Satukan Visi di Birokrasi Lampung

KERJA awal Gubernur Syamsurya Ryacudu mereposisi jajaran birokrat, untuk sementara, bisa dibilang selesai. Setelah Jumat (1/8) siang lalu ia secara resmi menempatkan pejabat-pejabat baru utamanya di eselon III dan IV. Kini, sesuai ikrarnya, waktunya bagi dia menunjukkan akselerasi kepemimpinannya bagi kepentingan seluruh rakyat Lampung.

Sebagaimana diketahui, selepas dilantik Mendagri Mardiyanto menggantikan Sjachroedin ZP 2 Juli silam, Syamsurya Ryacudu menyatakan dirinya akan langsung “tancap gas” memasuki bulan Agustus. Sepanjang Juli diseriusinya reposisi pejabat di beberapa pos penting.

Dalam berbagai kesempatan, pria yang selama tiga tahun setengah sebagai wakil gubernur banyak ditemani nyamuk itu –karena tidak diberdayakan sebagaimana mestinya- menegaskan dirinya akan memprioritaskan tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Selain itu, terkait dengan posisi dirinya sebagai “penjaga gawang” pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada 3 September mendatang, beberapa kali Gubernur Syamsurya Ryacudu menegaskan seluruh jajaran PNS harus bersikap netral, meski secara pribadi tetap memiliki hak pilih. Dalam berbagai kesempatan ia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 3 September mendatang.

Lalu apa yang semestinya perlu segera dilakukan Syamsurya memasuki era “tancap gasnya” sekarang ini? Anggota DPRD Lampung, Drs Andi Surya, MM mengingatkan perlunya ia melakukan pembicaraan serius terlebih dulu dengan jajaran birokrat yang digawanginya.

Maksudnya? “Pak gubernur kan menyatakan akan memprioritaskan tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, jadi ya harus dijelaskan terlebih dahulu visi ke depan itu dalam internal pemerintahan, sekaligus evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan aparatur selama ini,” ucap politisi asal PBR kelahiran Banda Aceh 11 Maret 1964 itu, Jumat (1/8) petang.

Sebab, sambung Andi Surya, masa kepemimpinan Syamsurya Ryacudu yang hanya sampai Juni 2009 terlalu singkat, sehingga dibutuhkan prioritas kegiatan yang benar-benar mengena. Untuk itu pun, “Harus dikaji dengan cermat, ada dana nggak untuk mewujudkan program-program prioritas tersebut, juga bagaimana visi ke depan itu mendapat porsi maksimal pada RAPBD 2009 nanti,” tambahnya.

Menurut dia, gerakan Syamsurya dalam mengejawantah tugasnya akan berjalan lancar apabila jajaran internal pemerintahan –utamanya kepala satuan kerja- telah memahami visi program prioritasnya ke depan.

Jadi, “Di sini diperlukan konsepsi yang jelas, selain itu rasionalisasi pemikiran, sekaligus tetap mensinergikan apa yang telah dilakukan gubernur yang lama terkait dengan tiga program yang menjadi prioritas gubernur sekarang,” kata Andi Surya.

Ia menilai, selayaknya program-program gubernur terdahulu yang sukses –utamanya dalam program kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan- diteruskan. Meski tentu harus ditambah bobotnya, agar kinerja Syamsurya sebagai gubernur sampai Juni mendatang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. dd

Kuncinya : Percepat Pelaksanaan APBD 2008

FOKUS – Dimata anggota DPRD Lampung, Hi Syabirin HS Koenang, SH, MH yang perlu dilakukan oleh Gubernur Syamsurya memasuki era “tancap gas” mulai Agustus ini adalah bagaimana mempercepat pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD TA 2008.

Jadi, “Sebenarnya semua program menyangkut pendidikan, kesehatan termasuk pengentasan kemiskinan itu sudah ada. Yang tinggal adalah, bagaimana gubernur dapat melakukan skala prioritas sehingga terjadi percepatan pelaksanaan program APBD 2008. Itu kuncinya kalau mau sukses memimpin. Kalau memang ada program tambahan yang dirasa sangat urgen untuk dilakukan, ya masukkan saja dalam APBD perubahan,” urai legislator asal PAN tersebut.

Politisi kelahiran Aji Kagungan, Lampung Utara, 21 Juli 1954 ini menilai, yang perlu dilakukan dengan segera oleh Gubernur Syamsurya Ryacudu adalah melakukan evaluasi total atas pelaksanaan APBD TA 2008 di semua satker, sehingga secara gamblang dapat diketahui langsung bagaimana yang sebenarnya. Setelah itu jajaran satker dipacu maksimal dalam percepatan pelaksanaan program, dengan tetap melakukan kontrol yang ketat.

“Dengan demikian, seluruh program yang tertuang dalam APBD TA 2008 dapat berjalan maksimal. Jadi menurut saya, ‘tancap gasnya’ pak gubernur itu ya pada percepatan pelaksanaan program yang sudah ada, prioritas ke pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya lanjut.

Ia menyatakan optimismenya, jika Gubernur Syamsurya Ryacudu dapat segera mengevaluasi pelaksanaan APBD TA 2008 secara fair, langkahnya ke depan akan penuh makna. “Masa kepemimpinan yang hanya sebentar ini akan bisa diisi dengan karya gemilang jika prioritas program bagi kepentingan masyarakat benar-benar tepat, karena itu satker-satker harus meningkatkan kinerjanya,” Syabirin HS Koenang menambahkan. dd

Rolling Jilid IV Mencuat Lagi

48 Pejabat Naik Derajat, 22 Non Job

REPOSISI jilid III di jajaran Pemprov Lampung Jumat (1/8) siang lalu terjadi. Balai Keratun menjadi saksi naik derajatnya 48 PNS yang dilantik Sekprov Ir Hi Irham Jafar Lan Putra. Dengan demikian, jumlah pejabat yang kini non job menjadi 22 orang. Disisi lain, rolling jilid IV diestimasikan akan segera terjadi, khususnya menyangkut reposisi eselon IV.

Mereka yang mendapat job baru sejak Jumat (1/8) lalu itu terdiri atas tiga pejabat eselon II, 29 pejabat eselon III, dan 16 orang pejabat eselon IV. Tiga orang yang naik derajatnya dengan menduduki eselon II, yaitu Masri Yahya, SE, MM yang sebelumnya Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian menggantikan Ir Edi Yanto sebagai Kepala Biro Perekonomian. Pejabat lama kini non job.

Lalu Ir Soraya menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, dan Dra Rita Zahara kini menjadi Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meninggalkan pos lamanya sebagai Kepala Bidang Mitra Lingkungan & Kelembagaan Sumber Daya Manusia pada Balitbangda.

Dengan reposisi ini, maka jumlah pejabat yang di-non-job-kan oleh Gubernur Syamsurya Ryacudu telah mencapai 22 orang. Mereka terdiri dari Sjachrazad ZP, SH, Drs Helmi Arsyad, Sudirman Subing, Ir Helmi Machmud, Drs Zainal Abidin Hasan, Hanafie Sirajudin, dr Wiwiek Ekameini, Drs Ridwan Abdullah, M Abadi, Dra Ida Sari Hasan, Mohammad Adnan, Tibrizi Asmarantaka, Suparmo, Hanan A Razak, Arinal Junaidi, Drs Peturun, MM, Drs Muhjadi, Zulkifli, SH, MH, Harun Al Rasyid, SH, Ir Sutono, MM, Ir Edi Yanto, MSi, dan Imanuddin Azis, SH.

