15 September 2008

HOT NEWS

Aktor Boleh Saja Sama PREDIKSI beberapa paranormal yang dimuat Fokus beberapa waktu sebelum pelaksanaan pilgub 3 September lalu jika pasca pesta demokrasi rakyat itu akan muncul riak-riak mengarah ke kerusuhan, tampaknya mulai terbaui. Gerakan enam pasang cagub-cawagub yang pekan lalu road show ke beberapa pihak ditengarai sebagai salah satu indikasi ke arah sana. Beberapa tokoh yang ditemui Fokus, tak menampik kemungkinan meletupnya perseteruan antara pimpinan eksekutif dan legislatif pasca pilgub 2008. Bahkan, besar kemungkinan konflik berkepanjangan akan berulang. Sebagaimana diketahui, pemerintahan di Lampung era Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu pernah diwarnai oleh konflik politik yang melelahkan, seiring keluarnya SK Nomor 15/2005 dari DPRD yang intinya tidak mengakui kepemimpinan duet tersebut. Konflik ini layak disebut sebagai konflik jilid I. Nah, menyusul pelaksanaan pilgub, nuansa bakal munculnya konflik jilid II sulit ditutupi. Enam pasang cagub-cawagub yang menunjukkan ketidakpuasannya atas berbagai hal selama pelaksanaan pencoblosan tampaknya akan terus berjuang, pun partai-partai yang mengusung mereka, yang rata-rata memiliki wakil di legislatif. Besar kemungkinan, usulan calon terpilih yang mesti disahkan Dewan akan berlarut-larut. Apalagi nuansa pelantikan gubernur-wagub terpilih baru 2009 kian menguat, sementara Fraksi PDIP DPRD Lampung telah bersikeras pelantikan dilakukan secepatnya, setelah pengesahan gubernur-wagub terpilih keluar Keppresnya. Bakalkah konflik jilid II mengancam Lampung sebagai buntut pilgub 3 September silam? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Ir Hi Ahmad Junaidi Auly, MM, tokoh PKS Lampung, akhir pekan kemarin melalui telepon seluler: Banyak kalangan menilai, melihat perkembangan pasca pencoblosan, tampaknya bakal meletup konflik jilid II di Lampung, menurut Anda? Saya kira terlalu dini kalau berpikir sampai sejauh itu. Adanya gerakan enam pasang peserta pilgub itu salah satu indikasinya? Nah, ini yang salah. Keenam pasang cagub-cawagub mendatangi DPRD, Gubernur Syamsurya Ryacudu, dan KPU minggu lalu itu untuk menyampaikan tengara adanya beberapa bentuk kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pilgub 3 September lalu. Tapikan aktornya sama saja? Ya, bisa saja aktornya sama, tapi substansinya kan berbeda. Kalau dulu kan menindaklanjuti SK DPRD Nomor 15 itu, sebagai apresiasi atas kemenangan gugatan pasangan Alzier Thabranie-Ansyori Yunus. Kali ini beda. Bahwa ada Alzier didalam enam pasang cagub yang kemarin road show, itu tak berarti persoalannya sama. Kebetulan saja aktornya sama, ada Alzier dan Sjachroedin. Substansi yang sekarang ini apa, karena kesannya asal jangan Oedin yang menang? O, kita nggak bicara soal siapa yang menang. Itu masalah lain. Kami ini, saya mewakili enam pasang cagub-cawagub, merasa ada kecurangan-kecurangan yang terjadi selama masa pencoblosan. Itu sebabnya, kami menyampaikan ke Dewan, gubernur, dan KPU. Kepada KPU juga kami sampaikan adanya indikasi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WIB sebagaimana ketentuannya. Jadi yang kami sampaikan adalah tengara kecurangan selama pilgub, bukan soal siapa yang menang.
Apakah hasil quick count yang ditayangkan sejak sebelum pukul 13.00 WIB juga merupakan persoalan yang dianggap sebagai pelanggaran? Itu hanya salah satu indikasi saja. Tapi kalau kita tarik ke kondisi di lapangan, ditayangkannya quick count sebelum waktu penghitungan suara memang bisa menjadi salah satu sebab banyaknya warga yang tidak jadi mencoblos karena hasilnya sudah disampaikan secara luas. Disadari atau tidak, ada opini di masyarakat bahwa pemenang pilgub sudah diketahui, jadi buat apalagi mencoblos. Padahal, waktu itu belum saatnya penghitungan suara di TPS-TPS. Ada yang menilai, quick count itu bernuansa keberpihakan, menurut Anda? Saya kira terlalu buru-buru kalau menilainya demikian. Kalau ada bukti, baru kita bisa ngomong. Saya tidak mau menuduh tanpa bukti. Kasih saya bukti, nanti baru kita telusuri kebenarannya. Pernyataan Saiful Mujani di sebuah media harian bahwa untuk menghitung semacam itu sambil tiduran juga bisa, kan mengindikasikan adanya “sesuatu”? Menurut saya, kalau beliau bicara dalam konteks membuat atau menghitung data yang masuk sambil tiduran, ya memang bisa. Tapi kalau pernyataan itu diarahkan sebagai bentuk dari melecehkan suara rakyat, saya kira terlalu naïf. Tidak mungkinlah orang sekelas Saiful Mujani akan bermain-main semacam itu. Sampai saat ini sejauhmana temuan data-data pelanggaran? Kita masih terus melengkapi, yang sudah ada dan telah kami serahkan tinggal menunggu kejelasan dari pihak berwenang. Tapikan waktu penentuan pemenang tinggal sampai Selasa (16/9), menurut Anda? Ya biar saja. Mengumpulkan data kan tidak mudah. Apalagi kalau itu menyangkut lingkaran birokrasi. Misalnya data apa yang kini sedang ditelusuri? Banyak. Tapi memang saat ini kita tengah telusuri adanya informasi bahwa ada dana bantuan sosial Rp 50 miliar yang baru dicairkan. Informasi itu kan perlu dicek kebenarannya. Kalau itu benar? Bisa masuk sebagai salah satu pelanggaran dalam pilgub. Karena ada ketentuan, pasangan calon tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD. Kalau itu betul, ya kita akan menolak hasil penghitungan suara versi KPU. ***

Semua Masalah Pasti Ada Jalan Keluar

FOKUS – Meruyaknya beragam spekulasi menyusul pelaksanaan pilgub 3 September lalu bakal melahirkan konflik berkepanjangan – atau konflik jilid II setelah SK 15/2005- mendapat reaksi dingin dari Mundjidi Asmarantaka, SE, kepala Badan Kesbang & Linmas Provinsi Lampung. “Saya kira nggak akan sampai separah itu-lah. Kalaupun ada masalah, pasti ada jalan keluarnya,” tutur pejabat karier itu dengan kalem. Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Mundjidi Asmarantaka, SE, melalui telepon seluler, akhir pekan kemarin. Beberapa pihak menganalisa, bakal muncul konflik baru atau konflik jilid II antara eksekutif dan legislatif pasca pilgub, menurut penilaian Anda? Ah, saya kira nggak akan sampai separah itu-lah. Masak sih mau sampai begitu, rasa-rasanya nggak-lah. Bukankah road show enam pasang cagub-cawagub pekan lalu bisa mengimbas cukup panjang? Sebenarnya nggak juga. Toh apa aspirasi yang mereka usung telah disampaikan dan diterima dengan baik. Baik itu oleh DPRD, Gubernur, maupun KPU. Apalagi kita semua tahu, sebelum memasuki masa kampanye dulu, sudah disepakati adanya deklarasi pilgub damai. Saya kira nggak bakal-lah berkepanjangan sampai mengganggu proses selanjutnya dari pelaksanaan pencoblosan beberapa waktu lalu. Anda optimis tak bakal meletup konflik jilid II? Optimis dong! Sebab apalagi yang mau dipersoalkan? Semuanya kan sudah sesuai dengan aturan, juga ketujuh pasang peserta pilgub kemarin sudah sepakat melahirkan pilgub damai melalui deklarasinya, jadi ya apalagi? Sekarang ini beri kesempatan KPU bekerja sebagaimana mestinya. Posisi jajaran Kesbang & Linmas sendiri? Kita ini kasarnya hanya nonton saja, tepatnya memonitor. Saya sampai membuat surat edaran ke Kesbang Linmas semua kabupaten/kota agar kita jangan ikut campur. Termasuk sekadar memberi catatan saran pun nggak usah. Karena khawatir nanti dipolitisir ikut campur. Kemungkinan di Dewan terjadi permainan untuk mengganjal usulan hasil pemenang pilgub? Saya kira tidak-lah. Teman-teman kita di legislatif itu kan politisi-politisi handal, negarawan yang tidak perlu diragukan komitmennya bagi kepentingan rakyat dan daerah. Dan menjadi tugas kita semua untuk menjaga kondisi sosial politik agar tetap sejuk. Saya juga percaya, teman-teman di legislatif sepakat untuk terus membangun Lampung yang kita sayangi dan kita jaga. ***

Peluang Konflik Itu Menganga

FOKUS – Pengamat politik daerah Lampung, Agusta Hermawan, memprediksi konflik jilid II akan meletup pasca pencoblosan 3 September lalu. Apa pemicunya? “Tak lain ya terpilihnya Sjachroedin ZP. Saya memprediksi, kondisi ini akan berimplikasi lahirnya konflik jilid II antara kepemimpinan eksekutif dan legislatif setelah SK 15/2005 lalu. Peluang terjadinya konflik baru itu cukup besar menganga ke depan jika komposisi Dewan masih seperti sekarang,” urai wartawan senior ini. Kenapa bisa begitu? Agusta Hermawan menegaskan, bagaimanapun juga Oedin –sapaan akrab Sjachroedin ZP- sudah telanjur menjadi musuh bersama elit di Lampung ini. Dalam situasi hasil pilgub yang dipastikan akan memenangkan pasangan Sjachroedin-Joko Umar Said ini, Agusta menambahkan, tidak ada pilihan bagi Partai Golkar kecuali mengambil posisi sebagai oposisi. “Jadi, ke depan Golkar ya harus beroposisi terhadap pemerintahan Oedin. Tidak ada pilihan lain. Kalau posisi tersebut tidak diambil, partai ini akan dinilai lemah,” lanjutnya seraya mengungkapkan penilaiannya, Lampung akan kondusif bila gubernurnya bukan Oedin atau Alzier. dd

