Dikerjain Kok Mau Saja!

CITRA DPRD Provinsi Lampung belakangan ini anjlok, menyusul rekomendasi BPK-RI Perwakilan Bandar Lampung yang mengharuskan para legislator mengembalikan dana Rp 171.901.650 yang diterima sebagai uang transport dan honor pembahasan APBD TA 2007. Belum lagi urusan itu diselesaikan, dipastikan para wakil rakyat akan kesodok kembali.

Kenapa? Ternyata, untuk TA 2008 ini pun anggota DPRD Lampung yang duduk di panitia anggaran dan Komisi B tetap menerima kucuran dana seperti era APBD TA 2007 lalu.

Oh ya? Hal itu tercantum dengan nyata pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/017/B.VI/HK/2008 tentang Pemberian Bantuan Uang Transport Kepada Panitia Anggaran Dan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Lampung Serta Pemberian Uang Pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2008 Kepada Panitia Anggaran DPRD Sebagai Mitra Kerja Eksekutif, yang ditandatangani Sjachroedin ZP selaku Gubernur Lampung tanggal 24 Januari 2008.

Pada surat keputusan itu secara transparan diputuskan; Pertama; Memberikan bantuan uang transport dalam rangka pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2008 kepada Komisi B DPRD Lampung sebesar Rp 300.000 per-orang per-bulan.

Kedua; Memberikan bantuan uang transport kepada panitia anggaran APBD TA 2008 sebesar Rp 500.000 per-orang per-triwulan. Ketiga; Memberikan bantuan uang pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2008 kepada panitian anggaran DPRD sebesar Rp 2.500.000 per-orang per-tahun.

Isi dan konsideran surat tersebut sama persis dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/049/B.VI/HK 2007 yang menjadi acuan mengucurnya dana pemerintah ke kantong para legislator terkait pembahasan APBD, yang belakangan “disalahkan” BPK dan wajib dikembalikan ke kas negara.

Bila meruntut pada sikap BPK-RI Perwakilan Bandar Lampung saat ini, maka dipastikan anggota DPRD Lampung akan kembali kejeblos dan berkewajiban mengembalikan dana-dana tersebut.

Terkait dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Lampung, Hi Abdullah Fadri Auli, SH, bersikukuh jika; “Kami tidak bersalah!” Apa maksudnya? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Abdullah Fadri Auli melalui telepon seluler, akhir pekan kemarin.

Anda tahu jika ada SK Gubernur yang kembali memberi dana transport bagi Komisi B dan panitia anggaran di TA 2008 ini?

Wach, kalau soal itu saya nggak tahu. Terus terang saja, dalam hal ini kami di Dewan sebenarnya nggak tahu apa-apa.

Maksudnya?

Begini, kami nggak pernah meminta dana transport atau apalah ke eksekutif terkait dengan pembahasan APBD. Karena membahas APBD merupakan tugas kami sebagai legislator.

Tapikan menerima bantuan uang transport?

Nah, itu masalahnya. Sejak awal kami sudah pertanyakan ke Biro Keuangan. Kata mereka semuanya legal, karena sudah di-sk-kan gubernur. Ya sudah. Masak kami nggak percaya dengan pihak yang memang selama ini mengurus masalah keuangan pemerintahan.

Tapi kenyataannya kan Dewan sepertinya dikerjain karena direkomendasikan BPK harus dikembalikan?

Ya, itu juga masalahnya. Saya sendiri juga bingung, mestinya kan sebelum membuat keputusan itu dasar aturannya sudah jelas. Tapi kok sekarang dipermasalahkan.

Jadi yang salah eksekutif, begitu?

Jelas dong! Kami kan hanya menerima, minta juga nggak. Yang menjadi dasar itu kan adanya keputusan gubernur. Jadi ya yang salah eksekutif. Masak yang salah gubernur, kita yang harus mengembalikan? Kan aneh namanya.

Menurut Anda, adakah unsur “jebakan” dalam masalah ini?

Bisa-bisa saja. Tapi berdasarkan pengakuan teman-teman yang sudah lebih dulu di Dewan, termasuk saya tanya ke Pak Mahyudin, sekwan, katanya bantuan uang transport semacam itu sudah berjalan sejak tahun 1999 lalu. Nah, kalau baru pada 2007 disalahkan, ini ada apa?

Mungkin peraturannya berubah?

Ya itu urusannya eksekutif dong! Kalau dulu boleh misalnya, tapi sekarang aturannya berubah menjadi nggak boleh, ya jangan lagi dilakukan. Kalau begini kan kami dipermalukan.

Tahun 2008 ini kembali Komisi B dan panitia anggaran menerima dana bantuan yang sama, menurut Anda?

Saya belum tahu soal itu.

Bisa kejeblos dua kali dong?

Hahaha… Ya kita lihat saja perkembangannya. Logikanya kan begini, pemberian bantuan uang transport itu sudah sejak tahun 1999 lalu, baru 2007 dipermasalahkan. Kalau kami disuruh mengembalikan, bagaimana dengan anggota Dewan sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan yang sudah meninggal dan sebagainya, kan begitu. Yang pasti, kami menerima dana itu karena ada SK Gubernur Lampung. Kalau nggak ada SK itu kan kami nggak menerima. Jadi jelas semuanya. ***

