar alasannya, hendaknya disudahi. Sebab rakyat membutuhkan sentuhan nyata jajaran pemerintahan, yang digerakkan oleh kepemimpinan yang ada. Gambar-gambar ini menunjukkan, betapa geliat membangun dan memberdayakan potensi desa begitu kuat, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Inilah kerja nyata jajaran aparat pemerintah di Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung bekerjasama dengan pemerintah kabupaten di provinsi ini. *** teks : fajar foto : bpmd lampung

Dari Pejabat Sampai Perempuan

KERJA Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung memang menyentuh semua lapisan. Bisa dibilang dari jajaran pejabat sampai ke urusan perempuan. Misalnya saja, ada kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem Pendataan Profil Desa yang diikuti kalangan pejabat kabupaten dan kecamatan, juga beragam kegiatan yang melibatkan perempuan, mulai dari Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang UEP UP2K sampai ke Pelatihan Pengembangan Potensi Diri Perempuan. Untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem Pendataan Profil Desa, sepanjang 2008 ini telah dilakukan sebanyak tiga kali. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2008, disusul angkatan II pada 14 sampai 16 Juli, dan angkatan III pada 21 sampai 23 Juli 2008, diikuti 90 peserta dari 11 kabupaten dan staf dari 68 kecamatan se-Lampung. Tujuan khusus dari kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem Pendataan Profil Desa ini, menurut Drs Hi Yulianto AR, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa atau kelurahan/pekon/kampung. Selain itu, “Untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan sumber daya publik, baik kelurahan maupun kabupaten/kota, dan sebagai bahan evaluasi beberapa indikator tingkat perkembangan desa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 13/2007 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan,” urai Yulianto. Kakang -begitu Yulianto biasa disapa- menambahkan, tujuan khusus lainnya adalah mendukung proses percepatan pendataan di desa/kelurahan yang didasarkan pada instrumen profil desa/kelurahan, serta memfasilitasi pemerintah kabupaten agar segera dapat memfasilitasi pendataan dengan menggunakan instrumen profil desa dan profil kelurahan. Mengenai sasaran yang hendak dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan ini, Kakang menjelaskan, tercapainya kerja sama pembangunan antar kabupaten/kota dalam rangka menterpadukan program pembangunan daerah, terlaksananya pengembangan pendataan profil desa/kelurahan dan meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan, serta tersedianya bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan, baik desa, kelurahan, maupun kecamatan. *Urusan Perempuan Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perempuan, menurut Kakang, telah cukup banyak yang dilakukan pihaknya. Misalnya Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang UEP UP2K, dilaksanakan pada Juli lalu diikuti 20 peserta, dilanjutkan pada bulan September berupa penyerahan bantuan bagi 10 kelompok UEP UP2K, juga pada 29 Juli dilaksanakan kegiatan sosialisasi PMT-AS di Balai Abung. “Kita juga melakukan pelatihan kader PKK yang diikuti peserta dari 11 kabupaten/kota. Kegiatan ini telah dilaksanakan tiga kali, masing-masing angkatan diikuti 30 peserta. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2008, angkatan II pada 19 sampai 23 Agustus 2008, dan angkatan III pada 25 sampai 29 Agustus, selanjutnya dilakukan penyerahan batik sebanyak 100 unit kepada kader PKK di 11 kabupaten/kota,” Yulianto menambahkan. Ia menjelaskan, kegiatan lain yang langsung menyentuh kepentingan perempuan adalah Pelatihan Pengembangan Diri Perempuan yang dilakukan dua angkatan, yaitu angkatan I pada 6 sampai 11 Oktober 2008 diikuti 32 peserta, dan angkatan II pada 13 sampai 18 Oktober 2008 juga diikuti 32 peserta. Juga Pelatihan Kader Posyandu Desa/Kelurahan telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 20 sampai 22 Oktober 2008 untuk angkatan I diikuti 30 peserta, dan kedua pada 23 sampai 25 Oktober 2008 diikuti 30 peserta, dan baru-baru ini dilaksanakan kegiatan Pelatihan TOT PKK diikuti 40 peserta. dd

