Surat Pernyataan Bupati Dicuekin Majelis Hakim

PROYEK Penataan Lingkungan dan Pembuatan Taman Kantor Pemkab Tulang Bawang yang menelan dana APBD 2006 Rp 2.843.825.000, dikerjakan PT Monteleo Perkasa, berbuntut ke persidangan dan menelan membuat mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya Tuba, Ir Suratno, divonis PN Menggala satu tahun penjara, pada 14 Oktober 2008 silam. Majelis hakim menganggap ia lalai serta merugikan negara Rp 271 juta lebih. Dalam dakwaannya, JPU Muksin SH memaparkan bahwa berdasarkan audit investigatif, BPKP menyatakan adanya kerugian negara. Selain itu, terdapat beberapa item dalam pengerjaan proyek yang memang sengaja tidak dikerjakan, serta adanya pengurangan volume material dari yang semestinya oleh pihak kontraktor. Diantaranya, penanaman rumput Australia, batu granit diganti batu marmer pecah dan batu ares. Dengan penggantian tersebut, mengakibatkan selisih harga yang berbeda. Tak hanya itu permainan kongkalikong. Juga cat kolam dan dinding air mancur, pemasangannya dianggap terkesan asal-asalan dan kurang rapi, serta untuk tower profil kolam belalai, pipa air penguras, dan pelindung kabel pipa tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi, pemasangan lantai marmer dikerjakan asal jadi. Namun anehnya, pihak kontraktor, PT Monteleo Perkasa, yang dipimpin Direktur Deni Achsar, justru dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas perkara tersebut. Dan anehnya lagi, perkara yang sama ini disidangkan oleh dua majelis hakim yang berbeda. Buktinya, majelis hakim yang menangani perkara pihak kontraktor adalah Hakim Heneng Pujadi, SH, sedang untuk mantan Kadis PU Cipta Karya, Ir Suratno, ditangani Hakim Retno yang juga ketua PN Menggala. Tak pelak, atas putusan yang dianggap tidak adil tersebut membuat Ir Suratno merasa diperlakukan sewenang-wenang dan merasa teraniaya. “Saya ini jadi korban kekuasaan,” keluhnya dengan kalem. Apa saja kata dia? Berikut petikan wawancara eksklusif Farid Jayataruna dari Fokus dengan mantan Kadis PU Cipta Karya Tuba itu ketika ditemui di kediamannya, akhir pekan kemarin: Bagaimana tanggapan Anda terhadap putusan majelis hakim PN Menggala yang memvonis Anda satu tahun penjara, terkait proyek penataan lingkungan dan taman kantor Pemkab Tuba dimana pada saat itu Anda masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya? Jujur saja ya, saya merasa keputusan itu tidak adil, dan melukai rasa keadilan hukum bagi saya. Saya sungguh merasa teraniaya dengan putusan itu. Bisa dibilang, saya ini dizolimi dan menjadi korban kekuasaan. Ya, korban kekuasaan pemutus keadilan yang tidak adil itu. Tidak adilnya dimana? Saya kok divonis setahun penjara? Sedangkan yang mengerjakan proyek tersebut, yakni kontraktor PT Monteleo Perkasa, malah dibebaskan dari segala tuntutan. Ini kan aneh. Dan lagi, jika itu dianggap kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tentu ada unsur merugikan negara. Nah, ini kan unsur tersebut tidak ada. Bisa dijelaskan tidak adanya unsur merugikan negara yang Anda maksudkan? Begini, memang ada kelebihan pembayaran atas kontrak proyek tersebut semasa masih dalam pemeliharaan dan masa kontrak. Makanya ketika itu saya bentuk tim untuk mengauditnya, karenanya keluarlah nilai kelebihan sisa pembayaran sebesar Rp 271 juta itu. Namun, kelebihan itu setelah kami ketahui dan mengacu pada surat perjanjian kontrak, telah dikembalikan ke kas daerah. Perlu diketahui, dalam surat perjanjian kontrak dikatakan dalam Pasal 17, jika dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan dana pembayaran, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Dan itu kami patuhi. Lalu mengapa masalah ini sampai ke meja hijau? Ya itulah saya nggak ngerti. Apalagi saya juga bukan ahli hukum. Padahal sudah jelas ada surat laporan dan pernyataan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung bernomor LHAI-110/PW.0815/2007 tertanggal 22 Juni 2007, terkait pengerjaan proyek tersebut, yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam penanganan proyek itu alias nihil. Dan surat itu ada tandatangan Bupati Tuba Abdurrahman Sarbini dan Kepala Kejaksan Negeri Menggala, Rudi Pamenan, SH. Bahkan ada penegasan Surat Pernyataan Bupati juga, bahwa tidak ada kerugian negara, karena sisa kelebihan pembayaran sudah dikembalikan ke kas daerah. Anda merasa menjadi korban dalam hal ini? Tentu, korban ketidakadilan hukum. Maksudnya? Ya coba Anda bayangkan, saya menandatangani pembayaran pencairan berdasarkan surat pengajuan dari bawah. Mulai dari konsultan pengawas, pimpinan kegiatan dan pengawas lapangan. Mengapa mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban? Mereka hanya dijadikan saksi dan saya dijadikan tersangka utama. Apa yang saya korupsi? Prosedur mana yang saya langgar? Saya sudah puluhan tahun mengabdi sebagai PNS, sehingga saya mengerti aturan dan prosedur yang ada. Apalagi saya kini sudah pensiun, rasanya sakit sekali saya menerima ketidakdilan ini. Saya merasa dizolimi hukum yang tidak adil dan keluarga pun ikut teraniaya. Tapi saya berkeyakinan, Tuhan tidak tidur atas perlakuan ini. Saya menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga saya berkeyakinan, kebenaran itu akan Dia perlihatkan. Atas putusan tersebut, Anda kabarnya mengajukan banding, apakah benar? Ya, melalui lawyer saya sedang mengajukan banding. Boleh bertanya sedikit, apakah benar rumor diluaran kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut masih kerabat orang kuat di Tuba, sehingga ada kesan kontraktor dilindungi dan Anda dikorbankan? Wah, nggak tahu saya soal itu. Saya nggak ngerti dan nggak ngurus rumor-merumor seperti itu. Tapi Anda yakin, dalam hal ini Anda telah menjalankan semua proses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku? Yakin seyakin-yakinnya. Bahkan, kalau mau jujur dan secara logika saja, vonis untuk saya ini kan aneh. Tuntutan primer saya dibebaskan, untuk tuntutan subsidernya saya divonis satu tahun penjara. Anehkan? Setahu saya, hukum di Indonesia ini satu, tapi permasalahan sama bisa berbeda-beda keputusan hukumnya, ya. Baru sekarang saya tahu bahwa semua tidak sama. Hukum masih tebang pilih, itu yang saya rasakan. ***

Toto Herwantoko Masuki Usia 53 Tahun

SOSOK H Toto Herwantoko amat familiar di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Pembawaannya yang low profile namun selalu semringah, membuatnya banyak disukai. Pada 4 November ini, tokoh Partai Demokrat itu memasuki usia 53 tahun. Toto Herwantoko, anggota DPRD Lampung dari Partai Demokrat yang menjabat ketua fraksi itu, dilahirkan pada 4 November 1955 silam. Karier politiknya melejit ketika pengusaha sukses ini memilih partai besutan SBY itu sebagai pondasi lompatannya. Ia terpilih menjadi legislator melalui Pemilu 2004 lalu, dan untuk pemilu tahun depan namanya kembali masuk ke bursa caleg, hanya kali ini tidak di nomor pertama. Menilik kiprahnya di DPRD Lampung selama ini, sebenarnya, Toto Herwantoko cukup maksimal sebagai penyambung lidah rakyat. Sebagai pengusaha sekaligus ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung acapkali ia melakukan manuver-manuver nyata untuk membantu kepentingan rakyat utamanya berkaitan dengan urusan bahan bakar minyak dan gas. Kiprahnya di partai pun cukup mantap. Sempat menjabat sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, pengaruh Toto cukup kuat. Bukan saja karena dalam pembawaannya yang pendiam tercuat ide dan gagasan-gagasannya yang cemerlang, tetapi juga kedekatannya dengan berbagai kalangan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Betapapun, Partai Demokrat membutuhkan akselerasi politik suami Srinidianti tersebut. Kini, dengan bertambahnya usia, dipastikan Toto Herwantoko akan makin meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban terhadap konstituen yang mempercayainya. Karena itu, sungguh disayangkan bila dalam Pemilu 2009 mendatang ia tak lagi bisa mentas di panggung legislatif daerah ini. Tentu ia akan berjuang maksimal, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikannya. Selamat ulang tahun, sukses selalu. dd Profil H Toto Herwantoko Tanggal lahir : 4 November 1955 Alamat : Jl Way Ngarip No 8, Pahoman, Bandar Lampung Nama Istri : Srinidianti Nama Anak : 1. Anugrah Hayi Prihantoko 2. Moh Yasin Ade Hermanto 3. Arya Waskita Triharyanto 4. Tasya Febrika Permatasari

Eko Tergerak Bangun Desa

Jadi Caleg DPRD Way Kanan Dari PAN TERGERAK untuk ikut serta membangun desa secara merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, Eko Priyanto menitahkan dirinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Kabupaten Way Kanan. Pria berbadan tinggi besar kelahiran Gistang, Blambangan Umpu, Way Kanan 15 Juni 1979 ini mengaku geliat nuraninya terusik ketika melihat lambannya proses pembangunan di pedesaan yang ada di daerah kelahirannya. Karena itulah, pria yang sehari-hari menjabat ketua Departemen Keamanan Internal DPW PAN Provinsi Lampung ini menyatakan kesiapannya dicalonkan sebagai calon legislator dalam Pemilu 2009 mendatang. Kini, nama Eko Priyanto yang juga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) tersebut bertengger di nomor urut 7 daerah pemilihan I yang meliputi Blambangan Umpu dan Negeri Agung. Eko Priyanto yang dikenal sebagai koordinator pelatih Tapak Suci cabang Kedaton ini mengakui, besarnya semangat untuk secepatnya berbuat langsung membangun desa secara merata guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kecil merupakan modalnya bersedia menjadi caleg. “Saya tidak punya ambisi pribadi apa-apa dalam hal ini, semuanya murni karena panggilan hati untuk secepatnya berbuat lebih banyak untuk turut serta menciptakan pembangunan desa yang merata di wilayah Kabupaten Way Kanan,” tutur dia, akhir pekan kemarin. Menurut dia, sampai saat ini masih banyak desa di Way Kanan yang belum maksimal mendapat sentuhan pembangunan. Padahal, “Pemerataan pembangunan itu sangat perlu dan menjadi tugas pemerintah –dalam hal ini eksekutif dan legislatif- untuk mewujudkannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan di masyarakat,” urainya lagi. Ia optimistis, jika pola pembangunan desa di Way Kanan dilakukan secara merata, dalam kurun waktu cepat semua wilayah di kabupaten tersebut akan berkembang, secara otomatis akan memberi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyatnya. “Jujur saja, sampai saat ini masih banyak desa di Way Kanan yang sarana transportasinya saja sulit dijangkau, sementara di sisi lain beberapa desa sudah berkembang pesat karena kran program pembangunan diprioritaskan ke sana. Nah, ke depan hal semacam ini jangan terus terjadi, karena kalau tidak sejak dini kita ratakan program pembangunan akan terjadi ketimpangan di masyarakat,” imbuh dia. Eko Priyanto yang juga ketua bidang prestasi Tapak Suci 108 Bandar Lampung ini meminta doa restu dan dukungan masyarakat Way Kanan, sehingga dirinya dapat mewujudkan niatnya untuk mempercepat proses pembangunan dengan basis pedesaan secara merata. dd

