16 Januari 2009

Hot News

Pemerintahan Harus Terus Jalan LANGKAH Gubernur Drs Syamsurya Ryacudu selaku Penjabat Bupati Lampung Utara menunjuk Hi Rustam Effendi, SH, MH sebagai pelaksana tugas (plt) bupati setempat dinilai berbagai kalangan di “wilayah panas” tersebut sebagai kebijakan yang tepat. Pasalnya, prototipe staf ahli gubernur bidang hukum dan politik yang low profile namun matang pengalaman dan kemampuan, cukup cepat merubah situasi. Setelah Kamis (8/1) silam secara resmi Hi Rustam Effendi, SH, MH yang menjabat Plt Bupati Lampura berdasarkan SK Gubernur Lampung No G/003/B.II/HK/2009 dan Surat Kawat Mendagri No T.131.18/3982/Sj itu diserahkan ke pemerintah setempat oleh Sekprov Lampung, Ir Hi Irham Jafar Lan Putra, MH, pejabat kelahiran Kalianda 23 November 1954 tersebut langsung “bekerja.” Malam harinya, di rumah dinas bupati, Rustam mengundang berbagai kalangan tokoh masyarakat mengadakan pengajian dan pembacaan Yasin. Rustam menilai, apapun langkah yang akan dilakukan sangatlah wajib dimulai dengan memohon rahmat Allah SWT. Rustam yang piawai dalam hal agama, dengan tepat menyampaikan berbagai ayat Al-Qur’an terkait dengan kepemimpinan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Sontak, selepas acara yang juga dihadiri jajaran pejabat pemkab sampai ke para camat tersebut, perasaan lega dan sejuk mencuat dengan kuatnya. Beberapa tokoh masyarakat secara khusus kepada Fokus menyampaikan antusiasmenya terhadap pilihan Gubernur Syamsurya Ryacudu yang menugaskan Rustam sebagai Plt Bupati Lampura. “Harus diakui, pembawaan plt yang begitu baik, menjadikan kondisi Lampura menjadi sejuk menyambut kepastian siapa yang akan menjadi bupati-wakil bupati definitif nantinya,” kata seorang tokoh masyarakat setempat. Sehari setelah resmi menjadi plt, selepas senam pagi Jumat (9/1) lalu, ia mengunjungi beberapa kantor di jajaran pemkab setempat. Dengan enjoy Rustam bertanya dan diskusi dengan karyawan yang ada, sambil memberikan motivasi untuk terus melaksanakan tugas secara maksimal. Lalu apa saja yang akan dilakukan Rustam Effendi sebagai Plt Bupati Lampura? Sabtu (10/1) lalu Fajrun Najah Ahmad dari Fokus berhasil mewawancarainya melalui telepon seluler, berikut petikannya: Bisa dijelaskan, apa sebenarnya prioritas tugas Anda sebagai plt bupati? Yang prioritas itu ya pelaksanaan pemerintahan harus terus berjalan. Pemerintahan tidak boleh terjadi stagnasi. Itu intinya. Bentuknya? Diantaranya dengan melakukan konsolidasi internal, dan hal itu sudah saya mulai. Misalnya, dengan saya mendatangi kantor-kantor pemerintah yang ada, melihat kondisinya, melihat bagaimana pegawainya, dialog dengan mereka. Selain itu? Meminta masukan apa saja persoalan yang ada, sekaligus menurut mereka bagaimana solusi-solusinya. Tentu saja, saya juga memberikan masukan dan motivasi agar kinerja jajaran pemerintahan terus meningkat. Prinsipnya, aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus terus menjalankan tugasnya, dari ke hari harus semakin baik. Ini tuntutan zaman. Selain konsolidasi internal? Pada waktunya, saya juga akan melakukan konsolidasi ke berbagai elemen masyarakat. Saya akan berupaya maksimal untuk menyatukan kembali seluruh elemen yang ada sebagai potensi besar bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Lampung Utara ke depan pasca pilkada. Insya Allah saya berkesempatan untuk melaksanakan itu semua. Rumor sudah berkembang bila Anda akan melakukan mutasi-mutasi, apa tanggapan Anda? Hahaha… Yang namanya mutasi itu kan hal yang lumrah-lumrah saja sih, kenapa selalu dikesankan sebagai hal yang menakutkan? Semua orang sejak masuk sebagai PNS kan sudah menandatangani pernyataan yang intinya siap ditempatkan di mana saja, bahkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Masak kalau cuma dimutasi dalam kabupaten saja sudah gerah, mestinya kan tidak perlu begitu-lah. Jadi benar akan ada mutasi? Kalau soal itu, disesuaikan dengan kondisi saja. Tidak bisa saya katakan tidak bakal ada mutasi atau bakal ada mutasi, apalagi itu kan kewenangan penjabat bupati dalam hal ini Pak Gubernur. Kalau begitu, tidak ada mutasi selama Anda menjabat plt bupati? Seperti saya katakan tadi, semuanya disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau memang menurut berbagai pertimbangan perlu dilakukan, ya dilakukan. Sebaliknya, kalau tidak perlu, ya buat apa dilakukan. Itu prinsipnya. Maksudnya disesuaikan dengan kondisi itu seperti apa? Ya tergantung situasinya. Kalau jajaran aparatur pemerintahan di Pemkab Lampung Utara tetap menjalankan tugasnya secara maksimal, tentu tidak perlu ada mutasi. Tapi sebaliknya, kalau maksimalisasi tugas pokok dan fungsi tidak berjalan, ya harus dilakukan penyegaran, kan begitu saja. Menurut penilaian Anda, seberapa perlu ada mutasi atau tidak? Ya semuanya tergantung situasi saja. Kita lihat perkembangan ke depan. Untuk diketahui saja, saya punya nawaitu masuk (jadi plt bupati, red) dengan benar dan keluar juga dengan benar, serta kepercayaan yang diberikan atasan kepada saya dapat saya laksanakan dengan baik dan membawa berkah bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Lampung Utara. Hanya itu saja kok nawaitu saya. Bagaimana tanggapan Anda tentang belum adanya kepastian siapa pemenang pilkada? Saya baca di koran, katanya MA sudah memutuskan. Ya kita tunggu saja sampai disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, menunggu itu kan bukan berarti kita diam, tidak-kan? Kita sebagai aparatur pemerintah ya harus terus bekerja, harus terus memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Itu sebabnya, saya concern pada konsolidasi internal, agar siapapun nantinya yang disahkan pemerintah pusat dan setelah definitif dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkait dengan keputusan MA tersebut, apa saran Anda untuk yang kalah? Jangan bicara kalah dan menang dong! Ini semua proses, dan akhir dari semua proses itu adalah kehendak Allah SWT. Bagi yang mendapat amanah memimpin Lampung Utara ke depan, sewajarnya untuk merangkul pihak lain yang belum mendapat kesempatan. Sebaliknya, yang belum berkesempatan ya harus gentlemant menerima kenyataan. Jangan lupa, maju dalam pilkada kemarin itu kan nawaitu-nya untuk memberi kemajuan bagi kabupaten dan masyarakat, jadi ya jangan kita rusak nawaitu itu dengan hal-hal yang kurang pantas. Mari kita semua bergandengan tangan untuk terus berbuat dan berkarya demi kemajuan Lampung Utara dan seluruh masyarakatnya, itu ajakan saya. *** Profil Hi Rustam Effendi, SH, MH Tempat/tgl lahir : Kalianda, 23 November 1954 Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c) Alamat Rumah : Jln Bawang B-5 No 20 Beringin Raya, Bandar Lampung Nama Istri : Hj SY Dewiana Nama Anak : 1. Istalama Ramadhini, SH 2. Istiara Madyasari, SKom 3. Abizar Alghifari, SE 4. Syifa Caroline Maharani Pendidikan Umum : 1. Sarjana Hukum Unila, 1982 2. Regional Development Management, Asian Institute of Technology (ATT), Bangkok, Thailand, 1992 3. Magister Hukum Unila, 2001 Pendidikan Khusus : 1. Pengacara & Penasehat Hukum, Unila, 1981 2. Sargal Sospol, Sekolah Intelijen Strategis BAIS ABRI, Bogor, 1984 3. Kursus Camat, Pemda Provinsi Lampung, 1986 4. Manajemen Pemerintahan & Perkotaan, Diklat DDN, Jakarta, 1991 5. Spadya, Diklatwil DDN, Bandung, 1992 6. Spamen, Sespanas LAN RI, Jakarta, 1998 7. Diklat Pimpinan, Diklat Provinsi Lampung & LAN RI, 1999 8. Manajemen Pemerintahan, Diklat DDN, Jakarta, 2000 9. Diklat Sosialisasi dan Implementasi Kepmendagri No 29/2002, BPKP & Pemprov Lampung, 2004 10. Diklat Keserasian Lingkungan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans & Universitas Sudirman, Ciloto, Jabar, 2004 11. Local Government Leadership Course (Kepemimpinan Pemerintahan Daerah), Depdagri, Pemprov Lampung, LAN Bandar Lampung, 2004 Riwayat Jabatan : 1. Kasi Analisa dan Evaluasi Ditsospol Provinsi Lampung, 1981-1986 2. Camat Pekalongan, Lampung Tengah, 1986-1987 3. Camat Metro Raya, Lampung Tengah, 1987-1991 4. Kabag Humas Pemkab Lampung Tengah, 1991 5. Sekretaris Kota Metro, 1991-1993 6. Plth Walikota Metro, 1992 7. Kabag Organisasi Pemkab Lampung Tengah, 1993-1996 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan/Umum Pemprov Lampung, 1996-2001 9. Wakadis Kependudukan & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2001-2004 10. Kadis Kependudukan & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2004-2005 11. Kadis Promosi, Investasi, Kebudayaan & Pariwasata Provinsi Lampung, 2005-2006 12. Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2006-2007 13. Sekretaris KPU Provinsi Lampung, 2007 14. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum & Politik, 2008-sekarang 15. Plt Bupati Lampung Utara, 8 Januari 2009-sekarang Tanda Jasa/Penghargaan : 1. Mahasiswa Teladan, Unila, 1980 2. P4 Tipe Penatar (Lulusan Terbaik), BP7, 1985 3. Pemilihan Umum (selaku ketua PPS), Mendagri, 1987 4. Otonomi Daerah, Mendagri, 1997 5. Pemilu (selaku Panwaslak Tk I Lampung), Mendagri, 1997 6. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun, Presiden RI, 2000 7. Wisudawan Terbaik, Pasca Sarjana Magister Hukum Unila, 2001 Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum & Ketua Umum PMII Cabang Lampung, 1977-1979 2. Ketua Senat FH Unila, 1977-1979 3. Wakil Ketua DPD KNPI Tk I Lampung, 1985-1988 4. Sekretaris Umum PERSAHI Lampung Tengah, 1990-1996 5. Pembina Korpri Kecamatan, 1986-1991 6. Ketua INKAI Lampung Tengah, 1989-1994 7. Dewan Pakar Pusat Pengkajian Politik & Pemerintahan (PUSKAP) Provinsi Lampung, 2000-2005 8. Koordinator Komite Film DKL & Korwil Lampung Tengah 9. Koordinator Devisi Pengembangan Budaya dan Hukum ICMI Orwil Lampung, 2005-sekarang Lain-lain : 1. Dosen (LB) Fakultas Hukum Unila, 1982-1990 2. Dosen Fakultas Hukum STIH Saburai, 1983-197, 1990-1998) 3. Konsultan hukum, sampai sekarang