Kayak Main Bola Aja, Kalah Pukul Wasit

HARAPAN berbagai kalangan pelaksanaan pilgub 3 September lalu sebagai alur manis untuk membangun masa depan Provinsi Lampung yang nyaman, damai, dan segar, ternyata hanya mimpi. Hampir bisa dipastikan ke depan daerah ini memasuki era konflik baru. Hal ini menyusul “protes” enam pasang cagub-cawagub dalam road show-nya pekan kemarin. Sebagaimana diketahui, Senin (8/9) awal pekan lalu, lima pasang cagub-cawagub: Hi Zulkifli Anwar-Akhmadi Sumaryanto, Muhajir Utomo-Andi Arief, Alzier Dianis Thabranie-Bambang Sudibyo, Andy Achmad_M Suparjo, dan Sofjan Jacoeb-Bambang Waluyo melakukan road show politik dengan “mengadu” ke DPRD Lampung, Gubernur Syamsurya Ryacudu, dan KPU Lampung. Pasangan Oemarsono-Thomas Azis Riska meski tidak ikut kegiatan tersebut tapi menandatangani pernyataan bersama bertema “Demokrasi Pilgub Lampung.” Apa yang diusung? Tak lain indikasi pelanggaran yang terjadi selama pesta demokrasi rakyat Lampung 3 September lalu. Pertama: Ditemukan pelanggaran baik sebelum maupun setelah proses pilgub. Kedua: Ada pemanggilan dan atau rapat perangkat desa seluruh Lampung yang dilakukan salah satu calon incumbent. Ketiga: Kerja KPU tidak maksimal karena banyak pemilih yang tidak mendapat kartu suara dan identitasnya salah. Keempat: Tertangkap tangan adanya money politics pada saat pelaksanaan pilgub, dan kelima: sebuah lembaga survei dan media massa (Metro Tv) dengan sengaja dan sistematis mengumumkan perolehan suara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Gerakan politik para elite peserta pilgub 2008 itu, sontak menimbulkan nuansa tersendiri akan masa depan daerah ini. “Saya berani menjamin, kini Lampung memasuki era konflik baru,” kata Gunawan Handoko, pengurus LSM PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung. Apa maksudnya? Mantan aktivis pemuda ini beber-beberan dalam wawancara khusus dengan Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, berikut petikannya: Anda berani berasumsi akan lahir konflik baru di Lampung, bisa dijelaskan? Siapapun, utamanya pemerhati politik dan pelaku politik di daerah ini pasti sudah membaca kalau adanya gerakan enam pasang peserta pilgub kemarin itu akan membawa dampak psikologis sangat tinggi bagi kehidupan dunia politik daerah pasca pilgub. Bahkan konflik baru ini akan lebih besar gezahnya dibandingkan era lahirnya SK 15 DPRD Lampung yang tidak mengakui kepemimpinan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu beberapa tahun silam. Jadi kepemimpinan pemerintahan di Lampung ke depan tetap saja diwarnai konflik politik, begitu? Iya! Kalau melihat gerakan enam pasang peserta pilgub itu, arah ke sana sudah transparan. Kalau dulu, era SK 15, kan hanya Partai Golkar yang menjadi motornya, yang lain mendukung. Kalau sekarang ini, beberapa parpol besar terlibat langsung. Bayangkan saja, partai pengusung Zul-Akhmadi misalnya, PAN dan PKS dipastikan akan berada dibelakang gerakan ketidakpuasan atas hasil pilgub yang disulut ditayangkannya quick count pada saat penghitungan suara belum lagi dimulai tersebut. Begitu juga Partai Golkar, PPP, pasti ada dibelakang Alzier-Bambang. PBR, PKB, dan Partai Demokrat yang mengusung Andy Achmad-M Suparjo, juga tidak akan tinggal diam alias menerima begitu saja. Juga partai-partai pengusung Oemarsono-Thomas Azis Riska. Ditambah kekuatan dua calon independen, yang kekuatannya cukup signifikan dalam dimensi kerakyatannya. Nuansa yang paling awal dimulai dari mana? Bisa saja nanti setelah pengesahan suara sah oleh KPU. Kan diperlukan pengesahan dari DPRD Lampung sekaligus surat pengantar ke Presiden melalui Mendagri. Nah, menurut estimasi saya, dari sini awal konflik itu akan dimainkan. Bentuknya? Sudah bisa kebaca, fraksi-fraksi dari partai pengusung cagub-cawagub yang kemarin melakukan aksi road show itu akan dengan berbagai upaya “mempertanyakan” atau minimal memperlambat proses administratif pemenang pilgub. Jadi, kembali konflik politik itu menggeliat dari Gedung Dewan. Persis kayak tahun 2005 lalu dengan keluarnya SK-15 DPRD Lampung. Dan menurut Anda, konflik itu akan berkepanjangan? Sudah pasti! Apalagi pelantikan gubernur-wagub terpilih kan Juni 2009. Maka berbagai percikan konflik politik akan terus bermunculan. Kembali rakyat akan disuguhi pertikaian politik antar elite. Bisa dikatakan konflik baru itu lahir karena ketidakpuasan peserta pilgub yang kalah, begitu? Kalau itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Realitanya kan memang demikian. Dan ini yang sangat saya sayangkan. Harusnya elite-elite politik itu malu-lah mempersoalkan hal-hal semacam ini. Maksudnya malu itu bagaimana? Lho, mereka-mereka itu kan tokoh berkelas di provinsi ini. Kok jadi kayak main bola saja, begitu kalah wasitnya yang dipukuli. Ini kan pertandingan politik, bukan main bola. Harusnya kalau kalah, ya bersikap legowo sajalah, selamatkan rakyat dan daerah, dukung pemenang. Lihat saja di media massa, hari ini iklan pernyataan para cagub-cawagub yang memprotes berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilgub, esoknya muncul iklan pernyataan bersama soal perlunya pilkada damai. Itu kan mengisyaratkan kalau dipermukaan, konflik itu mulai merayap. Beberapa orang menilai, penyulut konflik baru ini adalah hasil quick count yang ditayangkan saat penghitungan suara masih dilakukan pada 3 September lalu, menurut Anda? Penilaian demikian tidak salah. Terus terang saja, saya sendiri merasa gerah dengan adanya penghitungan cepat yang menurut saya bukan hanya memprovokasi rakyat tapi juga bentuk pelecehan terhadap lembaga KPU. Bisa dijelaskan lebih transparan? Begini, sulit dipahami bagaimana mungkin quick count sudah bisa menayangkan hasil perhitungan suara mendahului perhitungan di TPS? Kan begitu. Waktu itu, di Metro Tv pukul 12.30 WIB sudah mulai ditayangkan, sementara TPS baru mulai melakukan penghitungan pukul 13.00 WIB. Anehnya lagi, rakyat telanjur hanyut dengan apa yang dihasilkan quick count tersebut dan seolah tidak peduli lagi dengan hasil akhir yang akan diumumkan KPU. Akibatnya apa? Akibatnya, kita semua menjadi lengah dengan proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di PPS, yang semestinya terus dikawal dalam bermain dengan angka-angka. Artinya, masyarakat sudah masuk dalam perangkap provokasi politik. Dan ini sangat berbahaya dalam proses pemilu kedepan. Menurut estimasi Anda, apakah hasil quick count dan penghitungan manual KPU akan sama? Jelas tidak akan sama. Saya yakin kalau soal ini. Kita tunggu saja nanti apa akhirnya. Soal pelantikan gubernur-wagub terpilih pun kini dipolemikkan, menurut Anda? Kalau menurut saya, sabar tidak sabar ya harus menunggu habisnya masa jabatan gubernur yaitu Juni 2009 nanti. Menurut saya, masalah yang satu ini tidak usah-lah dijadikan polemik. Lho kenapa? Malu! Maksudnya? Ya malu-lah kita semua kalau soal itu saja dipolemikkan berkepanjangan. Apalagi yang berpolemik adalah orang-orang terhormat yang tahu persis dengan aturan dan hukum. Dalam UU 32/2004 sudah jelas diatur oleh pasal 110 ayat 3, bahwa kepala daerah dan wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan. Jadi ya nggak perlu-lah soal ini dipolemikkan, kok nambah-nambah pekerjaan saja. ***

Waktunya Saling Menghormati

Peluang Dua Putaran Tertutup Rapat NUANSA konflik baru lahir kembali –dan diestimasi berlangsung sampai akhir kepemimpinan pemenang pilgub 2008- membuat tokoh LSM senior, Irawan Saleh, SH, prihatin. “Saya mengajak semua pihak, ayo kita saling menghormati apapun keputusan KPU tentang pemenang pilgub,” ucap ketua umum LSM PPDL (Pengabdian Putra Daerah Lampung) itu. Irawan Saleh menambahkan, pesta demokrasi rakyat Lampung secara langsung yang pertama kalinya 3 September lalu memang memunculkan berbagai hal, yang utama adalah adanya ketidakpuasan peserta pilgub yang kalah. Tapi, “Kalau sudah diputuskan, ya sewajarnya kita semua saling menghormati. Sekarang inilah waktunya kita saling menghormati tersebut.” Maksudnya? “Begini, pilgub itu kan hanya dimenangi satu pasangan, artinya yang enam ya kalah. Ini semua proses demokrasi, ya yang kalah menghormati pemenang sebaliknya pemenang pun menghormati yang kalah. Langkah ini perlu disebarkan agar nuansa konflik baru yang mulai muncul tidak terus membesar. Sebab kalau konflik lagi, konflik lagi, berarti rakyat dan daerah Lampung yang rugi,” beber dia. Tentang hasil quick count yang banyak dijadikan “kambing hitam”, terang-terangan Irawan Saleh menyatakan hasil perhitungan cepat itu sah-sah saja untuk diyakini bahwa pemenang pilgub 2008 adalah pasangan Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said. Kenapa begitu? “Sebab saya selaku ketua umum LSM PPDL berpendapat, untuk memenangkan pilgub satu putaran, calon harus mendapat suara sebanyak 1.610.022, belum termasuk hitungan golput lo,” kata dia sambil tetap menyayangkan mengapa quick count ditayangkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu pada jam 13.00 WIB bersamaan dengan penghitungan di TPS. Meski demikian, ia menilai, apapun hasil quick count hanya merupakan estimasi dan bukan sebuah keputusan. Sebab, hitungan dan keputusan yang sebenarnya adalah keputusan manual yang ditetapkan oleh KPU. Tentang kemungkinan adanya dua putaran, dengan penuh keyakinan Irawan Saleh menegaskan, hal itu sudah tertutup rapat. “Kalau dilihat dari quick count, saya berpendapat tidak ada putaran kedua. Sebab menurut perhitungan saya, hampir 50% dari jumlah suara pemilih sudah dimenangkan pasangan UJ, yaitu 43,21%, ini menurut quick count lo! Berarti, suara UJ sudah meraih suara sebanyak 1.623.278 dari jumlah mata pilih sebanyak 3.756.719,” jelas dia. dd

Pusat Yang Pelihara Konflik

ANGGOTA DPRD Lampung Hi Khamamik meyakini, kecil kemungkinan muncul konflik baru di daerah ini pasca pilgub 3 September lalu. Yang harus diwaspadai justru pemerintah pusat. Lho kenapa? “Karena pengalaman mengajarkan, pemerintah pusat dengan berbagai kepentingannya yang justru memelihara konflik di daerah,” beber politisi kelahiran 8 Februari 1968 tersebut. Legislator asal Partai PDK ini menyatakan, sepanjang enam pasang cagub-cawagub yang kalah dalam pilgub mau menerima kekalahannya, konflik baru di pentas pemerintahan provinsi ini tidak akan lahir. “Kalau kemarin ada rame-rame peserta pilgub sowan ke berbagai kalangan, itu sih hal lumrah saja. Terlalu prematur kalau langkah itu dinilai sebagai benih-benih munculnya konflik baru di Lampung,” Khamamik menambahkan. Apa saja kata ketua DPC PPDK Tulang Bawang itu? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, akhir pekan kemarin dengan Hi Khamamik. Anda optimis tak bakal meletup konflik baru pasca pilgub? Iya! Menurut saya tidak ada benih-benih yang menandai bakal munculnya konflik baru. Yang ada hanya ekspresi ketidakpuasan saja, dan itu wajar-wajar saja. Tapi bisa saja kondisi berubahkan? Ya, bisa saja memang. Karena itu saya mengajak keenam pasang cagub-cawagub untuk mengevaluasi kembali tahapan demi tahapan pilgub, yang kesemuanya berjalan dengan baik. Tentang temuan indikasi pelanggaran yang diusung mereka? Itu kan masih perlu proses. Seharusnya kalau mereka-mereka itu cerdas, minta penghitungan ulang di TPS melalui panwascam dan PPK. Waktunya satu minggu dari pencoblosan, kalau sekarang ya sudah lewat. Kalau minta pilgub ulang? O, ya nggak bisa! Maksimal itu ya meminta perhitungan ulang di beberapa TPS. Itu kalau ada yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak diberi kesempatan memilih waktu itu. Tapi kan waktu sudah kadaluarsa kalau sekarang diperjuangkan. Jadi sekarang tinggal menunggu apa? Hasil penghitungan manual versi KPU. Setelah itu, hasilnya diserahkan ke DPRD dengan waktu paling lambat tiga hari Dewan telah mengajukan usulan penetapan dan pengesahan ke Presiden melalui Mendagri. Menurut ketentuan, dalam waktu satu bulan Presiden harus sudah mengesahkan. Itu undang-undang yang bicara. Bagaimana kalau usulan di Dewan mandek? Saya kira tidak-lah! Dewan kan hanya menetapkan hasil keputusan KPU. Yang hal itu bisa dilakukan melalui keputusan pimpinan atau paripurna. Ada skenario paripurna dibuat deadlock, menurut Anda? Insya Allah tidak-lah. Saya berharap, kalaupun ada perbedaan tidak memanjang dan berbuntut munculnya konflik baru. Justru yang saya khawatirkan adalah pemerintah pusat. Maksudnya? Begini, setelah Dewan menetapkan, disusul usulan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Presiden melalui Mendagri. Menurut ketentuan perundang-undangan, satu bulan harus disahkan. Nah, setelah itu kan harus pelantikan. Waktu pelantikan inilah yang kemungkinan akan dimainkan. Itu sebabnya, saya mengingatkan dalam beberapa persoalan justru pemerintah pusat yang kelihatannya mau memelihara konflik. Pun dalam hal pelantikan gubernur-wagub terpilih ini nantinya. Menurut Anda dampaknya kalau molor pelantikan? Ya, sebenarnya sih hanya mengulur waktu saja, yang jelas kan pemenang pasti akan dilantik. Saran Anda untuk pemenang pilgub? Saya mengimbau pemenang pilgub untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Dalam artian berani dengan jiwa besar mengajak semua kandidat bertemu, berdiskusi, dan mengajak mereka bersama-sama membangun Lampung ke depan. Tidak perlu lagi-lah sikap-sikap yang berkonotasi arogan dan sebagainya itu. Apalagi ini kan bulan Ramadhan, sangat tepat moment-nya untuk saling meningkatkan silaturahmi. Kalau pemenang mau melakukannya, saya kira apa yang dinilai beberapa kalangan mulai ada benih konflik baru akan dengan sendirinya mereda. ***