Kredit Rumah Lunas, Sertipikat Tidak Jelas

Arya Mandala & BTN Saling Tuding INI peristiwa yang layak dicermati para konsumen yang akan dan telah mengambil rumah kredit buatan developer. Kenapa? Karena tidak selalu lunas kredit berarti sertipikat langsung ke tangan. Itulah yang dialami Dra Zartini. Kepala SMP Bina Taruna Bandar Lampung ini pada tahun 2000 lalu mengkredit rumah di Perumahan Nusantara Permai, dengan posisi di Blok D-1 No 5, Kelurahan Campang Raya, Tanjungkarang Timur. Pensiunan guru PNS itu cukup rajin melunasi kredit rumahnya yang dibangun PT Arya Mandala Dwipa (AMD), bahkan pada tahun 2005 telah lunaslah kreditnya yang ditangani Bank Tabungan Negara (BTN) Lampung. Tapi apa yang terjadi? “Sudah tiga tahun sejak saya melunasi kredit rumah itu, sampai kini sertipikatnya nggak jelas. Baik developer (PT AMD, red) maupun BTN setiap kali ditanyakan mengenai hal ini selalu beralasan,” beber Zartini yang terus terang mengaku dikadali oleh developer dan pihak bank dalam masalah ini. Ia menuturkan, selama tiga tahun sejak ia melunasi seluruh kredit rumahnya di Perumahan Nusantara Permai, sudah tidak terhitung lagi berapa puluh kali menanyakan sertipikat yang menjadi haknya. “Saya sudah terlalu capek menanyakan hak saya ini. BTN bilang tanyakan ke developer, pihak pengembang balik menyatakan kalau sertipikat adanya di BTN. Jadi mana yang bener?” ujar dia. Pola “buang badan” developer dan BTN ini ternyata benar. Saat Fokus mencoba mengkonfirmasi persoalan ini, kedua pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini saling menuding. Harry, analis perkreditan BTN Lampung, saat ditemui pekan silam menyatakan, urusan sertipikat merupakan tanggung jawab pengembang, yaitu PT Arya Mandala Dwipa. Jadi, ”Tanyakan saja ke pengembang. Mungkin berkas-berkasnya ataupun pengukuran tanahnya masih ada kekurangan, atau bisa jadi juga sertipikatnya masih menginduk,” kilah pegawai BTN ini dengan entengnya. Bagaimana komentar PT Arya Mandala Dwipa? Pengembang besar yang dikomandani Gunawan Hendra, mantan ketua REI Lampung, ini justru selalu terkesan menghindar untuk ditemui. Rini yang disebut-sebut sebagai penanggungjawab dalam pengurusan sertipikat pengembang itu, tak mau dikonfirmasi. Dua kali Fokus mencoba mengkonfirmasi, tetap saja pihak pengembang “buang badan.” Lalu apa yang akan dilakukan Zartini? “Saya sebagai konsumen sudah menjalankan kewajiban dengan baik, bahkan telah melunasi kredit sejak 2005 silam. Tiga tahun saya tunggu untuk mendapat sertipikat yang merupakan hak saya, tapi tidak juga ada kejelasan. Maka satu-satunya jalan, saya akan melaporkan pihak pengembang dan BTN ke Poltabes Bandar Lampung. Terus terang, saya menjadi korban penipuan dua lembaga itu,” urai dia dengan nada kesal. Dia mengakui, pernah suatu kali bertemu dengan Rini, penanggungjawab urusan sertipikat PT Arya Mandala Dwipa. Apa kata dia? “Dia bilang, kemungkinan sertipikat rumah saya tertukar dengan milik orang lain. Ini kan pernyataan aneh dan tidak masuk akal! Bagaimana mungkin administrasi pengembang besar kacau-kacauan seperti itu. Apapun dalihnya, saya telah tiga tahun dipermainkan dan sangat dirugikan, saya pastikan akan menuntut melalui jalur hukum,”Zartini menambahkan. bf