Prioritas Buat Kondisi Kondusif

KEBERADAAN Hi Rustam Effendi, SH, MH selaku Plt Bupati Lampung Utara diharapkan mampu memprioritaskan aksi nyata dalam melahirkan kondisi yang kondusif di “wilayah panas” tersebut. “Itulah yang amat prioritas menurut saya,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara, M Yusrizal, ST. Kondisi kondusif yang bagaimana? Berikut petikan wawancara Rolly Johan dari Fokus dengan Yusrizal yang juga anggota DPRD Lampung, akhir pekan kemarin: Apa tugas penting plt bupati sekarang ini? Menurut saya, yang prioritas adalah bagaimana membuat kondisi di Lampung Utara kembali kondusif pasca pilkada. Karena kalau situasi masih terus saling mengintip, akan berdampak pada proses pelaksanaan program pembangunan dan mengganggu stabilitas keamanan serta sosial kemasyarakatan. Anda menilai sampai sekarang Lampura masih belum kondusif? Kita fair saja-lah menilainya. Memang diatas permukaan kelihatan adem ayem saja, namun kita semua tahu, kondisi yang ada ini rawan. Rawan maksudnya? Ya rawan dengan kembali munculnya aksi-aksi massa, bahkan saya khawatirkan akan muncul aksi-aksi anarkhis terkait dengan belum pastinya siapa pemenang pilkada September lalu. Menurut Anda, langkah apa yang mesti dilakukan plt bupati? Saran saya, segeralah memantapkan konsolidasi internal aparatur pemerintahan. Ini sangat penting. Teman-teman dieksekutif perlu diingatkan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, mereka harus terbebas dari semua pengaruh konflik politik yang ada. Itu artinya, mereka harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Memangnya pelayanan terhadap masyarakat terganggu? Tanya saja ke masyarakat. Banyak warga yang mengeluh karena keperluannya terhambat di birokrasi karena pejabatnya malas ngantor sebab sampai sekarang belum jelas siapa pemenang pilkada. Kalau hal semacam ini tidak cepat disadarkan, akan berdampak buruk. Citra aparatur pemerintah justru akan rusak dimata masyarakat. Jangan sampai itu terjadi. Tapikan mayoritas aparatur pemerintah tetap menjalankan tugasnya dengan baik? Ya kalau dikalkulasi, memang lebih banyak yang tetap menjalankan tugas dengan baik. Tapi lihat semangat mereka, kan mengendur. Nah kalau kondisi ini tidak cepat ditangani, semangat itu makin terkikis dan merembet ke yang lain-lain. Kita kan nggak mau kinerja aparatur pemerintah di Lampung Utara menjadi melempem hanya gara-gara belum ada pemenang pilkada definitif. Sebab urusan pemerintahan harus terus berjalan. Menurut Anda, plt bupati mampu menciptakan kondisi yang kondusif di Lampura? Secara pribadi, saya telah mengetahui track record beliau. Saya optimis beliau memiliki kemampuan untuk itu. Tidak mungkin-lah Pak Gubernur akan memberi kepercayaan kepada beliau kalau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Hanya yang perlu diingat, beliau kan tidak mungkin bekerja sendiri. Jajaran pejabat penting di pemkab tentu harus mem-back up langkah-langkah plt bupati, menindaklanjuti sampai ke aparatur pemerintah tingkat terbawah. Ini saya kira yang mesti dilakukan. Manfaatnya kalau plt mampu membuat kondisi kondusif? Banyak sekali. Aparatur pemerintah bekerja dengan penuh semangat, semua pelayanan yang dibutuhkan masyarakat berjalan dengan baik, dan siapapun nanti pemenang pilkada setelah definitif akan dapat bekerja dengan baik. Jangan lupa, kita pilkada pada bulan September, sekarang sudah Januari, semestinya mulai awal 2009 ini kan pengendali pemerintahan sudah ditangan pemenang pilkada, tapi kenyataannya sampai sekarang kan belum. Jadi, nantinya bupati-wakil bupati definitif harus mengejar waktu untuk mempercepat proses realisasi program-program yang ditawarkannya pada saat kampanye pilkada dulu. Itu semua akan bisa berjalan bagus kalau kondisi di Lampung Utara ini kondusif, baik di jajaran aparatur pemerintahan maupun masyarakatnya. Jadi, peran plt bupati sangatlah penting. Ini yang mesti kita pahami bersama, itu sebabnya saya mengajak semua jajaran untuk mendukung dan menyukseskan seluruh program plt bupati demi membangun pondasi kokoh untuk pemerintahan definitif ke depan. Dan Anda menilai, plt bupati mampu melakukannya? Saya optimis itu! Semua kita menyadari, dengan kehadiran Pak Rustam selaku plt bupati, suasana di sini berubah menjadi sejuk sambil menunggu kepastian siapa pemenang pilkada. Ini harus diakui. Dan ini semua berkah untuk masyarakat Lampung Utara. Karena itu, mari kita dukung program-programnya. ***