Semangat Tak Pernah Padam

MENGABDI untuk masyarakat tidak bisa dibatasi usia, karena pengabdian untuk kemaslahatan bersama kuncinya adalah semangat yang harus terus digelorakan sampai kapan pun. Semangat dan tekad yang menyala itulah yang membuat H Sudirman memutuskan untuk ikut bertarung menjadi caleg dari daerah pemilihan Kecamatan Natar, Lampung Selatan, melalui partai yang telah digeluti selama puluhan tahun, yakni Partai Golkar. Politisi gaek yang dijuluki “akar beringin” ini menukaskan, alasannya ikut bertarung dalam pemilu legislatif mendatang sangatlah sederhana, yakni untuk sebuah pengabdian kepada masyarakat. ”Nggak ada alasan lain selain itu,” ujarnya, akhir pekan kemarin. Bahkan menurut mantan Mantri Kesehatan ini, orientasi dirinya maju dalam pencalonan legislatif sama sekali bukan untuk mengejar kekuasaan atau materi. Karena baginya semua itu hanyalah fatamorgana. ”Jika hanya materi, buat apa saya mencalonkan diri. Karena saya merasa cukup dengan apa yang sudah saya miliki. Saya ingin berbuat dan mengabdi untuk masyarakat. Hidup ini indah jika kita bisa bermanfaat bagi orang lain,” ujar pria berkacamata ini. Selain itu, caleg yang mendapat nomor urut 8 untuk dapil VI dari Lampung Selatan ini menguraikan, dirinya kini telah pensiun dari PNS. Sehingga pengabdiannya bisa lebih terfokus jika kelak terpilih menjadi anggota DPRD Lampung Selatan. Ditambah lagi, putra-putrinya pun kini telah berkeluarga semua. ”Jadi bisa maksimal mengabdi untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya. fj Profil H Sudirman Tempat/Tgl lahir : Palembang, 28 Desember 1948 Agama : Islam Pendidikan : SLTA Alamat : Branti I Rt 03 Rw 01 No 466, Branti Raya, Kecamatan Natar Istri : Yulia Anak : 1. Nizar Al Zamna 2. Mulyan Zaman 3. Siti Andantiana Riwayat Organisasi : 1. Tahun 1976 Anggota Partai Golkar 2. Tahun 1977 PD Desa Branti 3. Tahun 1982 PD Desa Branti 4. Tahun 1987-1992 Wakil Ketua PK Partai Golkar Natar 5. Tahun 2004-2009 Wakil Ketua PK Partai Golkar Natar.

Kontraktor Cuma Bisa Prihatin

PUTUSAN bebas yang diterima Deni Achsar, Direktur PT Monteleo Perkasa, kontraktor pengerjaan Proyek Penataan Lingkungan dan Pembuatan Taman Kantor Pemkab Tulang Bawang, yang menelan dana APBD 2006 Rp 2.843.825.000, ternyata tidak membuat yang bersangkutan merasa lega. Lho kenapa? Deni mengaku kecewa dan sangat prihatin atas putusan vonis satu tahun penjara yang dikenakan terhadap Ir Suratno, mantan Kadis PU Cipta Karya Tuba, oleh majelis hakim PN Menggala pimpinan Retno, 14 Oktober lalu. Apa saja kata Deni Achsar terkait skandal tindak pidana korupsi ini? Berikut penyataan Direktur PT Monteleo Perkasa itu dalam wawancara dengan Farid Jayataruna dari Fokus via telepon seluler, akhir pekan kemarin: Bagaimana tanggapan Anda atas kekecewaan Ir Suratno terhadap vonis yang ia terima yang dinilainya tidak memenuhi rasa keadilan, padahal Anda selaku kontraktor bebas dari segala tuntutan? Saya benar-benar prihatin. Saya turut kecewa atas putusan yang dikenakan kepada Pak Suratno. Padahal permasalahan saya dan beliau adalah satu perkara. Namun saya juga heran, mengapa putusannya menjadi berbeda. Lantas, menurut Anda, kenapa bisa begitu? Ini yang saya juga bingung. Padahal sudah jelas dikatakan oleh BPKP tidak ada kerugian negara dalam permasalahan itu. Juga dalam pasal kontrak sudah jelas, bahwa jika ada kelebihan pembayaran, kontraktor harus memulangkan sisa dananya. Dan itu sudah kami lakukan. Herannya lagi, majelis hakim yang menangani perkara kami ini ada dua. Pak Suratno ditangani oleh Ibu Retno sebagai ketua majelis hakimnya yang juga ketua PN Menggala, sedangkan saya majelis hakimnya Bapak Heneng Pujadi, SH. Kok bisa begitu? Itulah yang saya juga nggak ngerti. Bahkan, hal itu sempat menjadi perbincangan serius diantara majelis hakim itu sendiri mengenai putusan dan dua hakim yang menangani satu perkara yang sama. Tapi kan Anda bebas dan tidak merasa teraniaya serta diperlakukan sewenang-wenang, tidak seperti yang dirasakan oleh Ir Suratno? Ya tidak begitu. Justru saya menganggap kami berdua ini mendapatkan perlakuan semena-mena. Saya dan Pak Suratno adalah korban. Darah beliau, ya, darah saya juga. Semestinya kami berdua sama-sama bebas dari segala tuntutan. Saya rasa orang awam yang nggak ngerti hukum kalau mengerti jalan cerita masalah kami ini, pasti merasa ganjil dan aneh sekali. Apakah Anda merasa ada yang aneh dengan permasalahan ini? Jelas. Kami merasa seperti dijadikan target. Tapi nggak jelas salah kami ini apa dan dimana? Anehnya lagi, Pak Suratno itu kan divonis satu tahun penjara tapi tidak dikenakan kurungan. Serta denda Rp 50 juta ditiadakan. Jadi saya berkesimpulan, seolah kami ini hanya dijadikan target penuntasan tindak pidana korupsi belaka. Padahal yang namanya tipikor itu kan ada unsur kerugian negara-nya. Ini kan sudah jelas, kami tidak merugikan negara. Oh ya, apakah benar rumor diluaran bahwa Anda kerabat orang kuat di Tuba? Jangan kaitkan itu dengan permasalahan ini. Tapi benar begitu? Anda percaya rumor? Oke, dengan adanya ketidakpuasan Pak Suratno, apakah Anda hanya turut prihatin saja melihat kondisi tersebut? Oh tidak, saya akan membantu dan memperjuangkan beliau yang kini sedang melakukan upaya banding. Banyak kalangan menilai, semestinya Anda yang divonis satu tahun, karena Anda kontraktor dalam pengerjaan proyek tersebut, bagaimana menurut Anda? Ya nggak, dong! Dalam hal ini saya tidak merugikan negara dan dari hasil temuan serta laporan BPKP juga tidak ada unsur merugikan negara. Sisa kelebihan pembayaran, sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja, dana kelebihan yang sebesar Rp 271 juta sudah kami kembalikan. Lantas mau apalagi? Semestinya permasalahan ini tidak layak diajukan ke persidangan kalau mau jujur. Tapi entah mengapa, masalah ini kok sampai ke meja hijau. ***

Taman Indah Yang Tinggalkan Masalah

PROYEK Penataan Lingkungan dan Pembuatan Taman Kantor Pemkab Tulang Bawang berdana APBD 2006 sebesar Rp 2.843.825.000 yang dikerjakan PT Monteleo Perkasa, meninggalkan masalah. Setidaknya bagi Ir Suratno, yang saat pekerjaan dilakukan menjabat kepala Dinas PU Cipta Karya setempat. Meski instansi berwenang menegaskan tak ada kerugian negara, majelis hakim PN Menggala pada 14 Oktober lalu menjatuhkan vonis satu tahun penjara bagi Ir Suratno, sang pemilik pekerjaan saat itu. Anehnya, pelaksana pekerjaan, Deni Achsar, sang bos PT Monteleo Perkasa, justru dinyatakan bebas. Tak dinyana memang, taman indah ini meninggalkan masalah. *** teks/foto : edy kanter

Andi Punoko Lepas 68 JCH

JUMAT (31/10) malam ada yang beda di Masjid Baitun Nabat Kompleks Perumahan PTPN VII. Saat sholat Isya, puluhan orang berpakaian putih bersih tampak khusu’ berkomunikasi batin dengan Yang Maha Kuasa. Itulah bagian prosesi pelepasan 68 jamaah calon haji (JCH) yang merupakan keluarga besar PTPN VII. Selepas makan malam bersama, sontak suasana haru namun penuh kekeluargaan mencuat ketika Dirut PTPN VII (Persero) Drs Andi Punoko disaksikan jajaran direksi, manajer bagian, manajer unit usaha dan keluarga JCH, secara resmi melepas calon Tamu Allah tersebut di halaman Gedung Pertemuan PTPN VII. 68 JCH tersebut terdiri dari pekerja sebanyak 29 orang, keluarga 28 orang, purnakarya dan isteri 11 orang. Jika dihitung sejak tahun 2000 sampai 2008 ini, jamaah haji yang diberangkatkan perusahaan mencapai 543 orang. Direktur Utama PTPN VII Andi Punoko mengharapkan sekembali dari Tanah Suci, JCH tahun 2008 ini dapat menjadi suri tauladan, utamanya dalam aktivitas sebagai pekerja, karena bekerja secara ikhlas dengan produktivitas tinggi pada hakekatnya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. *** teks : beny faizal foto : humas ptpn vii