Sekprov Irham Jafar menyatakan, proses rolling telah melalui Baperjakat, karena itu ia meminta pejabat baru segera menjabarkan tugas pokoknya.

Sumber Fokus mengungkapkan, rolling jilid IV akan terjadi pada pekan ini juga. Saat ini, nama-nama pejabat baru telah dimatangkan, dimana terdapat beberapa yang berasal dari kabupaten. bf

Daftar DPD Demi Petani

Syamsul Arifin Minta Dukungan Masyarakat

DIBUKANYA masa pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU Provinsi Lampung beberapa waktu silam, tidak disia-siakan oleh Syamsul Arifin, SPdi. Pria kelahiran Jakarta 5 Mei 1964 asli suku Semendo itu pun mendaftar.

Kenapa pria yang sehari-hari menjabat Ketua KSU Bhakti Mulia Abadi Lampung itu tergerak hatinya untuk mendaftar –dan berjuang- menjadi anggota DPD? “Terus terang saja, saya hanya ingin semata-mata memperjuangkan nasib petani,” kata Syamsul Arifin dengan tegas.

Aktivis yang pernah menjabat wakil ketua LSM LPAB Provinsi Lampung tahun 2002-2003 ini menguraikan, kondisi saat ini angka kemiskinan semakin meningkat di semua lini kehidupan.

Dan lucunya, “Meski seringkali kita mendengar bahwa mayoritas masyarakat Lampung adalah petani, tetapi kenyataan di lapangan banyak sekali lahan-lahan tidur milik BUMN (PT Inhutani) yang terbengkalai, dimana masyarakat petani hanya jadi penonton karena tak ada lahan garapan,” lanjut mantan wakil sekretaris LSM Laskar Merah Putih 2002-2003 itu.

Ironisnya lagi, sambung aktivis yang tinggal di Jl Sultan Haji No 4, Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung ini, lahan-lahan yang tidak digarap oleh PT Inhutani tersebut malahan disewakan oleh BUMN itu ke perusahaan swasta tanpa sedikitpun memikirkan kesejahteraan petani yang ada di sekitarnya.

“Perbuatan PT Inhutani itu jelas-jelas telah melanggar peruntukan lahan itu sendiri, dimana izinnya untuk hutan tanaman industri (HTI) tapi kenyataannya justru menjadi singkong tanaman industri (STI),” kata dia seraya menjelaskan dirinya bersama kelompok tani binaan DPP MKGR pernah menyampaikan permohonan kepada Menteri Kehutanan MS Kaban untuk diizinkan mengelola HTI di Register 42, 44, dan 46.

Menurut Syamsul Arifin, pertemuan dengan Menhut MS Kaban pada 18 November 2007 itu menyetujui penggarapan lahan HTI di register yang dimintakan pengelolaannya oleh kelompok tani binaan DPP MKGR. Namun, “Sampai sekarang tidak ada juga realisasinya. Sepertinya Menteri Kehutanan kurang berani bertindak tegas terhadap PT Inhutani yang nyata-nyata telah merusak alam dengan membuat HTI menjadi STI,” tuturnya.

Terkait dengan kenyataan yang menyedihkan kaum petani itulah, Syamsul Arifin bertekad maju menjadi anggota DPD dari jalur independen. Niatnya, “Hanya satu, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung dengan bertani dan mendapatkan kepastian hak pengelolaan lahan-lahan tidur milik Dephut RI sesuai peraturan yang berlaku,” tegas dia seraya meminta dukungan masyarakat agar dirinya terpilih menjadi anggota DPD hasil Pemilu 2009 mendatang. dd

Profil Syamsul Arifin, SPdi

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 5 Mei 1964

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Suku : Semendo

Alamat : Jl Sultan Haji No 4, Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung

Nama Istri : Dewi Sujinah

Nama Anak : 1. Novita Anggraeni (mahasiswi)

2. Rachmat Aziz (TK)

Nama Ayah : MBR Baharuddin (almarhum)

Nama Ibu : Saniah

Riwayat Pendidikan : 1. SDN lulus 1975

2. Sekolah Tehnik Negeri, lulus 1979

3. Sekolah Tehnik Menengah, lulus 1982

4. STIT Agus Salim Metro, lulus 2008.

Pengalaman Organisasi : 1. Wakil Ketua LSM LPAB Provinsi Lampung, 2002-2003

2. Wakil Sekretaris LSM Laskar Merah Putih, 2002-2003

3. Sekretaris Kelompok Tani Binaan DPP MKGR, 2007-sekarang

4. Ketua KSU Bhakti Mulia Abadi Lampung

Ratusan Warga Melinting Bengong

Tidak Terdaftar Penerima Bantuan Langsung Tunai

KEGEMBIRAAN warga miskin yang menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di Lampung Timur, ternyata, tidak dirasakan ratusan warga Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting. Bahkan mereka hanya bengong saat melihat sesamanya ramai-ramai mencairkan dana ke Kantor Pos.

Kenapa bisa begitu? Tidak lain karena ratusan warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Kepala Desa Tanjung Aji, Yusaki, didampingi sekretaris desa, Hadrisyah, menjelaskan, pada tahun 2005 silam warganya yang menerima dana BLT sebanyak 435 rumah tangga miskin (RTM), namun pada 2008 ini hanya terdaftar 329 RTM saja.

Jadi, “Ada 106 rumah tangga miskin di Desa Tanjung Aji yang sekarang ini tidak atau belum mendapatkan kartu BLT,” kata Yusaki seraya menyatakan pihaknya telah mengajukan ke pihak berwenang agar ke-106 warganya mendapatkan kartu BLT.

Terkait masalah ini, katanya lagi, dirinya pernah didatangi rombongan dari Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) setempat. Intinya, mereka juga mempertanyakan tentang tidak terdaftarnya ratusan warga miskin Tanjung Aji sebagai penerima BLT tahun 2008.

Yusaki juga mengaku telah melaporkan masalah ini ke Camat Melinting, drs Ibnu Santoso. Hasilnya? “Pak camat menyatakan masih dalam proses,” ucap dia.

Perjuangan Yusaki untuk warganya layak diacungi jempol. Ia saat ini langsung membuatkan kartu tanda penduduk sementara bagi warga miskin yang belum memiliki KTP guna mendaftar sebagai penerima BLT secara gratis.

“Kalau sudah terdaftar, mereka bisa mengambil dana BLT ke Kantor Pos Kecamatan Labuhan Maringgai,” ucap Yusaki seraya menyatakan optimismenya ratusan warga Tanjung Aji yang belum menerima kartu BLT akan mendapatkan haknya seperti warga yang lain.

*Masih Verifikasi

Sementara Camat Melinting Drs Ibnu Santoso ketika dikonfirmasi menjelaskan, saat ini masyarakat Kecamatan Melinting yang belum mendapatkan kartu BLT tersebut masih dalam proses.

“Kita tunggu prosesnya dari Jakarta, meski menggunakan data tahun 2005 tetapi tetap dilakukan verifikasi terbatas, paling tidak ada warga yang sudah tak berhak menerima BLT digantikan dengan warga lain yang berhak menerimanya,” kata Ibnu Santoso melalui telepon seluler.