Legislator Lampung

Indra Masih Diunggulkan SOSOK Ir Hi Indra S Ismail ternyata masih diunggulkan Partai Golkar untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif April mendatang. Politisi kelahiran 18 Mei 1955 itu tetap bercokol di Dapil III (Tanggamus dan Lampung Barat) untuk kembali mentas di DPRD Lampung. Tetap diunggulkannya ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung itu karena selama ini mantan ketua BPD Gapensi Lampung itu cukup dekat dengan konstituen, pun kinerjanya sebagai wakil rakyat dilakoni dengan penuh tanggung jawab. Ditunjang dengan jaringannya yang merata di akar rumput, mantan ketua harian DPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung itu diyakini akan mampu meraup suara maksimal bagi kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2009. Harus diakui, sampai saat ini memang sulit mencari figur sekelas Indra S Ismail untuk ditarungkan di daerah pemilihan Tanggamus dan Lampung Barat. Bukan saja karena didirinya mengalir darah Lampung Barat tetapi juga loyalitas, dedikasi, dan integritasnya yang tinggi. Hanya saja, seiring merosotnya suara Partai Golkar dalam pilgub 3 September lalu, tugas berat menanti Indra Ismail untuk mengembalikan kejayaan partai, utamanya menyisihkan dominasi PDI-P, yang di Dapil III menurunkan jag-jago muda; Palgunadi, Hi Darwin Ruslinur, Apriliati, dan Reza Pahlevi. Bakal mampukah Indra S Ismail menunjukkan kelasnya sebagai politisi handal dan piawai? Waktu yang akan menentukan. Yang jelas, ia kader militan yang memiliki talenta dan insting politik tangguh. dd Profil Ir Hi Indra S Ismail Tempat/tgl lahir : Palembang, 18 Mei 1955 Alamat : Jl Dr Susilo No 27-A Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Hj Ika Indah Wahyuni Nama Anak : 1. Ismada Saputra 2. Yuda Winata Riwayat Organisasi : 1. Ketua Harian DPW Pemuda Pancasila Lampung 2. Ketua BPD Gapensi Provinsi Lampung 3. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung 4. Ketua Depidar SOKSI Provinsi Lampung

Lamtim-Metro Bakal Sengit

PDIP Turunkan Nurhasanah, Golkar Jajakan Tokoh Muda PEMILU legislatif April mendatang bagi caleg DPRD Provinsi Lampung untuk daerah pemilihan (dapil) IV –Lampung Timur dan Metro- hampir dipastikan akan berlangsung sengit. Jago-jago partai besar akan berebut simpati rakyat. Lagi-lagi, persaingan serius dan bergengsi terjadi antara PDIP dan Partai Golkar. PDIP dipastikan menurunkan Sekretaris DPD PDIP Lampung, Hj Nurhasanah, SH, MH sebagai sosok yang diyakini mampu mendulang suara secara maksimal. Tak cukup hanya itu. Ketut Erawan, sang ketua DPRD Lampung Timur, pun berada di nomor urut bawahnya. Disusul oleh dua anggota DPRD Lampung saat ini, yaitu I Nyoman Darmandi dan Claudius D Maran. Sementara Partai Golkar menaruhkan gengsi dipundak Amir Hamzah, ketua DPRD Kota Metro. Diperkuat dua anggota DPRD Lampung saat ini; Hj Mega Putri Tarmizi, SE, MM, dan Hi Najammuddin, SH. Untuk dapil IV ini, Beringin tampaknya mulai berkreasi dengan keberanian “menjajakan” tokoh muda, terbukti dengan dimasukkannya Hi Akhmad Rio Teguh, ketua PWI Lampung, Ali Imron, sosok aktivis pemuda, dan Ruswandi Payakun, kepala sekretariat DPD Partai Golkar Lampung. Melihat komposisi caleg kedua partai besar itu, bisa dipastikan perebutan suara sangat ketat. Namun, hadirnya Ir Yandri Nazir sebagai ujung tombak perolehan suara dari Partai Demokrat, juga tidak bisa disepelekan. Anggota DPRD Lampung berpenampilan low profile yang kini menjabat bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung itu memiliki jaringan yang cukup signifikan untuk memecundangi caleg-caleg dari partai besar lainnya. Apalagi ia didukung habis dua kader partai yang cukup tangguh; Bambang Imam Santoso dan Suhadi. dd Profil Hj Nurhasanah, SH, MH Tempat/tgl lahir : Tanjung Baru, 27 Oktober 1968 Alamat : Jl Nusantara II No 68, Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Suami : Basuki Rahmat, SSos Profil I Nyoman Darmandi Tempat/tgl lahir : Metro, 22 Agustus 1958 Alamat : Jl Terong No 113, Iring Mulyo, Kota Metro Agama : Islam Nama Istri : Sri Murti Ningsih Nama Anak : 1. Yudi Saputra 2. Retma Indria Saputra 3. Ervila Tri Murtika 4. Fazri Darma Putra Profil Claudius Dalu Maran Tempat/tgl lahir : Eputabi, Flores Timur, 18 Februari 1954 Alamat : Jl Tirtaria, Gg Melati IV, Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung Agama : Roma Katholik Nama Istri : Anna Maria Imbawa

Profil Hj Mega Putri Tarmizi, SE MM

Tempat/tgl lahir : Menggala, 4 April 1952 Alamat : Jl Way Semangka Atas No 26, Pahoman, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Suami : Hi Tarmizi Sabkie, SE, MBA Nama Anak : 1. Tommy R Putra, BBA 2. Ayu Adistia Putri, SH 3. Ir Mohammad Reza Tarmizi

Profil Hi Najammuddin, SH

Tempat/tgl lahir : Pagaralam, 3 Oktober 1956 Alamat : Rajabasa Permai Blok C/32, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Netty Herawati Nama Anak : 1. Dewi Sartika 2. David Sulasmono (alm) 3. Nuraziza 4. Mery Eka Wati 5. Radius Prawiro 6. Citra Agustian

Profil Ir Yandri Nazir

Tempat/tgl lahir : Bukit Tinggi, 3 Januari 1969 Alamat : Jl Tamin Gg Abdul Rahman No 9, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung Agama : Islam Nama Istri : Ernita, SH

Yusrizal Pilih Turun Kelas

POSISI sebagai legislator di DPRD Lampung tampaknya akan segera ditinggalkan oleh M Yusrizal, ST. Lho kenapa? Tokoh muda kelahiran Kotabumi 5 Juli 1974 tersebut memilih “turun kelas”. Maksudnya? “Saya mau nyalon untuk DPRD Lampung Utara saja pada periode 2009-2014,” tutur dia. Dalam perbincangan dengan Fokus beberapa waktu silam, Yusrizal membeberkan, dengan posisinya saat ini sebagai ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara maka menjadi tanggung jawabnya untuk selalu berdekatan dengan konstituen dan rakyat kabupaten itu. Karena itulah, “Saya memilih ‘turun kelas’, yaitu mengincar kursi di DPRD Lampung Utara saja,” ia menegaskan. Sebagaimana diketahui, M Yusrizal adalah anggota DPRD Lampung termuda periode 2004-2009. Pria berpenampilan low profile itu berasal dari Partai Demokrat. Ia menjelaskan, selama lima tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung banyak pengalaman yang ia dapatkan, dan itu semua menjadi bekal untuk kiprahnya ke depan sebagai anggota DPRD Lampung Utara periode 2009-2014. “Banyak pengalaman, pelajaran, dan sebagainya yang saya petik selama menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Itu semua bekal saya untuk berbuat lebih maksimal untuk kepentingan rakyat Kabupaten Lampung Utara ke depan,” tegas Yusrizal. Diakuinya, pilihan “turun kelas” ini memang tidak mudah diambilnya. Namun, karena dorongan untuk lebih membesarkan partai yang kini diketuainya sekaligus berbuat langsung untuk rakyat Lampung Utara, maka ia memutuskan pilihan tersebut. Sejak menggantikan Nurdin Bangsaraja sebagai ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara, kesibukan Yusrizal memang semakin bertambah. Ia lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat ketimbang kegiatan pribadinya. Karena itu ia optimis, dalam pemilu legislatif mendatang perolehan suara partainya akan meningkat tajam. dd

Korbankan Dua Mobil Untuk Sosialisasi

FOKUS – Semangat juang Agus Bhakti Nugroho, SH memang luar biasa. Betapa tidak. Tokoh PAN Lampung yang bakal menjadi calon anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan (dapil) IV –Lampung Timur – Kota Metro – ini sampai mengorbankan dua mobil pribadinya untuk ajang sosialisasi.
Maksudnya? Dua kendaraan pribadi itu; Taft dan sedan dipasang stiker di seluruh bodinya. Mulai dari nama Agus Bhakti Nugroho, SH sampai ke foto mantan wakil bupati Tanggamus itu, berikut lambang PAN. Tak pelak, seliwar-seliwer-nya dua kendaraan itu dipastikan membuat orang akan menengoknya. “Iya, saya memang sengaja membuat dua kendaraan pribadi itu menjadi ajang sosialisasi diri. Cara seperti ini sangat praktis, apalagi di PAN yang didahulukan adalah caleg yang mendapat suara terbanyak, bukan nomor urut,” beber Agus Bhakti, akhir pekan kemarin. Karena itulah, meski sampai akhir pekan kemarin posisi nomor urut untuk bakal caleg PAN di dapil IV masih ditangan DPP PAN akibat meluncurnya protes keras dari kader-kader perempuan, tidak membuat politisi muda potensial itu berkurang semangat. Diakuinya, sebelum meletup protes kader-kader perempuan, namanya di nomor urut pertama. Namun, “Sekarang sudah ditangan DPP, ya apapun keputusan saya terima. Yang utama itu kan perolehan suaranya, bukan nomor urut,” ucap Agus yang setiap Jumat dan Sabtu selalu berada di daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Tokoh muda yang dikenal piawai mengemas permainan itu optimis, dengan pola sosialisasi yang digulirkannya saat ini akan memaksimalisasi apa yang dikerjakannya. “Bagaimana tidak, setiap kedua mobil itu seliweran, orang pasti akan menengok dan melihatnya. Itu saja kan sudah proses pengenalan diri saya,” katanya sambil tertawa renyah. Begitulah, kecerdikan bakal caleg dalam memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki memang lebih berperan ketimbang menggelar beragam acara seremoni. Dan dalam konteks ini, Agus Bhakti Nugroho telah memeloporinya. dd