Tekad Jauharoh Jadi Caleg

Kembangkan Lamteng Jadi Kawasan Agribisnis MENGHADAPI pelaksanaan pemilu legislatif 9 April mendatang, Partai Golkar memberikan kepercayaan kepada Dra Jauharoh Haddad, MM sebagai caleg DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Tengah dengan nomor urut 2. Lalu apa tekad politisi wanita kelahiran Lampung Tengah 30 Oktober 1966 yang juga wakil ketua DPD Partai Golkar Lampung itu? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan Jauharoh Haddad, Sabtu (10/1) siang. Sebagai caleg DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Tengah, apa visi yang Anda embank? Saya sebagai putri kelahiran Lampung Tengah mempunyai tekad untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai kawasan agribisnis. Kenapa mengedepankan agribisnis? Karena agribisnis saya yakini merupakan sistem pembangunan pertanian yang tepat dan dalam waktu relatif singkat dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah, yang terdiri dari subsistem sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan dan pemasaran hasil, dan subsistem penunjang lainnya. Kalau misi yang Anda usung? Sebagaimana visi yang menjadi tekad saya, tentunya misi saya terkait dengan itu. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem pertanian yang berbasis agribisnis. Mengapa misi itu menjadi pilihan Anda? Karena indikatornya jelas, yaitu masih rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian, masih rendahnya penerapan teknologi pasca panen dan pemasaran hasil, serta terbatasnya tenaga penyuluh pertanian dan kualitas SDM petani, selain itu ya masih sedikitnya investasi yang masuk. Pencapaian yang ingin Anda capai? Konkret saja, yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem agribisnis dan ketahanan pangan sebagai basis perekonomian daerah, meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UKM, serta meningkatkan investasi daerah dan iklim usaha yang kondusif. Misi Anda selanjutnya? Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini saya pilih karena indikatornya jelas, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, masih rendahnya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan, masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta saya melihat masih rendahnya peran kelembagaan kampung atau kelurahan dalam pembangunan. Pencapaian yang ingin Anda wujudkan? Yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan pelayanan pendidikan, meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), dan meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta meningkatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kampung atau kelurahan. Anda optimis mampu mewujudkan tekad tersebut jika terpilih dalam pemilu April nanti? Insya Allah. Saya bukan tipe orang yang berpikir atau bicara muluk-muluk. Saya bicara fair-fair saja, karena saya ingin hidup dan perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat dilakukan fun-fun saja. Saya tidak pernah memaksakan atas hal-hal yang tak bisa saya lakukan. Visi dan misi Anda itu telah disosialisasikan ke masyarakat Lamteng? Alhamdulillah, mayoritas wilayah di Lampung Tengah telah saya datangi. Saya juga mengadakan pertemuan dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat, tidak saja dengan pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar. Bagaimana tanggapan masyarakat? Alhamdulillah, mereka sepakat dengan visi dan misi yang saya usung. Potensi pertanian di Lampung Tengah kan memang besar, dan selama ini telah terkelola dengan baik. Namun jika lebih diberi perhatian dan penguatan-penguatan Insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Hal ini akan berdampak langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan. Itulah yang akan saya perjuangkan bila diberi kepercayaan menjadi anggota DPRD Lampung. *** Profil Dra Jauharoh Haddad, MM Tempat/tgl lahir : Lamteng, 30 Oktober 1966 Alamat : Jl Tupai Gg Cempaka No 4, Segalamider, Bandar Lampung Nama Suami : MI Sartoni, SE, MM Jumlah Anak : Tiga orang Riwayat Pendidikan : 1. SDN I Terbanggibesar, Lamteng 2. MTsN I Poncowati, Lamteng 3. SMAN I Poncowati, Lamteng 4. FKIP Universitas Lampung 5. Magister Manajemen UBL Riwayat Organisasi : 1. Wakil Ketua Gema Kosgoro Provinsi Lampung, 1987-1990 2. Ketua Korp PMII Putri Cabang Bandar Lampung, 1990-1991 3. Ketua Departemen Bidang Wanita DPD KNPI Tk I Lampung, 1991-1994 4. Ketua PB PMII (Korp PMII Putri), 1991-1994 5. Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Lampung (KPPL), 2002-2007 6. Pembina Fatayat NU Provinsi Lampung, 2006-2011 7. Wakil Ketua SOKSI Provinsi Lampung, 2007-2012 8. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, 2008-2009 9. Ketua KPPG Provinsi Lampung, 2008-2009 10. Pengurus Kadinda Lampung, 2007-2012 11. Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik Daerah Lampung (KPP-DL), 2007-2012 Riwayat Pekerjaan : 1. Asisten dosen Fak MIPA Unila, 1989-1991 2. Instruktur Akuntansi LPK Rawamangun Collage, Jakarta, 1992-1993 3. Staf pengajar LP3i Jakarta, 1993-1994 4. Staf pengajar Fak Ekonomi & Teknik Universitas At-Tahiriyah Jakarta, 1993-1994 5. Pegawai Bank Intan Jakarta, 1994-1996 6. Staf pengajar LPK Widyaloka dan IMKI Prima Bandar Lampung, 1997-2001

Toto Asyik Merayapi Lamteng

KEBERSAMAAN dengan konstituen sangat mengental dalam jiwa Hi Toto Herwantoko. Caleg DPRD Lampung asal Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Lampung Tengah itu sejak dua tahun belakangan secara rutin telah merayapi wilayah tersebut. Politisi kelahiran 4 November 1955 itu memang berhasil menjadi anggota DPRD Lampung periode 2004-2009 melalui dukungan masyarakat Lampung Tengah. Dan kini, menghadapi pesta demokrasi pemilihan legislator 9 April mendatang, lagi-lagi suami Srinidianti tersebut dipercaya Partai Demokrat untuk maju sebagai caleg dari kabupaten tersebut. Menurut Toto, sejak ia terpilih sebagai anggota DPRD Lampung melalui Pemilu 2004 silam, secara rutin dirinya terus menjalin silaturahmi dan anjang sana dengan konstituennya. “Dua tahun belakangan semakin saya rutinkan,” tutur politisi low profile itu akhir pekan kemarin di Markas Partai Demokrat Provinsi Lampung, Jl Jenderal Sudirman, Bandar Lampung. Karena itu tidak usah heran bila dari sekitar 299 kampung di Kabupaten Lampung Tengah, minimal 200 kampung telah dimasukinya. Memang tidak mudah merayapi semua wilayah di kabupaten tersebut. “Kadangkala saya terpaksa ngojek atau naik perahu. Tapi demi memperjuangkan aspirasi rakyat, semuanya saya lakukan dengan ikhlas,” ucap dia dengan enteng. Toto Herwantoko yang dalam pemilu legislatif April mendatang sebagai caleg DPRD Lampung dengan nomor urut 2, menyatakan optimismenya mayoritas masyarakat Lampung Tengah tetap memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Partai Demokrat untuk membawa dan menyalurkan aspirasi mereka. “Saya optimis itu, tapi semuanya harus terus diperjuangkan. Yang penting, bagaimana kita konsisten dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung ini dengan serius. Hebatnya, Toto Herwantoko tak pernah “ngeri” masuk ke wilayah yang disebut-sebut sebagai basis massa partai lain. Bila mendapat informasi semacam itu, ia justru tergerak untuk menyapa warganya. “Saya nggak pernah merasa ada apa-apa kok. Sepanjang niat kita baik, perilaku kita baik, dan menyampaikan niat kita, Insya Allah masyarakat pun menerima kita dengan baik,” tuturnya penuh keyakinan. *Malah Dijamu Tak jarang selama dua tahun terakhir dalam kesibukannya bertandang ke wilayah Lampung Tengah, Toto harus menginap di rumah masyarakat setempat. Dan karena kedekatannya, bisa dibilang ia justru yang sering “dijamu” bila hadir dalam suatu pertemuan dengan masyarakat. Pernah, cerita Toto Herwantoko, pada suatu malam ia mampir di sebuah kampung, dimana ada warga tengah kongkow-kongkow. Asyiklah mereka berbincang sampai larut malam. “Pas tengah malam, kebetulan lewat tukang bakso, ya sudah, kita makan bakso kampung bareng-bareng. Saya malah akhirnya diminta menginap di salah satu rumah warga setempat,” urai dia. Karena sudah merayapi mayoritas wilayah Lampung Tengah, Toto mengaku tahu persis apa keinginan masyarakat setempat. Dan, “Semua itu akan saya emban dan pertanggungjawabkan sebaik mungkin bila nanti dipercaya lagi menjadi anggota DPRD Lampung,” janji ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung ini dengan sungguh-sungguh. dd Profil Hi Toto Herwantoko Tempat/tgl lahir : 4 November 1955 Alamat : Jl Way Ngarip No 8 Pahoman, Bandar Lampung Pekerjaan : 1. Anggota DPRD Provinsi Lampung 2. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Nama Istri : Srinidianti Nama Anak : 1. Anugrah Hayi Prihantoko 2. Moh Yasin Ade Hermanto 3. Arya Waskita Triharyanto 4. Tasya Febrika Permatasari