Verifikasi terbatas itu, lanjut dia, dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejanggalan warga yang mendapatkan penyaluran dana BLT tersebut. Seperti ada warga yang meninggal dunia atau pindah alamat, atau sebelumnya miskin, kemudian tidak miskin lagi.

Berdasarkan pantauan Fokus, proses pembagian BLT yang berlangsung di beberapa kantor pos di Lamtim berjalan tertib dan lancer. Warga yang berasal dari berbagai desa memasuki kantor pos dan mencairkan BLT secara teratur dan bergantian, setelah terlebih dahulu menunjukkan KTP dan kartu BLT kepada petugas. Tahapan awal pembayaran BLT selain disaksikan jajaran uspika juga dibawah kawalan aparat polsek setempat. Mereka berjaga-jaga di seputar kantor pos sambil menghimbau warga penerima BLT agar dapat melakukan pencairan dengan tertib. hm/jh

Talita Clarita Juara II Xlent Heroes Nasional

FOKUS - Xlent Heroes merupakan ajang kretivitas sekaligus pencarian bakat. Untuk diketahui, tim Xlent Heroes Lampung yang bertarung beranggotakan 40 peserta, yang berlangsung mulai Maret lalu, terdiri dari tiga kategori utama yaitu sportista berupa pertandingan futsal dan bola basket, fashionista kompetisi kreativitas clothing design dan trend setter, dan artista yakni lomba seni musik dan tari.

Secara nasional, ajang adu prestasi dan bakat ini diikuti 30 ribu pelajar SMA dari 700 sekolah. Untuk bola basket, Lampung diwakili SMAN 2 Metro dan futsal diwakili oleh SMA Immanuel Bandar Lampung. Sedang SMAN 2 Bandar Lampung turun di nomor artista dance, SMAN 4 Bandar Lampung dipercayai unjuk kemampuan di bidang seni band.

Sedangkan di nomor lomba fashionista trend setter dan clothing design diwakili SMA Xaverius Bandar Lampung dengan menampilkan Talita Clarita yang akhirnya berjaya diajang Xlent Heroes dengan meraih juara II tingkat nasional. Setelah mampu menyisihkan ribuan peserta lain, Talita Clarita dan berhak mengantongi hadiah uang tunai Rp 3 juta dan uang pembinaan Rp 30 juta.

Seluruh biaya persiapan dan akomodasi ditanggung Xl. Untuk mengikuti Xlent Heroes itu, peserta yang mendaftar cukup menyertakan starter pack xland card yang sudah dipasarkan di sekolah dan telah diumumkan sejak Maret lalu. hp

Pungutan Sekolah Jangan Memberatkan

FOKUS – Merebaknya keresahan para orang tua murid terkait dengan besarnya pungutan yang dilakukan pihak sekolah, Koordinator Humas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bambang Joko, SH, MH mengingatkan dalam hal ini harus ada aturan mainnya.

Maksudnya? Sebagaimana diketahui, dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh masyarakat dan orang tua, temasuk dalam biaya penyelenggaraannya.

Oleh karena itu, Bambang Joko menambahkan, dalam penerapannya, penyelenggara pendidikan diharapkan tidak semaunya dalam menentukan besaran pungutan biaya dari orang tua murid meskipun prosedurnya telah melibatkan komite sekolah.

“Pungutan tersebut untuk membiayai program sekolah harus dijelaskan dan dimusyawarahkan dengan pihak orang tua berapa kemampuan orang tua murid dan berapa jumlah yang disepakati. Jangan sampai memberatkan, terlebih bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi,” tegas Bambang Joko.

Ia menambahkan, dalam hal ini orang tua, masyarakat, dan para penegak hukum harus mencermati setiap ada pungutan yang dilakukan pihak sekolah. “Jika tidak melalui prosedur, tetap dinyatakan sebagai pelanggaran dan aparat penegak hukum berkewajiban memprosesnya,” katanya lagi.

Menurut penelusuran, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota di Lampung tidak membatasi besarnya sumbangan uang komite sekolah yang harus dibayar orang tua siswa, baik itu untuk SD, SMP maupun SMA/SMK negeri khususnya. Utamanya bagi siswa baru tahun pelajaran 2008/2009.

Salah satu contoh yang terjadi di SMPN 5 Bandar Lampung. Hasil rapat komite pada 26 Juli 2008 di halaman sekolah itu menetapkan DPP komite tahun 2008/2009 untuk semua kelas sebesar Rp 70.000/bulan, yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 721 orang siswa, dengan rincian 21 orang dibebaskan dari pungutan komite karena tidak mampu, 700 siswa rencana bantuan orangtua yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan bina prestasi akademik dan non akademik agar mampu bersaing dengan sekolah lain.

Rapat komite tersebut selain dihadiri Ketua Komite SMPN 5, Drs Zulkarnain, juga diikuti 300 orang wali murid, juga Kepala SMPN 5 Drs Maslin Silaban. hp

SDN 4 Teluk Dalem

FOKUS - SDN 4 Teluk Dalem, Kecamatan Matarambaru, Lampung Timur, terus berbenah. Pembenahan dilakukan mulai dari kedisiplinan siswa dan dewan guru sampai menambah kegiatan yang memacu siswa menjadi yang terbaik. Sumanto, AMa,Pd, kepala SDN 4 Teluk Dalem, Jumat (1/8) di ruang kerjanya, mengaku dirinya terus berupaya melakukan yang terbaik sejak memimpin sekolah ini tahun 2007 lalu.Urusan disiplin menjadi prioritasnya. Caranya, mengaktifkan siswa melakukan kegiatan kepramukaan dan olahraga. Hasilnya cukup lumayan. SDN 4 Teluk Dalem meraih peringkat kedua bidang mata pelajaran siswa.Kini, sekolah yang didirikan tahun 1987 dan awalnya hanya memiliki empat ruang kelas hingga setiap bangku ditempati tiga siswa tersebut, mulai mencorong. Berkat perjuangan Sumanto yang didukung para guru, pada 2008 ini SDN 4 Teluk Dalem mendapat bantuan pembangunan dua ruang belajar dari Pemkab Lamtim. Meski demikian, Sumanto belum puas. Ia masih berjuang keras untuk mendapatkan meubelair bagi dua lokal baru tersebut.

“Saya akan melakukan berbagai upaya untuk mengisi meubelair dua lokal itu, walupun tanpa memungut dana dari wali murid,“ tekadnya. Melihat semangat juang Sumanto dan jajaran guru SDN 4 Teluk Dalem, masyarakat setempat pun kelihatan bangga. Bahkan bukan mustahil wali murid 139 siswa yang sekolah di tempat ini akan mau membantu kelengkapan sarana pendidikan yang dibutuhkan. jh

Tunggakan Hutang Rp 72 Juta

TRANSPARAN sekali harta kekayaan Ir Akhmadi Sumaryanto, calon wakil gubernur pasangan Hi Zulkifli Anwar yang diusung PKS dan PAN. Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus itu diketahui hanya memiliki satu alat transportasi, yaitu motor Honda Supra pembuatan tahun 2002 yang diperolehnya sendiri dengan nilai Rp 8,5 juta.