Tim Kedua Kandidat Sama-Sama Mengaku Menang

FOKUS – Belum jelasnya siapa yang bakal memenangkan Pilkada Lampura sampai Jumat (12/9) silam, menimbulkan banyak tanda tanya. Namun kedua belah pihak; Zainal-Rohimat (ZARA) dan pasangan Bachtiar-Slamet (BS) sama-sama mengklaim sebagai pemenang pilkada 3 September itu. Situasi ini membuat suasana semakin tidak jelas, bahkan masyarakat Lampura bingung siapa yang unggul dan berhak menduduki kursi nomor satu dan nomor dua di daerah itu. Keadaan ini tidak bisa dipungkiri, sebab dengan banyaknya versi yang mengatakan BS yang unggul, ada juga yang mengatakan ZARA unggul, padahal KPU yang berkompeten belum melakukan penghitungan sehingga belum berani menetapkan siapa pemenang pilkada. Meski belum ada ketetapan KPU, dari hasil quick count pihak BS, pasangan ini dinyatakan unggul 597 suara. Begitu juga penghitungan manual yang dilakukan pihak ZARA, mereka mengklaim menang dengan selisih angka tipis; 400-an suara. Sementara hasil quick count DPD PKS Lampura; 32% untuk BS dan 33% untuk ZARA. Dengan banyaknya versi inilah yang membuat suasana Lampura semakin panas, bahkan masyarakat juga larut dalam suasana yang belum ada kepastian tersebut. Keadaan ini makin membingungkan masyarakat setelah beberapa waktu lalu muncul selebaran data perolehan suara akhir hasil pleno PPK Lampura yang menyatakan kemenangan BS dengan jumlah 99.300 suara (35,28%), sementara ZARA mendapat 98.703 suara (35,07%), artinya BS menang 0,21% dari ZARA. Namun selebaran tersebut belum jelas dari mana sumbernya, sebab dari hasil pleno PPK harusnya ditandatangani semua anggota PPK kabupaten, tapi kenyataannya tidak ditandatangani. Menurut Erfan Zen, dari hasil quick count, BS telah unggul dari ZARA dengan selisih angka 597 suara. Dan data itu sudah final. ”Kami berani mengklaim menang, karena kami sudah tahu hasil akhir. Kami menang tipis dari ZARA. Dan itu sudah final, yang kami dapat dari semua saksi dan PPK di seluruh kecamatan,” kata Erfan. Begitupun sebaliknya, Farouk Danial, SH, menyampaikan hasil perhitungannya bahwa ZARA unggul atas BS dengan selisih angka yang tipis. ”ZARA sampai sekarang menempati posisi teratas. Artinya ZARA unggul atas BS! Jadi kita tinggal menunggu hasil dari KPU,” ucapnya. Sementara itu KPU sendiri belum melakukan penghitungan suara. Sehingga, belum jelas siapa yang unggul perolehan suara antara kandidat nomor 2 dan nomor 6 tersebut. rj

Lampung Utara Geger-Gegeran

Diestimasikan Bakal Memasuki Masa Rawan Konflik PANASNYA suhu politik di Lampura memang sudah diramalkan sebelumnya. Prakampanye, pengamat politik maupun tokoh-tokoh setempat telah mengestimasi pilkada akan panas. Sebab dari enam calon, hanya dua kandidat yang bersaing ketat yakni Bahtiar-Slamet dan Zainal-Rohimat. Kedua kandidat ini mempunyai kans kuat memenangi pilkada, semua ini dapat dilihat dari basis atau massa kedua kandidat. Selain itu, kedua kandidat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Lampura. Keadaan inilah yang membuat masyarakat bingung siapa yang akan dipilih nantinya. Bahkan sebelumnya, masyarakat menginginkan Zainal dan Bahtiar dapat berpasangan membangun Lampura. Tapi, keinginan masyarakat tidak terwujud dikarenakan kedua kandidat mempunyai pilihan lain. Dengan majunya kedua kandidat tersebut, maka ramalan bermunculan bahwa pilkada akan panas. Pasca pencoblosan, ramalan itupun menjadi kenyataan. Kedua kandidat sudah mengklaim unggul dalam perolehan suara, meskipun KPU belum menghitung dan menetapkan siapa yang menang. Tidak itu saja, menjelang penghitungan suara di KPU Lampura timbul masalah baru. KPU dinilai telah berani melakukan penghitungan ulang atas suara yang tidak sah/batal, untuk itu Tim Bahtiar-Slamet (BS) tidak terima. Selain itu, tim yang dimotori Imam Suhada Cs menilai telah terjadi pembodohan dan kesewenang-wenangan. Dan itu sudah jelas merugikan pihak BS dan masyarakat Lampura. ”Saat ini telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan KPU. KPU telah melanggar UU dengan seenaknya membuka tabung suara! Sudah jelas Bhatiar yang menang, dan itu bisa dibuktikan,” ujarnya saat orasi di Halaman Pemkab Lampura, beberapa waktu lalu. Selain itu kata Imam, kemarahan Tim BS beralasan. Dengan adanya penghitungan ulang suara batal yang dilakukan KPU, sudah jelas melanggar UU dan merugikan satu pihak. ”KPU telah melakukan kecurangan, pembodohan berpolitik. Sudah nyata-nyata Bahtiar menang, kenapa dihitung ulang!” katanya dihadapan pejabat pemkab dan massa BS. Dalam orasinya, ketua DPC PBR Lampura ini menjelaskan, kedatangan Tim BS semata-mata memperjuangkan kebenaran, menuntut hak yang nyata-nyata telah dicurangi oleh KPU. ”Kami datang untuk menuntut hak. Katakan itu benar kalau benar. Katakan Bahtiar menang karena dia memang menang dalam pilkada. Jangan bodohi kami, pilihan rakyat adalah Bahtiar,” teriak anggota DPRD Lampura itu dengan penuh semangat. rj

KPU Peletup Emosi Massa

FOKUS – Meruyaknya aksi massa di Lampura pekan kemarin, tak lepas dari apa yang dilakukan KPU setempat. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 26 Agustus 2008. KPU Lampura mengeluarkan berita acara hasil rapat pleno, dengan nomor surat 270/339/KPU.KAB.LU/VII/2008 tentang Pemberian Tanda Silang Pada Gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 7 atas nama Hj Zubaidah Hambali dan Subhan Efendi, SH yang telah dinyatakan gugur karena Cabup Hj Zubaidah Hambali, meninggal dunia. Apabila pemilih masih ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calon nomor urut 7, maka suara tersebut diangap batal. Kemudian, pasca pencoblosan KPU kembali mengeluarkan berita acara hasil rapat pleno tanggal 6 September 2008 dengan nomor 270/346/KPU-KAB-LU/IX/2008, tentang penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan Sah atau Tidak Sah. Dari hasil rapat pleno tersebut, KPU Lampura menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Bahwa apabila terdapat tanda coblos lebih dari satu yang berada diluar kotak segi empat pasangan calon lain karena akibat coblosan tembus dinyatakan sah. Kedua, Bahwa apabila terjadi lebih dari satu coblosan diluar kotak segi empat dan bukan merupakan akibat coblosan tembus, maka dinyatakan tidak sah/batal. Untuk menginterpretasi berita acara hasil pleno KPU Lampura mengeluarkan berita acara hasil rapat pleno tangal 6 Sepetember 2008 dengan nomor 270/347/KPU-KAB-LU/IX/2008, tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara yang Dinyatakan Tidak Sah oleh KPPS. Berita acara rapat pleno tersebut menyimpulkan: Pertama, Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar dapat melakukan perhitungan ulang pada TPS-TPS yang terdapat kekeliruan dalam menyikapi hasil pencoblosan tembus dinyatakan sebagai suara tidak sah. Khususnya tembus pada gambar pasangan calon nomor 7 oleh KPPS. Pada saat penghitungan surat suara di TPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupetn Lampung Utara tanggal 03 Sepetember 2008. Kedua, Bahwa setelah diadakan penghitungan ulang sebagaimana angka I (Satu) dilanjutkan dengan memperbaiki hasil rekapitulasi hasil penghitungan terdahulu. Ketiga, Bahwa sebagaimana Angka I, 2 (Satu dan Dua) diatas dilaksanakan dengan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon dan panwas tingkat kecamatan dengan catatan saksi membawa surat mandat dari tim kampanye pasangan calon. Keempat, Bahwa tempat dan waktu pelaksanaan angka I, 2 (Satu dan Dua) akan ditentukan kemudian. Dengan dasar diatas, KPU Lampura terus melakukan penghitungan ulang meskipun pihak BS tidak setuju. Yang pada akhirnya, Tim BS melakukan unjuk rasa di Pemkab Lampura beberapa waktu lalu. rj