Caleg Hadiri Zikir Bersama

Fajar Dari PDP, Hamrin Dari PAN PARA calon anggota legislatif terus merapatkan diri ke masyarakat. Berbagai kegiatan, hampir selalu diikuti. Contohnya saat dilangsungkan acara zikir bersama di Masjid Al-Mustaqim, di Jl Hayam Wuruk, Kedamaian, Bandar Lampung, pada 10 Muharam lalu. Ditengah-tengah umat, hadir dua caleg; Fajar Romadhon Muchtar, SPd dari PDP, dan Hamrin Sugandi dari PAN. Acara zikir bersama menyambut datangnya tahun baru 1430 H yang diketuai Tabrani tersebut berlangsung khidmat. Menurut Tabrani, 10 Muharam ini dijadikan momentum zikir bersama dimaksudkan untuk memperingati peristiwa sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir untuk memperjuangkan kebajikan ajaran Allah SWT yang benar, yang saat ini terulang kembali dengan adanya peristiwa kaum muslimin diserang oleh Israel di Jalur Gaza. Dengan zikir bersama ini, katanya lagi, kita semua mendoakan agar bangsa Palestina mampu bertahan, tabah menghadapi cobaan, dan Allah SWT melindungi orang yang beriman. Hadir dalam acara itu selain dua caleg tersebut juga Camat Tanjungkarang Timur, Drs Budiman, Lurah Kedamaian, para tokoh masyarakat, dan alim ulama. Dalam prosesi zikir bersama yang dipimpin Ustad Hajamudin tersebut sempat diwarnai dengan memberi santunan bagi 15 anak yatim piatu dan secara spontan mengumpulkan dana untuk membantu korban kebiadaban pasukan Israel di Jalur Gaza. Sementara Camat Drs Budiman mengingatkan kaum muslimin dan muslimat di Tanjungkarang Timur agar tidak terprovokasi dengan adanya dengan ajakan golput pada pemilu legislatif mendatang. Ia juga memberikan informasi tentang dipilihnya Kecamatan Tanjungkarang Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Bandar Lampung pada Maret nanti. “Saya sangat mengharapkan kaum muslimin dan muslimat di wilayah ini mendukung acara tersebut,” kata Budiman dengan serius. hp

Menyapa Rakyat Tiada Henti

SAAT-saat seperti sekarang ini, ribuan figur yang menobatkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai tingkatan dan puluhan partai, memang tengah senang-senangnya turun gelanggang. Pun yang dilakukan Hi Heriyanto, SE, MM. Pria berpostur tinggi besar dan gagah ini memang merupakan caleg DPR-RI dari Partai Demokrat. Berposisi di nomor urut 2, tak membuat sosok yang familiar itu hanya duduk manis. Baginya, kepercayaan yang diberikan partai besutan SBY itu harus dipertanggungjawabkan secara riil. Karena itulah, selama ini Heriyanto lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan menyapa rakyat sesuai daerah pemilihannya, yaitu Dapil Lampung I (Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan Metro). Heriyanto didampingi tim sukses andalannya, tak hanya sekadar menyapa, tapi juga berdiskusi, mereguk kehidupan rakyat yang ditemuinya. Bahkan tak jarang ia menginap di rumah-rumah penduduk. Beberapa hari sampai akhir pekan kemarin, tokoh Partai Demokrat itu hidup bersama-sama sebagian besar masyarakat Lampung Barat. Karena itu, ia tahu persis denyut nadi rakyat. Tak lelah terus-menerus road show menyapa rakyat? “Ini merupakan konsekuensi yang harus saya pertanggungjawabkan sebagai caleg dari Partai Demokrat. Karena partai kami memang semata-mata berjuang untuk rakyat, jadi ya merupakan kewajiban bagi saya untuk langsung menyapa dan memahami betul bagaimana kondisi rakyat,” urai Heriyanto dengan gaya khasnya. Apalagi Heriyanto memang bukan “orang luar”. Sosok pengusaha sukses di Ibukota ini merupakan putra kelahiran Lampung, tepatnya di kawasan Padangcermin dan Punduh Pidada. Ia pun besar di daerah ini. Hanya, “Perjuangan saya untuk hidup dilakukan di Jakarta, kalau saya ya orang Lampung,” tegas dia. Itu sebabnya, amat wajar jika Heriyanto enjoy saja keluar-masuk seluruh wilayah di Dapil Lampung I. Sebab ia merasa daerah ini adalah kampung halamannya sendiri. Dan amat wajar jika masyarakat di daerah ini memberi dukungan konkret bagi perjuangannya untuk mentas di kursi DPR-RI melalui Pemilu 9 April mendatang. dd

BKD Tuba Buang Badan

Irham Jafar Lan Putra Jadi Tumbal PROSES rekrutmen CPNSD di Kabupaten Tuba ternyata meninggalkan masalah. Meruyaknya permintaan berbagai elemen agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat mengumumkan scoring nilai peserta secara terbuka, membuat mereka kelimpungan. Ironisnya, malah terkesan buang badan. Kepala BKD Tuba, Julianto Zulkifli, BSc, mengaku pihaknya siap memang scoring hasil CPNSD. Tapi, “Kami harus mendapat perintah atau instruksi dari ketua penerimaan CPNSD Provinsi Lampung, dalam hal ini Pak Irham Jafar Lan Putra, Sekprov Lampung,” tanggapnya. Ia mengakui, memang sebaiknya scoring CPNSD dibeberkan kepada publik, sehingga menghilangkan semua suara sumbang, sekaligus membuktikan kepada masyarakat bila proses CPNSD benar-benar berjalan jujur dan adil. Julianto menegaskan, BKD Tuba siap memasang scoring CPNSD bila sudah ada instruksi dari Irham Jafar Lan Putra selaku ketua panitia penerimaan CPNSD Provinsi Lampung tahun 2008. “Kalau belum ada perintah dari beliau, ya tidak mungkin kami laksanakan,” kata dia. Sementara salah satu orang tua peserta tes CPNSD, Zainudin, SH, menyatakan sebaiknya BKD Tuba tidak menjadikan Irham Jafar Lan Putra sebagai tumbal untuk tidak memasang scoring hasil tes tersebut. Pasalnya, “Saya baca di media harian edisi 5 Januari lalu kalau Pak Irham selaku ketua panitia penerimaan CPNSD sudah menginstruksikan kepada seluruh panitia di kabupaten/kota untuk memasang scoring tersebut. Tapi kenapa di Tuba kok belum dilakukan,” urai dia. Ia menambahkan, “Saya sangat mengharapkan, apabila memang ada hasil scoring, ya tunjukkanlah secara transparan kepada masyarakat, jika memang ini benar-benar murni hasil tes, bukan rekayasa atau titipan orang yang menggunakan uang. Karena selama ini yang suara sumbang yang terdengar adalah seluruh CPNSD yang diterima itu menggunakan uang, bukan dari hasil tes ujian,“ ujarnya dengan suara terbata-bata. ek

2010 Wilayah Tuba Gemerlapan

Distamben Selamatkan Uang Rakyat Rp 16 Miliar INI bukti bahwa kepala dinas tak hanya harus pandai, namun juga harus cerdik dan berani mengambil langkah konkret. Adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang, Hi Andi Ruslan Nur, SE, yang dengan gerak cepat mampu menyelamatkan uang rakyat melalui APBD 2009 sebesar Rp 16 miliar. Bagaimana ceritanya? Begitu Andi dipercaya Bupati Abdurachman Sarbini menjadi kepala Distamben dan menanggalkan pos lamanya sebagai kepala Dinas Sosial, ia mengevaluasi program 2009 yang diajukan via APBD. Nah, ia menemukan program pengadaan jaringan dan tiang listrik untuk seluruh kecamatan di kabupaten itu dengan anggaran Rp 16 miliaran. Berasumsi bahwa urusan pengadaan jaringan dan tiang listrik merupakan tugas PT PLN (Persero), maka Andi pun mencoret program dan anggaran yang akan diajukan. Maka itu, “Lebih baik anggaran Rp 16 miliar tersebut kita alihkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Apalagi masyarakat memang menunggu-nunggu kapan listrik di daerahnya dapat berfungsi,” ucap dia, akhir pekan kemarin di ruang kerjanya. Karena itulah Andi Ruslan Nur bertekad, pada tahun 2010 nanti seluruh wilayah di Kabupaten Tulang Bawang sudah gemerlapan dan terang benderang oleh aliran listrik. Untuk mewujudkan Tuba gemerlapan tersebut, pada 2009 ini Distamben setempat telah menargetkan beberapa kecamatan yang harus dialiti listrik, yaitu Kecamatan Penawartama, Way Serdang, dan Way Kenanga. Tekad itu tidak main-main. Sampai-sampai Andi Ruslan Nur berikrar: “Kalau sampai akhir tahun 2009 di kecamatan-kecamatan itu belum semuanya dialiri listrik, saya akan mundur!” Optimisme nan menggeliat pada diri Andi Ruslan Nur memang beralasan, dimana saat ini travo yang sebelumnya hanya 20 MVA kini sudah mencapai 50 MVA. “Kendalanya sekarang ini tinggal pada jaringannya saja. Itu sebabnya saya akan berjuang ke pemerintah pusat dan PLN agar hal ini segera diwujudkan, yang tentunya dananya melalui APBN, bukan APBD,” beber dia. ek