Legislator Komisi B Penerima

Bantuan Uang Transport TA 2008

No Nama Jabatan

1. Ir Hi Indra S Ismail Ketua

2. Hali Fahmi almarosyi, SE, Akt Wakil Ketua

3. Hi Abdullah Fadri Auli, SH Sekretaris

4. Drs Dirhamsyah, MM Anggota

5. Dra Fita Nahdia Anggota

6. Ir Yandri Nazir Anggota

7. Hi R Thibroni Hamim Anggota

8. hj Rosita Rachmat Anggota

9. Ir Johan Sulaiman, MM Anggota

10. Hj Mega Putri Tarmizi, SE, MM Anggota

11. Yuria Putra Tubarat, SE Anggota

12. Drs Hi Najamuddin, SH Anggota

13. Drs Hi Fauzi Mihdar, MSi Anggota

14. Hi Azwir STP, MTA Anggota

15. Hj Kristanti, SE Anggota

16. Sahzan Syafri, SH, MH Anggota

17. I Nyoman Darmandi Anggota

18. Ir Kadek Suwartika Anggota

sumber: kepgub G/017/B.IV/HK/2008

Panang DPRD Penerima Dana Bantuan Uang Transport TA 2008

No Nama Jabatan

1. Indra Karyadi, SH Ketua

2. Hj Nurhasanah, SH, MH Wakil Ketua

3. Ir Hi A Junaidi Auly, MM Wakil Ketua

4. HM Ismet Romas, MBA Wakil Ketua

5. Claudius D Maran Anggota

6. M Habib Anggota

7. Dra Fita Nahdia Anggota

8. Drs Lukmansyah Anggota

9. Hi Abdullah Fadri Auli, SH Anggota

10. Hj Dedeh Kurniasih, SPdi, MM Anggota

11. Hi Syabirin HS Koenang, SH, MH Anggota

12. Syamsul Hadi Anggota

13. Drs Tulus Purnomo Anggota

14. Ir Kadek Suwartika Anggota

15. Dra Emy Sunarsih Anggota

16. Suparman Suwaji Anggota

17. Ir Efan Tolani Anggota

18. Sahzan Syafri, SH, MH Anggota

19. Ir Johan Sulaiman, MM Anggota

20. Ir Nenden Tresnanursari Anggota

21. Hi R Thibroni Hamim Anggota

22. Ir Yandri Nazir Anggota

23. M Yusrizal, ST Anggota

24. Hj Mega Putri Tarmizi, SE, MM Anggota

25. Tony Eka Candra Anggota

26. Drs Fauzi Mihdar, MSi Anggota

27. Hi Supriadi Hamzah Anggota

28. Hj Lismaini Syafri, SE Anggota

29. Sugeng Kristianto Anggota

30. Ir Hi Indra S Ismail Anggota

31. Rini Tayati, SE, MM Anggota

32. KH Daroini Ali Anggota

33. Drs Hi Andy Surya, MM Anggota

34. Hi Ali Yusuf Tabana, SH, MM Anggota

35. M Harun Krisna (almarhum) Anggota

36. Hi MC Iman Santoso, SH Anggota

37. Hali Fahmi Almarosy, SE, Akt Anggota

38. Rosita Rachmat Anggota

39. Hi Khamamik Anggota

40. Cherwani MD Anggota

sumber: kepgub G/017/B.VI/2008

Ini Kepgub ‘Jebakan Kedua’

Ditandatangani Sjachroedin ZP 24 Januari 2008

Kesatu : Memberikan bantuan uang transport dalam rangka pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2008 kepada Komisi B DPRD Lampunh sebesar Rp 300.000 per-orang per-bulan yang nama dan jabatannya pada Komisi B sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan 3 dalam lampiran I keputusan ini.

Kedua : Memberikan bantuan uang transport kepada Panitia Anggaran DPRD Lampung sebesar Rp 500.000 per-orang per-triwulan yang nama dan jabatannya pada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan 3 lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Memberikan bantuan uang Pembahasan APBD Provinsi Lampung TA 2008 kepada Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung dimaksud pada diktum kedua sebesar Rp 2.500.000 per-orang per-tahun.

Keempat : Bagi anggota Komisi B dimaksud pada diktum kesatu yang menjadi Panitia Anggaran tidak diberikan bantuan uang transport sebagaimana dimaksud pada diktum kedua.

Kelima : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian bantuan dimaksud pada diktum kesatu, kedua, dan ketiga dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. ***

Mana Pertanggungjawaban Atas Keputusan Gubernur

MENCUATNYA skandal penyimpangan pemberian bantuan uang transport di DPRD Lampung terkait dengan pembahasan APBD dan diwajibkannya para legislator penerimanya mengembalikan ke kas daerah oleh BPK-RI, memang membingungkan.

“Terus terang saja, kalau sudah ngomongin soal pemberian bantuan uang transport yang kini dipersoalkan BPK itu, saya sendiri heran dan bingung. Kenapa kok sampai ada surat keputusan gubernur yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Padahal, dalam membuat keputusan itu kan pasti dasarnya jelas, tidak sembarangan. Tapi kenyataannya kan kayak begini,” urai Wakil Ketua Komisi B DPRD Lampung, Hali Fahmi Almarosy, SE, Akt, akhir pekan kemarin melalui telepon seluler.

Sebagaimana dikatakan Abdullah Fadri, wakil rakyat asal PPP ini juga menegaskan, Dewan tidak pernah meminta bantuan dana ke eksekutif terkait pembahasan APBD. Jadi, “Munculnya ide memberi bantuan uang transport itu ya dari eksekutif, yang didasarkan dengan keluarnya SK Gubernur Lampung. Kalau sekarang jadi masalah, ini yang aneh. Berarti SK itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya lanjut.

Politisi kelahiran 26 Maret 1963 ini menambahkan, kalau memang mengetahui langkah pemberian bantuan uang transport itu melanggar, seharusnya pihak eksekutif tidak melanjutkannya di tahun 2008 ini. Tapi, “Ya itu, anehnya kok tetap dikeluarkan. Kalau kami nggak masalah disuruh mengembalikan, namun sampai dimana pertanggungjawaban gubernur atas dikeluarkanya surat keputusan tersebut. Ini yang seharusnya dipermasalahkan. Bagaimana mungkin eksekutif yang memiliki aparat lengkap di Biro Hukum dan Biro Keuangan menjadi tidak memahami persoalan sehingga keputusan gubernur sampai salah. Ini kan memalukan sekali,” beber ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung ini.

Meski demikian, ia menampik jika digulirkannya kembali Keputusan Gubernur Lampung memberikan bantuan uang transport ke Komisi B dan panitia anggaran legislatif itu sebagai “jebakan”. “Saya kira nggak mungkin mainnya sampai begitulah. Risiko dia selaku gubernur yang membuat keputusan itu kan tinggi. Maka sekarang ini yang kita pertanyakan justru mana pertanggungjawaban atas Keputusan Gubernur mengenai hal itu? Jangan malah buang badan atau saling menyalahkan,” ucap Hali Fahmi.

Menurut dia, anggota DPRD Lampung mayoritas awam terhadap persoalan teknis hukum pemerintahan. Karena itu, terkait dengan masalah pemberian bantuan uang transport itu pihaknya hanya menerima. “Kami nggak pernah meminta lo! Tapi dikasih, dan dasarnya keputusan gubernur. Jadi kalau sekarang dipersoalkan, ya siapa yang salah kan sudah jelas. Terus terang, masalah ini memang aneh, kok bisa terkesan menjebak dengan SK itu,” tuturnya lagi.

Terkait dengan tetap mengucurnya dana bantuan transport di tahun 2008 ini, Hali Fahmi mengaku belum pernah menerimanya. “Rasa-rasanya saya kok belum pernah menerimanya. Tapi coba nanti saya cek lagi. Memangnya ada keputusan gubernur yang tetap memberi bantuan uang transport,” katanya setengah bertanya. dd

Jadwal Kampanye Pilgub Dimatangkan

FOKUS – KPU Lampung pada hari Rabu (23/7) mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan partai dan penghubung para peserta Pilgub 2008 di Balai Keratun. Agendanya mematangkan jadwal kampanye yang direncanakan mulai 17 sampai 30 Agustus 2008 mendatang.

Menurut dua anggota KPU Lampung; DR Suwondo, MA dan Edwin Hanibal, SH, menyambut pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September mendatang pihaknya telah membagi daerah ini menjadi empat zona kampanye bagi tujuh pasang cagub-cawagub.

Zona pertama meliputi wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Tanggamus. Zona kedua meliputi Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Barat. Zona ketiga adalah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Kota Metro, sedang zona keempat terdiri dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur.

“Masing-masing pasangan akan diberikan kesempatan empat kali mengadakan kampanye terbuka, jadi masing-masing zona sekali kampanye,” kata Suwondo.