Wendy Damaikan Warga-PTPN

FOKUS - Sengketa tanah antara PTPN VII (Persero) dan warga Kecamatan Sidomulyo dan Kalianda, akhirnya berakhir. Bupati Lampung Selatan, Hi Wendy Melfa, SH, MH memimpin langsung musyawarah yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak di ruang rapat utama pemkab setempat, Rabu (12/11) silam. Musyawarah tersebut dihadiri seluruh unsur Muspida Lamsel, mulai dari ketua DPRD, Dandim 0421, dan wakapolres, sedang dari PTPN VII diwakili Direktur Pemasaran, Perencanaan, dan Pengembangan, anggota Uspika Sidomulyo, perwakilan warga, kades, dan pihak terkait lainnya. “Pertemuan ini dalam rangka kita mencapai musyawarah untuk mufakat. Mari kita semua, khususnya warga dan PTPN VII, sama-sama membuka diri, tepo sliro dan murah hati. Sehingga putusan yang diambil adalah putusan terbaik,” kata Wendy Melfa mengawali musyawarah. Setelah melalui musyawarah sekitar 60 menit yang dimediasi oleh Bupati Lamsel, akhirnya kedua belah pihak menyetujui beberapa hal. Pertama; Pihak PTPN VII memberikan tali asih kepada warga masyarakat penggarap lahan. Kedua; terhitung sejak kesepakatan ditandatangani (Rabu, 12/11), pihak PTPN VII dapat masuk dan menguasai kembali lahan perkebunan tersebut dan memprioritaskan penggarapan lahan yang masih kosong atau tidak ada tanaman semusim. Ketiga; bilamana lokasi areal lahan PTPN VII masih terdapat tanaman semusim, maka kegiatan pengolahan garapan oleh PTPN VII harus menunggu sampai dipanen hasilnya, atau dapat juga diberikan ganti rugi dengan memperhitungkan harga nilai saprodi (bibit, pupuk dan pengolahan lahan). Keempat; PTPN VII menjamin untuk melibatkan/mempekerjakan warga masyarakat eks penggarap dalam kegiatan pekerjaan di perkebunanan PTPN VII berdasarkan kemampuan dan keahlian dan jumlah tenga yang dibutuhkan melalui rekomendasi kepala desa dan camat setempat. Kelima; Areal lapangan sepakbola tetap dijadikan sarana olahraga untuk umum, tetapi penguasaan atau kepemilikan lahan lapangan tersebut tetap pada PTPN VII. Pihak perwakilan warga penggarap yang hadir, dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan kecamatan untuk segera mensosialisasikan hasil musyawarah dan mufakat tersebut kepada seluruh penggarap tanah PTPN VII. Kesepakatan antara warga dan PTPN VII tersebut tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak, muspida Lamsel, uspika, wakil warga dan kades. “Kesepakatan ini merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang menandatanganinya. Karena itu kita semua harus mematuhinya,” tegas Wendy. Untuk diketahui, lahan yang disengketakan seluas 820,47 ha, berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/HGU/BPN/1999 tanggal 12 Januari 1999, dan berdasarkan keputusan pengadilan Nomor 05/Pdt.G/1999/PN.KLD tanggal 16 November 1999 dan 19/PDT.G/1999/PN-KLD tanggal 17 Mei 2000. Lahan tersebut berada di enam desa wilayah Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo. Keenam desa tersebut yaitu Desa Bulok, Sukamarga, Munjuk Sampurna, Gunung Terang, Merak Belantung, dan Desa Siring Jaha. bf

Menkominfo Bicara Soal BLT

GEJOLAK perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Sebagai negara produsen sekaligus konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikan harga minyak, mengingat harga BBM di Indonesia masih disubsidi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian besar jatuh pada masyarakat golongan menengah keatas. Untuk itu, upaya pemerintah mengubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin. Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin, dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Untuk memahami latar belakang pemerintah mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Keuangan bersama Departemen Komunikasi dan Informatika menerbitkan informasi tentang kebijakan BBM. Yakni kebijakan pemerintah berkait dengan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berarti pula kenaikan terhadap harga BBM, telah mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Bagi masayarakat miskin mengakibatakan daya beli mereka menurun, karena pendapatannya kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan haraga di pasar. Akibatnya, warga miskin akan terkena dampak sosial dengan makin menurunnya taraf kesejahteraan atau menjadi bertambah miskin. Pada kondisi inilah diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (compensation program) yang bersifat khusus dalam wujud program jaring pengaman sosial (social safety net), berupa Bantauan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sebagian masyarakat menilai, pemberian BLT yang bersifat charity dapat menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan budaya meminta-minta belas kasihan pemerintah, serta secara ekonomi mikro menumbuhkan budaya komsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh pemerintah (unconditional cash transfer). Pendapat-pendapat itu tentu menjadi perhatian pemerintah. Tapi perlu dipahami, BLT sesungguhnya merupakan upaya pemerintah didalam membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, ketika kebijakan pengurangan subsidi BBM diterapkan. BLT lebih dilatar belakangi dan kesadaran bahwa untuk menghadapi masyarakat miskin, selayaknya tidak dengan program yang bersifat hit and run (melakukan sesuatu hanya sepintas lalu), melainkan melalui program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakaan potensi dan sumber yang dimilikinya (empowering). Itu sebabnya, BLT bukan satu-satunya program yang disiapkan untuk masyarakat miskin. Pemerintah telah menyiapkan program lain yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimiliki masyarakat miskin. Diharapkan informasi dari lembaga ini memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif tentang program pengalihan subsidi BBM dan BLT kepada segenap komponen masyarakat. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran untuk informasi program ini sangat dinantikan. Jakarta September 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika RI Mohamamad Nuh