Meruntut pada pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tanggal 18 Juni 2008, dibandingkan tanggal pelaporan LHKPN 7 Januari 2004 dan 24 Mei 2008, harta kekayaan pria kelahiran Gisting, 31 Maret 1964 itu hanya mengalami peningkatan Rp 30 jutaan saja.

Dari sembilan harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, kesemuanya berada di Kabupaten Tanggamus, dua diantaranya merupakan hasil warisan. Sejak 2005 silam, suami Ispriyani itu memiliki usaha ternak kambing yang kini jumlahnya 12 ekor, yang jika dinominalkan nilanya sekitar Rp 5,4 juta.

Terkait kekayaan surat berharga, data pelaporan tahun 2004 dan 2008 tidak mengalami perubahan, tetap pada posisi Rp 3,3 juta. Malahan, ia menambah hutang, berupa pinjaman uang sebesar Rp 30 juta, dan hutang dalam bentuk barang Rp 42 juta. Sampai saat ini, Akhmadi Sumaryanto masih memiliki tunggakan hutang Rp 72 juta.

Kekayaan Akhmadi dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan saat ini mencapai Rp 1.286.093.000 setelah pada 2004 lalu berjumlah Rp 1.179.000.000. Kenaikan ini karena ada empat harta yang baru dilaporkan.

Untuk harta bergerak, sebagai alat transportasi ia hanya memiliki satu unit kendaraan, yaitu motor Honda Supra buatan 2002 dengan nilai nominal Rp 8,5 juta, ditambah ternak 12 ekor kambing sebesar Rp 5,4 juta. Harta kekayaan seluruhnya berjumlah Rp 1.245379.759, bandingkan dengan hartanya ada 2004 sebesar Rp 1.209.610.000. dd

Harta Kekayaan Akhmadi Sumaryanto

A. Harta Tidak Bergerak 2004 2008

1. Tanah 240 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 1999-2000 Rp 4.000.000 Rp 4.000.000

2. Tanah 12.000 m2, Tanggamus, hsl sndiri & hibah, 1998 Rp 250.000.000 Rp 250.000.000

3. Tanah/bangunan 352 m2 & 340 m2, Tanggamus, warisan & hibah, 1987-2004 Rp 700.000.000 Rp 700.000.000

4. Tanah/bangunan 386 m2 & 119 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 1991-1995 Rp 150.000.000 Rp 143.500.000

5. Tanah 330 m2, Tanggamus, warisan, 1995 ………………… Rp 18.500.000

6. Tanah 5.400 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2005 ……………… Rp 12.000.000

7. Tanah 363 m2, Tanggamus, warisan, 1987 ………………. Rp 21.948.000

8. Tanah 250 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 1996 ……………… Rp 46.000.000

9. Tanah/bangunan 300 m2 & 70 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 1996-1999 Rp 75.000.000 Rp 90.145.000

B. Harta Bergerak

1. Motor Honda Supra, hsl sndiri, 2002 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000

2. Ternak 12 ekor kambing, hsl sndiri, 2005 …………….. Rp 5.400.000

3. Logam mulia, hsl sndiri, 1990-2003 Rp 2.250.000 Rp 4.500.000

4. Surat berharga, hsl sndiri, 1992 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000

5. Surat berharga, hsl sndiri, 1994 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

6. Surat berharga, hsl sndiri, 2002 Rp 300.000 Rp 300.000

C. Giro Setara Kas Rp 16.560.000 Rp 9.586.759

D. Hutang pinjaman uang …………….. Rp 30.000.000

E. Hutang pinjaman barang …………….. Rp 42.000.000

F. Total harta kekayaan Rp 1.209.610.000 Rp 1.245.379.759

sumber: kpk, 18 juni 2008

PTPN-Warga Masih Sengketa

Lahan 1.000 Hektar di WK Terbengkalai

SENGKETA lahan antara PTPN VII dan warga seluas 1.000 hektare di Kabupaten Way Kanan yang telah berlangsung 10 tahun, belum juga ada sinyal akan menemui ujung. Padahal, selama ini lahan yang masih berupa perkebunan karet itu terbengkalai. Karena berstatus quo.

Terkait dengan kondisi tersebut, beberapa tokoh masyarakat Way Kanan mengharapkan agar PTPN VII segera menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan demikian, lahan tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Tokoh masyarakat Blambangan Umpu, Way Kanan, yang menyatakan harapannya agar sengketa lahan antara PTPN VII dan warga segera dituntaskan, diantaranya adalah Tuan Daud, Mahadi, Fauzi, Anwar Syarifudin, dan M Amin, serta dua anggota DPRD Way Kanan, yang juga tokoh masyarakat setempat; Arief Sahidi dan Ridwan Basyah.

Mereka berharap, pemerintah daerah sebagai mediator untuk menyelesaikan permaslahan tanah tersebut harus secepatnya membantu, agar bisa tuntas.

“Kita berharap masalah ini jangan sampai berlarut-larut terus. Kan sayang kalau tanah yang sangat strategis itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena keubn karetnya juga sudah rusak dimakan usia,” ujar Tuan Daud.

Ia menjelaskan, tanah tersebut terbengakalai sejak tahun 1998, kayu-kayu karet yang seharusnya bisa bermanfaat akhirnya rusak saja dimakan usia. Karena sampai saat ini PTPN tidak lagi mengolahnya, begitu juga masyarakat. Karena status tanah itu tidak jelas.

“Kalau memang tdak lagi dimanfaatkan, ya sudah, tolong secepatnya PTPN menyelesaikan masalah ini dan serahkan kembali ke masyarakat,” kata dia.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Komisi A DPRD setempat sudah diadakan hearing, yang dihadiri para tokoh masyarakat; Tuan Daud, Mahadi, Fauzi, M Amin, Arief Sahidi, dan Ridwan Basyah, serta Asisten I Pemkab Way Kanan, Herwan Sahri, dan dari pihak PTPN, Edi Taufik. Namun, belum didapat kesimpulan karena pihak PTPN masih akan membahas masalah tersebut pada tingkat direksi.

Arief Sahidi menambahkan, saat itu lahan yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera Way Kanan, dan jalan arah perkantoran pemda setempat diserahkan masyarakat untuk perkebunan inti. Namun, sejak tahun 1998 lahan yang sudah ditanami karet itu dibiarkan begitu saja.

“Dulu tanah itu kan diserahkan kepada PTPN untuk perkebunan inti. Nah, kalau sekarang dibiarkan terbengkalai seperti itu, sudah seharusnya segera dikembalikan ke masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat berbuat yang tidak kita inginkan. Toh ini kan untuk kesejahteraan masyarakat juga,” katanya.

Minta Sabar

Sementara Asisten I Pemkab Way Kanan, Herwan Sahri, mengetakan, pemda hanya sebagai mediator saja. Jika memang PTPN mau menyerahkan tanah tersebut, maka itu jalan yang lebih baik. “Kita sudah berupaya menengahi. Memang intinya masyarakat meminta agar PTPN segera mengembalikan tanah itu kepada mereka. Hearing di Dewan juga sudah dilakukan. Kalau kita sebagai mediator, ya intinya masalah ini bagaimana cepat selesai, dan tidak ada keributan dari masayarakat. Mudah-mudahan semua cepat selesai,” katanya.