SAFE 2008 Tetap Meriah

KEGIATAN Saburai Agro & Food Expo (SAFE) 2008 yang diprakarsai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang dibuka Asisten Bidang Ekubang, Djunaidi Djaya, Kamis (30/10) lalu, memang diikuti lebih sedikit peserta dibanding tahun sebelumnya. Namun kenyataan di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim sebagai lokasi acara tersebut tetap menunjukkan kemeriahan. Masyarakat tampak cukup antusias untuk melihat berbagai perkembangan dunia pertanian dan stand yang ada di ajang SAFE 2008 tersebut. Apalagi kegiatan yang berlangsung sampai Senin (3/11) ini, dilengkapi dengan berbagai acara selingan yang jarang dapat dilihat setiap saat. Bila pada 2007 lalu jumlah peserta cukup banyak, tak lain karena kegiatan serupa disatukan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dihadiri Presiden SBY. Sedang kali ini, acara cukup bergengsi tersebut dikerjakan sendiri oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan menggandeng event organizer PT Globalindo Barawana Lestari. *** teks/foto : beny faizal

Pekerja PTPN Sumbang Darah

GUNA membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit se-Bandar Lampung, Rabu (29/10) lalu PTPN VII (Persero) menggelar donor darah di Gedung Pertemuan PTPN VII, dengan melibatkan pekerja yang ada di kantor direksi dan unit usaha. “Dari kegiatan peduli sosial ini, kita berhasil mengumpulkan 67 kantong darah,” kata Humas PTPN VII, Sonny Soediastanto, SH, sambil menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PTPN VII dalam program sosial dan agenda rutin Bagian Sekretariat Urusan Humas PTPN VII yang diadakan setiap tiga bulan sekali. Selama ini, aktivitas bernuansa kepedulian sosial memang sangat mengemuka di lingkungan PTPN VII. Karenanya, tak salah bila keberadaan BUMN tersebut telah sangat banyak membantu masyarakat berbagai lapisan, utamanya di Provinsi Lampung ini. *** teks : beny faizal foto : humas ptpn vii

SDN Karya Tani Jagonya Lamtim

Ikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi PRESTASI membanggakan direbut SDN Karya Tani, Labuhan Maringgai. Sekolah ini dipercaya sebagai jagonya Kabupaten Lamtim untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Lampung. Dijagokannya SDN Karya Tani mewakili Lamtim itu setelah sekolah pimpinan Sarman, AMaPd tersebut berhasil meraih peringkat pertamadalam Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Sekolah Sehat (SS) tingkat kabupaten setempat. Lalu bagaimana kesiapan sekolah dasar jagoannya Lamtim itu? Sarman, sang kepala sekolah, didampingi Suratmi, guru Pembina UKS, Kamis (30/10) siang, mengaku saat ini pihak sekolah dengan penuh semangat berupaya menghias dan memperindah SDN Karya Tani guna tampil maksimal dalam Lomba Sekolah Sehat se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan 4 November ini. Selain itu, menurut dia, pihaknya juga melakukan pembenahan dan penertiban sesuai dengan kriteria perlombaan, seperti pembinaan dokter kecil, yang diikuti 40 anak didik yang terdiri dari siswa-siswi kelas III sampai kelas VI. Ia mengakui, keberhasilan SDN Karya Tani sebagai duta Lamtim tahun 2008 ini tidak lepas dari peran semua pihak, baik dewan guru, wali murid, komite sekolah, kepala desa, serta pembinaan dari pihak kecamatan dan kabupaten. Sarman memaparkan, saat ini SDN Karya Tani memiliki enam ruang belajar efektif, satu ruang kantor guru, satu ruang UKS, satu ruang koperasi, serta satu ruang perpustakaan, satu ruang komputer, satu ruang kantin, satu posko satpam, dan satu gedung musholla. Jumlah siswa sebanyak 333 murid yang dibimbing oleh 17 guru berkualitas, 11 diantaranya PNS, termasuk kepala sekolah, enam guru honor, serta satu orang satpam. Meski mengukir prestasi, Sarman mengaku SDN Karya Tani mesih banyak kekurangan perlu dibenahi. “Kami tentu saja akan terus mempertahankan prestasi yang telah diraih, selain tidak akan tinggal diam dan merasa puas atas apa yang kami raih sekarang. Karena keluarga besar sekolah ini tentunya menginginkan prestasi yang lebih baik lagi,” ungkap Sarman sambil menambahkan, SDN Karya Tani yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan di dalam dua tahun terakhir ini telah banyak mengalami kemajuan baik dibidang prestasi ataupun sarana prasarana yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Sementara diitemui terpisah, Kasi Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai, Cen Suratman, SSos, mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan ke semua fasilitas pendidikan yang ada di wilayah tugasnya, mulai dari pembinaan fisik sampai ke administrasi. Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan perlengkapan instrumen yang masuk dalam kategori perlombaan. “Setiap minggu sekali, kami memberi motivasi para guru dan kepala sekolah, untuk mengerjakan hal-hal yang akan diperlombakan,“ terangnya. Cen Suratman optimis, dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provnsi Lampung, SDN Karya Tani mampu meraih peringkat pertama. Pria yang sebelumnya menjabat bendahara Kecamatan Labuhan Maringgai ini meminta kepada tim dari Kabupaten Lampung Timur untuk dapat meninjau lokasi dan membantu segala kekurangan yang ada di SDN Karya Tani tersebut. hm/jh

JPPR Terus Gerilya Bangun Kesadaran Politik

FOKUS – Jaring Pendidik Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) saat ini terus bergerilya ke masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran politik rakyat, utamanya menyambut Pemilu 2009 mendatang. Melalui kegiatan Voter Education (VE), JPPR selama bulan Oktober melakukan forum warga di lima kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu Kecamatan Kedaton dengan penanggungjawab kegiatan Antonius, Kecamatan Rajabasa dengan penanggungjawab kegiatan Maryani, Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan penanggungjawab kegiatan Zuraida, Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan penanggungjawab kegiatan Erlina, dan Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan penanggungjawab kegiatan Kasbety. Menurut Hasbiyah, koordinator VE JPPR Kota Bandar Lampung, sepanjang Oktober 2008 pihaknya juga membagikan liflet di 40 kelurahan sebagai upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran politik rakyat. Selain itu, “Kami juga rutin melakukan diskusi di tingkat forum warga. Kami akan terus bergerilya untuk membangun dan meningkatkan kesadaran politik rakyat,” terang Hasbiyah. dd

KPU Jadi Lahan Kerja Baru

Seleksi Anggota Baru Sangat Diminati TAK dinyana-nyana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini menjadi lahan kerja baru. Bayangkan saja, untuk Kota Bandar Lampung misalnya, sedikitnya ada 150 orang dari berbagai elemen yang telah mengambil formulir. Di Lampung Selatan tidak kurang dari 36 orang, Lampung Timur ada 33 orang. Padahal, yang akan ditetapkan hanya lima orang anggota saja. Adanya trend KPU sebagai lahan kerja baru tersebut tak ditampik beberapa tim seleksi yang dihubungi akhir pekan kemarin. Meski, mayoritas yang mengambil formulir, telah memiliki pekerjaan tetap. Ketua Tim Seleksi KPU Kota Bandar Lampung, DR Suwondo, MA memprediksikan, dari 150-an orang yang mengambil formulir pendaftaran besar kemungkinan hanya 50% yang mengembalikan formulir. Kenapa? Karena persyaratannya cukup banyak dan njelimet. Prediksi Suwondo boleh jadi akan menemui kebenaran. Pasalnya di Lampung Timur, dari 33 yang mengambil formulir, sampai Rabu (29/10) lalu baru dua yang mengembalikan sekaligus mendaftarkan dirinya. Hebatnya lagi, mayoritas anggota KPU kabupaten/kota saat ini kembali mengambil formulir pendaftaran. Di Bandar Lampung misalnya, mulai dari Budiharjo, sang ketua KPU, sampai ke Nur Islam masih punya hasrat untuk memperpanjang masa pengabdiannya. Pun yang dilakukan Ketua KPU Lamtim, Erwin Arifin, SH, MH. Bersama dua anggotanya; H Rasyid Baihaki dan Fachruddin Ansyori, SAg, ia kembali mengambil formulir pendaftaran. Sedang anggota KPU Lamtim lainnya, Faisal Muhtarom mencoba beradu keuntungan dengan mendaftar di KPU Tulang Bawang. Ketua Tim Seleksi KPU Lamtim, Makruf Abidin, didampingi anggotanya; M Makruf, menjelaskan, setelah secara resmi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU tanggal 21 Oktober lalu, pihaknya membuka selebar–lebarnya bagi masyarakat Lamtim yang berminat untuk mendaftarkan diri. Sedang waktu pendaftaran dari tanggal 27 Oktober sampai 4 November ini. “Kami akan mulai melakukan penelitian administratif pada tanggal 3 sampai 7 November, selanjutnya pada 10 November diumumkan hasil penelitian administratif tersebut,” kata Makruf. hm

Satono Beri Pendidikan Politik

BUPATI Lamtim, H Satono, SH, SP, Rabu (29/10) silam memberi pendidikan politik kepada pimpinan ormas dan LSM di kabupaten itu bertempat di Balai Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana. Hal itu terungkap saat ia memberi sambutan pada pembukaan acara koordinasi forum-forum diskusi politik. Dalam kesempatan tersebut Satono mengatakan, kondisi politik pada masa reformasi saat ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan orde–orde sebelumnya, dimana pada masa reformasi seperti saat ini, kran pembentukan partai politik dan ormas serta LSM dibuka selebar–lebarnya, sehingga bermunculan partai–partai politik dan ormas baru yang mengusung asas bermacam–macam dengan tujuan beraneka ragam. Hal ini, lanjutnya, merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakatlah yang akhirnya memilih partai mana atau ormas mana yang mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga dengan keberadaan organisasi tersebut dapat difungsikan sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Lebih lanjut Satono mengungkapkan, meskipun pintu kran dibuka selebar–lebarnya bagi kehidupan berpolitik, namun berdasarkan draf revisi UU Nomor 8/1985, asas organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingganya organisasi kemasyarakatan yang merupakan wadah aspirasi dan merupakan mitra pemerintah keberadaannya harus didaftarkan, sebab bila tidak terdaftar maka ormas tersebut dilarang melakukan kegiatannya. Sementara itu, Kepala Kesbanglinmas dan Pol Kabupaten Lamtim, Hermansyah, SE, dalam laporannya mengataka forum diskusi politik tersebut diikuti oleh 100 peserta dari berbagai LSM dan ormas se-Kabupaten Lamtim dengan mendatangkan pembicara dari Ketua KPUD Lamtim, Ketua Panwas Gubernur Lampung Kabupaten Lamtim, serta dari Kesbanglinmas dan Pol Lamtim. hm.