Ia berharap, seluruh pasangan peserta Pilgub Lampung 2008 menaati ketentuan yang akan diputuskan dalam rapat Rabu (23/7) mendatang. Dd

Pemkab Lamsel Sosialisasikan Pesta Demokrasi

Jangan Sia-siakan Pilgub

GERAKAN sosialisasi pilkada dilakukan serius oleh Pemkab Lamsel melalui Kantor Kesbang dan Infokom. Seperti yang dilakukan di GSG Kecamatan Penengahan, beberapa waktu lalu. Bupati Hi Wendy Melfa, SH, MH mengingatkan masyarakat agar jangan menyia-nyiakan pelaksanaan pilgub 3 September mendatang.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setdakab Lamsel, Hi Alfi Asha, pada acara yang diikuti PPK, kepala desa, sekretaris desa, dan panwascam dari Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang, Kalianda, Rajabasa, Palas, san Sragi tersebut, Bupati Wendy Melfa menyatakan, pilkada yang rencananya digelar 3 September mendatang merupakan kepentingan semua masyarakat Lampung guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru periode 2009-2014, untuk itu diharapkan semua masyarakat dapat menyambut baik pesta demokrasi ini.

Selama ini, lanjutnya, pemilihan Gubernur dan Wakilnya senantiasa diwakili oleh anggota DPRD, lain dengan pemilihan kali ini, rakyatlah yang langsung menentukan siapa pemimpin Lampung lima tahun ke depan.

Karena itu, “Kesempatan yang hanya satu kali dalam lima tahun ini jangan sampai disia-siakan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab satu suara kita sangat berarti bagi penetuan Lampung ke depan,” Wendy Melfa mengingatkan.

Dengan demikian, terang Wendy, tidaklah benar adanya anggapan masyarakat yang mengatakan, siapapun yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak akan merubah nasib kita semua.

Kalaupun tidak secara langsung pada diri kita, “Gubernur Lampung sangatlah mempengaruhi kondisi Lampung lima tahun ke depan, dengan demikian secara tidak langsung imbasnya akan ke masyarakat. Bila Lampung maju, masyarakat turut bangga dan menikmati hasilnya, begitu pula sebaliknya, masyarakatlah yang menerima imbasnya,” tuturnya lagi.

Ia menegaskan, tidaklah dibenarkan adanya masyarakat yang menyatakan golput. Selain itu, mari taati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Mengenai siapa cagub yang akan dipilih, Wendy Melfa menyatakan, silahkan masyarakat memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai hati nuraninya. “Jangan ada keributan diantara kita, beda pendapat dan pilihan itu hal biasa. Dengan perbedaan yang ada, mari sama-sama kita jaga situasi dan kondisi kondusif di Lamsel,” tegasnya. hg

Pemkab WK Mulai Berbenah Jadi Tuan Rumah MTQ Provinsi

KENDATI pelaksanaan musabaqoh tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung baru pada tahun 2009, Pemkab Way Kanan sejak kini sudah mulai mempersiapkan diri.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Way Kanan sudah mulai menyiapkan lokasi yang akan akan dipusatkan di Islamic Centre. Bahkan, panitia pelaksana sudah memesan peralatan untuk memeriahkan acara itu.

Kawasan Islamic Centre yang memiliki luas sekitar 10 hektar, kini sudah mulai diratakan dan dibersihkan. Kendati sampai saat ini masjid dan gedung Islamic Centre belum selesai dibangun, tetapi terlihat mulai dilanjutkan.

Ketua Harian Panita Pelaksana MTQ, Herwan Sahri, mengatakan lokasi yang tersedia untuk acara tersebut seluas 10 hektar. Dengan rincian, lima hektar untuk acara MTQ sedangkan lima hektar lagi dipergunakan untuk tempat parkir.

“Memang masih jauh, tapi itu kayak-nya saja. Waktu delapan bulan bukan waktu yang lama. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan sejak sekarang. Karena memang banyak hal yang harus kita siapkan, apalagi lokasi kita memang sudah siap 10 hektar,” katanya.

Menurut dia, tempat-tempat pemondokan untuk para kafilah juga sudah mulai diracang dan dipersiapkan. Pemondokan direncanakan menggunakan rumah-rumah warga yang ada di sekitar perkantoran dan juga sekitar islamic Centre. “Biasanya pelaksanaan itu bulan-bulan empat atau lima. Masalah pemondokan juga sudah kita carikan lokasinya. Ini kan MTQ tingkat provinsi, jadi semua persiapan harus benar-benar mateng,” kata Herwan usai meninjau lokasi MTQ bersama Bupati Tamanuri, belum lama ini.

MTQ yang diperkirakan akan menyedot ribuan pengunjung dan juga peserta itu, menurut Herwan Sahri yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan, akan dilaksanakan secara meriah pada pembukaan dan penutupannya. “Kita sudah pesan kembang api yang tentunya bukan kita langsung. Pokoknya, selain masalah dalam atau tarup, itu akan dikelola pihak ketiga yakni promosion. Kita juga terus mengadakan koordinasi bersama semua panitia dan juga pak Bupati. Nanti tanggal 24 Juli ini kita juga rapat lagi, ya membahas persiapan juga,” ujarnya. fa

Way Kanan Mantapkan Pengelolaan Uang

FOKUS – Pemkab Way Kanan menyeriusi masalah keuangan daerah agar sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006. Hal itu terbukti dengan lahirnya Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (FKPKD) sejak empat bulan silam.

Ronald Napitupulu, sekretaris FKPKD Way Kanan, menjelaskan, semua masalah keuangan daerah di setiap kabupaten/kota harus sudah mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006, dimana peraturan tersebut menyempurnakan Kepmendagri No 29 Tahun 2002.

Dikatakan, FKPKD yang baru terbentuk sejak empat bulan lalu terus mengadakan pertemuan dengan seluruh pengelola keuangan daerah se-Provinsi Lampung, agar dapat pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.

“Semua daerah memang sudah harus menerapkan Permendagri 13 Tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan. Dan sebenarnya tidak jauh perbedaannya dengan penerapan Kepemndagri 29 Tahun 2002. hanya saja ada hal yang lebih sepesifik lagi,” kata Ronald Napitupulu yang juga Kepala Tata Usaha Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Menurut dia, dengan diterapkannya Permendagri No 13 Tahun 2006 ini, maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih mudah dilakukan audit dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada istilah kurang jelas. Karena semua lebih detail, apa saja belanja dan barang itu,” ujarnya sambil menambahkan, tujuan diterapkan peraturan tersebut untuk lebih menertibkan sistem administrasi keuangan daerah, yang mengarah kepada sistem akuntasi pemerintah. fa

Abdullah Sani Pimpin IPSI Lamsel

Pengurus Diprioritaskan Dari Pesilat

FOKUS – Kepemimpinan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Cabang Lampung Selatan, bergeser. Ir Hi Basri Majid yang sebelumnya menjabat ketua, digantikan oleh Abdullah Sani melalui muscab di GOR Kalianda, pekan lalu.

Basri Majid yang enam tahun memimpin IPSI Lamsel dalam sambutannya didepan peserta muscab mengakui, selama kepemimpinannya masih banyak kekurangan, untuk itu pengurus baru dapat membawa IPSI Lamsel ke depan lebih maju pasca kepemimpinannya.