Pariwara

BLT Bantu Kesulitan Hidup BLT (bantuan langsung tunai) yang diprogramkan pemerintah pusat tidak saja meringankan beban warga masyarakat miskin di Lampung, melainkan juga sangat membantu dari keterpurukan ekonomi yang diderita rakyat. Meskipun program ini belum merata di semua wilayah, namun bagi sejumlah penerimanya, BLT sebagai sesuatu anugerah yang tiada tara dan membantu mengatasi kesulitan dari keterpurukan kehidupan sehari-hari. Beberapa warga penerima BLT yang ditemui di sejumlah kampung di Bandar Lampung beberapa waktu lalu mengaku senang dan bahagia dengan program yang digulirkan pemerintah itu. Seperti dikemukakan Supat (38). Warga RT 08 LK III Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, ini mengemukakan BLT sangat membantu keluarganya dan meringankan beban hidup sehari-hari yang makin berat, akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako. Supat yang mengaku bekerja sebagai buruh harian lepas ini, mendiami rumah geribik kecil sederhana tanpa listrik diatas tanah warisan orang tuanya. Dia sangat berterima kasih pada pemerintah pusat yang memperhatikan kehidupan warga yang tergencet kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM. Hal senada diungkapkan Sampan (43), tetangga Supat di kampung yang sama. Warga yang menempati rumah geribik sederhana dan numpang diatas lahan milik orang lain ini, mengaku senang saat menerima BLT. Dijelaskan, saat menerima BLT di Kantor Pos, uang sebanyak Rp 300.000 itu bisa meringankan beban kebutuhan hidup keluarganya, terutama untuk membantu biaya anak-anak sekolah, membeli buku pelajaran dan perlengkapan sekolah. Warga miskin yang hidup dari buruh upahan ini menjelaskan, BLT dari pemerintah sangat membantu warga miskin seperti dirinya, dan menolong warga dari himpitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Sementara beberapa warga miskin penerima BLT lainnya, Sutrimo (47), warga Desa Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Supangat (55), warga Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, dan Supriono (40), warga Desa Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Tanggamus, secara terpisah mengaku gembira dan menegaskan dana BLT yang diterimanya sangat membantu meringankan beban hidup, akibat kenaikan harga BBM. Sutrimo buruh tani penggarap sawah milik orang lain ini mengakui, BLT yang ia terima dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Sebab, “Selama ini penghasilan kami pas-pasan, kalau tidak ada panen atau tanam padi, kami nganggur, paling-paling cari ikan di sungai, hasilnya dijual. Dengan adanya BLT dapat membantu membiayai dua orang anak yang sekolah di SD dan SMP,” katanya. Hal senada diungkapkan Supangat. Dana BLT yang diterimanya digunakan untuk membantu modal istrinya berdagang sayur di pasar desa setempat. “Selama ini kami kesulitan menambah modal dagang, dengan adanya BLT maka dagangan yang dijual bertambah jenisnya,” kata dia. Pengakuan polos juga diungkapkan oleh Supriono yang menggunakan dana BLT untuk memperbaiki rumah geribiknya yang sering bocor akibat hujan. Dia bisa membeli genting dan semen untuk melantai rumahnya. Buruh tani miskin ini juga mengaku BLT sangat bermanfaat bagi rakyat miskin seperti dirinya. Karena itu program BLT hendaknya diteruskan karena sangat membantu masyarakat. *** Mengupas Berbagai Hal Soal BLT Apakah program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran itu? Program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran disingkat BLT adalah sejumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga sasaran yang tergolong rumah tanga sangat miskin, miskin dan dekat miskin (near poor) agar kesejahteraannya tidak menurun jika harga BBM dinaikan Berapa besarnya BLT? Besarnya BLT adalah Rp 100.000 perbulan per-rumah tangga sasaran. Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dimulai pada bulan Juni 2008 Mengapa jumlahnya Rp 100.000 perbulan? Pemberian BLT dimaksudkan untuk menjaga tingkat konsumsi mereka yang paling rentan agar tidak menurun pada saat pemerintah menaikkan harga BBM dengan asumsi garis kemiskinan Rp 180.000 maka pengeluaran RTS dengan dua anak adalah Rp 720.000 perbulan. Konsumsi minyak tanah RTS diasumsikan 10 liter perbulan. Dengan kenaikan harga minyak tanah Rp 500 perliter, maka dibutuhkan Rp 500 x 10 = Rp 5.000. Untuk menjaga agar RTS dapat dapat tetap membeli 10 liter minyak tanah, bila harga BBM dinaikkan, inflasi umum diperkirakan mencapai 11.1% untuk menjaga tingkat konsumsi RTS diperlukan tambahan 11.1% x Rp 720.000 = Rp 79.920. Sehingga jumlah yang diperlukan untuk menjaga tingkat konsumsi RTS adalah Rp 5.000 + Rp 79.920 = Rp 84.920, dengan demikian BLT sebesar Rp 100.000 cukup untuk mempertahankan tingkat konsumsi RTS setelah terjadi kenaikan BBM. BLT tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh pengeluaran konsumsi RTS Mengapa uang tunai yang diberikan? Karena uang tunai dapat secara langsung mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang diakibatkan oleh naiknya harga BBM. Apakah kriteria utama dalam menetapkan rumah tangga sasaran? BPS mengunakan sejumlah criteria, diantaranya luas lantai bangunan tempat tingal, jenis lantai dan dinding bangunan tempat tinggal, fasilitas sanitasi, sumber penerangan, sumber air minum, sumber penerangan utama, kepemilikan tabungan atau barang berharga, kemampuan membeli makanan dan pakaian baru, kemampuan berobat ke puskesmas, serta sumber utama penghasilan. Mengapa data rumah tangga sasaran masih mengunakan data tahun 2005 yang tidak mencerminkan kondisi saat ini? Data dasar yang digunakan adalah data untuk pelaksanaan BLT tahun 2005-2006. Selama program BLT tersebut berjalan, juga tetap dilakukan pemuktahiran data, jadi sebenarnya data dasar yang digunakan mencerminkan keadaan tahun 2006. Setelah itu BPS melakukan pemuktahiran data di 1000 kecamatan berkaitan dengan program keluarga harapan (PKH), disamping itu PT Pos melakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya rumah tangga sasaran yang berpindah alamat, meninggal dunia, atau tidak melakukan pengambilan uang tunai pada program BLT 2005-2006. Selanjutnya pemuktahiran data melalui sensus rumah tangga sasaran akan segera dilakukan oleh BPS. Dengan demikian pemerintah akan terus berupaya agar data yang digunakan mencerminkan kondisi terakhir. Mengapa sejumlah orang miskin hasil perhitungan Susenas berbeda dengan jumlah orang miskin dalam program BLT? Angka yang setiap tahun disampaikan oleh BPS berdasarkan Susenas adalah angka jumlah orang/jiwa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka ini adalah yang tergolong sangat miskin dan miskin. Sementara penerima BLT adalah rumah tangga (bukan jumlah jiwa) yang tergolong sangat miskin, miskin dan hampir miskin (near poor), dengan demikian jumlahnya lebih banyak karena mencakup pula mereka yang tergolong sangat miskin dan miskin jumlah jiwa tidak berbeda. Apakah BLT bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan? Tidak. BLT adalah salah satu program saja dari berbagai program pemerintah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. BLT adalah program jangka pendek yang merupakan bantuan sosial untuk menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat yang paling miskin tidak menurun pada saat pemerintah menaikkan harga BBM. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program yang dikelompokkan ke dalam tiga kluster. Bagaimana cara mengambil BLT? Petugas Kantor Pos akan membagikan kartu rumah tangga sasaran ke alamat masing-masing. Kartu tersebut akan dilengkapi dengan barcode yang akan memudahkan pengambilan uang tunai. Setelah mendapatkan kartu tersebut, ibu/kepala keluarga dapat datang ke Kantor Pos terdekat atau tempat lain yang ditentukan/disepakati, dengan membawa kartu rumah tangga sasaran dan kartu identitas. Dimana anggota keluarga miskin dapat mengambil BLT? Untuk daerah yang terjangkau layanan Kantor Pos, penerima BLT datang ke Kantor Pos terdekat, untuk menghindari antrian, akan dilakukan penjadualan waktu pengambilan BLT. Bagi mereka yang tidak terjangkau layanan Kantor Pos, petugas Kantor Pos akan mendatangi lokasi terdekat yang ditetapkan bersama. Apakah penyaluran subsidi langsung akan diperiksa atau diawasi? Ya. BLT akan diperiksa oleh kantor pemeriksa, seperti BPKP atau BPK. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sipil, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, gereja dan sebagainya untuk melakukan pengawasan langsung pada saat penyaluran BLT dilaksanakan. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BLT tahun 2005-2006? Sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BLT 2005-2006 menggunakan Susenas 2006, berbeda dengan anggapan berbagai kalangan, hasil evaluasi menunjukkan program yang sukses hasil evaluasi antara lain; (a). 94.17% dari rumah tangga sasaran menerima uang tunai secara utuh pada pembayaran pertama 89.62% menerima pembayaran utuh mengatakan bahwa pemotongan terjadi setelah uang diterima dari PT Pos Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat pemotongan oleh birokrasi. Uang diterima PT Pos utuh Rp 300.000, pemotongan terbanyak dilakukan oleh kepala dusun/RT/RW dengan alasan untuk membagikan kembali kepada rumah tangga yang tidak menerima BLT. (b) 80% dari jumlah sasaran tinggal kurang dari 1 jam perjalanan ke Kantor Pos, hanya 1% yang tinggal dengan perjalanan lebih dari 5 jam ke Kantor Pos. (c) Bagi penerima BLT diatas 60 tahun, 49.66% mengatakan mereka mengantri kurang dari 1 jam, 33.92% mengantri antara 1-2 jam, 13.71% mengantri antara 3-5 jam, dan 2.71 mengantri lebih dari 5 jam. (d) Mayoritas menggunakan BLT untuk membeli beras, minyak tanah dan membayar hutang, sisanya digunakan membayar pelayanan kesehatan, pendidikan, modal usaha dan lain sebagainya dengan demikian mayoritas penerima BLT menggunakan uangnya untuk membeli barang kebutuhan pokok dan tidak untuk keperluan konsumtif. (e) Hasil evaluasi mengatakan bahwa penerima BLT tidak mengurangi jam kerja, dengan kata lain pemberian BLT tidak terbukti membuat mereka malas bekerja, pemberian BLT sebesar Rp 100.000 hanya sekitar 15% dari konsumsi rumah tangga sasaran. Jumlah Rp 100.000 ditujukan hanya untuk menjaga tingkat konsumsi mereka agar tidak menurun karena pemerintah menaikkan harga BBM dan bukan untuk menutup seluruh kebutuhan mereka. Dengan demikian tidaklah tepat kalau BLT dikatakan semata-mata memberikan “ikan” dan membuat penerima menjadi malas bekerja. *** Jelang Lebaran BLT Diharapkan Cair Lagi SEJAK setahun terakhir, harga minyak dunia naik dua kali lipat dari $60 dollar perbarel menjadi $ 120 perbarel pada Mei 2008. Sedangkan harga BBM dalam negeri tidak berubah sejak Oktober 2005, yaitu harga bensin premium adalah Rp 4.500 perliter, solar Rp 4.300 perliter, dan minyak tanah Rp 2.000 perliter. Padahal harga sebenarnya (harga keekonomian/internasional) dari bensin premium sebesar Rp 8.600 perliter, harga solar Rp 8.300 perliter, dan minyak tanah Rp 9.000 perliter. Artinya, subsidi yang ditanggung pemerintah –yaitu perbedaan antara harga sebenarnya untuk perliter bensin premium (Rp 8.600–Rp 4.500) atau Rp 4.100 perliter. Subsidi solar adalah (Rp 8.300–Rp 4.300) atau Rp 4.000 perliter, dan subsidi minyak tanah adalah (Rp 9.000–Rp 2.000) atau Rp 7.000 perliter. Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, maka terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga BBM di dalam negeri dengan luar negeri, jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM di dalam negeri, maka BBM di dalam negeri yang murah tersebut menarik untuk diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Akibatnya, pembelian BBM bersubsidi di dalam negeri meningkat, tetapi bukan hanya digunakan untuk konsumsi domestik, melainkan juga diselundupkan ke luar Indonesia untuk dijual lagi pada tingkat harga yang jauh lebih tinggi. Artinya, subsidi BBM tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Pengurangan subsidi BBM harus dilihat pula sebagai kebijakan Re-distribusi. Subsidi BBM juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kaya. BBM dikonsumsi oleh mereka yang memiliki mobil dan motor. Semakin kaya seseorang/rumah tangga maka semakin memiliki mobil atau motor, yang artinya semakin banyak menggunakan BBM. Dengan demikian rumah tangga kaya menikmati anggaran subsidi BBM dari pemerintah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga miskin. Hasil survei Susenas–BPS, menunjukkan 70% subsidi BBM dinikmati oleh keluarga menengah ke atas di Indonesia (40% rumahtangga terkaya). Kalau rata-rata pemakaian bensin permobil pribadi adalah 10 liter perhari, artinya pemilik mobil mendapat subsidi negara sebesar Rp 41.000 perhari untuk pemakaian premium, atau Rp 40.000 untuk pemakaian solar. Dalam sebulan mereka mendapatkan minimal sekitar Rp 1.000.000 sampai Rp 1.200.000 (bila diasumsikan hari kerja adalah 25 hari sebulan), dalam bentuk subsidi BBM. Apabila keluarga menengah ke atas memiliki lebih dari satu mobil dan dengan jumlah CC yang besar sehingga boros bensin, merekalah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak lagi. Rakyat miskin tidak memiliki mobil bahkan motor, oleh karena itu mereka tidak menikmati subsidi BBM secara langsung seperti pemilik kendaraan bermotor diatas. Mereka menikmati BBM secara tidak langsung, yaitu dengan naik kendaraan/transportasi umum yang membeli BBM yang disediakan oleh pemerintah melalui anggaran (APBN) diperkirakan akan mencapai Rp 190 triliun -dengan harga minyak dunia rata-rata mencapai US 110 dolar perbarel– dimana sekitar Rp 133 triliun (70%) dinikmati kelompok berpendapatan menengah dan kaya yang biasanya tinggal di perkotaan. Orang miskin, baik yang tinggal di kota maupun pedesaan, menikmati sangat kecil subsidi BBM tersebut. Berdasarkan data Ditlantas Polri dan hasil survei BPh, Migas, porsi konsumsi BBM/kapita/hari untuk transportasi umum sudah termasuk bis, hanya 0,9% dari konsumsi total. Jika ada kenaikan harga beban kenaikan harga transportasi untuk 1/3 keluarga berpendapatan di Indonesia ini akan sepenuhnya terkompensasi oleh BLT. Pemakaian BBM dalam negeri yang sangat banyak, baik untuk dipakai sendiri maupun yang bocor karena penyelundupan, ditambah dengan harga minyak dunia yang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, mengakibatkan beban subsidi BBM meningkat drastis. Subsidi BBM dalam anggaran pemerintah 2008 melonjak dari Rp 126 triliun menjadi Rp 190 triliun. Sementara itu subsidi listrik diperkirakan akan mencapai Rp 75 triliun –yang juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memakai listrik di rumah lebih banyak, seperti untuk AC, Tv, komputer, lampu, dll. Total subsidi energi dalam anggaran pemerintah tahun 2008 mencapai Rp 265 triliun, dimana Rp 186 triliun dinikmati oleh kelompok menengah atas. *Kelompok Potensial Sebagian besar penerima BLT (77,7%) adalah rumah tangga miskin, bahkan sekitar 50,3% Rumah Tangga Miskin (RTM) tergolong sangat miskin, dan hanya sekitar 22,3% saja yang tergolong mendekati miskin. Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan sasaran program BLT yang cukup tinggi. Selain itu, sekitar 75% penerima BLT berada dalam usia produktif (15-55 tahun) dan 90,4% dalam keadaan sehat fisik. Oleh sebab itu, penerima BLT merupakan kelompok potensial untuk menerima pendekatan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitasnya. Dan sekitar 73,7% penerima BLT memiliki latar belakang pendidikan hanya lulus SD ke bawah. Selain itu 38,3% tidak memiliki pekerjan tetap atau serabutan dan sekitar 6,6% adalah pengangguran. Masuknya program BLT dari pemerintah, yang jelas sebagian masyarakat miskin telah terbantu. Pasalnya mereka yang hidupnya berkecukupanpun masih ingin mendapatkan BLT ini. Tingggal lagi pemerintah memperbaiki sistem pendataannya. Diupayakan untuk tahun 2009 data yang digunakan harus lebih akurat dari yang sekarang, sehingga sasaran bantuan terhadap masyarakat miskin tercapai. Program BLT yang akan datang yaitu September sampai Desember (4 bulan) dengan jumlah dana Rp 400.000, diharapkan bisa dibagikan pada bulan September, jangan sampai molor ke bulan Oktaober. Pasalnya bulan Oktober adalah Hari Raya Idhul Fitri. Dengan dibagikannya BLT ini pada bulan September bisa digunakan untuk membantu persiapan hari raya, dengan demikian manfaat bantuan ini sangat terasa bagi mereka yang sangat membutuhkannya. ***