Dimulai, Era Tebar Janji

Hali Fahmi Usung ‘PPP Bersilaturahmi & Bersodakoh’ MULAI Senin 3 November ini sampai 2 April 2009 mendatang, rakyat akan disuguhi gerakan tebar janji oleh para calon anggota legislatif yang mentas dalam Pemilu 2009. Tak pelak, mulai awal pekan ini, pendekatan ke pemilih pun akan berlangsung. Telah dimulainya masa kampanye bagi para caleg ini, setelah KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada 31 Oktober silam. Meski masa tebar janji mulai ditabuh, namun tetap ada batasan yang harus dipegang para caleg. Apa itu? “Caleg tidak boleh kampanye yang sifatnya terbuka atau pengerahan massa,” begitu warning yang disampaikan Ketua KPU Lampung, Edwin Hanibal, SH, akhir pekan kemarin. Edwin menambahkan, kampanye yang sifatnya terbuka baru dapat dilakukan para calon legislator mulai 9 Maret 2009 mendatang dan berakhir 2 April 2009 atau tiga hari sebelum waktu pencoblosan. Bagaimana kesiapan caleg memasuki masa kampanye ini? Hali Fahmi Almarosy, SE, Akt, caleg PPP dari Bandar Lampung untuk DPRD Lampung, mengaku tidak mempunyai persiapan khusus. Maksudnya? “Ya sebenarnya selama ini kita sudah lakukan persiapan untuk memasuki masa kampanye dan pemilu. Diantaranya, sejak jauh-jauh hari saya sudah memaksimalkan struktur partai sampai ke tingkat ranting, yang terus terang saja di Bandar Lampung ini termasuk bagus. Jajaran struktur partai pun utuh dan bergerak. Selain itu, kami di PPP lebih mengutamakan pendekatan langsung ke masyarakat,” urai ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung ini. Politisi yang kini berstatus anggota DPRD Provinsi Lampung hasil Pemilu 2004 itu menambahkan, pengutamaan pendekatan langsung ke masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan memperbanyak bendera, stiker, dan alat peraga lainnya. “Bahwa pola kampanye konvensional dengan pengadaan bendera dan sebagainya itu perlu, iya. Tapi jujur saja, kami di PPP bukan menjadikannya prioritas. Yang utama adalah pendekatan langsung ke masyarakat,” jelasnya. Bentuknya? “Ya kita mengadakan tatap muka dengan masyarakat, baik itu warga partai maupun masyarakat umum. Bisa dilakukan dalam bentuk silaturahmi dihadiri sekitar 100 orang, kita perkenalkan caleg-caleg, kita sampaikan apa itu PPP. Jadi nggak akan pakai sistem jor-joran pasang stiker atau bendera,” Hali Fahmi menambahkan. Politisi kelahiran 26 Maret 1963 ini menjelaskan, menyambut pesta demokrasi 2009 pihaknya mengusung tema “PPP Bersilaturahmi dan Bersodakoh!” Maksudnya? “Ya itu tadi, kita memperbanyak silaturahmi, baik sesama kader partai maupun kepada masyarakat secara umum,” jelas dia. Sodakohnya? “Kalau kita datangi masyarakat, tentu sekadarnya kita membawa buah tangan. Ya itu yang kita niatkan sebagai sodakoh. Bahwa dari silaturahmi dan sodakoh itu ada fadhilah yang didapat, itu buahnya. Yang jelas, PPP memakai pola kampanye simpatik,” sambung dia. Tentang perolehan suara PPP di Kota Bandar Lampung pada pemilu April 2009 mendatang, Hali Fahmi menyatakan optimismenya akan terjadi peningkatan. “Insya Allah, kita akan mendapat tambahan dukungan dari masyarakat. Doakan saja,” kata dia. Apa parameternya? Ia menjelaskan, sejak dirinya terpilih menjadi ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung beberapa tahun silam, konsolidasi internal secara total merupakan prioritasnya. Karena itu, “Lihat saja, jajaran struktur PPP di Bandar Lampung ini terbentuk sampai ke tingkat bawah dan selama berjalan secara rapih. Ini kan modal awal bagi peningkatan perolehan suara,” ucapnya. Dengan terbangunnya jajaran struktur partai yang rapih, sambung dia, otomatis seluruh program partai berjalan dan langsung dirasakan masyarakat. Ditambah kepedulian para kader dan struktur partai terhadap persoalan di lingkungan masing-masing, maka optimisme mendapat suara besar pun sesuatu yang wajar. “Kalau kita berjuang maksimal, semua struktur partai terbentuk dan berjalan dengan baik, pendekatan dengan masyarakat selama ini cukup rutin, saya kira tidak ada alasan bagi kami untuk pesimis,” katanya lagi. dd

Harus Siap Sambut Carataker

Jika Tak Ada Penyelesaian Sengketa Pilkada MASYARAKAT Lampung Utara sampai akhir pekan kemarin masih larut dalam suasana pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, belum ada kejelasan siapa pemimpin pemerintahan lima tahun kedepan. Sebagaimana diketahui, jika mengacu ketetapan KPUD 14 Sepetember lalu, yang terpilih adalah pasangan Drs Zainal Abidin, MM-Drs H Rohimat Aslan. Tapi pada 15 Oktober, upaya hukum pasangan H Bachtiar Basri, SH, MM-Slamet Haryadi, SH, MHum, diterima Pengadilan Tinggi Lampung, sekaligus mengabulkan gugatan tentang pembatalan penghitungan ulang suara di Gudang Kopti yang dimenangi pasangan Zainal-Rohimat. Dengan putusan PT tersebut, KPUD melakukan PK ke Mahkamah Agung, yang sampai akhir pekan kemarin belum terdengar apa keputusannya. Dengan mengambangnya masalah ini, berbagai pendapat bermunculan. Salah satunya datang dari Ketua LSM Andalas Lampura, Bremi. Ia memprediksi, jika sengketa pilkada ini terus berlanjut, maka Lampura harus siap dipimpin oleh caretaker. ”Jika sampai bulan Desember hasil pilkada masih dalam sengketa, maka tidak mustahil Lampura harus menyambut kedatangan caretaker,” kata Bremi. Pendapat ini cukup beralasan, dengan melihat persoalan yang terjadi saat ini. Baik KPUD maupun pasangan Bachtiar-Slamet, sama-sama mempertahankan haknya. Dan kedua yang bersengketa mempunyai dasar untuk mempertahankan haknya. ”Yang pasti keduanya (KPUD–BS), punya dasar untuk mempertahankan haknya. Makanya, masalah ini sampai ke PT dan MA,” terangnya. Untuk itu, Bremi berharap, baik BS maupun Zahra, harus siap dan legowo menerima apapun hasil putusan MA nanti. Apakah PK KPUD diterima atau ditolak, kedua kandidat tetap harus menerima hasil tersebut. ”Saya berharap, kedua kandidat bersabar dan siap menerima hasil putusan MA tentang PK KPUD. Dengan legowonya kedua kandidat, maka kondusifnya Lampura tetap terjaga. Siapapun terpilih sebagai bupati nanti, itulah yang terbaik sebagi pemimpin Lampura lima tahun kedepan,” imbuhnya. Pernyataan Bremi diamini Febbi, SS, ketua LSM Tantular Lampura. Hanya saja, Febbi menambahkan, apapun yang diputuskan MA nanti hendaknya tidak menjadi masalah baru dikemudian hari. Sebab, kata dia, pasca putusan MA nanti, akan membawa dampak bagi kedua kandidat, baik Zahra maupun BS. ”Yang pasti dampaknya adalah kekecewaan, dan itu wajar! Hanya saja, jangan sampai kekecewaan itu berlanjut. Karena akan membawa tidak baik bagi diri sendiri maupun masyarakat,” imbuhnya. rj