Satono Tak Cuma Omong

Buat KTP dan KK Digratiskan MESKI tengah merosot pamornya karena Tripanca Gate, Bupati Satono tetap layak mendapat acungan jempol dari rakyat Lampung Timur. Kenapa? Pasalnya, janji-janji yang pernah ditebarnya, tak sekadar omong doang. Buktinya, kini pembuatan KTP maupun kartu keluarga (KK), sudah digratiskan. Memang, sejak awal 2008 Bupati Satono pernah menebar janji, akan menggratiskan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) bagi seluruh warga Lampung Timur. Nah, melalui Surat Edaran Bupati Lampung Timur No 000/278/07UK/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008, direalisasikanlah janji-janjinya tersebut. Salah satu dari ribuan warga Lamtim yang telah menikmati tidak Cuma omong doang-nya Bupati Satono adalah Mugiyo, warga asal Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung. Ketika ditemui Fokus di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lamtim, akhir minggu lalu, ia mengatakan dirinya sangat senang dan berterima kasih kepada pemerintah lantaran dalam membuat KTP dan KK mulai 1 Januari 2009 tanpa dipungut biaya lagi. Tak hanya Mugiyo yang merasa bungah dengan dipenuhinya janji Bupati Satono itu. Hal senada diungkapkan Sukri, warga Kecamatan Way Jepara. Menurut dia, digratiskannya biaya pembuatan KK dan KTP merupakan bukti kesungguhan Pemkab Lamtim untuk mewujudkan program unggulan pembangunan pro rakyat di tahun 2009. “Saya berharap agar KTP dan KK yang awal Januari 2009 ini sudah digratiskan benar-benar dapat berjalan dengan baik. Dan dalam penanganannya pun lebih dipermudah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga ke dinas yang menanganinya,” tutur Sukri penuh harap. Menyelaraskan harapan itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Sijaya, mendampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamtim, M Salim, SH, mengatakan mulai awal 2009 ini pihaknya telah membuat program pelayanan keliling kecamatan-kecamatan untuk mengambil berkas permohonan KK dan KTP secara gratis. Dilaksanakannya program kerja tersebut, lanjut Sijaya, mengacu pada pelaksanaan Surat Edaran Bupati Lampung Timur No 000/278/07/U.K/2008 tanggal 15 Mei 2008 prihal Peningkatan Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Lamtim No 11 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pembebasan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. hm Anggaran Pendidikan Di Depag Terus Naik FOKUS - Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan di Departemen Agama (Depag). Sebagai gambaran, anggaran pendidikan di Depag diluar pendidik dan tenaga pendidikan pada tahun 2005 sebesar Rp 3.284.974.469.000, sedang pada tahun 2009 direncanakan jumlahnya mencapai Rp 14.888.897.005.000. Hal itu dikatakan Bupati Lampung Timur, Hi Satono, SH. SP, saat membacakan sambutan Menteri Agama RI, M Maftuh Basyuni, pada acara Hari Amal Bhakti (HAB) Departemen Agama ke-63, belum lama ini di halaman Kantor Depag Kabupaten Lamtim. Lebih lanjut diuraikan, peningkatan jumlah anggaran tersebut masih jauh dari jumlah ideal yang diharapkan. “Dengan anggaran yang terbatas itu, kita harus mampu menyusun prioritas program dan kegiatan yang secara signifikan memberi sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan,” ujarnya. Terkait peringatan HAB tersebut, Kantor Depag Lamtim sebelumnya telah menyelenggarakan berbagai macam perlombaan yang bertujuan untuk memupuk silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Adapun lomba yang diselenggarakan adalah pertandingan tenis meja, bolla volley, catur, tarik tambang, dan bulu tangkis, yang diikuti para pegawai dinas terkait. Pada kesempatan itu, panitia juga mengadakan lomba nasi tumpeng dan makanan non beras seperti nasi oye, tiwul, dan nasi jagung yang diikuti oleh para guru MAN, MIN dan MTs. hm

FMGI Awasi Sekolah Gratis

MULAI bergulirnya program sekolah gratis di Kabupaten Lampung Timur pada 2009 ini mendapat sambutan positif dari Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) setempat. Forum tersebut berniat mengawasi realisasinya di lapangan. Sebagaimana diketahui, Pemkab Lamtim mulai awal 2009 ini menggratiskan biaya sekolah mulai dari SD sampai SLTA negeri. Pelaksanaan di lapangan itulah yang akan diawasi secara ketat oleh kalangan pendidik yang tergabung dalam Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Kabupaten Lamtim. Ketua FMGI Lamtim, Ahmad Husin, SPd, di kediamannya belum lama ini, mengatakan, untuk melestarikan program Pemkab Lamtim yang menggratiskan biaya pendidikan pada tahun ini, pihak sekolah diharapkan tidak melakukan pungutan-pungutan apapun terhadap siswanya. Sebab, kata dia, apabila masih ada sekolah yang melakukan pungutan-pungutan tersebut, dapat mencerminkan hal yang buruk terhadap Pemkab Lamtim. “Masyarakat sudah mengetahui bahwa pada tahun ini biaya pendidikan telah digratiskan oleh Pemkab Lamtim, jadi tidak ada lagi biaya yang dibebankan ke masyarakat,“jelasnya. Masih dikatakan Husin, FMGI Lamtim akan melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan-pungutan terhadap siswa, sehingga masyarakat tidak lagi merasa terbebani. “Apabila masih ada sekolah yang memungut dana ke siswa, kami (FMGI, red) akan langsung melaporkannya ke DPRD dan Pemkab Lamtim, agar dapat ditindak,“ tegasnya. Husin menilai, peranan kepala sekolah yang ada di kabupaten ini masih sangat lemah. Sebab, dalam pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah masih berjalan ditempat. “Seharusnya sekolah sudah dapat berkembang, karena dapat memanfaatkan dana-dana dari pemerintah, jadi ya jangan untuk kepentingan pribadi saja,“ jelasnya. Untuk itu dia berharap kepada Pemkab Lamtim, dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang masih melakukan pungutan kepada siswa, sehingga program menggratiskan biaya pendidikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara Fatmi, warga Kecamatan Labuhanmaringgai, mengatakan, dengan direalisasikannya program menggratiskan biaya pendidikan tersebut, diharapkan pihak sekolah tidak lagi memungut biaya kepada wali murid dengan dalih rapat komite sekolah. Dilanjutkannya, sekolah yang melakukan pemungutan biaya dari wali murid seolah-seolah itu hasil dari rapat komite, selama ini sudah menjadi trend. “Ini yang menjadi kebiasaan para kepala sekolah dalam memungut dana dari wali murid,“ terangnya. Dia berharap kepada Bupati Satono, kalau memang benar-benar program pemerintah kabupaten itu untuk membantu beban masyarakat, diharapakan agar sekolah-sekolah yang masih melakukan pemungutan biaya kepada siswa ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saya berharap, pihak sekolah tidak lagi melakukan pungutan-pungutan ke wali murid, walau pun dengan cara rapat komite. Apabila pihak komite tidak mendukung, kami berharap keberadaan komite sekolah dihapuskan saja,“ kata Fatmi. hm