“Jujur saya akui, selaku ketua belum bisa banyak berbuat untuk IPSI, walau demikian semampu dan sebisa mungkin kami telah berjuang, terutama dalam even-even besar IPSI Lamsel senantiasa mengikuti pertandingan. Alhamdulillah setiap atlit pencak silat yang dikirim dalam berbagai kejuaraan meski belum memuaskan selalu mendapatkan prestasi kendati pun baru mendapatkan perak dan perunggu,” ucap Basri Majid yang sehari-hari menjabat Kepala Bappeda Lamsel.

Sementara Abdullah Sani sebagai ketua IPSI yang baru menyatakan, jabatan itu merupakan amanah dari pesilat yang cukup berat. Namun, “Dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, saya akan berusaha membawa IPSI Lamsel ke depan lebih cerah dari sebelumnya,” tegas Abdullah Sani yang sehari-hari menjabat Camat Jati Agung.

Ia mengingatkan, dalam membawa IPSI Lamsel ke depan lebih baik, tentu saja tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama diantara jajaran pengurus sangat dibutuhkan.

“Semua jajaran pengurus saya harapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, sebab hanya dengan kerja sama diantara pengurus roda organisaasi dapat berjalan sesuai harapan,” tuturnya lagi.

Guna memperoleh pesilat terbaik, menurut Abdullah Sani, IPSI Lamsel tidak bisa hanya dengan duduk manis tanpa ada pembinan secara berkesinambungan. “Inilah tantangan yang harus kita laksanakan bersama. Dengan segenap kemampuan dan keikhlasan berjuang tanpa pamrih harus dilakukan semua pengurus yang nantinya akan menduduki bidang masing-masing,” katanya.

Dalam rangka memajukan IPSI ke depan, Abdullah Sani akan mengisi struktur kepengurusan dengan lebih memilih dari para pesilat. Kenapa? “Salah satu kekurangan pengurus IPSI Lamsel periode lalu yaitu terlalu didominasi kalangan birokrasi dan atau pejabat yang kurang memahami bahkan mengerti dunia pencak silat. Dari pengalaman yang dimiliki guna pembenahan, maka pengurus IPSI periode 2008-2011 lebih diprioritaskan dari pesilat, sedangkan PNS hanya mengisi bagian administrasi,” terang Abdullah Sani. hg

Satono Serahkan SPM Infrastruktur Pedesaan

FOKUS – Kamis (17/7) lalu di Sekampung Udik, Bupati Lamtim, Satono, menyerahkan surat perintah membayar (SPM) program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) tahun anggaran 2008.

Satono menjelaskan, maksud digulirkannya PPIP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayaan infrastruktur dasar pedesaan.

Sedang sasaran dari program ini, lanjut Satono adalah tersedianya infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berkualitas, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dan penyelenggaraan infrastruktur pedesaan, meningkatkan jumlah penanganan desa tertinggal sejalan dengan RPJM 2004–2008.

Selain itu, “Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di pedesaan, terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,“ ujar Satono. hm

Gubernur Buka Pekan Raya Holtikultura

FOKUS – Gubernur Syamsurya Ryacudu, Kamis (17/7) siang, membuka Pekan Raya Holtikultura Tahap III di Balai Benih Induk Holtikultura, Pekalongan, Lamtim.

“Kunci keberhasilan membangun holtikultura adalah dengan memberdayakan serta menggerakkan swasta, pelaku usaha petani, serta asosiasi masyarakat,“ kata Gubernur Syamsurya Ryacudu seraya menambahkan even agrowisata yang digelar tersebut diharapkan dapat merangsang serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, disamping dapat menarik investor luar guna menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan sama, Dirjen Pertanian Pusat DR Ir A Dimyati, MS, mengatakan, Indonesia masih belum banyak berbicara tentang holtikultura kepada dunia. Terbukti, Indonesia masih banyak mengimpor produk ini. “Semoga saja, melalui even yang digelar di Kecamatan Pekalongan ini dapat menjadi ajang memperkenalkan produk–produk Indonesia yang sesungguhnya sangat kaya akan sumber daya alam,” pintanya.

Dimyati menuturkan, kedepan dia akan merencanakan menyelenggarakan kegiatan serupa secara berkesinambungan yakni setiap satu tahun sekali. Tujuannya, agar lebih meningkatkan lagi holtikultura di negeri ini.

Sementara Bupati Lampung Timur Hi Satono, SH, SP, menyatakan pekan raya holtikultura ini merupakan yang ketiga kalinya, dari tahun 2006, 2007, dan 2008. Balai Benih Induk Holtikultura Pekalongan pada saat ini statusnya adalah sebagai kawasan agrowisata, disamping tetap pada fungsinya sebagai kebun induk holtikultura, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan benih holtikultura masyarakat Lampung Timur yang bermata pencaharian atau hidup di sektor pertanian.

Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan pertanian harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Mengingat Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 Km2 atau sekitar 15% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Hal ini merupakan posisi yang sangat strategis apabila dikelola dengan profesional dan proporsional terhadap pembangunan di Provinsi Lampung.

Satono juga menjelaskan, sektor pertanian di Lampung Timur memiliki andil yang sangat besar terhadap pembangunan, hal ini dapat dibuktikan dimana distribusi dan pertumbuhan terhadap PDRB tanpa minyak sebesar 51,45 atau 15,58% atas dasar harga berlaku dan 55,10 atau 2,69% atas dasar harga constan.

Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa pertanian Lampung Timur terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi, untuk meningkatkan produksi dan produktifitas bidang pertanian, khususnya komoditas padi melalui berbagai program. hm

Kades Pelindung Jaya Temu Pamit

FOKUS – Jumat (18/7) malam, Balai Desa Pelindung Jaya dipenuhi orang. Ada apa? Tak lain menyaksikan serah terima jabatan kepala desa setempat dari Efrizal kepada Plt kepala desa yang baru, Suharto, SPd, yang juga Camat Gunung Pelindung, Lampung Timur.

Beda dengan yang terjadi di desa lain, serah terima jabatan dan temu pamit kepala Desa Pelindung Jaya ini juga dihadiri Sekretaris Partai Golkar Lampung Timur, Dasril Yanto, Ketua Komisi D DPRD, Rizal Ismail, SE, Camat Suharto dan jajarannya, dan para kepala desa se-Kecamatan Gunung Pelindung, juga tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tentunya jajaran staf kantor Desa Pelindung Jaya, juga undangan lainnya.

Sertijab tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B: 388/02/UK/2008. Efrizal menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan perangkat Desa Pelindung Jaya serta menyampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakat apabila selama ini terdapat berbagai kebijakannya yang kurang berkenan.

Efrizal yang delapan tahun menjabat kepala Desa Pelindung Jaya mengakui banyak dibantu staf, pamong, dan masyarakat sehingga desa tersebut berkembang seperti sekarang.

Camat Suharto menyatakan atensinya kepada pengabdian Efrizal yang kini akan aktif kembali sebagai PNS di Dinas Kehutanan Way Kanan selama menjabat kepala Desa Pelindung Jaya, di mana desa itu memiliki balai desa yang sangat megah.