BPN Tuba Siapkan 'Larasita'

FOKUS - BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang benar-benar kerja ekstra untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Terbukti, sejak tahun silam lembaga pimpinan Ir Hi Syukri Hidayat, SH, MM itu tengah menyiapkan program unggulan yang diberi nama Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah).
Sudah sejauhmana kesiapan program itu? “Bisa dibilang sudah hampir rampung. Sekitar 75% perangkat yang dibutuhkan kini sudah ada di kantor,” tutur Syukri Hidayat sambil menjelaskan program Larasita itu merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang memerlukan sertipikat dan didukung oleh BPN Pusat. Perangkat yang kini telah siap untuk mendukung terealisasinya program Larasita itu, menurut Syukri Hidayat terdiri dari alat pemancar radio (tower), kendaraan roda dua sebanyak empat unit, dan beberapa lagi lainnya. “Kita tinggal menunggu kendaraan roda empat dan beberapa komputer yang memang sangat diperlukan. Mudah-mudahan kekurangan tadi segera dipenuhi oleh BPN Pusat, sehingga tidak ada lagi kata-kata ditunda untuk pelayanan ke desa-desa,” ucap Syukri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/9) lalu. Dikatakan, program Larasita semata-mata hanya untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan sertipikat tanah. “Dengan berjalannya program ini, ke depan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat, utamanya yang ada di desa-desa mengenai proses pembuatan sertipikat tanahnya,” tegas Syukri. Tentang bakal digulirkannya program Larasita itu, Subtoro, warga Simpang Pematang yang ditemui Fokus di kantor BPN Tuba saat mengurus sertipikat tanahnya, menyatakan kegembiraannya. “Saya mewakili seluruh warga Kecamatan Simpang Pematang sangat setuju dan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya jika program Larasita ini benar-benar terwujud. Saya juga yakin, kalau program ini berjalan, banyak masyarakat yang akan mensertipikatkan tanahnya, apalagi mereka tak perlu jauh-jauh sampai ke kantor BPN kabupaten,” urai dia dengan wajah gembira. Program Larasita ini memang nantinya akan diwujudkan dengan kesiapan aparat BPN untuk selalu ada di desa dan kecamatan, sehingga memperpendek rentang kendali pelayanan ke masyarakat. ek

Bawasda Pantau Calon Haji Dari Tuba

FOKUS – Menyambut pelaksanaan ibadah haji tahun 2008 ini, Pemkab Tulang Bawang tidak membentuk Tim Validasi Jamaah Calon Haji (JCH) seperti tahun sebelumnya. Tugas memantau kemungkinan munculnya CJH asal luar daerah melalui kabupaten itu sepenuhnya dipercayakan pada Bawasda setempat. Begitulah yang dibeberkan Kabid Sosial Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (BKSPM) Kabupaten Tuba, Hamdani. “Untuk urusan pengawasan jamaah calon haji asal kabupaten ini, Bawasda yang bertanggung jawab. Mereka jugalah yang melakukan koordinasi dengan kepala kampung bila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kami hanya sekadar pendamping atau perantara dengan Departemen Agama,” sambung dia. Kenapa tidak membentuk tim validasi seperti tahun sebelumnya? “Itu juga kewenangan Bawasda, yang tentunya masih harus dibicarakan dengan unsur—unsur terkait lainnya,” Hamdani menambahkan. Tahun yang lalu, jelas Hamdani, tim validasi yang ditunjuk Bupati Abdurachman Sarbini terdiri dari beberapa unit satuan kerja, diantaranya BKSPM, Kandepag, BKCKB, dan Bagian Hukum Pemkab Tuba. Pernyataan Hamdani itu disampaikan saat dikonfirmasi tentang kesulitan pihak Kantor Departemen Agama setempat dalam melacak jamaah calon haji asal luar daerah yang menggunakan kuota Kabupaten Tuba. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kandepag Tuba, Drs Sanusi, mengemukakan, dalam melakukan pemantauan atas kemungkinan masuknya orang luar, pihaknya hanya mengandalkan kerja sama dengan pihak bank, kepala kampung, dan kepala KUA saja. Hal itu karena sesuai ketentuan, pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), para jamaah calon haji harus melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala kampung serta surat rekomendasi pelunasan dari KUA. ek

Penyaluran Dana BLUD Saling Tuding

FOKUS - Tidak terbukanya penyaluran dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disalurkan melalui Dinas Perindagkop Kota Bandar Lampung dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung dan ditangani UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi Provinsi Lampung, berakibat saling tuding tentang mekanisme sistem penyalurannya pada koperasi usaha kecil menengah (UKM) atau usaha mikro secara bergulir. Hal ini terungkap dari penuturan salah satu konsumen yang ingin mengajukan tambahan modal usahanya di bidang pengembangan usaha pendanaan jasa angkutan Pelabuhan Panjang pada Koperasi Pembina Pidada Sejahtera Lampung. Menurut Kepala Seksi Kredit UKM Dinas Perindagkop Kota Bandar Lampung, Drs Bambang AR, BLUD dapat memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp 150.000.000 tanpa anggunan. Cukup dengan mengajukan permohonan dan dilampiri proposal yang kemudian direkomendasi oleh Dinas Perindagkop Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan ke Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Cq Kepala UPT Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Setelah diadakan survei oleh petugas, lanjut dia, pemohon modal akan dinilai layak atau tidak. Bila layak, akan menerima dana BLUD tersebut. Namun, pola sederhana itu dibantah oleh Tampubolon, kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi UMKM Provinsi Lampung. Menurut kepala UPTD yang berkantor di Panjang ini, BLUD hanya menyalurkan dana reguler pada usaha mikro. Awal pinjaman tak lebih dari Rp 50 juta, itu pun setelah peminjam dinilai mampu mengembalikan melalui angsuran secara rutin tanpa menunggak. Untuk mendapat pinjaman itu pun, lanjut Tampubolon, banyak persyaratan yang mesti dipenuhi. Diantaranya harus memiliki anggunan berupa sertifikat tanah/rumah, termasuk menunjukkan akta kepemilikan tanah yang syah. “Jadi tidak benar bila pinjaman dari dana BLUD sebesar Rp 150 juta dan tanpa anggunan,” kata Tampubolon sambil menjelaskan, karena yang menggunakan anggunan saja pembayaran angsuran tidak lancar apalagi yang tanpa anggunan. Menurut dia, hal ini untuk menjaga agar dana tersebut tidak tertimbun pada suatu tempat. Dan sesuai dengan aturan petunjuk pelaksanaan, syarat peminjaman dikhususkan pada usaha mikro secara bergulir dan memenuhi persyaratan. Mengenai rekomendasi dari Dinas Perindagkop diberikan sesudah pemeriksaan lokasi layak atau tidak, kata dia, sengaja diciptakan demikian. Maksudnya? “Kasihan kan kalau sudah sudah susah-susah mendapatkan rekomendasi ternyata menurut penilaian tim survei, tidak layak untuk diberi pinjaman,” ujar Tampubolon sambil menegaskan langkah itu diambil tanpa bermaksud melampaui kewenangan dinas tersebut. Hp

Jalan Blambangan Umpu-Kasui Rusak Parah

Padahal Belum Genap Enam Bulan Direhab
FOKUS - Belum genap enam bulan dilakukan rehab besar-besaran, kini jalan raya Blambangan Umpu–Kasui, Way Kanan, sudah hancur kembali. Diduga tambal sulam yang dilakukan rekanan pemilik CV Andika, tidak maksimal, bahkan terkesan asal jadi. Bisa dibilang, jalan milik provinsi yang baru dikerjakan rehabnya melalui anggaran Dinas PU Lampung itu, saat ini kondisinya rusak parah. Menurut penelusuran Fokus di lapangan, lubang-lubang yang semula ditambal, yang hanya dipertebal pasirnya, sekarang sudah mengelupas kembali. Bahkan lubang tersebut menganga kembali, karena tersiram hujan. “Bagaimana tidak rusak lagi kalau hanya tebal pasirnya saja, dan aspalnya cuma asal-asal saja. Kerja kayak begini kesannya daripada nggak aja. Ini belum genap enam bulan lo, sudah seperti semula lagi, hancur total,” kata Sahrial, seorang tokoh pemuda setempat, akhir pekan silam. Menurutnya, saat pengerjaan tambal sulam jalan tersebut, pada bagian lubang aspalnya tipis sekali. Bahkan setelah ditimbun batu koral, oleh pekerjanya tidak disiram aspal kembali. Sehingga ketika dilewati kendaraan dan terkena air, batu tersebut mengelupas kembali. “Aspalnya cuma tipis sekali di lubang-lubang itu, setelah itu dikasih batu, dan langsung disiram pasir tebal. Nggak ada disiram apsal lagi setelah ditimbun batu. Jadi bagaimana mau kuat,” ujarnya. Sahrial yang juga ketua LSM Topan RI, mengatakan, ketika musim hujan turun, maka pasir mengelupas dan batu-batu yang digunakan untuk tambal sulam, hanyut. Sehingga kondisi saat ini, jalan tersebut sangat memprihatinkan. “Pokoknya jalan sekitar 14 Km, dari simpang empat Blambangan Umpu sampai Kasui, sekarang sudah hancur lagi. Mereka itu (rekanan, red) asal-asalan mengerjakannya, kalau cuma seperti ini untuk apa buang-buang duit negara saja,” kata Sahrial. Rehab jalan yang menelan dana ratusan juta rupiah tersebut, sambung dia, seharusnya diperbaiki kembali karena sampai enam bulan merupakan masa pemeliharaan, dan sisa dana masih ada 10% lagi dari total dana proyek tersebut. “Harusnya Dinas PU provinsi turun ke lapangan melihat secara langsung, jangan hanya terima beres dibelakang meja. Apalagi ini kan masih tanggung jawab rekanan, karena masih dalam masa pemeliharaan,” kata dia. Sebenarnya, bukan hanya jalan Blambangan Umpu–Kasui saja yang kini kondisinya memprihatinkan, namun hampir semua jalan milik provinsi yang mendapatkan rehab juga amburadul. Seperti jalan Banjit–Kasui, dan juga Baradatu–Banjit. Hal ini, menurut Sahrial, karena lemahnya pengawasan. fa