Langkah Terbaik Memajukan Lampung Utara

Analisis Berita Rolly Johan FOKUS - Untuk memajukan suatau daerah, tentunya harus didasari dengan rencana umum tata ruang (RUTR) yang jelas. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak mubazir. Artinya, pembangunan di segala lini, baik infrastruktur maupun perekonomian, terarah dengan baik. Namun, untuk menjalankan RUTR harus juga didukung dengan sumber daya manusia (SDM), apakah mampu atau tidak melaksanakannya. Jika SDM mampu melakukannya, maka dapat diyakini daerah tersebut lebih cepat berkembang dari pada daerah yang tidak mempunyai RUTR. Salah satu contoh kabupaten termuda di Lampung, yakni Kabupaten Way Kanan. Perkembangannya, baik pendidikan, ekonomi, maupun infrastruktur, maju pesat. Ini semua dilandasi dengan rencana tata ruang yang jelas, sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah tertata dan tidak terkesan mubazir. Selain Way Kanan, mari kita melihat Kabupaten Lampung Barat. Tak terasa kabupaten ini juga maju pesat, sama seperti Way Kanan. Riilnya lagi, mari kita lihat Kabupaten Tulang Bawang. Dalam waktu 13 tahun, kabupaten ini berkembang dengan cepat. Bahkan saat ini siap menjadi ibukota provinsi baru di wilayah Lampung. Melihat kemajuan yang ada ditiga kabupaten tersebut, tidak lain disebabkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Jika demikian, bagaimana dengan Kabupaten Lampung Utara? Apakah lebih maju dan berkembang? Jika dilihat dari sejarah, jelas ketiga kabupaten diatas merupakan anak dari Kabupaten Lampung Utara. Artinya, sebagai induk dan salah satu kabupaten tertua di Lampung, harusnya lebih maju dari anaknya. Dan sudah sewajarnya, status Kabupaten Lampung Utara meningkat menjadi Kota. Namun apa kenyataannya? Semua itu angan-angan diatas angin. Lampung Utara semakin tertinggal dengan ketiga kabupaten tersebut. Ironinya lagi, salah satu anak tertua telah berobsesi menjadi ibukota provinsi baru di Lampung. Dengan berkembangnya ketiga kabupaten itu, apakah perkembangan Lampung Utara jalan ditempat? Tentu saja tidak! Lampung Utara terus berbenah. Pembangunan terus dilakukan, baik pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Hanya saja, pembenahan ketiga bidang itu tidak nampak jelas, seperti pembangunan Tugu Aro, dan terbentuknya Jalan Jalur Dua di pusat kota. Ironinya, meskipun pembenahan dilakukan, Lampung Utara tetap terlihat seperti kota tua. Apakah ini disebabkan tidak adanya rencana tata ruang yang jelas? Apakah SDM di Lampung Utara kemampuannya dibawah rata-rata? Jelas tidak mungkin! Sebab semua pembangunan yang dilakukan suatu daerah, harus mempunyai RUTR dan didukung SDM yang handal. Jika tidak didukung kedua unsur tersebut, maka ranculah sebuah obsesi. Kemauan Lemah Jika dilihat dari SDM, Lampung Utara gudanganya. Terbukti, Lampung Utara dapat mengekspor SDM-nya ke tiga kabupaten diatas. Dan kemajuan yang dicapai ketiga kabupaten tersebut, tak lepas dari kinerja dari SDM itu. Begitu juga dengan RUTR, tidak mungkin Kabupaten Lampung Utara lepas dari RUTR. Sebab, itu adalah referensi suatu rencana pembangunan. Artinya, jika dikaitkan dengan kedua unsur itu, jelas itu bukan alasan yang menyebabkan Lampung Utara seperti kota tua (lambat berkembang). Dan alasan yang paling tepat adalah, kemauan yang kuat dari pemerintah, untuk melaksanakan RUTR tersebut. Inilah yang menjadi kendala Lampung Utara selama ini, kemauan untuk menjalankan rencana yang tidak ada. Salah satu contoh, pada tahun 1990-an, RUTR sudah jelas. Lokasi industri, pendidikan, perekonomian, sudah terencana. Namun, kemauan pelaksananya tidak ada. Sehingga, raib seiring dengan peralihan kepemimpinan (Bupati) pada saat itu. Inilah yang menjadi kendala besar bagi Kabupaten Lampung Utara, dan ini terus terjadi sampai sekarang. Eksistensi sebagai Kabupaten tertua, semakin tenggelam. Kalau mau jujur, banyak hal yang membuat Lampung Utara tertinggal. Salah satu contoh, lambannya pembahasan dan pengesahan APBD, dan selalu kalah cepat dengan ketiga kabupaten diatas. Idealnya, pengesahan APBD harus per Januari, tapi Lampung Utara selalu jatuh pada bulan April. Kemudian, penerapan peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (perda) selalu terlambat. Padahal PP maupun perda adalah acuan bagi pemerintah untuk bekerja. Yang lebih parah lagi, pemerintah tidak mendengar jeritan rakyatnya.. Seperti jeritan kaum miskin (60%), sulit dan mahalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal masalah ini sudah diketahui oleh pemerintah, tapi tetap saja berjalan. Dari permasalahan diatas, maka langkah terbaik untuk Lampung Utara kedepan adalah; Pertama, pemerintah harus meningkatkan keinginan dan kemauan untuk melaksanakan, memajukan daerah. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus studi banding dengan kabupaten lain, dan hasilnya dijalankan (bukan sekadar refreshing). Ketiga, mengakomodir dan menjalankan keinginan masyarakat. Jika ini dilakukan, maka lampung utara akan mengalami perubahan yang signifikan, dan dapat disejajarkan dengan kabupaten maju lainnya. ***

Pamong Alihkan Jalur Masuk Terminal Matarambaru

FOKUS - Terminal Matarambaru yang baru difungsikan pada Senin (13/10) lalu, mendapat reaksi dari pamong Desa Srimenanti, Kecamatan Bandarsribhawono. Mereka bergerak untuk mengoptimalkan keberadaan terminal tersebut. Pengoptimalan dilakukan dengan mengalihkan jalur masuk terminal, dari jalur masuk yang saat ini dipergunakan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Srimenanti, Bandarsribhawono, Nurcholis, Sabtu (1/11) siang menjelaskan, jalur masuk kendaraan umum ke Terminal Matarambaru yang saat ini digunakan, yaitu Jln Ki Hajar Dewantara, dapat mengganggu aktifitas kerja aparat desanya. Kenapa? “Suara kendaraan kalau melintas sangat bising, terutama mobil bus yang masuk menuju terminal,“ terangnya sambil menyatakan dirinya juga khawatir dengan keselamatan anak-anak sekolah yang lokasinya persis di depan badan jalan. Dikatakan, kendaraan umum yang melintas Jln Ki Hajar Dewantara, yang juga jalan tersebut digunakan kendaraan umum untuk masuk ke Terminal Matarambaru, selalu mengebut. Sehingga dia dan warga sekitar jalan itu merasa khawatir dengan keselamatan anak sekolah. “Keluar-masuk SDN Srimenanti itu langsung ke badan jalan yang dilintasi kendaraan umum yang masuk ke terminal, jadi saya khawatir dengan keselamatan anak-anak yang sekolah disana,“ katanya. Tak hanya itu. Nurcholis juga menjelaskan, lebar badan jalan yang dipergunakan kendaraan masuk ke Terminal Matarambaru saat ini juga sangat sempit, hanya 6 meter. “Menurut kami, jalan yang layak menuju Terminal Matarambaru yaitu Jalan Veteran,“ kata dia, yang diamini Ketua LPM Desa Srimenanti, Sumedi, dan Kaur Pemerintahan, Sanimin. Ditambahkan, jalur masuk menuju Terminal Matarambaru sebaiknya menggunakan Jln Veteran. Sebab, selain dapat meningkatkan pemukiman warga, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dia menjelaskan, selain badan Jln Veteran sangat lebar yaitu 12 meter, juga di pinggiran jalan tersebut masih terdapat lahan kosong milik warga. “Kalau kendaraan umum sering melintas di jalan tersebut, tidak menutup kemungkinan warga yang memiliki tanah di sepanjang jalan segera membangun rumah,“ jelasnya. Pamong Desa Srimenanti ini berharap, Pemkab Lamtim dapat memperbaiki Jln Veteran yang panjangnya kurang lebih 1,5 Km tersebut. “Kalau kondisi jalan itu sudah diperbaiki, saya akan mengajukan permohonan ke Dishubkominfo Lamtim, untuk mengalihkan jalur masuk menuju Terminal Matarambaru, sehingga arus lintas kendaraan yang masuk ke terminal tidak mengganggu pengguna jalan lainya,“ tuturnys. hm

Tanah Kantor Kecamatan Bermasalah

Tokoh Bandarsribhawono Minta Cepat Diselesaikan FOKUS - Belum juga ada tanda-tanda penyelesaian masalah tanah Kompleks Perkantoran Kecamatan Bandarsribhawono, membuat tokoh-tokoh masyarakat setempat angkat bicara. Mereka menginginkan penyelesaian masalah tanah, yang saat ini sudah ditangani Pemkab Lamtim, segera direalisasikan. Tak hanya itu. Tokoh masyarakat yang ikut membuka lahan di wilayah ini, juga meluruskan kisah tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh Yayasan Laskar Rakyat Pejuang (YLRP) 1945. Hadi Sukirwan (67), salah satu tokoh masyarakat Desa Sribhawono yang saat ini bermukim di Desa Sripendowo mengatakan, wilayah yang saat ini diklaim milik YLRP 45 tersebut diawali pembukaan Desa Sribhawono pada 3 September 1952 oleh 200 KK eks pejuang kemerdekaan melalui Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) pada tahun 1952, dan tanah tersebut adalah milik masyarakat. Masyarakat kemudian membentuk organisasi Tebang, dengan berbagai nama, diantaranya Praja (Prajurit Kerja), Bumi (Badan Usaha Masyarakat Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia). ”Ketika itu, Sribhawono masih hutan belantara, dan masing-masing warga membuka sendiri tanah miliknya,” ungkap Hadi, Jumat (31/10) lalu. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui adanya Laskar Rakyat Pejuang 45. ”Saya tidak ingat, ada organisasi Laskar Rakyat Pejuang 45, apa mungkin organisasi BUMI, berubah nama menjadi Laskar Pejuang 45,” tanya pria yang juga pernah menjabat kepala Desa Sripendowo ini. Tanah masyarakat tersebut kemudian dibeli oleh PT Kosgoro, dengan harga Rp 45.000 per-hektar pada 1968, seluas 100 hektare, yang kemudian dipergunakan untuk pembibitan jagung oleh PT Mitsugoro dari Jepang. Peresmian berdirinya PT Mitsugoro di Srihawono dilakukan langsung oleh Presiden RI saat iyu, HM Soeharto. Dalam penjanjiannya, 100 hektar tanah milik PT Kosgoro ini dikontrak selama 30 tahun oleh PT Mitsugoro, dan setelah kontrak selesai, tanah tersebut dikembalikan kepada PT Kosgoro. ”Karena akan ada pemekaran kecamatan pada tahun 1991, 2 hektar tanah milik PT Kosgoro dihibahkan kepada pemerintah, untuk dijadikan lahan perkantoran,” terang Hadi lagi. Setelah dihibahkan pada tahun 1991, lanjutnya, tanah dengan panjang 200 meter dan lebar 100 meter tersebut sebagian dijadikan Kompleks Kantor Kecamatan Bandarsribhawono saat ini. Sementara sisanya direncanakan akan dijadikan kantor Koramil, letaknya persis di samping kompleks kantor kecamatan, yang saat ini ditempati M Rusuh, koordinator lapangan YLRP. Sangat Lambat Apa yang diungkapkan Hadi Sukirwan ini dibenarkan M Daman, tokoh masyarakat Desa Sribhawono lainnya, yang saat ini menjabat kepala Desa Waringinjaya. ”Desa Sribhawono pada tahun 1987 dimekarkan menjadi empat desa, yakni Desa Srimenanti, Sripendowo, dan Waringinjaya,” ungkapnya. Dia juga mengaku tanah 100 hektar yang dibeli PT Kosgoro tersebut 1,5 hektar diantaranya adalah milik ayah kandungnya yang telah dijual. ”Tanah yang telah dihibahkan tersebut, telah digugurgunungkan dan sebagian tanah akan dijadikan lapangan sepakbola oleh masyarakat, namun belakangan tanah tersebut ditempati M Rusuh,” urai dia. Baik Hadi Sukirwan maupun M Daman menyayangkan lambatnya penanganan masalah tanah tersebut, sehingga saat ini telah berdiri bangunan permanen milik M Rusuh. Sementara Camat Bandarsribhawono, M Saleh, mengatakan penyelesaian masalah tanah yang diklaim milik YLRP tersebut telah diambilalih pihak kabupaten. Ia selaku camat hanya mengamankan aset milik pemerintah. ”Saya mengurus tanah tersebut semata-mata untuk mengamankan aset milik pemerintah, sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah yang lebih rumit,” katanya. Upaya yang dilakukannya tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor: 005/PTK/XII/1991 yang ditandatangani langsung oleh Direktur PT Kosgoro, Hayono Isman. Dalam surat yang ditandatangani tanggal 3 Desember 1991 tersebut, disebutkan selaku Direktur PT Kosgoro, Hayono Isman menghibahkan tanah seluas 20.000 meter persegi kepada pemerintah melalui kepala perwakilan Kecamatan Labuhanmaringgai yang saat itu dijabat D Sanusi Murod. hm/jh