Acara temu pamit diakhiri dengan penyerahan cindera mata. Kades Nibung, Sanusi, yang hadir dalam acara itu menyatakan kebanggaannya pada kiprah Efrizal selama memimpin Pelindung Jaya. hm

Program Umroh Jalan Terus

PEMPROV Lampung tetap meneruskan program umroh bagi para PNS dan tokoh masyarakat yang digagas sejak Drs Hi Sjachroedin ZP, SH menjabat gubernur. Jumat (18/7) malam telah dilepas 68 orang untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka merupakan angkatan ke-IV di tahun 2008 ini.

Menurut data Biro Mental Spiritual, peserta umroh angkatan ke-IV yang direncanakan kembali ke Lampung Jumat (25/7) mendatang, seharusnya berjumlah 70 orang. Namun Woro Hartono, imam Masjid Nurul Amal, Bandar Lampung, tengah sakit, sedangkan Khairuddin Yusuf, ulama kondang di Bandar Lampung, tengah mempersiapkan anaknya ijab-qabul. Dengan demikian, peserta umroh menjadi 68 orang.

Para peserta umroh yang ditangani Biro Perjalanan PT Attaqwa Garuda Insani Tour & Travel tersebut Sabtu (19/7) pukul 07.20 WIB dijadwalkan meninggalkan Tanah Air dari Terminal II-D Bandara Soekarno-Hatta, menuju Arab Saudi setelah dilepas di Ruang Pubian Balai Keratun Jumat (18/7) malam. Biro perjalanan juga menyiapkan tas koper, pakaian ihrom/mukena, sabuk dan buku panduan.

Sedangkan pakaian seragam dan uang saku –masing-masing peserta menerima Rp 625.000- menjadi tanggungan Pemprov Lampung. Dengan keberangkatan peserta umroh angkatan ke-IV akhir pekan kemarin, berarti sepanjang 2008 telah direalisasikan peningkatan ibadah bagi 537 orang. Dimana pada angkatan I diberangkatkan 141 orang, angkatan II 183 orang, angkatan III 145 orang, dan angkatan IV 68 orang.

Bila mengacu pada SK Gubernur Lampung, yang ditandatangani Sjachroedin ZP pada 4 April 2008 dengan nomor: G/172.A/B.IX/HK/2008 perihal Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Peribadatan Masyarakat Dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, maka sudah terdapat kelebihan 37 orang. Sebab dalam Keputusan Gubernur Lampung tersebut hanya tertera nama 500 orang. ***