Enam Paket Sepi Peminat

Dari Tender 107 Proyek di Kabupaten Way Kanan
FOKUS - ENAM dari 107 paket yang ditenderkan oleh Dinas PU Kabupaten Way Kanan, Rabu (10/9) silam di GSG Blambangan Umpu, sepi peminat. Proyek yang tidak ada satu pun rekanan memasukkan berkas penawaran itu terdiri dari lima paket milik Dinas Pertambangan dan Energi dan satu lainnya milik Dinas PU. Lima paket milik Dinas Pertambangan dan Energi yang sepi peminat itu terdiri dari; paket nomor 096 (pengadaan jaringan listrik Kampung Bima Sakti), paket 097 (pemasangan jaringan listrik Kampung Way Tuba), paket 105,106 dan 107, masing-masing merupakan proyek pemasangan tiang tegangan menengah untuk Dusun Talang Kangkung, Way Tuba, Kampung Setya Negera, dan Kampung Karang Rantang. Sedang satu paket milik Dinas PU adalah paket nomor 081 dengan nilai penawaran Rp 85 juta, yaitu rehab gedung radio daerah Way Kanan. Sementara berkas penawaran dari rekanan yang melakukan penawaran terhadap 101 paket lainnya berasal dari 400-an perusahaan. Rata-rata dalam satu paket perusahaan yang masuk melakukan penawaran sebanyak tiga perusahaan. Namun ada beberapa paket besar, perusahaan yang melakukan penawaran dalam satu paket, sebanyak tujuh perusahaan. Cephy Bahuga, ketua panitia lelang, menjelaskan, enam paket yang sepi peminat tersebut akan dilakukan lelang ulang. “Kalau memang tidak ada yang menawar, nanti kita lakukan tender ulang, karena memang seperti itu ketentuannya. Karena kita buka lelang ini sejak pagi tadi. Sejak jam kerja dimulai,” ujarnya. Pada lelang tersebut, nilai proyek terbesar mencapai Rp 7 miliar, yaitu pengerjaaan jalan di Way Tuba. Pada lelang paket ini, tujuh rekanan yang memasukkan penawaran. Sedang paket paling kecil yang ditenderkan senilai Rp 80 juta. “Dari 107 paket yang kita tenderkan ini, dua paket berasal dari bagian perlengkapan, dan 12 paket milik Dinas Pertambangan dan Energi, sisanya punya PU,” kata Chepy Bahuga sambil menjelaskan, pihaknya akan langsung melakukan evaluasi selama dua pekan, setelah itu baru ditentukan pemenangnya. fa

Alumni PGA dan MAN Diharapkan Peduli

Guna Mempercepat Pembangunan Masjid MAN 2
FOKUS - Kepala MAN 2 Tanjungkarang, Drs Hi M Yusuf, MM mengharapkan alumni PGA dan MAN 2 untuk peduli dengan cara membantu biaya ongkos tukang pelaksanaan pembangunan Masjid Bahrul Ulum yang ada di komplek sekolah agama tersebut, di Jl Gatot Subtoro, Garuntang, Bandar Lampung. Guna mewujudkan adanya sarana ibadah di komplek MAN 2 Tanjungkarang itu, menurut M Yusuf, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Makkah Al-Mukarromah Al-Khairiyah Maktab Jakarta, dimana pihak yayasan siap memberi bantuan berupa material yang diperlukan untuk masjid berukuran 22 m2 x 23 m2 itu. “Yang jadi beban kami adalah ongkos tukang selama pelaksanaan pembangunan masjid tersebut. Kami estimasikan, pekerjaan yang telah dimulai 25 Agustus 2008 itu akan selesai dalam waktu 4-6 bulan,” ucapnya. Lalu berapa dana yang dibutuhkan untuk ongkos tukang pembangunan Masjid Bahrul Ulum tersebut? M Yusuf menjelaskan, dibutuhkan dana sebesar Rp 200 juta. Saat ini dana yang siap pakai hanya Rp 27.804.250. Jadi, “Terdapat kekurangan dana sebesar Rp 172.195.750. Karena itu, saya mengharapkan para alumni PGA dan MAN 2 Tanjungkarang untuk dapat kiranya membantu kebutuhan dana yang diperlukan bagi terwujudnya bangunan masjid tersebut,” M Yusuf menambahkan. Tak hanya itu. Yusuf juga mengharapkan kepada berbagai pihak untuk kiranya dapat membantu kebutuhan dana biaya ongkos tukang, sehingga Masjid Bahrul Ulum dapat secepatnya terwujud. Bf Panitia Pembangunan Masjid Bahrul Ulum MAN 2 Tanjungkarang Pembina : Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung Penasehat : 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung 2. Camat Telukbetung Selatan 3. Kepala Kelurahan Pecoh Raya Penanggungjawab : Kepala MAN 2 Tanjungkarang Ketua : Hi Machrudi Umar Wakil Ketua : Zainal Asmari, SPd Sekretaris : M Tajir Wakil Sekretaris : Abdullah, SPd Bendahara : Dra Hj Nurbaiti Sumbay Wakil Bendahara : Hj Wahyuni Sabri, SPd Seksi Pendanaan : 1. Drs Hi Sirad Hp (Koordinator) 2. Mu’asyaroh, SAg (Anggota) 3. Drs Idaflis (Anggota) 4. Dra Baridah AS, SPd (Anggota) 5. Rahman Taufik, SPd (Anggota) Seksi Pembangunan : 1. Drs Hi Mun’im Hijassi (Koordinator) 2. Drs Junaidi Batsan (Anggota) 3. Dra Siti Munawaroh (Anggota) 4. Dra Hj Adil Fadhilah, MPd (Anggota) Seksi Humas : 1. Drs Zulkifli Umar (Koordinator) 2. Aidil Khurdiansyah, SP (Anggota) 3. Yani Wijaya, SPd (Anggota) Pelaksana Umum : 1. Drs Safri (Koordinator) 2. Kasman, SPd (Anggota) 3. Bp Asrin (Anggota) 4. M Gafarullah Indra (Anggota)

Siswa MAN 2 Tidak Kalah Ukir Prestasi

Di Ajang Kompetisi Akuntansi SALAH besar bila selama ini orang menilai, siswa-siswi madrasah hanya piawai di bidang agama. Buktinya, anak didik dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjungkarang, Bandar Lampung, tidak kalah berprestasi saat tampil di ajang kompetisi akuntansi se-Provinsi Lampung yang berlangsung akhir Agustus di SMA Xaverius, Pahoman. Tim MAN 2 Tanjungkarang yang terdiri dari Rahmat Ones, Atien, dan Yuni berhasil mengukir prestasi membanggakan, dengan menjadi juara harapan II dari 43 tim yang mengikuti kompetisi akuntansi tersebut. “Keberhasilan anak-anak di ajang kompetisi akuntansi itu sangat membanggakan, apalagi setelah bersaing dengan 43 tim dari seluruh sekolah menengah atas se-Lampung. Setelah dilakukan babak penyisihan, diambil 12 besar. Dan syukur Alhamdulillah, akhirnya siswa-siswi kami berhasil meraih juara harapan II,” ucap Kepala MAN 2 Tanjungkarang, Drs Hi M Yusuf, MM, di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. Dijelaskan Yusuf, dalam kompetisi akuntansi selama dua hari –tanggal 29 dan 30 Agustus 2008- itu masing-masing tim yang terdiri dari tiga siswa diberi tujuh soal, terdiri dari lima soal hitungan dan dua lainnya teori. Setelah lolos babak penyisihan, tim MAN 2 Tanjungkarang terus menunjukkan kegemilangannya, sampai kemudian meraih juara harapan II. Juara I kegiatan itu diraih tim SMAN 2 Bandar Lampung, juara II dari BPK Penabur, dan juara III diraih SMA Fransiscus Xaverius. Sebagai juara harapan I tim dari SMKN I Bandar Lampung, juara harapan II MAN 2 Tanjungkarang, dan juara harapan III tim SMAN 3 Tanjungkarang. M Yusuf mengharapkan, prestasi ini akan semacu anak didiknya untuk terus mengasah kemampuan dan memiliki ilmu pengetahuan umum yang tinggi guna menyelaraskan dengan ilmu keagamaan yang dimiliki. Bf

DAK Di Way Kanan Cair

Rp 16,250 Miliar Untuk 65 SD
KABAR gembira bagi dunia pendidikan di Kabupaten Way Kanan. Dalam waktu tidak lama lagi, dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 16,259 miliar segera cair, diperuntukkan bagi 65 SD. Dana dari pemerintah pusat itu yang akan digunakan untuk kegiatan rehab fisik dan juga pengadaan sarana prasarana sekolah. Menurut Kepala Bidang TK, SD dan SMP Dinas Pendidikan Way Kanan, Sutrisno, saat ini dokumen sudah disusun, tinggal penandatanganan kontrak saja. “Dalam minggu ini dokumen kontrak sudah ditandatangani, jadi setelah itu dana bisa langsung dicairkan. Sehingga sekolah yang mendapatkan dana tersebut dapat segera melakukan pembenahan sekolahnya,” kata Sutrisno. Ia menjelaskan, kontrak tersebut akan ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah penerima DAK. Karena kedua pejabat tersebut merupakan pelaksana anggaran. “Kalau sudah ditandatangani maka dana itu nggak lama lagi bisa dicairkan. Karena lebih cepat lebih baik, ini kan ada limit waktunya, yaitu Desember 2008 ini semua harus sudah selesai,” Sutrisno menambahkan. Dikatakan, dana dari pemerintah pusat itu ditambah dengan dana sharing yang dianggarkan dari APBD Way Kanan, sebesar 10%. Dari total dana sebesar Rp 16,250 miliar ini, akan diperuntukan bagi 65 sekolah, masing-masing mendapatkan Rp 250 juta. Pada termin pertama sekolah dapat mencairkan dana sebsar 30%, selanjutnya jika memang pekerjaan sudah mencapai terget, bisa mencairkan kembali yang 50%, dan terakhir 20%. Menurutnya, kepala sekolah harus melaksanakan dana tersebut dengan benar. Dan aturan-aturan yang ada harus dilaksanakan. “Ini harus dilaksanakan dengan baik, jangan macem-macem. sebagai kepala sekolah, semua tanggung jawab ada pada mereka. makanya dalam sosialisasi waktu itu, kita datangkan semua penegak hukum, baik dari Polres, Kejaksaan maupun Bawasda dan pengadilan. Agar bisa kita dengarkan sama-sama seperti apa DAK ini dilaksanakan,” ujarnya lagi. Masih kata Sutrisno, DAK tersebut 65% digunakan untuk rehab fisik dan 35% untuk sarana dan prasarana lainnya. “Sesuai dengan petunjuk teknisnya, dana ini selain untuk kemajuan di bidang sekolah juga untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Karena dengan adanya rehab fisik maka masyarakat akan bisa bekerja. Makanya saya minta pekerjanya diambilkan dari warga sekitar sekolah, jangan ngambil dari Karang (Tanjungkarang, red) sana,” kata Sutrisno. Mengenai pengadaan seperti buku, ia mengaku, sepenuhnya diserahkan kepada sekolah penerima DAK. “Tidak ada intervensi dari dinas, karena semua itu hak mutlak sekolah. Kepada penerbit dan toko buku juga diharapkan bisa langsung ke sekolah masing-masing. Sehingga bisa dilihat kualitasnya. Kalau tidak bagus dan tidak sesuai dengan spect, ya jangan diambil, nanti malah bermasalah,” Sutrisno mengingatkan. Fa