Nover Terkesan Hati-Hati

Tuntaskan Perselisihan Warga Versus PT WTL KASUS perseisihan warga dengan PT Waterindex Tirta Lestari (WTL) terkait dibuatnya bendungan di lokasi perusahaan air mineral tersebut, memaksa Pemkab Lamtim membentuk tim, yang Rabu (29/10) silam, langsung meninjau lokasi. Sayangnya, Wakil Bupati Noverisman Subing sebagai ketua tim terkesan hati-hati untuk mengambil langkah sebagai upaya penuntasan persoalan. Sebenarnya, warga setempat mengharapkan, turunnya tim pimpinan Wabup Noverisman Subing dapat langsung menemukan solusi terbaik. Namun, mantan ketua DPD Partai Golkar Lamtim itu tidak serta merta mengambil keputusan. Kenapa? Menurut Nover –begitu Wabup Noverisman Subing biasa disapa-, permasalahan warga dengan PT WTL pasti akan diselesaikan secepatnya. Hanya saja, untuk penyelesaian tersebut ia meminta pihak perusahaan menyiapkan semua surat yang berhubungan dengan pembangunan bendungan air yang dikeluhkan warga, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Selain meminta menyiapkan surat-surat tersebut, Nover juga menyatakan pihaknya merasa perlu melakukan analisis terhadap bendungan tersebut. Jadi, ”Saya belum bisa memutuskan dibongkar dan tidaknya bendungan itu. Yang pasti, saya akan perintahkan staf untuk menganalisa permasalahan ini,” terang Nover, usai acara pertemuan dengan warga dan perusahaan. Dari hasil analisa tersebut, lanjut dia, nantinya akan diketahui apakah pembangunan bendungan dimaksud memang berdampak atau tidak. Hasil analisis inilah yang akan menjadi patokan apakah bendungan tersebut akan dibongkar atau tidak. Meskipun belum memastikan kapan permasalahan ini akan diselesaikan, namun ia berjanji dalam waktu dekat akan ada keputusan berdasarkan analisanya. ”Kita akan putuskan dalam waktu dekat ini, dibongkar atau tidaknya bendungan ini,” jelasnya. Proporsional Camat Jabung, Amriadi, SH, mengatakan, penyelesaian permasalahan PT WTL dan warga memang telah ditangani oleh kabupaten. Namun, terlepas dari permasalahan bendungan yang dipersoalkan, ia berharap kepada warga maupun PT WTL untuk menyikapi permasalahan ini dengan proporsional. Dikatakannya, permasalahan antara warga dan PT WTL sebetulnya bisa dicegah bila kedua belah pihak dapat memahami porsinya masing-masing. ”Bila terjadi harmonisasi antara PT WTL dan warga, mungkin masalah ini tidak akan muncul,” terangnya. Ia menambahkan, protes warga harus dapat dicermati oleh pihak perusahaan yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut, sebagai bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat setempat. Bila aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, diharapkan kedepan permasalahan yang sama tidak akan muncul kembali. Diakui Camat Amriadi, keberadaan PT WTL yang berada di Desa Mumbangjaya, Kecamatan Jabung, memang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Karenanya ia berharap, baik kepada masyarakat maupun PT WTL, dapat saling memahami. ”Saya berharap, masyarakat dan pihak perusahaan nantinya dapat menerima apapun keputusan dari tim kabupaten,” paparnya. Sementara Adin Salamah, mewakili masyarakat Desa Adi Rejo, Kecamatan Jabung, meminta kepada Tim Kabupaten Lamtim dan pihak perusahaan untuk membongkar bendungan air yang menjadi sumber masalah tersebut. Sebab, kata dia, dengan dibendungnya sumber air, sangat merugikan masyarakat setempat. ”Akibat adanya bendungan tersebut warga tujuh desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirsakti dan Jabung, kekurangan air untuk mengairi sawah 1300 hektar,” katanya. Ditemui terpisah, Hamsah, Humas PT WTL, berjanji akan mempersiapkan semua surat yang diminta Wakil Bupati Lamtim. Pihaknya juga pada dasarnya mematuhi semua ketentuan yang ada. Ia berharap, permasalahan dengan warga yang mempertanyakan pendirian bendungan tersebut dapat diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. Sebelumnya, warga dari tujuh desa dari Kecamatan Jabung dan Pasirsakti, memprotes tindakan PT WTL yang membendung satu sumber air warga. Akibat adanya bendungan tersebut warga di tujuh desa mengaku kekurangan air untuk mengairi sawah 1300 hektar milik masyarakat di dua kecamatan tersebut. Warga menilai bendungan yang dibangun di wilayah PT WTL sebagai salah satu penyebab berkurangnya pasokan air yang mengalir dari Sungai Umbang Sragi. Meskipun hal ini dibantah oleh Humas PT WTL. jh

Petani Lamtim Bingung Mau Tanam Apa

FOKUS – Pekan-pekan ini, para petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kebingunan untuk bercocok tanam. Pasalnya, mereka kesulitan untuk mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Akibatnya, mau tak mau mereka harus membeli pupuk dengan harga mahal, itu pun mesti ke wilayah di luar kecamatannya. Ironisnya lagi, kelangkaan pupuk bersubsidi ini telah berlangsung satu tahun lamanya. Menurut Wiji, petani asal Betengsari, Kecamatan Jabung, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi NPK Ponska dan SP36, ia harus mencari diluar wilayahnya, yang jarak tempuhnya sangat jauh. Selain itu, harganya pun relatif mahal. “Saya membeli pupuk NPK Posnka dan SP36 ke Kecamatan Pasirsakti, yang harganya cukup mahal,“ ungkapnya seraya mengakui, kelangkaan pupuk bersubsidi seperti pupuk NPK Ponska dan SP36 ini sudah berlangsung satu tahun lamanya. Tragisnya, sampai kini persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasinya. Hal senada disampaikan Hamdan. Petani asal Desa Adi Rejo, Kecamatan Jabung, ini juga merasa kesulitan mencari pupuk bersubsidi NPK Ponska dan SP36. “Saya berharap, pada musim tanam berikutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi tidak akan terjadi,“ ucapnya. Ia meminta, Pemerintah Kabupaten Lamtim dapat meninjau dan memantau pendistribusian pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi kelangkaan seperti ini lagi. Apa yang dikatakan kedua petani tersebut, dibenarkan Adin Salamah, PPL Pertanian Kecamatan Jabung. Menurutnya, kelangkaan pupuk besubsidi ini seharusnya tidak terjadi, sebab dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya para petani. “Petani di wilayah Kecamatan Jabung saat ini bingung, untuk mencari pupuk,“ jelasnya. Sebaliknya, lanjut wanita berkerudung ini, apabila pendistribusian pupuk bersubsidi sampai di masyarakat di wilayahnya, tidak menutup kemungkinan dapat menguntungkan kedua pihak, yaitu petani, dan pihak pengecer. “Sekitar 5000-an hektar lebih sawah yang ada di Kecamatan Jabung, kalau pupuk bersubdisi itu ada, apa nggak menguntungkan pihak pengecer,“ paparnya. Untuk itu, Adin Salamah berharap pemerintah dapat memperhatikan para petani, khususnya petani di wilayah Kecamatan Jabung, agar kelangkaan pupuk bersubsidi yang telah memakan waktu satu tahun lebih ini, tidak berkepanjangan. jh

Disbun Serius Selamatkan Kakao

Buat Kebun Percontohan Pengendalian OPT DINAS Perkebunan Provinsi Lampung di 2008 ini cukup serius dalam menyelamatkan tanaman kakao, dimana 91,40% dari lahan seluas 40.045 hektar yang ada, merupakan perkebunan rakyat. Keseriusan itu dilahirkan dengan membuat kebun percontohan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ir Masdulhaq, menjelaskan, permasalahan yang dihadapi dalam usaha perkebunan tanaman kakao di daerah ini antara lain tingkat produktivitas rata-rata yang masih rendah, yang hal ini disebabkan karena kehilangan produksi akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) hama penggerek buah kakao (PBK), helopeltis antonii, penyakit busuk buah kakao serta OPT lainnya yang belum dikendalikan secara optimal. Ia mengakui, serangan OPT, khususnya PBK, semakin meningkat dan meluas di Provinsi Lampung. Hal ini bisa dilihat dari data serangan pada awal tahun 2007 seluas 2.200 hektar dan meningkat hingga tiga kali lipat pada akhir 2007 menjadi 7.793 hektar. “Kondisi ini menyebabkan adanya kerugian hasil hingga mencapai lebih dari Rp 16,7 miliar,” katanya lagi. Terkait dengan masalah tersebut, menurut dia, perlu dilaksanakan perlindungan tanaman yang menerapkan konsep pengendalian hama terpadu (PHT). Dimana hal ini merupakan suatu konsep pengendalian hama, penyakit, dan gulma dengan memadukan berbagai cara pengendalian yang kompatibel serta secara ekologid dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, “Maka pada tahun 2008 ini Dinas Perkebunan Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Rintisan Pengendalian OPT pada tanaman kakao yang diwujudkan melalui kebun percontohan aplikasi PHT dan Farmer Field Day (FFD) agar petani pekebun memahami bentuk aplikasi PHT di kebun kakao,” Masdulhaq menambahkan. Mengenai tujuan rintisan pengendalian OPT tersebut, dikatakannya untuk meningkatkan kemampuan pekebun dalam melaksanakan pengendalian OPT kakao secara terpadu dan berkurangnya kehilangan hasil kakao akibat adanya serangan OPT. Lalu berapa banyak kebun percontohan yang akan dibuat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung? Masdulhaq menyatakan sedikitnya di tahun 2008 ini akan dibuat Kebun Percontohan Pengendalian OPT Kakao di enam kabupaten; Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Bandar Lampung, dengan masing-masing kebun percontohan seluas 1 hektar. Tentang lingkup kegiatan program ini, Masdulhaq menjelaskan, kegiatan pokok berupa pemangkasan, sanitasi, panen sering dan rampasan buah, pemupukan, sarungisasi buah kakao, pemanfaatan musuh alami, serta pengendalian petani di sekitar kebun contoh. *Gubernur Membantu Meski untuk program ini terkait dengan penyediaan sarana perlindungannya sedapat mungkin disediakan oleh petani, namun menurut Masdulhaq, pemprov tidak hanya berpangku tangan. “Gubernur akan membantu untuk pembuatan kebun percontohan ini di masing-masing daerah,” kata dia. Apa saja bantuannya? Mulai dari biaya upah tenaga kerja (HOK) yang meliputi pembuatan lubang sanitasi, sanitasi dan pemetikan buah, pemangkasan, pemupukan, sarungisasi, dan penyemprotan pestisida. Selain itu, sarana pertanian semacam obat-obatan dan alat pertanian kecil, semacam ragi kompos, pupuk kandang, pestisida, NPK, pisau pangkas, paralon plastik, kantong plastik, karet gelang, hand sprayer, dan biaya kompensasi pemetikan buah. Masdulhaq menjelaskan, kegiatan yang ditangani Subdinas Bina Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung ini melibatkan instansi terkait, antara lain dinas yang membidangi, UPTD Balai Perlintan Perkebunan, serta petugas UPPT dan pengendali OPT serta pemandu lapang. Dikatakan, teknologi pengendalian OPT utama kakao adalah teknologi yang telah diuji oleh Puslitkoka, BPPT, dan perguruan tinggi maupun UPTD Balai Perlintan Perkebunan serta pengalaman pekebun. “Tujuan akhir dari program ini adalah mengembalikan kondisi pertumbuhan tanaman kakao pada kondisi optimal dan menurunkan intensitas serangan OPT,” Masdulhaq menambahkan. bf Teknologi Pengendalian Yang Digunakan 1. Pemangkasan, untuk meningkatkan pembungaan dan pembuahan, memperbaiki asrasi kebun, mempermudah manajemen tanaman, dan meningkatkan intensitas cahaya matahari. 2. Sanitasi dengan pembuatan lubang sanitasi untuk membunuh larva PBK dan OPT. 3. Panen sering dan rampasan buah dengan tujuan memutus siklus PBK. 4. Pemupukan berimbang yaitu pemupukan organik dan anorganik sesuai dengan petunjuk teknis. Pupuk anorganik diberikan dua kali pertahun yaitu di awal dan akhir musim penghujan, sedangkan pupuk organik diberikan pada awal musim kemarau. 5. Sarungisasi (penyarungan buah kakao) untuk mencegah imago PBK meletakkan telur pada buah kakao. 6. Aplikasi pestisida dengan memperhatikan sasaran penyemprotan, jenis insektisida, dosis yang digunakan, dan periode serta frekuensi aplikasi. 7. Pemanfaatan semut hitam dan semut rangrang sebagai musuh alami PBK. ***