Peserta Umroh Angkatan IV

No Nama Keterangan

1. Wahidin Muhammad Saleh Tokoh masyarakat Tanjung Raja, Lampura

2. Muljawendri Tabri Surau Tokoh agama Lambar

3. Muhammad Amin Guru ngaji TPA Al-Istiqomah, Sumberejo, Tanggamus

4. Muhammad Nur Amin Tokoh masyarakat Batanghari, Lamtim

5. Usrek Kastomo Masyarakat tani Rajabasa Lama I, Lamtim

6. Nurrohim Imam Mahruf Masyarakat tani Giri Klopo Mulyo, Lamtim

7. Rawis Tambyan Masyarakat tani Giri Klopo Mulyo, Lamtim

8. Sutarwo K Sutorejo Tokoh masyarakat Panjang Selatan, Bandar Lampung

9. Murjono Sukaryo Satiko Staf Biro Keuangan Setdaprov Lampung

10. Ahmad Akhu Salim Pengasuh Ponpes Asalimiyah, Purbolinggo, Lamtim

11. Sambudi Dulkalim Tokoh agama Purbolinggo, Lamtim

12. Darsilah Darman Masyarakat tani Sumber Agung, Tanggamus

13. Ikumsah Irsad Masyarakat tani Pugung, Tanggamus

14. Marfuah Sastro Sasmito Guru ngaji Masjid Al Hikmah, Wonokerto, Kotabumi, Lampura

15. Imron Batubara Syahbudin Guru SDN IV Wonomarto, Kotabumi, Lampura

16. Sri Hayati Mukiryanto Ketua Muslimat NU Kotabumi

17. Untung Sutoyo DK Pensiunan guru SDN I Sidodadi, Lamtim

18. Mas Sumarwoto JK Pensiunan Lurah Kebun Jeruk, Bandar Lampung

19. M Zainal Mujahidin Pengasuh Ponpes Darun Barokah, Totoprojo, Lamtim

20. Evi Nur Afifah Supandi Santri Ponpes Shuffah Hizbullah Madrasah Al-Fatah, Natar

21. Laela Firohmah Tarwan Santri Ponpes Shuffah Hizbullah Madrasah Al-Fatah, Natar

22. Nur Hanifah Rasmani Santri Ponpes Shuffah Hizbullah Madrasah Al-Fatah, Natar

23. M Kusno Sadimin Tani Way Seputih, Lamteng

24. Kartini Mat Rayi Tokoh agama Kota Agung, Tanggamus

25. Fauzi Sabit Mistari Pengurus PHBI Wiyono, Gedongtataan, Pesawaran

26. Hery Warsono P Pengurus Majid Adu’a, Way Halim, Bandar Lampung

27. Ahmad Buang Wahya Pensiunan PNS Provinsi Lampung

28. Nurman Marlan Yusuf Pengurus Baitul Muslimin Provinsi Lampung

29. Seniman Umar Hasan Kakam Way Tuba, Way Kanan

30. Bambang Tohjadi Narni Tokoh masyarakat Pringsewu

31. Soegiarto Soekirman M Ketua I IPPNS Provinsi Lampung

32. Munatsir Amin S Pencipta Mars Pemda Lampung

33. Nengah Parte Pan Karte Guru honor SMP Tunas Harapan, Indaloka II, Tuba

34. Sugianto Juweni Sutarman Tokoh agama Cukuh Balak

35. Sumekto Tokoh masyarakat Sepang Jaya, Bandar Lampung

36. Ismail Hasan Muhrozi Tokoh agama Banyuwangi, Natar

37. Sariman Ziman Dasim Pengurus Masjid Al Mukorobin, Sumberjaya, Lambar

38. Enjah Syamsudin Soleh Guru ngaji Sumberjaya, Lambar

39. Ismail Jubadil Sueb Tokoh masyarakat Lampura

40. Nuraini H Mukasir Mubaligoh Tanjung Aman, Kotabumi, Lampura

41. Samsul Anam Sahran Pengurus Masjid Amaliah, Kerta Raharja, Lampura

42. Rachmad Saleh Pengurus Masjid Darul Akhirah, Sepangjaya, Bandar Lampung

43. Djumari Kustanto Mukiman Penjaga kuburan/ta’mir Masjid Baiturrahim, Korpri, Bandar Lampung

44. Marno Ismail AR Pengurus Masjid Jami’ Darul Islah, Kotabaru, Bandar Lampung

45. Tarmizi Rozali Ibrahim Staf Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung

46. Sri Rahayu Joyopawiro Guru SMPN 4 Metro Timur

47. Sri Nurhayati Amad Baedawi Guru TK DWP Unila

48. Andasia Malyana Abu Hasan Guru SDN 3 Talang, Bandar Lampung

49. Suyanto Parno Sodikromo Guru SMU swasta Bandar Lampung

50. Fitriah Muhammad Siddiq Guru SD 2 Tarahan, Lamsel

51. Maswin Kawi Saman Masyarakat tani Pulau Pahawang, Pesawaran

52. Toha Asmin Salemba Nelayan Punduh Pedada, Pesawaran

53. Hasbulloh Ismail A Masyarakat tani Punduh Pedada, Pesawaran

54. Marsai Darkam AH Kades Way Muli, Lamsel

55. Mukarromah RM Majelis Taklim Al Hidayah, Way Muli, Lamsel

56. Parjono Parto Diarjo Tokoh masyarakat Rawajitu, Tuba

57. Dwi Handayani S Tokoh masyarakat Rawajitu, Tuba

58. Siti Muzainah Syakur Muslimat NU Jabung, Lamtim

59. Hidayatul Mustofa H Guru ngaji Margodadi, Sumberejo, Tanggamus

60. Kasimin Antoro Amat W Tokoh Paguyuban Puja Kesuma Way Kanan

61. Husen Hidayatulloh Zaini Ponpes Darul Mutaallimin, Way Sulan, Lamsel

62. Muchammad Ihsan Serun Ponpes Raudhatul Ihsan, Lamtim

63. Halimi Ismail Paksi Tokoh masyarakat Kelumbayan, Tanggamus

64. M Arief Sidik Nazola Pensiunan PNS Provinsi Lampung

65. Bunyamin Dursit Pengurus Masjid Al-Falah, Way Halim, Bandar Lampung

66. Kemala Puteri Patih Tokoh masyarakat Way Halim, Bandar Lampung

67. Tito Budi Raharto PNS Diskominfo Lampung

68. Yudi Awan PNS Diskominfo Lampung

sumber: biro mental spiritual pemprov lampung

Program Ibadah Menambah Masalah

PROGRAM pembinaan kerohanian dan keagamaan yang digulirkan sejak era Gubernur Sjachroedin ZP berupa umroh dan haji gratis bagi berbagai elemen masyarakat, ternyata di tahun 2007 -berdasarkan temuan BPK- masih menyimpan masalah.

Konkritnya, ada dana Rp 5,4 miliar yang belum dilengkapi administrasi pertanggungjawaban. Selain itu, program ibadah berdana APBD ini juga ditengarai melanggar beragam ketentuan perundang-undangan.

Namun karena sudah kadung, angkatan ke-IV peserta umroh di tahun 2008 ini pun di-oke-oke-kan saja berangkat oleh Gubernur Syamsurya Ryacudu, walau secara fisik ia tak mau melepas langsung layaknya Oedin dulu.

Akhirnya, Benny Kasria, SH, yang siangnya baru resmi menjabat Karo Mental Spiritual bertugas melepas 68 peserta umroh dalam acara di Balai Keratun, Jumat (18/7) malam.

Menurut data yang ada, dengan keberangkatan 68 peserta umroh ini, telah terkirim 537 orang ke Tanah Suci, melebihi keputusan Gubernur Sjachroedin ZP yang menetapkan 500 orang saja. Berarti, program ibadah ini kembali menambah masalah. ***

40 Guru SMK BLK Diuji

ACUNG jempol untuk Yayasan SMK BLK, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung. Betapa tidak, yayasan yang menaungi SMK Bina Latih Kerja (BLK) tersebut benar-benar concern meningkatkan kualitas pengajarnya. Buktinya, 40 guru diwajibkan mengikuti uji kelayakan. Uji kelayakan ini, menurut Ketua Yayasan SMK BLK, Ir Hi Triono Arifin, MM, didampingi Kepala SMK BLK, Suyanto, SST, untuk mengetahui sejauhmana kesiapan dan kemampuan 40 guru tersebut dalam mendidik siswa dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Langkah ini, dikatakan Triono, sangat penting dilakukan, di mana pada tahun pelajaran 2008-2009 SMK BLK telah menerima siswa baru sebanyak 300 orang, dengan jumlah pembagian kelas untuk tehnik mesin otomotif lima kelas dan bidang keahlian elektro atau listrik intalasi dua kelas. Suyanto menjelaskan, uji kelayakan bagi 40 guru SMK BLK tersebut melibatkan tim penguji dari luar, yaitu tim penguji guru bidang studi mesin otomotif didatangkan dari Industri Bengkel Palang Besi, Ir Martin, penguji guru bidang studi listrik instalasi atau elektro dari perusahaan listrik wilayah Lampung yang dipimpin oleh Ir Gumpar, tim penguji psikologi didatangkan dari Biro Phisikologi Terapan dan Phisikologi Mandiri, Yurni Musa, M.PSi. Selain itu, juga didatangkan tim penguji wawancara, yang terdiri dari Gunawan dan Ir Hi Triono Arifin, MM, serta uji kelayakan pengetahuan umum untuk guru bidang studi matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lain-lain. *Siap Mundur Lalu apa hasil uji kelayakan terhadap 40 guru SMK BLK yang dilaksanakan selama tiga hari yang diumumkan pada Rabu (16/7) lalu itu? Triono Arifin menjelaskan, dari 40 guru yang dinyatakan lulus hanya 29 orang, berarti 11 lainnya gugur. “Yang dinyatakan gagal dengan konsekuensi siap mundur dari tugas menjadi guru di SMK BLK,” kata dia. Ia menegaskan, uji kelayakan tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan arus globalisasi saat ini, dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan memiliki kompetensi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang tehnik otomotif dan tehnik elektro sesuai dengan visi misi SMK BLK. hp

SMK I Swadhipa Natar Giatkan Pramuka

FOKUS - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Swadhipa Natar, Lampung Selatan, yang memiliki bidang keahlian bisnis manajemen dan program keahlian akuntansi, baru-baru ini telah mengadakan kegiatan pelantikan gugus depan Gerakan Pramuka penegak dan bantara yang diikuti 400 anggota. Kegiatan pelantikan ini diisi dengan berbagai atraksi keterampilan, antara lain baris-berbaris, kepemimpinan, kepanduan, kepribadian, dan kemandirian yang dipadukan dengan kegiatan atraksi ekstrakurikuler pengembangan life skill, olahraga, dan taekwondo. Drs Hi Suwondo, kepala SMK Swadhipa Natar, menjelaskan, kegiatan pramuka di sekolahnya bertujuan untuk membina disiplin kepribadian dan kepemimpinan yang sangat erat hubungannya dengan bidang keahlian bisnis dan manajemen dan akuntansi. SMK I Swadhipa Natar yang saat ini menjadi sekolah binaan SMKN 4 Bandar Lampung, pada tahun pelajaran 2008/2009 menerima 200 siswa baru, yang akan ditempatkan di lima kelas dengan bidang keahlian yang sama, yaitu akuntansi. Rencananya, begitu kata Suwondo, sekolah tersebut akan mengembangkan muatan lokal, tata busana, dan grafika untuk mewujudkan mutu kelulusan yang trampil dan profesional, mandiri, serta memiliki kecakapan hidup untuk memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan pada era globalisasi. Terkait dengan itu Suwondo mengaku telah merangkul beberapa perusahaan bonafit yang ada di wilayah Provinsi Lampung sekaligus untuk melakukan terobosan promosi kesediaan tenaga kerja dari lulusan SMK I Swadhipa Natar yang biasa dikemas dalam acara pelepasan para lulusan pada akhir tahun. hp