Massa Nyaris Bentrok Di Gedung Dewan Lamtim

FOKUS - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur yang secara khusus digelar untuk meminta Bupati Hi Satono, SH, SP, mempertanggungjawabkan penyimpanan kas daerah Rp 107 miliar di BPR Tripanca Setiadana, Kamis (8/1) lalu, punya cerita tersendiri. Bersamaan dengan digelarnya rapat Dewan yang melahirkan interpelasi kepada Bupati Satono tersebut, diluar ruang ratusan massa pendukung langkah Dewan begitu semangat mengawal jalannya paripurna. Mereka berasal dari koalisi LSM dan Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Lamtim. Pada saat bersamaan, muncul sekitar 200 massa yang mengatasnamakan National Corruption Wacth (NCW). Massa ini ditengarai sebagai pendukung Bupati Satono. Massa kedua kubu pun nyaris bentrok fisik. Koordinator Lapangan FPAK, Bambang, terang-terangan menilai massa yang datang dengan dua unit mobil colt diesel serta tiga mobil angkutan kota mengatasnamakan mahasiswa dan tergabung dalam National Corruption Wacth (NCW) adalah utusan orang yang hendak menggagalkan rapat paripurna Interpelasi DPRD Lamtim. Bambang mengatakan, masyarakat Lamtim saat ini mengalami keprihatinan atas kebijakan Bupati Satono yang menimbulkan ketidakpercayaanya masyarakat, tapi mengapa sepertinya ada saja yang menghalangi niat baik para wakil rakyat itu. Dugaan adanya keterlibatan Bupati Satono dengan massa yang hendak menggagalkan paripurna Dewan tersebut, menurut Bambang, berdasarkan hasil pantauan FPAK yang sejak awal mengawal gagasan interpelasi. Namun, “Massa yang datang sekitar 200-an orang itu tidak berhasil melakukan orasi di Gedung DPRD karena terhalang oleh masyarakat Lamtim yang juga ikut hadir,” ungkapnya. Setelah mengadakan negosiasi, akhirnya massa NCW yang dikabarkan datang dari Bandar Lampung tersebut membubarkan diri. “Kami sangat peduli dengan kondisi Lamtim saat ini, apabila ada mahasiswa yang juga peduli tentunya kami sangat berterimakasih, tapi mereka jangan mengobok-obok Lamtim,” tegas Bambang. Menurut di, massa FPAK maupun koalisi LSM yang ada di Lamtim saat itu bukan sedang demo ataupun berorasi. Melainkan hanya sebatas memberikan dukungan kepada para anggota Dewan. Informasi di lapangan diketahui, massa NCW mendatangi gedung DPRD Lamtim sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (8/1), bertepatan pada saat anggota DPRD hendak melaksanakan sidang paripurna tahap ke-III penyampaian interpelasi kepada Bupati Satono. Kedatangan massa NCW ini sempat mengundang keributan dengan masyarakat Lamtim, malahan terjadi aksi adu mulut dengan anggota FPAK dan koalisi LSM. Beruntung massa NCW segara dapat menyadari sehingga cecok mulut tidak berlanjut bentrok. “Maaf kami tidak tahu kalau ada sidang paripurna,” ujar Afriansyah, penanggungjawab NCW, dengan bijak, seraya menarik mundur massanya. hm

Ketokohan Satono Dipertaruhkan

Berani Tidak Muncul Langsung Ke Dewan PEKAN ini, ketokohan Bupati Lamtim, Hi Satono, SH, SP benar-benar dipertaruhkan. Hal ini terkait penyimpanan dana Rp 107 miliar di Bank Tripanca yang kini dibahas serius oleh legislator setempat. Jika pada rapat paripurna tahap IV yang diagendakan Senin (12/1) ini Satono tidak muncul lagi, “habislah” gesahnya selaku pemimpin daerah itu. Ketua DPRD Lamtim, Ketut Erawan, didepan rapat paripurna DPRD Lamtim, Kamis (8/1) silam, secara tegas meminta Bupati Satono hadir langsung dan mengikuti serta memberi tanggapan atas bergulirnya interpelasi terkait Tripanca Gate yang pekan ini memasuki tahap IV. Sebagaimana diketahui, pada paripurna lalu yang hadir Wabup Noverisman Subing. Terus menggelindingnya rapat paripurna Dewan terkait skandal penyimpanan kas daerah di Bank Tripanca yang kini didera masalah, menurut Ketut Erawan, karena secara faktual telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati Satono. Menurut Ketut, kebijakan Bupati Satono membuat surat keputusan yang menunjuk BPR Tripanca sebagai pemegang kas daerah bertentangan dengan penjelasan pasal 193 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 64 Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Selain itu, lanjut dia, penunjukan BPR Tripanca sebagai pemegang kas giro daerah bertentangan dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana pada pasal 14 dinyatakan bank perkriditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. “Pernyataan bupati bahwa dana APBD di BPR Tripanca untuk PAD adalah menyesatkan, sebab jasa giro yang diperolah sebagai PAD seharusnya bukan disengaja sebagai investasi daerah, karena investasi dari kekayaan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun deposito dan lainnya, harus dituangkan dalam peraturan daerah dalam bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan,” beber Ketut Erawan saat menyampaikan hal-hal yang menjadi pertanyaan pengusul interpelasi. Masalah lain, sambung tokoh PDIP itu, APBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2008 adalah APBD yang berimbang, bukan surplus, sehingga seharusnya seluruh dana APBD digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya dana APBD yang disimpan di BPR Tripanca sebesar Rp 107 miliar, berarti ada kegiatan-kegiatan dari perencanaan APBD yang tidak dilaksanakan. Persoalan selanjutnya, masih kata Ketut Erawan, perintah transfer dari rekening giro pemerintah daerah di Bank Mandiri ke rekening BPR Tripanca bukan ke rekening kas daerah Lamtim di BPR Tripanca, menimbulkan pertanyaan. “Seharusnya transfer dilakukan langsung ke rekening pemerintah daerah di BPR Tripanca. Secara administrasi hal ini rawan bagi hilangnya dana daerah jika tidak ada perjanjian tertulis. Apa ada indikasi kesepakatan yang tidak tertulis antara pemerintah daerah dan BPR Tripanca,” katanya lagi. Persoalan keenam yang melatari bergulirnya interpelasi adalah, mengingat saat ini BPR Tripanca mengalami kesulitan likuiditas, apa jaminan bahwa dana APBD tersebut dapat kembali dan bagaimana posisi dana tersebut dalam RAPBD TA 2009, karena TA 2008 hampir berakhir dan RAPBD TA 2009 mesti segera disahkan. “Pernyataan sikap dan pertanyaan diatas tentunya harus mendapat keterangan dan jawaban bupati secara jelas dan jujur, sehingga jawaban tersebut dapat menyejukkan semua pihak, terutama masyarakat Lampung Timur,” jelas Ketut. Diagendakan, awal pekan ini Bupati Satono akan menjawab langsung pernyataan dan pertanyaan 30 anggota DPRD Lamtim yang mengusung interpelasi. Namun sampai akhir pekan lalu belum didapat kepastian apakah Satono akan hadir langsung atas hanya mewakilkan. hm

Rapatkan Barisan Untuk Mewarnai Pemilu 2009

SABTU (10/1) lalu, Rumah Kayu di Jl Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung, disesaki oleh kalangan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung. Ada apa? Mereka mengadakan Silaturahmi Wartawan Politisi, yang digagas Plt Ketua PWI, Drs Hi Iskandar Zulkarnain. Harus diakui, pagelaran acara bernuansa kekeluargaan itu amat tepat. Utamanya untuk memompa semangat kaum jurnalis –dan anggota keluarganya- yang kini tengah berjuang untuk mewarnai Pemilu 2009, baik sebagai caleg, panitia pengawas, anggota KPU maupun KPPS. Sekaligus menyadarkan mereka bahwa menjaga nama baik dan gengsi sebagai wartawan amatlah perlu dipertahankan di medan laga politik. Sejarah mencatat, acapkali seorang jurnalis yang telah terjun ke dunia politik menjadi sosok yang melupakan asal-usul tapakan kariernya, bahkan tak jarang yang menghambat –juga terkesan melecehkan profesi wartawan- padahal profesi mulya itu selayaknya tetap melekat di mana pun ia berlaga kemudiannya. Kebersamaan yang dibangun PWI Lampung, Sabtu (10/1) lalu, sungguh penuh makna. Dan selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya kita semua sama; sama-sama jurnalis, sama-sama pembawa aspirasi rakyat, dan sama-sama mengemban amanah masyarakat. Karena itu, dengan kaki enteng Walikota Eddy Sutrisno, Wakil Walikota Kherlani, dan banyak jurnalis “berpangkat” lainnya, menyempatkan hadir dalam acara tersebut. Itu sebabnya, menjadi hal yang sukar diterima akal sehat, manakala jurnalis yang baru saja duduk di KPU misalnya, sekadar mampir ke kantor medianya pun sudah tidak sempat lagi. Jika perilaku semacam ini terus dipupuk, ketika perjuangan diluar medan kewartawanan usai masa baktinya, dipastikan dengan sendirinya ia akan tercerabut dari akarnya; akar dunia kewartawanan. Sikap dan konsekuensi semacam itulah yang tampaknya sangat tak diinginkan PWI Lampung, maka digelar acara Silaturahmi Wartawan Politisi akhir pekan kemarin. *** teks/foto : beny faisal