Harapannya, masyarakat bisa bersabar. Sambil menunggu keputusan dari PTPN. “Kita harus sabar. Tapi mudah-mudahan tidak berlarut-larut. Karena semua ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kita juga berharap agar tidak ada tindakan yang diluar batas dari masyarakat,” ujarnya. fa

Warga Ancam Duduki Lahan

FOKUS – Sengketa lahan puluhan tahun yang berujung munculnya status quo atas tanah perkebunan seluas 1.000 hektar, memicu “amarah” kalangan tokoh di Blambangan Umpu.

Misalnya yang disampaikan Anwar Syarifuddin. Tokoh pemuda disegani ini menegaskan, jika PTPN tidak segera menyelesaikan sengkata tanah tersebut, jangan salahkan masyarakat bila akhirnya mereka akan menduduki tanah seluas sekitar 1.000 hektar itu dengan paksa.

Jika sampai langkah itu dilakukan warga, sebenarnya, layak dipahami. Pasalnya, sesuai pemantauan di lokasi, tanah yang merupakan perkebunan karet itu sudah hampir 10 tahun belakangan ini terbengkalai. Tidak diurus lagi oleh PTPN maupun masyarakat.

Sebelumnya para tokoh masyarakat meminta agar PTPN VII mendesak direksi perusahaan tersebut untuk segera mengembalikan lahan yang berada di wilayah Blambangan Umpu, Way Kanan, tersebut. Hal itu juga mengemuka saat dilakukan hearing oleh Komisi A DPRD Way Kanan beberapa waktu silam.

Menurut Anwar Syarifuddin, harus cepat ada kejelasan mengenai hal ini. Sehingga lahan itu dapat diamnfaatkan oleh warga, karena kondisi pohon karetnya juga sudah banyak yang rusak.

“Kapan lagi mereka (PTPN) akan mengembalikan tanah itu. Sudah sejak lama proses itu dilakukan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas. Kalau seperti ini terus, tentunya warga akan melakukan upaya menduduki dengan paksa,” katanya. Dikatakan, jika lahan potensial itu terus dibiarkan terbengkalai, maka pohon-pohon karet yang ada akan semakin rusak, dan tanah yang seharusnya produktif menjadi mubazir.

“Kalau lahan itu digarap masyarakat, kan ada faedahnya, dan menambah kemakmuran warga. Jadi untuk apa ditunda-tunda lagi. Apalagi dalam hearing di DPRD pekan lalu, ada juga perwakilan dari direksi PTPN, mereka sudah mendengar langsung jika warga memang menginginkan tanah itu segera dikembalikan,” ujarnya.

Kayu karet yang sudah tidak berfungsi dan jumlahnya mencapai ribuan kubik, sambung Anwar, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga. Kemudian lahan itu bisa ditanam kembali pohon karet atau untuk tanaman keras lainnya.

“Yang penting PTPN segera mengembalikan tanah itu. Ini semua semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tapi kalau tidak segera, ya mau menunggu apalagi. Tujuan utama dari pengelolaan tanah itu untuk perkebunan karet oleh PTPN kan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ini tidak berjalan, bahkan terbengkalai. Kalau digarap sendiri oleh warga, tentunya masyarakat akan memiliki hasil yang maksimal,” ujar Anwar. fa

Pemkab Lamtim Sosialisasikan Raperdes

FOKUS - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini sibuk mensosialisasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang telah dirancang. Sosialisasi peratuan ini dimaksudkan untuk RAPBD dimasing-masing desa yang ada di kabupaten tersebut.

Menurut Suryadi, SIP, Kasubbid Inspektorat Pemkab Lamtim, saat menyampaikan sosialisasi di Aula Kecamatan Gunung Pelindung, beberapa hari lalu, melalui Raperdes ini diharapkan setiap desa mampu menerapkan peraturan keuangannya sesuai dengan peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah.

Lebih lanjut Suryadi menjelaskan, pengesahan Raperdes terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dilakukan oleh kepala desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) di masing-masing desa.

Peraturan yang telah sah ini, lanjut dia, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pamong desa untuk melakukan pembangunan di desanya masing-masing.

“Peraturan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah ini harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan bila peraturan desa (Perdes) ini tidak dilaksanakan maka peraturan desa yang telah disahkan akan ditolak oleh pemerintah daerah,“ paparnya.

Pada sosialisasi Rancangan Peraturan Desa yang dihadiri jajaran Pemerintah Desa se-Kecamatan Gunung Pelindung dan Kecamatan Melinting itu juga tampil Kasubbag Perangkat dan Pengembangan Desa Pemkab Lampung Timur Drs Ika Feriyanto. Ia menjelaskan, pendapatan desa sendiri tidak semata-mata dari Pendapatan Asli Desa (PAD) namun juga bersumber dari bantuan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD), menurut Ika Feriyanto, umumnya diambil dari potensi yang ada di masing-masing desa, baik itu potensi alam maupun retribusi lainnya yang ada, di samping swadaya murni dari masyarakat.

Lebih jauh dikemukakan Ika Feriyanto, adanya sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) dimasksud sehingga dalam pengelolaan keuangan desa akan dapat lebih efektif dan transparan, disamping itu dalam Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten LampungTimur Nomor 22 Tahun 2007 perlu ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) di tahun 2008. hm/jh

Tabligh Akbar dan Mawalan

NUANSA keagamaan yang kental memang menjadi ciri khas jajaran petinggi PTPN VII (Persero). Senin (28/7) malam lalu misalnya, digelar tabligh akbar memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitun Nabat, komplek BUMN tersebut.

Acara keagamaan bertema “Bersama Semangat Promosi, Kita Tingkatkan Kinerja Dengan Sabar Dan Sholat” ini dihiasi dengan festival mawalan yang baru pertama kalinya dilakukan.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PTPN VII, Ir Gatot Bintoro, mengatakan, tabligh akbar ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahim keluarga besar PTPN VII dan masyarakat sekitar kantor direksi. Selain itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas kinerja PTPN VII tahun 2007.

Kegiatan keagamaan itu dilengkapi dengan ceramah yang disampaikan KH Zakaria Ahmad. ***

teks : beny faisal

foto : humas ptpn vii

Syam Pun Dibangga-banggakan

SEJAK Jumat (1/8) sampai Sabtu (2/8) malam, para tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Lampung berdiskusi hangat di Hotel Nusantara Bandar Lampung dalam ajang bertajuk Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Dua agenda besar pun dimantapkan. Yaitu sukses memenangkan pasangan Hi Zulkifli Anwar-Akhmadi Sumaryanto dalam pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September mendatang, dan sukses pada Pemilu 2009.

Semangat kader-kader PAN memang menggelegak. Apalagi dalam pembukaan hadir Gubernur Syamsurya Ryacudu. Kehadiran orang nomor satu di Lampung semacam ini baru terjadi sekarang, selama Sjachroedin ZP menjadi gubernur, tak sekalipun ia pernah melakukannya. Karena itu wajar jika Syamsurya pun dibangga-banggakan. Hingga meletup penegasan; “PAN akan kawal kepemimpinan Syam sampai akhir masa jabatan!”