Diskes Sebar Mobil Pusling

DINAS Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang mulai menunjukkan program-program unggulannya. Salah satunya adalah dengan menyebar mobil puskesmas keliling (pusling) di setiap kecamatan. Beberapa waktu lalu, lima kendaraan roda empat sebagai pusling telah dibagikan, yaitu untuk Kecamatan Menggala, Gedung Aji, Panca Jaya, Lambu Kibang, dan satunya lagi untuk VIP rumah dinas bupati. Terkait dengan penyebaran mobil pusling itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tuba, Fatoni, SKep, menjelaskan, langkah itu dilakukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang susah dan sulit untuk datang langsung ke pusat kecamatan atau bagi masyarakat yang tidak bisa mengunjungi puskesmas yang jauh dari tempat tinggalnya. “Pelayanan ini bukan semata-mata untuk mempermudah dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi untuk membantu bagi mereka-mereka yang kurang mampu. Maksudnya adalah tidak dipungut bayaran alias gratis,” ucap Fatoni. Ditambahkan, program penyebaran mobil puskesmas keliling ini merupakan program Bupati Abdurachman Sarbini yang tidak bisa ditolak dan harus direalisasikan ke masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. “Alhamdulillah, seluruh program prioritas bupati yang ada di Dinas Kesehatan sudah bisa menunjukkan hasil yang signifikan, seperti pelayanan puskes keliling sekarang sudah ada di selurah kecamatan, apalagi seluruh satgas yang ditugaskan sudah mendapatkan kendaraan bermotor. Jadi tidak ada alasan lagi jika mereka mengatakan tidak memiliki kendaraan operasional, “ Fatoni menambahkan. Yang lebih menarik lagi, Dinas Kesehatan Tuba pada tahun anggaran 2009 mendatang menargetkan seluruh kecamatan atau puskesmas yang ada di wilayah itu akan diberikan mobil puskes keliling yaitu berjumlah 31 puskes yang ada. Tak hanya itu. Menurut Fatoni, Bupati Abdurachman Sarbini telah meminta agar semua puskes direhab dan harus ada khusus ruang inapnya. ek

Pasar Lama Menggala Semarak Lagi

FOKUS – Kerja serba ekstra yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang selama ini untuk menghidupkan Pasar Baru di Jalan Lintas Timur dengan “mematikan” Pasar Lama Menggala, sampai akhir pekan kemarin dapat dibilang sia-sia saja. Lho kenapa? Karena kenyataannya, Pasar Lama beberapa waktu belakangan ini justru semarak lagi. Baik pedagang maupun pembeli terus bertambah dari hari ke hari. Di sisi lain, kondisi Pasar Baru bak “mati suri”, tak ada tanda-tanda pasar yang disesaki dengan beragam fasilitas dan kemudahan melalui uang pemerintah kabupaten tersebut bakal berkembang. Semaraknya lagi Pasar Lama sebenarnya tak bisa ditutup-tutupi. Apalagi, banyak pedagang yang sudah tidak takut-takut lagi menggelar dagangannya di tengah-tengah taman kota. Padahal sebelumnya, jangankan menjajakan dagangan di tempat itu, di lorong sempit pun di lingkungan Pasar Lama para pedagang dikenai larangan. Apa pasal pedagang begitu sulit diajak pindah dari Pasar Lama? Wartini, seorang pedagang sayur, mengaku kalau menggelar dagangan di pasar tradisional yang telah ada sejak zaman leluhur tersebut, dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau di Pasar Baru? “Kalau di Pasar Baru, waduuh Mas, jangankan mendapat untung, untuk modal saja kadang tidak tertutupi,” ucapnya dengan polos. Ia mengaku pernah mencoba menjajakan sayurannya di Pasar Baru. Hasilnya? “Banyak sayuran saya yang akhirnya terbuang percuma, karena nggak ada pembeli. Kalau mau bertahan di sana terus, ya bagaimana kami bisa makan,” Wartini menguraikan. Tentang sikap tegas Dinas Pasar Tuba selama ini yang menghardik pedagang di Pasar Lama untuk pindah ke Pasar Baru, pedagang sayuran ini meminta para petinggi pemkab setempat dapat memahami kehidupan rakyat kecil. “Tolonglah kami. Kami ini rakyat kecil, bisa makan saja sudah sangat beruntung, apalagi jika kami bisa menyimpan sedikit keuntungan,” ucapnya penuh harapan. Terkait dengan silang-sengkarut mengurus pasar ini, ada saran menarik dari seorang warga Menggala bernama Yanto Situmorang. Apa kata dia? “Sebaiknya pemerintah tidak membubarkan pasar tua (Pasar Lama, red) ini, biarkan saja pasar ini menjadi pasar tradisional dan pasar yang baru (Di Jalan Lintas Timur, red) itu menjadi pasar induk atau pusat grosir dari seluruh kecamatan yang ada di Tuba, dengan begitu Pasar Baru akan menjadi pusat perekonomian. Saya kira, arah kebijakan ke sana lebih bijak ketimbang sibuk mengusir pedagang dari Pasar Lama, karena kenyataannya di Pasar Baru para pedagang tidak mendapat konsumen yang pasti,“ ucapnya. ek

Konsen Tingkatkan Produksi Gula

PEMPROV Lampung melalui Dinas Perkebunan beberapa tahun terakhir cukup concern dalam meningkatkan produksi gula terkait upaya meningkatkan pendapatan pekebun dan wujud mendukung kebijakan swasembada gula nasional. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ir Masdulhaq, menjelaskan, luas perkebunan tebu di provinsi ini mencapai 108.528 hektar dengan produksi 8.104.450 ton tebu atau 717.694 ton gula hablur dan menyumbang konstribusi sekitar 35% produksi gula nasional. “Kita berharap, pada 2010 produksi gula Lampung mencapai satu juta ton,” kata dia sambil menambahkan, produktivitas tebu saat ini rata-rata 70-80 ton per-hektar dan diupayakan meningkat menjadi 100 ton per-hektar dengan penggunaan bibit unggul serta penerapan teknik budidaya tanaman sehat secara utuh. Guna meningkatkan produksi gula tersebut, menurut dia, ada beberapa langkah konkret yang dilaksanakan, diantaranya melalui perluasan areal perkebunan tebu, peningkatan produktivitas dan kadar rendemen. “Kalau bicara cadangan areal yang cocok untuk perluasan perkebunan tebu masih tersedia di Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang,” Masdulhaq menambahkan. *Dana PMUK Mengenai kendala yang dihadapi dalam usaha meningkatkan produksi gula, menurut dia, adalah keterbatasan kapasitas giling pabrik gula serta keterbatasan modal pekebun untuk mengembangkan usaha taninya. Dalam konteks ini, “Secara bertahap pabrik gula berusaha melakukan rehabilitasi pabriknya untuk meningkatkan kapasitas gilingnya, sehingga produksi gula dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk membantu pekebun, sejak tahun 2006 beberapa diantara mereka (kelompok pekebun, red) telah mendapat modal bergulir dengan pola penguatan modal usaha kelompok (PMUK) yang dananya bersumber dari APBN,” beber kepala Dinas Perkebunan Lampung itu. Terkait dengan pola PMUK tersebut Masdulhaq menjelaskan, pada tahun 2006 silam, untuk kegiatan bongkar ratoon seluas 470 hektare dengan total dana Rp 3.995.000.000 telah diberikan kepada 625 KK pekebun yang tergabung dalam 11 kelompok tani, selain itu dikucurkan dana Rp 500.000.000 untuk kegiatan kebun bibit dasar (KBD) seluas 50 hektar. Pada 2007 dana sebesar Rp 1.200.000.000 dikucurkan untuk kegiatan bongkar ratoon seluas 300 hektar dengan penerima 371 KK pekebun yang tergabung dalam empat kelompok tani. Bagaimana dengan 2008 ini? Masdulhaq menjelaskan, pada tahun ini direncanakan untuk demplot peningkatan produksi gula seluas 10 hektar dengan dana Rp 300.000.000, untuk kegiatan bongkar ratoon seluas 1.500 hektar dengan total dana Rp 4.318.286.000. “Khusus yang satu ini, sedang dalam proses revisi. Nantinya akan menjadi perluasan seluas 875 hektar dengan total dana Rp 9.625.000.000, bongkar ratoon seluas 500 hektar dengan total dana Rp 4.325.000.000. Juga diprogramkan pembangunan kebun bibit berjenjang dengan total dana Rp 805.000.000,” urai dia. bf