Perubahan Rasio SMK-SMA

FOKUS – Adanya program perubahan rasio antara SMK-SMA yang dicanangkan pemerintah melalui Mendiknas, yaitu 60-40%, mendapat serius dari Kepala SMK 3 Satu Nusa, Hi Hawazi, AMd. Dikatakan, pada tahun ajaran baru 2008-2009 sekolah yang dipimpinnya menerima 150 siswa baru. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Menurut Hawazi, dikarenakan di setiap kecamatan telah ada SMK, sehingga masyarakat memilih sekolah yang terdekat apabila anaknya tidak diterima di sekolah negeri sebagai alternatif. Dia berharap, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas terkait melakukan terobosan untuk menjalin kerja sama dengan pihak bank guna memberikan pinjaman lunak pada siswa yang telah lulus dari SMK yang memiliki kredibilitas untuk membuka usaha mandiri. “Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin merubah rasio perbandingan 60% SMK dan 40% SMA tanpa disertai modal awal dan pembinaan para lulusan SMK untuk mampu mandiri, tentunya akan sia-sia. Sebagai contoh lain, siswa ahli di bidang mesin otomotif tetapi tidak memiliki modal, hal ini akan tetap saja nihil hasilnya sedangkan kesempatan kerja tidak ada,” urai Hawazi. Hp

Prestasi SDN Karya Makmur

KEPEMIMPINAN Rinto Suwarno, AMa,Pd di SDN Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, sukses besar. Terbukti kini sekolah itu berhasil merenteng beragam prestasi dan memang membanggakan.

Tak hanya dibidang kegiatan belajar mengajar yang tersistem dan berjalan baik, tapi juga prestasi ekstra kurikuler anak didiknya layak diacungi jempol. Ratnasari, salah satu siswinya, berhasil meraih juara II lomba karate, dan Achmad Zidan Sagakeno juara III lomba catur. Keduanya dipentas tingkat kabupaten yang digagas Disdikpora Lamtim.

Tentu saja Rinto sukacita dengan prestasi membanggakan anak didiknya itu. Dan ia sadar betul, itu semua berkat bimbingan para dewan guru dan pendidikan yang bermutu serta sarana dan prasarana yang memadai di sekolah tersebut.

Guna lebih membanggakan di masa mendatang, Rinto Suwarno mengharapkan, kedepan seluruh siswa dan dewan guru lebih serius dalam belajar dan memberikan pengajaran, selain itu giat berlomba–lomba meraih prestasi sehingga siswa dan siswi lulusan SDN Karya Makmur dapat memperoleh predikat nilai baik.

“Kami tentu saja akan terus mempertahankan prestasi yang diraih oleh SDN Karya Makmur, selain itu kami juga tidak akan tinggal diam dan merasa puas atas apa yang kami raih sekarang, karena sekolah tentu menginginkan prestasi yang lebih baik lagi,“ jelas Rinto Suwarno seraya menyampaikan bahwa SDN Karya Makmur saat ini mempunyai 456 siswa dan dibimbing 14 guru PNS termasuk kepala sekolah dan delapan 8 guru honor serta seorang penjaga sekolah. hm

SMP PGRI Sribhawono Tinggal Kenangan

FOKUS - Kamis (17/7) lalu menjadi hari penuh sejarah. Kenapa? Pimpinan SMP PGRI Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, mengadakan rapat dengan wali murid. Isinya; Mengabarkan jika sekolah tersebut akan ditutup.

Lho kok? Kepala SMP PGRI Sribhawono, Lasa Sudarminta, menjelaskan, langkah menutup operasionalisasi sekolah itu memang berat, namun tak ada pilihan lain. Pasalnya, peminat hanya beberapa orang saja, ditambah siswa di kelas VIII hanya ada 11 oran dan 14 lainnya di kelas IX.

Karena minimnya peminat, terpaksa pimpinan SMP PGRI Sribhawono kelimpungan menutup biaya operasional. Dan, “Karena semakin tidak memungkinkan untuk dipertahankan, ya dengan terpaksa sekolah ini kami tutup,” ucap Lasa dengan nada getir.

Bagaimana dengan siswa kelas VIII dan IX? Lasa sudah punya solusi. Mereka akan dipindahkan ke sekolah lain. “Kami siap mendaftarkan dimana kehendak mereka untuk melanjutkan sekolah,” kata dia seraya menambahkan, sebenarnya sudah tidak kurang-kurang usaha pihaknya untuk mempertahankan SMP PGRI Sribhawono, tapi kenyataannya tak ada tanda-tanda terang.

Ia menguraikan, SMP PGRI Sribhawono didirikan tahun 1979 –dan merupakan sekolah yang tertua di Kecamatan Bandar Sribhawono. Saat ini mempunyai 25 siswa, dengan 13 guru. Hanya, “Untuk nasib para guru, kami tidak khawatir, karena mereka hanya honorer dan memiliki tugas di sekolah lain,” sambung Lasa Sudarminto.

*Punya Mutu

Saat para wali murid diundang pihak sekolah dan diberitahu SMP PGRI Sribhawono bakalan tutup, banyak yang tercengang. Seperti dialami Nariyah, yang anaknya-Nani Wijayanti- menjadi murid kelas VIII.

Terus terang ia mengaku terheran-heran kenapa sedikit sekali minat orang tua menyekolahkan anaknya di SMP PGRI tersebut. Padahal, “Sekolah ini punya mutu dan penuh disiplin. Aneh memang, tapi ya mau bagaimana lagi kalau kenyataannya seperti ini,” ucapnya, mengeluh.

Hal senada disampaikan Warti, yang anaknya –Nopiyanto- merupakan siswa kelas IX. “Saya juga heran, ini siapa yang salah. Gurunya atau memang minat masyarakat menurun. Sebab di zaman saya dulu, SMP PGRI ini menjadi pilihan dan berkembang pesat,” ucap Warti yang mengaku akan memindahkan putranya ke SMP Buana, yang memang lokasinya tidak jauh dari SMP PGRI.

Tak pelak lagi, kini SMP PGRI Sribhawono tinggal kenangan. Tragis memang, di saat Pemkab Lamtim tengah menyiapkan diri sebagai Kota Pendidikan, justru sarana pendidikan yang dikelola oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) harus gulung tikar. hm

Oe-TR Melekat Dengan Rakyat

PASANGAN dengan nomor urut 4 dan diusung Koalisi Lampung Bersatu Peduli Demokrasi dan Pembangunan ini memiliki kelebihan nyata. Oemarsono-Thomas Azis Riska alias Oe-TR benar-benar melekat dengan rakyat.