Fleksibilitas Ketua DPW PAN Lampung, Hi Abdullah Fadri Auli, juga Sekjen DPP PAN, Zulkifli Hasan, memang menjadi pendorong “masuknya” gezah partai itu ke berbagai lini. Dan sesungguhnya, kebesaran PAN –dan tercapainya agenda besar yang dimatangkan- banyak tergantung pada bagaimana tokoh-tokohnya mampu terus “masuk dan merangkul” berbagai kalangan secara elegan dan sepi dari kesombongan. ***

teks : fajar

foto : istimewa

Pekerja PTPN VII Sumbang Puluhan Kantong Darah

FOKUS - Untuk memenuhi kebutuhan darah setiap hari di rumah sakit se-Bandarlampung, OKUSmembutuhkan 80 hingga 100 kantong darah. Sebagai rasa kepedulian untuk membantu memenuhi kebutuhan darah tersebut, Selasa (29/7) lalu, para pekerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (Persero) melaksanakan kegiatan donor darah.

Dari kegiatan donor darah yang dipusatkan di Gedung Pertemuan PTPN VII tersebut, dikumpulkan 50 kantong darah, yang berasal dari para pekerja yang ada di kantor direksi dan unit-unit usaha, baik Distrik Way Sekampung, unit usaha Way Berulu, Rejosari, Pewa, Kedaton, dan Bergen. Selain pekerja, kegiatan ini juga diikuti oleh para keluarga pekerja

Menurut Sofian Machmud, SE, Humas PTPN VII (Persero), kegiatan donor darah ini sebagai ungkapan kepedulian kemanusiaan dari para pekerja PTPN VII, dan kegiatan ini merupakan agenda rutin Bagian Humas PTPN VII yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Sofian menambahkan, sebelum melakukan donor darah, setiap pendonor harus diperiksa dahulu. Setelah diperiksa tekanan darahnya, pendonor akan diambil sempel darahnya untuk diperiksa.

Ada empat macam penyakit yang harus diperiksa yakni HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan VDRL (penyakit yang ditularkan dengan berhubungan seks). “Bila si pendonor menderita diantara salah satu penyakit ini, maka tidak bisa diambil darahnya,” ujar Sofian.

Sementara koordinator donor darah dari Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lampung, Dr Aditya, mengatakan selama ini banyak orang yang beranggapan salah tentang donor darah membuat kecanduan dan dapat menggemukkan badan. Justru dengan donor darah, akan membuat jantung bekerja optimal dan mendeteksi penyakit sejak dini.

Keuntungan lain mendonorkan darah, jika dilakukan secara rutin, sambung Aditya, antara lain dapat membuat jantung bekerja lebih baik, karena darah yang dipompa adalah darah yang bersih.

“Manfaat lainnya yakni pendonor dapat mengetahui dirinya sehat. Karena orang-orang yang darahnya bisa digunakan adalah mereka yang benar-benar sehat. Karena sebelum mendonorkan darah, si pendonor akan dilakukan pemeriksaan,” ujarnya. bf

Dua Mobil Dapat Hibah

19 Tanah Bambang Sudibyo Baru Terdata

KEKAYAAN calon wakil gubernur besutan Partai Golkar, PPP, dan PKB: Bambang Sudibyo, SH tergolong biasa-biasa saja meski ia pensiunan brigadir jenderal TNI, tak lebih dari Rp 6.725.316.146. Bahkan dua dari tujuh alat transportasi berupa mobil, didapatnya dari hibah. Yaitu Kijang Innova pada 2005 dan Toyota Vios tahun 2007.

Pada pelaporan LHKPN 20 Desember 2003 silam, harta kekayaan pria low profile yang sangat merakyat itu hanya Rp 1.405.278.944. Lalu dari mana lonjakan harta kekayaan Rp 5 miliaran dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini?

Meruntut pada pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dikeluarkan KPK-RI tanggal 20 Juni 2008, hal itu lebih disebabkan adanya 19 dari 21 harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang baru terdata pada 31 Mei 2008.

Untuk tahun 2003, jumlah harta tidak bergeraknya hanya Rp 638.435.000 saja, terdiri dari dua item tanah dan bangunan, yaitu tanah seluas 137 m2 di Jakarta Timur yang diperoleh tahun 1987 dengan nilai Rp 56.415.000, serta tanah dan bangunan seluas 342 m2 & 342 m2 juga di Jakarta Timur yang diperoleh sendiri dan hasil warisan pada 1998, dengan nilai Rp 582.020.000. Sedang pada hasil pelaporan tahun 2008, jumlah keseluruhannya menjadi Rp 4.319.322.000, di mana masuk 19 item tanah dan bangunan lainnya.

Selain itu, sepanjang lima tahun ini, Bambang Sudibyo bertambah harga bergeraknya, utamanya pada alat transportasi. Jika pada 2003 hanya tercantum memiliki tiga kendaraan, kini menjadi tujuh. Empat tambahan mobil tersebut terdiri dari dua hasil sendiri yang diperoleh tahun 2008 berupa Nissan Terrano dan Toyota Land Cruiser tahun pembuatan 1996.

Harta bergerak pada logam mulia, mengalami penambahan. Pada tahun 2003 jumlahnya hanya Rp 40 juta, saat ini menjadi Rp 303.099.000, yang kesemuanya merupakan hasil sendiri dan diperoleh tahun 1999 dan 2000. Kekayaan suami drg Rosnila Devi Siregar ini di bidang giro setara kas lainnya juga mengalami penambahan, jika lima tahun silam jumlahnya Rp 350 juta, saat ini menjadi Rp 1,2 miliar lebih. dd