Pendapatan Perkebun Jadi Rp 15 Juta

FOKUS – Adanya pola penguatan modal usaha kelompok (PMUK) bagi perkebun tebu pada 2008 ini, menurut Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Ir Masdulhaq, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan pekebun tebu menjadi Rp 15 juta per-hektar pada setiap musim tanam. Selain itu, juga untuk meningkatkan produksi gula melalui kegiatan perluasan tanaman tebu seluas 875 hektar, pembangunan kebun bibit berjenjang dan demplot peningkatan roduksi tebu seluas 10 hektar. Ia menjelaskan, PMUK adalah dana yang berasal dari APBN yang penyalurannya dilakukan secara langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah diseleksi dan merupakan dana bergulir yang harus terus dikembangkan untuk penguatan modal usaha kelompok. Lalu siapa saja kelompok sasaran PMUK? Masdulhaq menguraikan, kelompok penerima PMUK adalah kelompok sasaran yang memiliki keterbatasan dan sangat membutuhkan sumber permodalan dengan fasilitas PMUK, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya dalam wadah manajemen usaha kelompok atau koperasi pekebun. Menurut dia, seleksi kelompok sasaran dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten yang hasilnya dikonfirmasikan ke satuan kerja atau kuasa pengguna anggaran di provinsi dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi perkebunan. Tugas Tim Teknis Kabupaten antara lain menyiapkan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam petunjuk teknik, melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan seleksi CP/CL, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pembinaan di bidang teknik produksi, operasional kegiatan, pengembangan usahadan kelembagaan, dan melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. bf Kriteria Umum Kelompok Sasaran PMUK 1. Bukan kelompok yang baru dibentuk karena adanya fasilitas dana bergulir melalui PMUK. 2. Mempunyai lahan tebu dan menjadi anggota Koperasi Pekebun Tebu Rakyat (KPTR). 3. Memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sarana produksi dan informasi, sehingga tidak dapat menerapkan teknologi anjuran secara utuh. 4. Diutamakan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lain dan tidak sedang mendapat fasilitas pendanaan dari kegiatan lain. 5. Hasil tebu digiling dan dipasarkan oleh pabrik gula yang telah ditetapkan sebagai mitra usaha dan dituangkan dalam kesepakatan kerjasama. ***

SD Al-Azhar 2 Lengkapi Sarana

FOKUS - Sarana dan prasarana sangat menentukan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan anak didik. Karena itu, SD Al-Azhar 2 Way Halim, Bandar Lampung, terus berupaya untuk melengkapinya. Begitu dikatakan Chunaidi, kepala sekolahnya. Apa saja sarana tersebut? Menurut dia, pada tahun ajaran 2007–2008 ini pihaknya telah melengkapi sarana prasarana berupa laboratorium Bahasa Inggris, Laboratorium Komputer, dan Perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana internet. Khusus Laboratorium Bahasa Inggris, lanjut Chunaidi, juga dilengkapi dengan ICT, yang digunakan untuk melayani 1315 siswa secara bergilir, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu dua jam per-20 siswa yang dibina oleh guru di bidang masing-masing. Kepala SD Al-Azhar 2 Way Halim ini menambahkan, Laboratorium Bahasa Inggris yang dilengkapi ICT tersebut dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memahami bahasa internasional itu. Sedang Labotaroium Komputer, Chunaidi menjelaskan, penggunaannya sudah terjadwal dengan baik tanpa mengganggu proses KBM. “Pengadaan komputer dan sarana ICT itu semuanya didanai oleh Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Jadi tidak bekerjasama dengan pihak pengusaha lain,” tambahnya. Ditanya mengenai target kelulusan dan prestasi siswa, Chunaidi akan berupaya semampu mungkin membekali siswanya sesuai tuntutan zaman dengan harapan lulus ujian 100% dengan bobot yang mampu memenuhi kebutuhan arus globalisasi seperti adanya sekolah berstandar nasional maupun internasional. Dengan kelengkapan sarana prasarana yang ada, Chunaidi mengharapkan, siswa SD Al-Azhar 2 Way Halim tidak tertinggal dengan anak didik sekolah lain jika nanti melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, ia menjelaskan, di sekolahnya tetap eksis, seperti pramuka, karate, taekwondo, bulutangkis, PMR, dan kegiatan keagamaan juga menjadi kegiatan yang favorit. hp

SMPN 11 Siap Bersaing

PIMPINAN SMPN 11 yang berlokasi di Kelurahan Ketapang, Garuntang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, saat ini tengah bekerja keras untuk memajukan sekolahnya guna dapat bersaing dengan yang lain. Bukan hanya menjadi pilihan utama warga sekitar tapi juga dalam hal prestasi siswanya. Semangat membangun SMPN 11 siap bersaing dengan sekolah-sekolah lain itu menggelegak sejak setahun belakangan, setelah Hj Rosdihawati, SPd, menjadi kepala di sekolah tersebut. “Kami terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa,” kata Rosdihawati. Dikatakan, saat ini SMPN 11 memiliki 47 guru PNS dan sembilan guru honor dengan jumlah siswa 700 orang, terbagi menjadi 19 rombongan belajar. Dengan perincian, kelas VII sebanyak tujuh kelas, kelas VIII sebanyak enam kelas, dan kelas IX enam kelas. Selain itu, juga terdapat 234 siswa SMP Terbuka yang terdiri dari 103 siswa kelas VII, 71 siswa kelas VIII, dan 60 siswa kelas IX. Rosdihawati mengharakan, keseluruhan siswa (700 SMPN 11 dan 234 SMP Terbuka, red) mampu mengukir prestasi walaupun sarana prasarana belum lengkap. “Karena dengan beban SMP Terbuka tersebut juga sangat perlu perhatian sehingga pada saatnya nanti mengikuti UN, mereka harus dapat lulus semaksimal mungkin,” ucap dia. Terkait dengan itu, saat ini siswa kelas IX SMP Terbuka masuk pagi seperti SMPN 11, sedang kelas VII dan VIII masuk siang. “Kami dengan berbagai upaya berusaha untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas,” ujar Hj Rosdihawati yang didukung komite sekolah mengadakan rehab mushola yang tidak lagi terpakai menjadi ruang kelas. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di SMPN 11 cukup banyak, diantaranya pramuka, rohis, sepakbola, volly ball, bola basket, futsal, bina musika, seni tari, karate, dan catur. Menurut M Saleh, SPd, guru olahraga, saat ini pihaknya mengembangkan olahraga cricket. Olahraga asal Inggris ini pekan lalu diujicobakan di sekolah ini. hp

Ayo Salurkan Bakat Musik

Telah Hadir Lembaga Pendidikan Chic’s Musik ANDA, teman atau anak-anak Anda berbakat dalam seni musik? Ayo salurkan ke lembaga profesional yang telah teruji dan memiliki program belajar terarah. Itulah Lembaga Pendidikan Chic’s Musik yang beralamat di Kompleks Ruko Patimura Center No A6-A7, Jl Patimura, Telukbetung, Bandar Lampung. Chic’s Musik yang berdiri sejak 1989 dan mendapat izin Diknas: 914/TERDAF/PLSM/III/1998 dengan kantor pusat di Jl Pemuda No 65, Jakarta Timur, ini memiliki variasi program yang memikat. Mulai dari kelas Keyboard dan Digital Piano, kelas Gitar Elektrik dan Gitar Klasik, kelas Biola, kelas Drum, kelas Bass, sampai ke kelas Vokal. Masing-masing kelas memiliki tingkatan, mulai dari dasar 1 dan 2, lanjutan 1, lanjutan 2, lanjutan 3, sampai ke spesialisasi. Selain itu, juga tersedia kelas khusus, mulai dari kelas special style, kelas piano jazz, kelas rohani, kelas hobi, sampai kelas band gratis untuk siswa aktif, bahkan kelas persiapan instruktur. Chic’s Musik yang memiliki visi menjadi berkat bagi banyak orang dan misi menciptakan musisi yang berkualitas dan menciptakan lapangan kerja di bidang musik itu, juga memiliki showroom yang menyediakan beragam alat musik dan sound system. Selain itu, fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari mini concert hall, studio musik, rental alat musik dan sound system, sampai ruang full AC, dan cafetaria. *Revisi Rutin Setiap siswa yang mendaftar akan diberikan buku panduan pelajaran bermusik sesuai dengan bidangnya dan tingkatannya, sehingga siswa dan instruktur mengetahui materi yang akan dibahas dan terencana dalam pembahasannya. Kurikulum tersebut senantiasa direvisi untuk menyesuaikan perkembangan dunia musik. Revisi tersebut dilakukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari para musisi senior. Chic’s Musik senantiasa mengadakan event-event seperti gitar wars, drums day, pentas musik, dan acara lainnya secara berkala. Penyelenggaraan event ini didukung sepenuhnya oleh para musisi ternama dan senior serta para instruktur profesional yang tergabung di Chic’s Musik, pendukung lainnya tentu saja para siswa. Jadi tunggu apalagi, segera daftarkan diri Anda ke Chic’s Musik, atau untuk informasi hubungi telepon (0721) 473607 dan 7508288. Dijamin puas. dd Keunggulan Chic’s Musik Program Master Class: Melalui program ini setiap siswa yang belajar secara privat di kelas dilatih untuk dapat tampil dan bermain musik secara berkelompok, sehingga diharapkan adanya interaksi antar siswa dalam memainkan alat musik dengan keahliannya masing-masing dibawah pengawasan langsung para instruktur untuk membentuk grup musik. Melalui sarana master class ini akan muncul group band profesional. Workshop Musik: Program ini adalah sarana pelatihan bagi siswa untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuan, baik secara teknik maupun teori bermusik. Dalam workshop ini sebagai pembicaranya adalah para instruktur serta musisi ternama sehingga diharapkan dapat berbagi pengalaman kepada siswa. Product Klinik: Melalui produk klinik, siswa akan lebih memahami keunggulan dan karakteristik instrument musik dari suatu produk, sehingga siswa tidak salah dalam memilih alat musik sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kegiatan ini juga melibatkan musisi senior. Student Concert: Adalah ajang untuk unjuk gigi para siswa dengan tampil di atas pentas bersama dengan musisi ternama, hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk dapat mampu tampil didepan publik. ***