Bisa Bantu Kesulitan Hiudp

PROGRAM BLT (bantuan langsung tunai) yang digulirkan pemerintah beberapa tahun belakangan, tidak saja meringankan beban warga masyarakat miskin di Lampung, melainkan juga sangat membantu dari keterpurukan ekonomi yang diderita rakyat. Selama ini, program BLT sebagai salah satu jalan mengatasi kesulitan rakyat pasca kenaikan harga BBM dari Rp 4500 menjadi Rp 6000. Meskipun program yang digulirkan pemerintah pusat ini belum merata di semua wilayah, namun bagi sejumlah warga yang telah menerima BLT sebagai sesuatu anugerah yang tiada tara dari keterpurukan kehidupan sehari-hari. Beberapa warga penerima BLT yang ditemui di sejumlah kampung di Lampung mengaku senang dan bahagia dengan program yang digulirkan pemerintah itu. Seperti dikemukakan Supat (38). Warga RT 08 LK III Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, ini menyatakan dirinya telah menerima BLT. Menurut dia, bantuan BLT sangat membantu keluarganya dan meringankan beban hidup sehari-hari yang dinilainya makin berat, akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako. Supat yang mengaku bekerja sebagai buruh harian lepas ini, mendiami rumah geribik kecil sederhana tanpa listrik miliknya diatas tanah warisan orang tuanya. Dia mengaku sangat berterima kasih pada pemerintah pusat yang memperhatikan kehidupan warga yang tergencet kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM. Hal senada diungkapkan Sampan (43) tetangga Supat di kampung yang sama. Warga yang menempati rumah geribik sederhana dan menumpang diatas lahan milik orang lain ini, mengaku senang saat menerima BLT. Dia mengaku BLT bisa meringankan beban kebutuhan hidup keluarganya, terutama untuk membantu biaya anak-anak sekolah, beli buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah. Warga miskin yang hidup dari buruh upahan ini menjelaskan, BLT dari pemerintah sangat membantu warga miskin seperti dirinya, dan menolong warga dari himpitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Sementara Sutrimo (47), warga Desa Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Supangat (55), warga Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, dan Supriono (40), warga Desa Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, secara terpisah mengaku gembira bahwa bantuan BLT yang diterimanya dari pemerintah sangat membantu untuk meringankan beban hidup. Sutrimo, buruh tani penggarap sawah milik orang lain ini, mengakui, BLT yang ia terima dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Sebab, “Penghasilan kami pas-pasan, kalau tidak ada panen atau tanam padi, kami nganggur, paling-paling cari ikan di sungai, hasilnya dijual. Dengan adanya BLT, dapat membantu membiayai dua anak yang sekolah di SD dan SMP,” katanya. Supangat menjelaskan, BLT yang dia terima untuk membantu modal istrinya berdagang sayur di pasar desa setempat. “Selama ini kami kesulitan menambah modal dagang, dengan adanya BLT maka dagangan yang dijual bertambah jenisnya,” kata dia. Sedang Supriono mengaku, BLT yang diterimanya untuk memperbaiki rumah geribiknya yang sering bocor saat hujan. Dia bisa membeli genting dan semen untuk melantai rumahnya yang kini masih berupa tanah. Buruh tani miskin ini juga mengaku BLT sangat bermanfaat bagi rakyat miskin seperti dirinya. Karena itu program BLT hendaknya diteruskan karena sangat membantu masyarakat. ***