Kekayaan Cawagub Bambang Sudibyo

A. Harta Tidak Bergerak 2003 2008

1. Tanah 137 m2, Jaktim, 1987 Rp 56.415.000 Rp 56.415.000

2. Tanah/bangunan 342 & 342 m2, Jaktim, 1998 Rp 582.020.000 Rp 1.252.404.000

3. Tanah/bangunan 409 & 300 m2, BL, wrsan, 2000 ………………. Rp 368.276.000

4. Tanah/bangunan 600 & 300 m2, BL, hsl sndiri, 1991 …………… Rp 298.500.000

5. Tanah 600 m2, BL, 1991 …………… Rp 120.000.000

6. Tanah/bangunan 148 & 148 m2, BL, 2003 …………… Rp 156.732.000

7. Tanah/bangunan 1.600 & 100 m2, Lamsel, hsl sndiri, 1997 …….. Rp 110.000.000

8. Tanah 10.270 m2, Lamsel, hsl sndiri, 1980 ……………. Rp 71.890.000

9. Tanah/bangunan 500 & 200 m2, BL, hsl sndiri, 1998 …………. Rp 149.000.000

10. Tanah/bangunan 785 & 125 m2, BL, hsl sndiri, 1995 ………… Rp 152.875.000

11. Tanah 1.000 m2, BL, hsl sndiri, 1992 ……………. Rp 200.000.000

12. Tanah 1.000 m2, BL, hsl sndiri, 1992 ……………. Rp 200.000.000

13. Tanah/bangunan 457 & 250 m2, BL, hsl sndiri, 1997 ……….. Rp 240.150.000

14. Tanah 458 m2, BL, hsl sndiri, 1997 …………….. Rp 91.600.000

15. Tanah 2.635 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2001 …………….. Rp 92.225.000

16. Tanah 1.570 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2001 …………….. Rp 54.950.000

17. Tanah 4.085 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2001 …………. Rp 142.975.000

18. Tanah 2.990 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2001 …………. Rp 104.650.000

19. Tanah/bangunan 635 & 100 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 2000 ……………. Rp 73.100.000

20. Tanah 300 m2, Jaktim, hsl sndiri, 1997 ……………. Rp 162.000.000

21. Tanah 327 m2, Jaktim, hsl sndiri, 1997 ……………. Rp 176.580.000

B. Harta Bergerak

1. Mobil Toyota Kijang, hsl sndiri, 1999 Rp 80.000.000 Rp 80.000.000

2. Mobil Suzuki Baleno, hsl sndiri, 2001 Rp 100.000.000 Rp 45.000.000

3. Mobil Nissan Terrani, hsl sndiri, 2002 Rp 180.000.000 Rp 80.000.000

4. Mobil Nissan Terrano, hsl sndiri, 2008 ……………… Rp 100.000.000

5. Mobil Kijang Innova, hibah, 2005 ………………. Rp 110.000.000

6. Mobil Toyota Vios, hibah, 2007 ………………. Rp 140.000.000

7. Mobil Toyota Land Cruiser, hsl sndiri ………………. Rp 300.000.000

C. Giro Setara Kas Rp 366.843.944 Rp 1.247.895.146

D. Total harta kekayaan Rp 1.405.278.944 Rp 6.725.316.146

USD 51.230

sumber: kpk, 20 juni 2008

Suparjo Lapor Kekayaan Karena Nyalon

FOKUS – Kalau saja HM Suparjo, ST, MM tidak digandeng Andy Achmad Sampurna Jaya sebagai pasangannya dalam pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September mendatang, bisa jadi mantan pejabat di PT Bukit Asam (PT BA) itu tidak akan pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lho kenapa? Karena berdasarkan data yang diumumkan KPK tanggal 18 Juni 2008 tidak ada data pembanding harta kekayaan pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 10 Januari 1958 tersebut. Artinya, ya karena nyalon sebagai calon wakil gubernur usungan PBR dan Partai Demokrat-lah akhirnya Suparjo harus buka-bukaan akan kekayaannya sebagaimana kewajiban yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan data pelaporan LHKPN tanggal 22 Mei 2008, HM Suparjo memiliki harta kekayaan sebesar Rp 1.480.070.126, yang terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 1.219.484.000, harta bergerak sebanyak Rp 215.000.000, dan harta giro setara kas dan lainnya mencapai Rp 81.208.125.

Diketahui juga bila suami Sri Handayani yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Km 15, Bandar Lampung itu memiliki hutang berupa pinjaman barang sebesar Rp 35.622.000.

Berikut hartanya HM Suparjo, sang cawagub yang digadang-gadang oleh Andy Achmad:

A. Harta Tidak Bergerak 2008

1. Tanah 1.278 m2, BL, hsl sndiri, 1995 Rp 163.584.000

2. Tanah 300 m2, BL, hsl sndiri, 2000 Rp 30.900.000

3. Tanah/bangunan 105 & 45 m2, BL, hsl sndiri Rp 275.000.000

4. Tanah/bangunan 300 & 200 m2, BL, warisan, 1992 Rp 385.000.000

5. Tanah/bangunan 300 & 140 m2, BL, 1998 Rp 365.000.000

B. Harta Bergerak

1. Mobil Suzuki Grand Vitara, hsl sndiri, 2006 Rp 175.000.000

2. Mobil Toyota Hardtop, hsl sndiri, 2005 Rp 40.000.000

3. Giro setara kas, hsl sndiri, Rp 81.208.126

C. Hutang (pinjaman barang) Rp 35.622.000

D. Total harta kekayaan Rp 1.480.070.126

sumber: kpk, 18 juni 2008

Kekayaan Zul Malah Turun

JIKA calon lain bertambah tahun terjadi peningkatan harta kekayaan, tidak demikian dengan Hi Zulkifli Anwar. Mantan Bupati Lampung Seatan dua periode yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur usungan PKS dan PAN ini malah menurun kekayaannya. Kok bisa? Karena antara 2005 sampai 2008 ia jual empat mobil dan satu lokasi tanah beserta bangunannya.

Berdasarkan pelaporan LHKPN 17 Mei 2005 lalu, kekayaan suami Dra Hj Djuniar Adhar itu mencapai Rp 8.481.877.000. Namun berdasarkan pelaporan tanggal 30 April 2008 jumlahnya tinggal Rp 7.772.122.197. Berarti calon gubernur yang dikenal merakyat dan low profile itu mengalami penurunan harta kekayaan sekitar Rp 700 jutaan selama tiga tahun belakangan.

Menurut pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dikeluarkan KPK tanggal 2 Juni 2008, penurunan harta kekayaan Hi Zulkifli Anwar karena terjadi penjualan sebidang tanah dengan luas 363 m2 berikut bangunan diatasnya seluas 100 m2. Pada pelaporan 2005, harta ini masuk dalam item pelaporan dengan harga Rp 350.000.000.

Selain itu, dalam rentang waktu tiga tahun belakangan, Zul menjual empat unit sarana transportasinya, yaitu Toyota Kijang tahun pembuatan 1999 yang merupakan hasil sendiri, Mercy tahun 1994 yang diperolehnya tahun 1998, BMW tahun pembuatan 1996 yang diperolehnya tahun 1999, dan Honda buatan 2002. Dengan penjualan empat alat transportasi tersebut harta kekayaan Zul berkurang Rp 1.075.000.000.

Meski demikian, pada item logam mulia, kekayaan mantan ketua BPD Gapensi Lampung itu meningkat. Jika pada tahun 2005 jumlahnya Rp 181.000.000, pada pelaporan 2008 menjadi Rp 425.000.000, begitu juga pada batu mulia yang sebelumnya Rp 600.000.000 naik menjadi Rp 800.000.000. Dalam item harta bergerak lainnya, kekayaan Zulkifli Anwar meningkat cukup pesat, yaitu dari Rp 781.000.000 pada 2005 menjadi Rp 1.225.000.000 pada 2008. Pun pada giro dan setara kas lainnya. Bila pada 2005 jumlahnya Rp 1.350.877.000, pada 2008 ini menjadi Rp 2.808.872.197. dd