Mudjijana Kasih Tips Mengajar Yang Menyenangkan

FOKUS - Setiap guru diharapkan mampu menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas. Menarik dalam pengertian mudah dipahami oleh para siswa dan tidak membosankan dalam penyampaiannya sehingga tidak ada siswa yang mengantuk atau bolos karena dikelas guru mengajar dengan metode ceramah saja. Untuk bisa menyajikan pelajaran yang menarik, menurut Drs Mudjijana, kepala SMP Kartika II–2 Bandar Lampung, para guru perlu memahami berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan mengemas bahan pelajaran dan menata proses belajar mengajar yang menyenangkan. “Apabila seorang guru telah melakukan proses belajar mengajar dengan pendekatan yang tepat, maka hasil yang dicapai tentu dapat membanggakan dan dengan sendirinya kualitas pendidikan akan meningkat,” ujar Mudjijana memberi tips mengajar yang menyenangkan. Menurut dia, tidak sedikit guru dalam melakukan tugas sehari–hari tidak mau bersusah payah mencari pendekatan yang cocok, malahan tenggelam dalam rutinitas mengajar yang didasarkan atas pengalaman dan kebiasaan, tanpa mengetahui betapa kompleks sebenarnya proses mengajar itu. Bagi Mudjijana, proses belajar dapat dibedakan menjadi tiga fase yaitu, fase informasi, fase tranformasi, dan fase evaluasi. Dalam proses belajar mengajar ketiga fase ini selalu ada yang menjadi masalah adalah berapa banyak informasi yang diperlukan agar dapat ditranformasikan kepada setiap siswa dengan baik. “Lama setiap fase tidak sama, hal ini tergantung pada motivasi murid belajar, minat, keinginan untuk mengetahui dan dorongan untuk menemukan sendiri,” ujar dia. Lalu diperlukan pendekatan requrces based learning. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai proses belajar yang langsung menghadapkan murid dengan sumber belajar secara individual atau secara kelompok. Pendekatan ini bukan dengan cara konversional guru menyampaikan bahan pelajaran pada siswa. Ciri–ciri pendekatan ini, jelas Mudjijana, guru bukan merupakan sumber belajar satu–satunya, tetapi siswa dapat belajar yang khusus, bahkan diluar sekolah/halaman sekolah. Pendekatan lain tentang belajar tuntas (mastery learning), dengan pola ini apa yang diajarkan hendaknya dipahami sepenuhnya oleh semua anak, bukan hanya oleh beberapa orang siswa saja. Mastery learning diharapkan mampu mengembangkan minat dan sikap positif terhadap pelajaran dan ilmu yang diberikan kepada siswa kelak akan terus belajar sepanjang masa. “Setiap pendektan yang kita pilih pasti mengandung kelebihan dan kekurangan,karena pada hakekatnya tidak ada metode pembelajaran yang sempurna. Pendekatan dengan segala idealisme ngabdi dan sarana yang belum memadai, maka hasil yang maksimal tidak akan terwujud, karena itu sebagai guru harus pandai–pandai berinovasi menyikapi segala realitas yang dijumpai dalam pelaksanaan KBM,” pesan dia. hp

Realisasi DAK SDN I Pujodadi Ditengarai Menyimpang

SKANDAL penyimpangan realisasi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tampaknya tak pernah ada usainya. Yang kali ini ditengarai terjadi di SDN I Pujodadi, Pardasuka, Tanggamus. Kepala sekolah, Rohela Aris, SPd, tak melibatkan komite dalam merealisasikan penggunaan dana Rp 275 juta tersebut. Adalah Ketua Komite SDN I Pujodadi, Fajri, yang membeberkan tengara penyimpangan realisasi DAK 2008 di sekolah dasar itu. “Kami pihak komite sama sekali tidak tahu menahu tentang realisasi DAK, digunakan untuk apa dan sebagainya,” aku dia, akhir pekan kemarin di kediamannya. Menurut dia, sebelum pengerjaan rehab selesai dikerjakan, hendaknya kepala sekolah harus menggelar rapat terbuka dan mengumumkan rinci penggunaan anggaran kepada jajaran komite sekolah sesuai dengan aturan yang dijabarkan di dalam juklak dan juknis kegiatan DAK. Fajri menambahkan, beberapa waktu laluRohela Aris sebagai kepala SDN I Pujodadi memang pernah mengumpulkan komite sekolah, dan menjelaskan bila sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan DAK. Tapi, “Dia sama sekali tidak menjelaskan apa tugas pokok dan fungsi komite sekolah yang merupakan mitra kerjanya,” sambung dia. Ia mengaku terkejut, ketika ujug-ujug pada awal bulan lalu pihak sekolah meminta tanda tangan persetujuan pembongkaran gedung sekolah kepada jajaran komite. Ironisnya lagi, “Justru kami mengetahui rincian penggunaan DAK bidang pendidikan di SDN I Pujodadi dari rekan-rekan komite sekolah lainnya yang mendapatkan bantuan serupa, dan informasi dari rekan-rekan wartawan,“ urainya. *Turun Tangan Salah seorang guru SDN I Pujodadi yang minta identitasnya dirahasiakan, membenarkan jika pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sekolah tempatnya mengajar dikerjakan dengan pola “kocok bekem”, selain tidak transparan dengan komite, banyak guru yang mengeluh. Karena itulah, ia dengan tegas meminta agar instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, pimpro, serta kepala UPT Diknas Kecamatan Pardasuka segera turun tangan menyikapi permasalahan tersebut sebelum semakin banyak terjadi penyimpangan. “Jika pelaksana kegiatan tidak ada niat untuk menyimpangkan bantuan tersebut, mengapa pengerjaaannya dikelola secara tidak transparan,“ kritiknya. Lalu apa kata kepala SDN I Pujodadi? Rohela Aris, SPd ketika dikonfirmasi di rumahnya Rabu (10/9) siang, enggan mengomentari permasalahan tersebut. “Silahkan jika Anda ingin konfirmasi, langsung saja pertanyakan kepada panitia pelaksana, saya tidak berkenan menerima kehadiran Anda di rumah,“ ucapnya dengan nada arogan seraya mengakhiri pembicaraan. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, Drs Firman Ranie, belum berhasil dikonfirmasi. Bukan saja menyangkut tengara penyimpangan realisasi DAK di SDN I Pujodadi tapi juga di SDN 3 Wonodadi Kecamatan Gading Rejo. ry

Meski Gaji Akan Dinaikkan, Guru Tetap Mengeluh.

FOKUS - Meskipun ada kabar menarik, Mendiknas Bambang Sudibyo telah memberi signal bahwa pada Tahun Anggaran 2009 mendatang, gaji guru akan dinaikkan sebesar 15%, sehingga dengan demikian gaji guru dengan golongan terendah menjadi sebesar Rp 2 juta/bulan, namun para guru di Tanggamus tetap mengeluh. Lho kenapa? Meraka menganggap gaji guru saat ini masih jauh jika dibandingkan naiknya harga kebutuhan bahan pokok. Kepala SDN I Rantau Tijang, Kecmatan Pugung, Tanggamus, Suaidi, SPd, ketika ditemui di Pringsewu Rabu (10/9) lalu mengaku sudah mendengar kabar baik akan naiknya gaji guru pada 2009 mendatang. Namun, menurutnya, langkah pemerintah tersebut bukanlah langkah yang terbaik. Maksudnya? Suaidi menjelaskan, untuk meningkatkan taraf hidup para pendidik, karena sebelum keputusan pemerintah tersebut terealisasi, semua barang kebutuhan pokok di pasaran sudah naik terlebih dahulu, bahkan ada beberapa komoditi kebutuhan pokok yang pindah harga. “Kalau saya nilai, langkah pemerintah menaikkan gaji guru sebesar 15% tersebut hanya untuk penyesuaian dengan kebutuhan sehari-hari para dewan guru, bukannya untuk meningkatkan taraf hidup,“ keluhnya. Suaidi menambahkan, langkah tepat yang harus dilakukan adalah meskipun tidak menaikkan gaji guru, namun yang terpenting memperhatikan dan meningkatkan taraf hidup para petani. Sebab saat ini ia melihat masih banyak petani yang hidupnya masih jauh dibawah garis kemiskinan, selain itu ia juga mengkritik langkah pemerintah yang akan menaikkan gaji guru, di mana jauh hari sebelum waktunya telah digembar-gemborkan. “Seharusnya kalau gaji guru mau dinaikkan, ya naikkan saja tanpa digembar-gemborkan terlebih dulu, seperti yang pernah dilakukan di era pemerintah Habibie, sehingga harga kebutuhan pokok tidak naik terlebih dahulu,“ pungkasnya. Hal senada diucapkan Drs Tutur, kepala SDN 2 Way Jaha. Menurut dia, langkah pemerintah yang telah mengumumkan kenaikan gaji guru sebelum waktunya, tentu akan berdampak negatif. Salah satunya adalah naiknya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran, sebelum kenaikan gaji teraealisasi. “Seharusnya pemerintah mengumumkan kenaikan gaji tersebut dibarengi dengan realisasi, sebab gaji guru saat ini saya nilai masih jauh dengan taraf kebutuhan kehidupan sehari-hari,” urainya. Sementara Kasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Drs Yudiana, menganggap, langkah pemerintah yang akan menaikkan gaji guru dan dosen sebesar 15% adalah langkah positif. Ia mengharapkan agar para pendidik lebih meningkatkan mutu pendidikan. Menurut dia, langkah pemerintah tersebut tidak akan berdampak pada APBD Kabupaten Tanggamus, sebab untuk membayar kenaikan gaji guru tersebut diimbangi oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). ry

SDN 4 Labuhan Maringgai Gelar Pesantren Kilat

FOKUS - SDN 4 Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, belum lama ini menggelar pesantren kilat diikuti siswa-siswi di sekolah ini. Pesantren kilat itu berlangsung selama tiga hari, dimulai pada hari Jumat (12/9) sampai Minggu (14/9) kemarin.
Kepala SDN 4 Labuhanmaringgai, Zuriyat RI, AMaPd, menjelaskan, pesantren kilat yang digelar selama tiga hari itu diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti belajar sholat, membaca Al-Qur’an, dan kegiatan keagamaan lainya. Kegiatan ini, lanjut dia, diikuti seluruh siswa kelas VI dan dewan guru. “Dengan diadakannya pesantren kilat di sekolah ini, secara langsung dapat meningkatkan iman dan taqwa para siswa-siswi dan dewan guru yang ada,“ terang Zuriyat di ruang kerjanya belum lama ini. Dikatakan, selama tiga hari digelarnya pesantren kilat di sekolahnya itu, secara langsung dapat melatih para siswa khusunya siswa kelas VI yang akan masuk masa remaja untuk menjaga puasanya. Sehingga kedepan para siswanya dapat menjalankan puasa dengan penuh rasa keikhlasan. “Kita tanamkan iman dan taqwa kepada murid untuk dapat membawa diri di waktu luar dan masuk sekolah,” jelasnya. Sebelumnya, tambah dia, para siswa-siswi di sekolahnya itu dilihat sangat menurun tentang keimanan dan ketaqwaannya. Sebab, guru pembimbing bidang keagamaan yang ada di sekolah itu, sempat bebaring cukup lama akibat sakit, sehingga tidak ada penekanan-penekanan keimanan kepada murid selama itu. Dengan digelarnya pesantren kilat selama tiga hari di sekolah ini, Zuriyat merasa sangat yakin dapat mengembalikan dan meningkatkan keimanan kepada siswa-siswinya. “Saya berharap, usai pesantren kilat ini keimanan dan ketaqwaan siswa akan terjaga selamanya,“ tandasnya. jh