Oemarsono yang sepuh memiliki pengalaman segudang untuk masuk ke hati rakyat. Thomas Azis Riska yang muda memiliki kemampuan entertaint yang piawai untuk juga menyentuh kehidupan sesamanya. Maka, ketika ada warga mantu, meninggal dunia, hajatan, panen, maupun atraksi budaya, mereka selalu ada di sana.

Pasangan yang mengusung fatsun: “Piye-piye Wonge Dewe” itu memiliki kekuatan di akar rumput. Simpati mayoritas rakyat pemilih telah jatuh ke Oe-TR, karena kesederhanaannya, karena kepeduliannya, karena kedekatannya, dan karena kebersahajaan yang ditampilkan selama ini.

Pada 3 September nanti akan terbuktikan, adakah kelekatan dengan rakyat yang telah terbangun dengan rancaknya ini akan terwujud dengan kemenangan pasangan yang diusung tujuh partai tersebut. ***

teks : fajar

foto : dokumentasi oe-tr

Yang Muda, Yang Dipercaya

UNTUK kali kedua, Jumat (18/7) siang Gubernur Syamsurya Ryacudu menata jajaran pejabat di Pemprov Lampung. Harus diakui, komposisi hasil rolling kedua ini sangat menjanjikan bagi masa depan pemerintahan di provinsi ini.

Dengan nyata, Gubernur Syamsurya Ryacudu memberi kepercayaan kepada birokrat muda –yang selama ini ngadat- untuk memegang posisi-posisi strategis. Lihat saja jajaran kepala biro terbaru, bagaimana jenjang karier diwujudkan secara nyata.

Syam optimis, dengan bergeraknya regenerasi ditubuh pemerintahan ini, akan membangkitkan semangat, kinerja, dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi bagi lahirnya birokrat-birokrat profesional.

Tinggal 10 hari lagi bagi Gubernur Syam menempatkan birokrat-birokrat profesionalnya, utamanya di eselon III dan IV. Setelah itu –masuk Agustus- gerakan program yang mementingkan kebutuhan rakyat sudah mulai digelindingkan. ***

teks : fajar

foto : beny faisal

Pejabat Terbaru Pemprov Lampung

No Nama Jabatan

1. Ir Raja Sebuai, SP Staf Ahli Bid Pembangunan

2. Drs Hery Suliyanto, MM Staf Ahli Bid Kemasyarakatan & SDM

3. Drs Hi Yulianto AR Kaban PMPD

4. Drs Untung Subroto, MM Kaban Litbangda

5. Ir Hi A Alwi Siregar Kaban Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Drs Herman HN Kaban Penanaman Modal Daerah

7. Elya Muchtar, SE, MM Kaban Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

8. M Izzie Thabrani AT, SH Kaban Diklat

9. dr Achmad Farich, MM Kadis Sosial

10. Sutarja, SH Kadis Nakertrans

11. Drs Agus Salim Kadis Perindag

12. Drs M Natsir Ari Kadis Kebudayaan & Pariwisata

13. Woeryatmo, MEng Kadis Koperasi & UMKM

14. Ir Anwar Effendi, MM Kadis Kehutanan

15. drh Nurcahyo Saksono Kadis Nakeswan

16. Albar Hasan Tanjung Kasat Pol PP

17. Gunawan Riadi, SH Karo Hukum

18. Drs Dony Valiandra Karo Sosial

19. Ali Husnan, SH Karo Tata Pemerintahan Umum

20. Drs Badi Tamam Karo Otonomi Daerah

21. Ir A Adji Purwanto Karo Administrasi Pembangunan

22. Syairun Mega, SE, MM Karo Keuangan

23. Benny Kasria, SH Karo Mental & Spiritual

24. Purwoto, SH, MH Karo Organisasi

25. Ir Fauzi Djapri Karo Perlengkapan & Aset Daerah

26. Drs Herry Ismet Karo Umum

27. Ir Dessy D Romas, MM Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

28. Drs Muhammad Umar Sekretaris KPID

29. Syahlulsyah, SH, MH Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu & Perizinan

30. Drs Imam Muhadi, MM Sekretaris Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS

31. Drs Tamrin Bachtiar S Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

32. Busthomi Ismail Balau, SH Sekretaris Korpri Lampung

sumber: bkd provinsi lampung

Motivasi Diujung Pertandingan

PERHELATAN akbar PON XVII di Kaltim yang baru berakhir pekan kemarin, menempatkan kontingen Lampung tetap bertengger di urutan ke-8, dengan perolehan 18 medali emas, 12 perak, dan 20 perunggu. Posisi ini –sebenarnya- dibawah yang ditargetkan. Tapi itulah akhir pertandingan.

Sesungguhnya, tak kurang-kurang motivasi yang diberikan. Buktinya, Gubernur Syamsurya Ryacudu, sampai terbang ke arena PON XVII. Dua hari di sana, kepala daerah menyaksikan pertandingan, bertemu atlet dan pembina.

Hanya sayang, gerakan motivasi Syam diujung pertandingan itu tak mampu lagi mengangkat prestasi. Namun setidaknya membuktikan jika Gubernur Lampung ringan kaki dan cukup peduli dengan duta-duta olahraga daerah yang tengah unjuk kekuatan di pentas nasional. ***

teks : fajar

foto : triono subagyo/antara

Jiran Menyodok Untuk Menjadi Unggulan

KIPRAH pasangan Prof DR Ir Hi Muhajir Utomo, MSc – Andi Arief, SIP yang muncul dari calon independen –yang identik dengan calonnya rakyat- cukup fenomenal. Memulai langkah dengan “tertarih-tatih”, akhirnya pasangan dengan nomor urut 2 ini pun makin trengginas di percaturan sosialisasi diri belakangan ini.

Sosok Muhajir Utomo, yang mantan Rektor Unila, Ketua ICMI Orwil Lampung, Ketua PATRI, dan ilmuwan sejati yang tetap rendah hati, menjadikannya sebagai idola bagi “kaum cilik” untuk membawa mereka secara bersama-sama pada kehidupan lebih baik di masa depannya.

Andi Arief, sosok yang melejit namanya akibat “teraniaya” di penghujung kepemimpinan Orde Baru, dikenali sebagai figur tokoh muda idealis, cerdas, dan memiliki jaringan “bawah tanah” yang rancak bergeraknya. Ditambah “jaringan elite” yang kini dimilikinya, menjadikan putra KH Arief Makhya tersebut termasuk “tokoh masa depan” dengan garis perjuangan menuju kegemilangan.

Dan karena “anak rakyat” –juga muncul menjadi peserta pilgub karena dukungan rakyat- maka gezah pasangan ini pun menyodok sana-sini di seluruh pelosok daerah ini guna menjadi unggulannya rakyat pada pesta demokrasi 3 September nanti.

Jangan heran jika kedekatan Muhajir-Andi dengan rakyat berbagai kalangan amat luar biasa. Karena memang Jiran muncul di pilgub ini semata-mata; “Dari rakyat dan untuk rakyat.” Akankah “anak rakyat” ini benar-benar menjadi unggulan bagi rakyat? Waktu yang akan menjawabnya. ***

teks : fajar

foto : dokumentasi jiran