Ini Kekayaan Cagub Usungan PKS & PAN

A. Harta Tidak Bergerak 2005 2008

1. Tanah/bangunan 1.342 m2 & 600 m2, BL, hsl sndiri, 1998 Rp 1.700.000.000 Rp 665.576.000

2. Tanah/bangunan 309 m2 & 195 m2, BL, hsl sndiri, 2003 Rp 300.000.000 Rp 490.923.000

3. Tanah/bangunan 505 & 200 m2, BL, hsl sndiri, 19985-1992 Rp 500.000.000 Rp 353.320.000

4. Tanah/bangunan 399 & 400 m2, BL, hsl sndiri, 1993 Rp 1.200.000.000 Rp 486.406.000

5. Tanah/bangunan 363 & 100 m2, BL, hsl sndiri, 1995 Rp 350.000.000 …………..

6. Tanah/bangunan 3.005 & 400 m2, Tanggamus, hsl sndiri, 1999 Rp 400.000.000 Rp 217.025.000

B. Harta Bergerak

1. Mobil Mercy, hsl sndiri, 2003 Rp 500.000.000 Rp 500.000.000

2. Mobil Jaguar, hsl sndiri, 2004 Rp 325.000.000 Rp 300.000.000

3. Mobil Toyota Kijang, hsl sndiri, 1999 Rp 100.000.000 ……………….

4. Mobil Mercy, hsl sndiri, 1998 Rp 450.000.000 ……………….

5. Mobil BMW, hsl sndiri, 1999 Rp 225.000.000 ……………….

6. Mobil Honda, hsl sndiri, 2002 Rp 300.000.000 ……………….

7. Mobil Wrangler, hsl sndiri, 2005 ……………….. Rp 200.000.000

8. Mobil VW Caravelle, hsl sndiri, 2007 ……………….. Rp 300.000.000

9. Motor Harley Davidson, hsl sndiri, 2004 ……………….. Rp 225.000.000

10. Logam mulia, hsl sndiri, 1985 Rp 181.000.000 Rp 425.000.000

11. Batu mulia, hsl sndiri, 1984 Rp 600.000.000 Rp 800.000.000

C. Surat Berharga hasil sendiri Rp 1.350.877.000 Rp 2.808.872.197

D. Total harta kekayaan Rp 8.481.877.000 Rp 7.772.122.197

sumber: kpk, 2 juni 2008

Dan, Alzier Layak Jadi Pilihan

SEPEKAN terakhir, jajaran tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Lampung “gerah” seiring munculnya upaya segelintir pengurus yang berusaha secara struktural mengeluarkan pernyataan dukungan bagi pasangan cagub-cawagub yang akan mentas dalam pilgub 3 September mendatang.

Padahal, aturannya jelas, NU secara struktural tidak lagi bermain di ranah politik praktis. Itu sebabnya, meletup kekhawatiran kaum muda nahdliyin akan tergerusnya semangat juang lillahi ta’ala oleh permainan politik sesaat para tokoh di struktural lembaga keagamaan terbesar tersebut.

Padahal, realitasnya, kekuatan nahdliyin bertumpu pada gezah para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para dai, dan kaum sarungan lainnya. Realita di beberapa daerah juga membuktikan, dukungan struktural NU justru menjadi “pelemah” dari gerakan untuk membawa kepentingan umat dan kaum nahdliyin ke masa depan.

Dan jika menilik “garis nasab”, menyambut pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September nanti, muncul tiga nama yang sebenarnya merekatkan kepentingan kaum nahdliyin. Yang pertama, M Alzier Dianis Thabranie. Calon gubernur besutan Partai Golkar, PPP, dan PKB ini merupakan putra pendiri NU di Lampung; Drs Hi Thabranie Daud, dan ia sendiri mustasyar PWNU Lampung.

Lalu Andi Arief, SIP. Tokoh muda cawagub dari jalur perseorangan ini merupakan putra KH Arief Makhya, sosok kiai sepuh NU yang juga mustasyar PWNU Lampung. Dan Drs Musa Zainuddin, ketua DPW PKB Lampung versi Muhaimin Iskandar, yang juga mustasyar PWNU Lampung. Bedanya, Musa tak “bermain langsung” dalam pilgub melainkan menyokong pasangan Andy Achmad-M Suparjo.

*Ini Kriterianya

Lalu bagaimana menyikapi hal itu? Para kiai khos NU telah memberikan kriteria untuk pasangan peserta pilgub yang layak didukung dan dipilih kaum nahdliyin.

Pertama; Calon tersebut warga NU yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi untuk membesarkan NU. Kedua; Calon tersebut bukan dari warga NU tapi ia senang membantu NU. Baik itu pondok pesantren, sekolah-sekolah, maupun kegiatan-kegiatan yang digelar NU, dan sebagainya. Ketiga; Calon tersebut bukan warga NU tapi ia tidak pernah memusuhi NU.

Meruntut dari tiga kriteria tersebut, KH Abuya Abrori Akwan, fungsionaris PBNU, secara pribadi mengajak kaum nahdliyin di Lampung untuk memenangkan pasangan Alzier-Bambang (ABANG) pada pilgub 3 September mendatang.

Terang-terangan ulama sepuh yang juga mustasyar PWNU Lampung ini menyatakan Alzier layak menjadi pilihan utama sebagai gubernur ke depan. “Para kiai di Lampung sudah sepakat memilih beliau (Alzier),” kata dia selepas melantik pengurus cabang NU Pesawaran, Kamis (31/7) siang, sambil menambahkan, selain menjadi mustasyar NU dan putra tokoh senior NU, Alzier juga selama ini telah banyak membantu dan menunjukkan kepedulian bagi kepentingan kaum nahdliyin. dd

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung 2007-2012

Mustasyar : KH Ahmad Sodik

: KH Abdul Halim Maftuhin

: KH Jamaluddin Al Bustomi

: KH Abrori Akwan

: KH Ma’ruf Adnan

: KH Sholeh Alawi

: KH Arief Makhya

: Prof DR KH Musa Sueb, MA

: KH Farid Abdul Mukti

: KH Syafe’i Shali

: Drs Musa Zainuddin

: M Alzier Dianis Thabranie

Syuriyah

Rais : KH Syamsuddin Thohir

Wakil Rais : KH Muhsin Abdillah

Wakil Rais : KH Hasan Basri

Wakil Rais : KH Hamdan

Wakil Rais : Drs KH Bahruddin, MA

Wakil Rais : Drs Ichwan Asron, MA

Wakil Rais : KH A Sukron

Wakil Rais : Drs KH Syihabuddin, MA

Katib : Drs KH Khaeruddin Tahmid, MH

Wakil Katib : KH Badruzzaman

Wakil Katib : KH Ihya Ulumudin

Wakil Katib : Ustadz Ishomuddin, SAg, MAg

A’wan : Ir Hi A Syauki Shobier, BRE, SH

: Muhammad Habib

: Hi Satori Mansyur

: Hi Umar Anshori Husnan

: Hi Nakhrowi Sofwan

: Drs KH Mukri, MA

: Drs Hi A Basyir

: Drs KH M Gufron

: Komarunizar, SAg

: KH A Wahid Zamas

: HM Ismet Romas, MBA

: Hasyim Nur

: Kyai Auzai Alwi

: Hi Hudan

: Hi Sugito

: Gus Dardiri

: Gus Kholik

: Syahrir Munir

Tanfidziyah

Ketua : Drs KH Ngaliman Marzuki

Wakil Ketua : KH RM Sholeh Bajuri, SHi

Wakil Ketua : KH Zakaria Ahmad

Wakil Ketua : Khairullah AY

Wakil Ketua : Hi Hanibal Hamidi, MKes

Wakil Ketua : Drs Komaruddin AS, MH

Wakil Ketua : DR Syamsuri Ali, MA

Wakil Ketua : dr Hi A Farich, MKes

Wakil Ketua : Ir Hi Ferdi Gunsan

Wakil Ketua : Ir Mahmud Santoso, MM

Wakil Ketua : Drs Syaiful Islam

Sekretaris : Drs Munzir Ahmad Syukri

Wakil Sekretaris : Drs Maulana Mukhlis

Wakil Sekretaris : Drs Abdul Syukur, MA

Wakil Sekretaris : Sholihin, SPDi

Wakil Sekretaris : Muhiddin, SE

Wakil Sekretaris : Safari Daud, SHi, MAg

Bendahara : Fikri Azka

Wakil Bendahara : Hi Fes Muhammad, SE, MM

Wakil Bendahara : A Roful Hasbi

Wakil Bendahara : Muh Ibrali Sartoni

sumber: sk pbnu no: 253/A.II.04/12/2007