Melongok SDN Kecil Di Kaki Gunung Rajabasa

FOKUS – Di kaki Gunung Rajabasa, Kalianda, Lamsel, terdapat sebuah sarana pendidikan dasar. Itulah yang dikenal dengan sebutan SDN Kecil. Sekolah dasar yang berada di Desa Babulang ini, tiga lokal bangunannya relatif masih bagus, namun bila dilihat secara detail, bangunannya sudah banyak keropos dan hampir semua ruangan bocor. SDN Kecil di kaki Gunung Rajabasa ini berposisi tempuh tiga kilometer dari Desa Babulang, dengan kondisi jalan menanjak dan 13 Km dari pusat ibukota kabupaten. Sekolah ini merupakan rintisan Budiman Yakub pada tahun 1997 dan setahun kemudian mulai menerima murid setelah diresmikan sebagai sekolah negeri. Saat itu, Budiman Yakub bertindak sebagai kepala sekolah, guru sekaligus penjaga sekolah. “Untuk ke lokasi sekolah, sangat sulit. Tiga kali naik-turun saja, kita harus ganti sepatu dan rem motor,” kata Budiman mengenang masa-masa perjuangannya. Ia mengakui, banyak guru yang menolak ditugaskan di SDN Kecil karena lokasinya yang sulit dijangkau, selain melalui perkebunan rakyat dengan luas puluhan hektar, juga jalannya terjal. Namun, keberadaan SDN Kecil itu, kata Budiman Yakub yang kini menjabat kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalianda, disambut gembira dan membawa harapan baru bagi warga sekitar, mengingat mereka jika akan menyekolahkan anaknya relatif jauh dari Desa Babulang serta desa tetangga yang ada di kaki Gunung Rajabasa. Jumat (13/11) siang, Fokus melongok ke SDN Kecil tersebut, diantar Pengawas TK/SD Cabang Dinas Kalianda, Jahri Yahya, SPd. Kenyataan membuktikan, sekolah ini memang perlu mendapatkan bantuan DAK pada tahun anggaran 2009, sebelum kondisi bangunannya lebih parah dan membawa bencana. Sekolah dasar di kaki gunung ini sekarang memiliki 43 murid dengan enam guru, dua diantaranya lulusan S-1, selebihnya tenaga honorer. Ironisnya, sejak berdiri 1997 silam sampai saat ini, belum ada satupun pejabat mulai dari kepala desa setempat, camat, kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati yang pernah menengok SDN Kecil di Desa Babulang ini. Padahal, sejak tiga tahun terakhir jalan menuju ke sana sudah mulus. Sangat beda ketika Budiman Yakub merintisnya 11 tahun silam. Perlu Bantuan
Nasib guru di SDN Kecil sebelum dua tahun silam sebenarnya cukup baik, karena mendapat insentif dari pemerintah pusat. Tapi kini, sulitlah kehidupan mereka. Hal ini diakui dua guru; Eliya Mardiana dan Nurhayani. Terang-terangan para guru yang bertugas ditempat ini juga mengaharap kepada Bupati Wendy Melfa dapat membantu pengadaan listrik. Karena, “Kalau kami membeli, kondisi keuangan sekolah sangat tidak memungkinkan,” kata Ratnawati, SPd. Selain itu, masalah air bersih juga sangat sulit. Pihak sekolah berupaya membeli pompa air, namun terhambat karena belum ada listrik PLN, meski jaringan ke pedukuhan setempat sudah ada. Taryono, guru yang menempati rumah dinas, mengaku, kondisi rumah yang didiaminya cukup memprihatinkan, selain tiang kayu sudah sebagian besar keropos, juga bagian atap, bocor. “Otomatis plafon juga hancur akibat setiap hujan bocor,” kata dia seraya berharap melalui DAK, rumah dinasnya dapat direhab. Satu hal lagi, kata Ratnawati mewakili dewan guru yang bertugas di sekolah ini, mereka minta agar tenaga pengajar yang ada dan sudah bertugas lama di SDN Kecil bisa diangkat sebagai PNS, mengingat mereka sudah mengabdi dan merasakan suka-dukanya bertugas didaerah terpencil. *Rutin Berkunjung Sementara Pengawas SD, Jahri Yahya, SPd, yang rutin berkunjung ke SDN Kecil menyatakan, dewan guru minta agar Dinas Kesehatan melakukan imunisasi, mengingat sejak dua tahun belakangan kegiatan kesehatan anak yang dulu dilakukan Puskesmas Kalianda, tak lagi ada. Alasannya, SDN Kecil masuk wilayah Kecamatan Penengahan, sehingga bukan tugas Puskesmas Kalianda memberikan imunisasi pada siswa sekolah itu. “Padahal, lokasi tanah SDN Kecil sejak beridiri sampai kini jelas dalam wilayah Desa Babulang,” kata Ratnawati, SPd. as