Pariwara

Ayo Tingkatkan Kesejahteraan Dan Kurangi Kemiskinan KATA itu merupakan penegasan Gubernur Lampung, Drs Syamsurya Ryacudu, yang mesti ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintahan di provinsi ini. Orientasi kinerja yang transparan tersebut diucapkannya dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2009 di Balai Keratun, Rabu (7/1) silam. Untuk mewujudkan dua prioritas aksi pemerintahan itu, menurut Syam, maka jajaran satker pemprov, kabupaten, dan kota se-Lampung selaku pengguna DIPA mesti mengimplementasikannya sesuai rencana kerja pemerintah (RKP). Selain itu Gubernur Syamsurya berharap DIPA dikelola secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, dan transparan. Sebagaimana diketahui, pada 2009 ini DIPA Lampung mengalami peningkatan sebesar Rp 1.293.340.365.365, dimana jumlah keseluruhannya mencapai Rp 11.173.403.726.000, dari tahun 2008 sebesar Rp 9.880.063.360.635. *** teks: beny faisal foto : diskominfo lampung

SMPN 5 Adakan Workshop KTSP

SEBANYAK 60 guru SMPN 5 Bandar Lampung pada 5 Januari lalu mengikuti Workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk meningkatkan pengetahuaan tentang teknik penyusunan KTSP yang memiliki kekhususan tersendiri. “Intinya, setiap sekolah menyesuaikan dengan keadaan fasilitas, sarana, dan prasana serta daya serap siswa,” ujar Drs Maslin Silaban, kepala SMPN 5 Bandar Lampung. Selain itu, lanjut Maslin, dilakukannya workshop tersebut juga berkaitan dengan posisi SMPN 5 yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Guna memaksimalisasi hasil workshop bimbingan teknik (bimtek) KTSP itu, SMPN 5 mendatangkan narasumber Dj Manurung, yaitu pejabat pengawas SMP, yang memberikan materi tentang sertifikasi guru sesuai dengan Keputusan Mendiknas No 18 tahun 2007 dan pemetaan kurikulum, silabus serta penyusunan rencana persiapan pembelajaran (RPP), kompetensi dasar, dan standar kompetensi (SK). Sedang pemateri Hi Tasman K, pengawas pendidikan dari Provinsi Lampung, menyajikan materi tentang model pembelajaran efektif, inovatif, dan menarik dengan metode pembelajaran bervariasi, media pembelajaran dan pendekatan mengajar yang bervariasi meliputi standar isi, SKL, dan penilaian. Pemateri lainnya, Drs Sunarwan, memberikan sajian tentang pembuatan silabus, rencana persiapan pembelajaran (RPP) dan pembuatan bahan ajar dan penilaian. Workshop Bimtek KTSP yang disambut antusias oleh guru SMPN 5 Bandar Lampung itu diselingi dengan pembelajaran menarik, yang disajikan Sunarwan. Hp

Selanjutnya Ya Terserah KPU

KASUS pilkada Lampung Utara tampaknya sudah berada diakhir masalah. Mahkamah Agung secara resmi telah memublikasikan putusan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPU setempat. Langkah pasangan Zainal Abidin-Rohimat Aslan untuk menjadi pemenang pesta demokrasi rakyat secara langsung September silam pun mulai transparan. Sebagaimana dapat dibaca melalui portal MA; http://www.mahkamahagung.go.id/, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK KPU Lampung Utara sesuai petikan putusan No 33/PK/KPUD/2008 tertanggal 19 Desember dan membatalkan putusan PT Tanjungkarang No 01/Pdt/PKD/2008/PT TK tanggal 18 September 2008. Putusan MA tersebut diambil dalamt rapat permusyawaratan MA pada hari Jumat, 19 Desember 2008, oleh ketua majelis hakim Prof Dr Paulus E Lotulung, dengan anggota majelis hakim; Mansyur Kartayasa, Hi Imam Soebechi, Prof Dr Hi M Hakim Nyak Pha, dan Prof Dr Hi Ahmad Sukarja. Sebagaimana diketahui, pilkada di Lampura dilaksanakan 3 September 2008 bersamaan dengan Pilgub Lampung. Hasil rapat pleno KPU setempat 14 September 2008 menyatakan, pemenang pilkada adalah pasangan Zainal Abidin-Rohimat Aslan. Namun, keputusan itu digugat pasangan Bachtiar Basri-Slamet Haryadi ke PT Tanjungkarang. Keputusan PT Tanjungkarang membatalkan apa yang diputuskan KPU, dan KPU pun mengajukan PK. Dengan telah keluarnya putusan atas PK KPU Lampura tersebut, siapa pemenang pilkada pun mulai transparan. Namun, Zainal Abidin ketika dikonfirmasi tentang hal ini bicara pendek: “Selanjutnya ya terserah KPU saja!” Apa lagi pernyataan mantan Wabup Lampung Utara dua periode, yang pada pilkada lalu bergandengan dengan Rohimat Aslan terkait keluarnya keputusan MA atas PK KPU tersebut? Fajrun Najah Ahmad dari Fokus, Sabtu (10/1) siang mewawancarai ketua DPC PDIP Lampura itu melalui telepon seluler, berikut petikannya: Bagaimana tanggapan Anda atas keluarnya putusan PK yang memenangkan keputusan KPU Lampura? Syukur Alhamdulillah! Sejak awal saya meyakini, yang khaq tetap akan dimenangkan oleh Allah melalui proses apapun. Langkah Anda selanjutnya? Ya terserah KPU Lampura saja. Maksud Anda? Begini, sejak awal kan yang digugat itu KPU dan kemudian yang mengajukan PK juga KPU. Saya terkait karena kami yang diputuskan oleh KPU sebagai pemenang pilkada, kan begitu. Jadi kalau proses hukum ini sudah memutuskan demikian, ya tinggal KPU saja yang mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi Anda pasrah saja? Pasrah dalam pengertian menyerahkan langkah-langkah selanjutnya sebagai tindaklanjut dari keputusan MA itu kepada KPU, karena dalam hal ini yang memiliki otoritas itu ya KPU. Anda sudah berkomunikasi dengan KPU Lampura terkait putusan PK MA tersebut? Sampai saat ini (Sabtu siang, red) belum. Saya menunggu saja, apa kira-kira langkah yang akan dilakukan KPU, toh semuanya sudah transparan. Ini kita berandai-andai, seandainya Anda dan pasangan sudah diresmikan sebagai bupati-wabup definitif, apa program 100 hari Anda? Hahaha… Kamu ini memang suka betul berandai-andai, hahaha… Berandai-andai itu kan bumbu dunia politik, bisa dijelaskan program 100 hari Anda nanti kalau sudah dilantik menjadi bupati definitif? Apa mesti saya jawab? Sebaiknya demikian, karena rakyat Lampura ingin tahu? Bisa aja kamu! Begini, bagi kami yang prioritas dalam program 100 hari nanti adalah pembenahan sumber daya manusia (SDM) di jajaran aparatur pemerintahan. Artinya langsung dilakukan mutasi-mutasi, begitu? Ya jangan langsung begitu dong menilainya! Pembenahan SDM di birokrasi itu kan tidak langsung berupa mutasi-mutasi. Kita mau melihat kompetensi, kualitas, dan dedikasi SDM yang ada, sesuai tidak dengan tugas yang diembannya, bagaimana kinerjanya selama ini, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang pasti, ini saya jamin, semuanya akan kami lakukan secara objektif. Maksudnya objektif itu apa? Ya sesuai ketentuan atau peraturan pemerintahan dan kualitas personalnya. Jadi pembenahan SDM di birokrasi itu nantinya benar-benar bersih dari unsur-unsur politis. Anda menjamin bersih dari unsur politis? Saya jamin! Karena bagi saya, begitu kami dilantik dan resmi sebagai bupati-wabup definitif, berarti kami ini birokrat. Konsekuensinya ya harus menanggalkan seluruh unsur politis. Ini yang perlu dipahami oleh semua pihak. Jadi jangan campur aduk. Maksudnya jangan campur aduk? Begini, kalau sekarang ini kan hasil pilkada masih dalam proses dan putusan PK atas permohonan KPU Lampura baru turun, itu memang masih berbau unsur politis. Tapi kalau nanti sudah disahkan, sudah didefinitifkan pemenang pilkada dan dilantik untuk bertugas, berarti unsur-unsur politis harus ditinggalkan. Kepentingan birokrasi pemerintahan itulah parameternya. Jadi ya begitu, jangan campur aduk. Dengan demikian, pemerintahan ke depan akan berjalan sesuai ketentuan yang ada, bebas dari berbagai unsur politis. Ini yang perlu saya tekankan. Anda menilai selama ini terjadi pencampur-adukan antara sikap politis di birokrasi? Saya tidak menyatakannya demikian. Saya hanya mengingatkan perlunya seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk membebaskan diri dari semua unsur politis. Sebab kalau terus dikitari nuansa politis, kerja sebagai pelayan masyarakat tidak akan maksimal. Saran Anda untuk jajaran aparatur pemerintahan? Ya bekerja saja sesuai tupoksi secara maksimal. Tidak usah terganggu dengan pemikiran yang aneh-aneh. Terus dan tingkatkan keberadaan sebagai pelayan masyarakat. Itu saja yang penting. Menurut pandangan Anda, apakah Lampura sekarang sudah kondusif? Saya menilainya kondusif-kondusif saja, tidak ada gejolak-kan? Bahwa ada riak-riak sebagai dampak pilkada, saya anggap masih dalam batas yang normal-normal saja. Dan kita semua memang berkewajiban untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif, dengan begitu proses pemerintahan terus berjalan, program pembangunan yang ada juga terus dapat diwujudkan sehingga masyarakat dengan segala kepentingannya tidak terganggu. Jadi Anda optimis akan disahkan sebagai pemenang pilkada? Sudah dulu-lah, jangan jauh-jauh. Seperti saya bilang tadi, selanjutnya terserah KPU saja. Harapan saya, masalah yang menyelimuti pilkada segera selesai dan kita semua bersama-sama bekerja keras membangun dan memajukan Lampung Utara beserta seluruh masyarakatnya. Gitu aja dulu ya, lain waktu kita sambung lagi, wassalam. ***