SDN UGU Rusak Berat

Didepan Hidung Pejabat Tuba Tak Pernah Dapat DAK KOMITMEN Pemkab Tuba dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, tampaknya perlu kian diseriusi. Pasalnya, SDN Ujung Gunung Udik (UGU) Menggala yang jaraknya hanya dua kilometer dari kantor pemkab, kondisinya justru rusak parah. Bangunannya yang terancam rubuh, bahkan salah satu ruang belajarnya bak kolam renang karena genteng bocor pun plafonnya dan air masuk saat hujan datang. Tragisnya, meski keberadaan SDN UGU ini bisa dibilang didepan hidung pejabat Tuba yang kalar-kilir melalui jalan depan sekolah, sarana pendidikan yang berdiri sejak 1955 ini tak pernah sekalipun mendapat dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Kondisi bangunan yang parah itu berbuntut kecilnya minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah dasar tersebut. Buktinya, kini SDN UGU hanya memiliki 80 siswa saja, dengan perincian kelas I terdapat 19 siswa, kelas II, 14 siswa, kelas III: 17 siswa, kelas IV: 10 siswa, kelas V: 13 siswa, dan kelas VI hanya 13 siswa. Padahal, tenaga pengajarnya relatif banyak, ada 16 orang yang terdiri dari 14 PNS dan dua honorer. Kepala SDN UGU, Emasuri, AMd, menjelaskan, terakhir kalinya sekolah tersebut mendapat rehab pada 2001 silam. Selama ini sudah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan rehab ke pemkab, namun sampai saat ini tak ada realisasi. “Kami juga nggak pernah mendapat DAK,” lanjutnya. Ia mengaku, dengan kondisi bangunan yang rusak berat dikhawatirkan setiap saat timbul musibah. “Terus terang saja, melihat kondisi bangunan seperti ini, kami khawatir sekali. Kan bisa saja mendadak ambruk. Apalagi kalau hujan, dipastikan ada kolam renang disini,” Emasuri menambahkan. Dikatakan, saat Dinas Pendidikan masih dipimpin Hotman Atiek, pihaknya pernah mengajukan permohonan bantuan renovasi. Pun era Hairi. Bahkan saat AA Syofandi masih menjadi wakil bupati, dirinya sempat meminta bantuan. Tapi, “Ya semuanya hanya janji, sampai saat ini tak ada realisasi,” tuturnya.
Tebang Pilih
Kondisi SDN UGU nan memprihatinkan itu membuat salah satu wali murid, Marwan, mengharapkan pemkab khususnya Dinas Pendidikan lebih jeli dalam mengucurkan dana bantuan. Ia mengkritik kinerja Dinas Pendidikan yang lebih memprioritaskan sekolah-sekolah di kampong dan pelosok dalam menyalurkan DAK, sementara yang ada didepan mata dan di ibukota kabupaten malah tidak dilirik. “Ini namanya tebang pilih. Masak yang dipelosok diperhatikan yang didepan mata dilewatkan,” ucap dia. Menurut dia, ada indikasi pemberian DAK untuk SD/MI dipelosok itu memang sebagai “mainan” para oknum guna dapat me-mark up biaya untuk memperoleh keuntungan pribadi. “Kalau dipelosok kan nggak mudah dipantau wartawan dan LSM, sedang di Kota Menggala pasti gampang diketahui, maka itu DAK mayoritas diberikan ke sekolah dipelosok. Akibatnya, SD di Menggala ya hancur-hancuran kondisinya,” Marwan menambahkan. ek

SDN 4 Margasari Terancam Roboh

Saat Hujan Turun, Siswa Langsung Dipulangkan FOKUS - Gedung SDN 4 Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, terancam roboh. Pasalnya, hampir seluruh bangunan gedung retak-retak, kayu penyangga genteng, telah lapuk. Realitasnya, bangunan itu tidak layak dipergunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar. Wakil Kepala SDN 4 Margasari, Hasanudin, mendampingi kepala sekolah, Abdul Syukur, SPd, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (12/11) siang mengungkapkan, kondisi SDN 4 itu sebagian besar dinding telah retak-retak, kusen pintu dan jendela juga sudah lapuk, atap dan plafon bocor, dan kayu penyangga genteng, terancam patah. Tragisnya, “Saat hujan turun ditambah angin kencang, kami terpaksa memulangkan para siswa, sebab kami khawatir kayu penyangga atau kap diatas roboh,” ungkap Hasanudin. Lebih lanjut dikatakan selain kondisi gedung memprihatinkan, setiap ruang kelas tergenangi air saat hujan tiba akibat atap bocor. “Kalau pas hujan, kami ya harus menggeser meja dan kursi, bukan hanya di ruang belajar siswa tapi juga ruang kantor kepala sekolah dan dewan guru,” kata dia sambil menambahkan setiap kali hujan datang, pihaknya spontan menghentikan aktivitas belajar anak didiknya. Hasanudin mengatakan saat ini SDN 4 Margasari memiliki tiga lokal untuk belajar yang terdiri dari dua lokal berdinding semen dan satu berdinding papan. Selain itu, satu ruang kantor kepala sekolah dan dewan guru. Ia mengaku, pihaknya telah berkali-kali mengajukan surat permohonan renovasi ke Pemkab Lamtim, namun sampai saat ini tak pernah ditanggapi. Salah satu guru, Yono, mengharapkan kesungguhan pihak terkait untuk segera memperbaiki kondisi SDN 4 Margasari. “Lihat saja sendiri bagaimana kondisi yang sebenarnya. Jangan nanti setelah roboh, baru semua teriak dan saling menyalahkan,” kata dia. hm

Tugu Siger, Nasibmu Kini!

SUNGGUH sia-sia dana belasan miliar yang telah dikucurkan untuk mendirikan ikon Provinsi Lampung berupa Tugu Siger di kawasan Bakauheni, Lampung Selatan. Kenapa? Karena bangunan nan megah yang bisa dilihat dari Selat Sunda itu kini kondisinya sangat memprihatinkan. Jumat (14/11) siang, Fokus melihat langsung bangunan yang dimaksudkan menjadi trade mark Lampung sebagai Pintu Gerbang Pulau Sumatera itu. Pintu masuk ke kawasan Tugu Siger yang terbuat dari besi, sedikit tertutup. Tak selang lama datang seorang anggota Pol PP Provinsi Lampung, membuka pintu. Kondisi pintu ini pun tak lagi sempurna. Sudah mleyot. Setelah memberi tahu maksud kedatangan dan dari media, barulah anggota Pol PP itu membukakan pintu. Kondisi Tugu Siger benar-benar bak “bangunan tak berguna”. Betapa tidak. Lantai keramik diluar bangunan utama, telah banyak yang lepas dan pecah. Tangga turun ke bawah, retak disana-sini. Gazebonya pun tak kurang parah. Lima dari sembilan bangunan dari kayu ini, tangganya sudah lepas entah kemana. Belum lagi ada yang ditambah kayu baru untuk lantainya. Rumput liar tumbuh dimana-mana, bukti kalau selama ini tak pernah tersentuh pemeliharaan. Maka, tak usah heran jika ada warga sekitar yang sengaja mencari rumput untuk makan kambing peliharaannya. “Setiap hari saya ke sini, cari rumput untuk makan kambing. Lumayan, di sini banyak kok,” kata seorang pria muda yang mengangkut pakan ternaknya dengan mengendarai sepeda motor. Kondisi kanopi di pelataran parkir pun sudah tak beraturan lagi. Penutupnya berlepasan dan tabur di sana-sini. Janji jika kawasan ini akan dikemas sebagai wahana wisata dan ada agenda perbulannya, sama sekali tak ada tanda-tandanya. Kuda-kuda yang konon katanya siap membawa pengunjung berkeliling, bekas kotorannya pun sudah tak ada lagi. Yang lebih ironis, ketika Sabtu (15/11) dinihari Fokus melayari Selat Sunda dari Pelabuhan Merak, tak ada tanda-tanda jika Tugu Siger masih ada. Kenapa? Karena tak satu lampu penerang pun yang menyala. Oh, Tugu Siger, melas sekali nasibmu kini! *** teks/foto: fajar