Anak Muda Perlu Diselamatkan!

MISI Hi Amin Fauzi AT membangun Lampung Channel Televisi (LCTV) tak sekadar untuk kepentingan bisnis. Lebih dari itu, dia berharap sumber daya manusia (SDM) masyarakat Lampung meningkat. Dan yang terpenting, anak-anak muda Lampung terselamatkan. Berikut petikan wawancara Fokus dengan tokoh muda Lampung yang 3 Januari 2009 kemarin genap berusia 51 tahun. Di saat krisis melanda, Anda malah mendirikan stasiun televisi. Padahal bisnis ini kan padat modal, bagaimana mengkiatinya? Saya tidak khawatir. Sepanjang bisnis ini ditekuni dan diseriusi, pasti mendatangkan hasil. Selain itu, niat membangun Tv ini kan tidak semata-mata untuk kepentingan bisnis. Di balik itu, ada niat tulus dari dalam hati untuk membangun masyarakat Lampung. Niat tulus ini pasti akan didengar Allah dan semoga diperlancar jalannya dalam menjalankan usaha ini. Bagaimana caranya Anda membangun masyarakat Lampung melalui LCTV? LCTV punya motto Media Membangun Kampung. Dari kampong-lah kita membangun masyarakat. Jika potensi wilayah, keahlian masyarakatnya dan pembangunannya diangkat, ini akan memberi semangat masyarakat untuk makin meningkatkan diri. Di sisi lain, masyarakat lain juga menjadi terinsprasi dalam membangun wilayah masing-masing. Yang kami lakukan ini semata-mata hanya karena rasa kepedulian sebagai putra daerah. Apa Anda melihat selama ini media kurang peduli terhadap pembangunan? Tidak semuanya, tapi sebagian besar media yang ada di Lampung memang kurang peduli mendukung pembangunan wilayah. Saya mengamati, ada 89% media tidak mengangkat potensi daerah. Yang diangkat justru isu-isu nasional, perilaku-perilaku budaya luar dan ini berdampak besar pada generasi muda. Apa dampaknya? Inilah yang justru mengubah perilaku anak-anak muda kita lebih mencintai budaya luar ketimbang budaya lokal. Mereka juga banyak yang terjerumus kepada hal-hal yang menyesatkan. Sekarang, jangan heran kalau di pelosok kampung yang jauh dari keramaian, anak mudanya banyak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan ekstasi. Karena itu, anak muda Lampung perlu diselamatkan! Caranya? Lewat siaran-siaran yang membangun semangat mereka. Peduli anak muda dan melibatkan mereka secara total. Dengan demikian, mereka merasa dihargai dan menggiring mereka ke hal-hal positif dengan beragam kegiatan yang bisa dilakukan melalui LCTV. Anda tampaknya peduli dengan anak muda, ya? Karena merekalah penerus bangsa ini. Kalau generasi muda rusak, mau jadi apa bangsa ini. Sekali lagi, mereka perlu dibina secara penuh, jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif yang akhirnya akan merusak diri mereka sendiri, termasuk merusak tatanan regenerasi bangsa. Apa yang Anda tawarkan untuk anak muda di LCTV? Kita akan munculkan anak-anak muda yang berpotensi. Kalau saat ini banyak pihak mendatangkan artis-artis muda nasional ke Lampung, ke depan kita balik. Kita akan munculkan anak-anak muda Lampung sebagai artis yang juga tak kalah hebat dari sisi potensi. Jadi, nantinya jangan heran kalau remaja-remaja Lampung juga banyak berkiprah di tingkat nasional. Ini mimpi dan saya ingin wujudkan melalui LCTV. Apa harapan Anda ke depan? Saya ingin masyarakat Lampung mendukung penuh LCTV. Jadikan televisi ini menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Kami juga bertekad menjadikan LCTV sarana komunikasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat. ep

Mimpi Membangun Kampung

Amin Fauzi AT Luncurkan LCTV BERTAMBAH lagi semarak dunia pertelevisian di provinsi ini. Sabtu (3/1) siang lalu telah diluncurkan stasiun baru; Lampung Channel Televisi (LCTV). Penggagasnya tak lain adalah Hi Amin Fauzi AT. Membangun kampung. Itulah obsesi tokoh muda Lampung yang pernah mencorong karier politiknya di era 90-an tersebut. Dengan kepiawaiannya, Fauzi AT hanya butuh waktu tiga bulan saja untuk mendirikan televisi yang dijanjikan sarat muatan kedaerahan ini. LCTV yang memiliki kru 15 orang, memang memiliki motto: Media Membangun Kampung. Program Development LCTV, Fauzi Heri, menjelaskan, salah satu program andalan stasiun Tv yang resmi mengudara di Tulang Bawang (Tuba) mulai 3 Februari 2009 nanti itu adalah acara Jelajah Kampung. Program ini berisi liputan pembangunan kampung-kampung di Tuba khususnya dan kampung-kampung di provinsi Lampung umumnya. “Di program ini kami menampilkan ragam khas masyarakat Lampung. Dengan demikian, pemirsa LCTV dapat mengetahui berbagai potensi kampung di Lampung,” katanya. Kemudian ada Jurnal Channel, yaitu sebuah program reportase yang menyajikan berita dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga feature ringan yang dikemas dalam program Cermin, cerita tentang kemiskinan yang banyak terjadi di sekitar. “Kita tidak akan menutup-nutupi. Kita akan paparkan secara gamblang kondisi riil yang terjadi di Provinsi Lampung,” terang Fauzi Heri yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung ini. Program lain yang diusung LCTV adalah Menuju Parlemen, yang akan mengupas-tuntas visi dan misi calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat tanggal 9 April 2009 mendatang. Dengan kekuatan 15 kru saat ini, Fauzi mengakui memang masih kurang. Karena itu, dalam waktu dekat dia akan kembali melakukan rekrutmen. Dan dia berjanji, semuanya akan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) lokal. Sekadar diketahui, LCTV mengudara dari Kabupaten Tulang Bawang. Tower dan pemancarnya berada di Kampung Simpang Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Tulangbawang Barat. Saat ini, tower LCTV sedang dibangun setinggi 70 meter. Rencananya, tahun 2010 mendatang televisi lokal ke-7 Lampung ini akan menggunakan kabel optic dalam siarannya. Kini, dengan kekuatan pemancar 1.000 watt, LCTV siap memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat Lampung. Sementara Hi Amin Fauzi AT menyatakan, televisi miliknya ini menjadi media kebanggaan masyarakat, tak hanya Tuba, tapi juga Provinsi Lampung. Selain itu mampu menjadi sarana komunikasi pembangunan sehingga aspirasi dari masyarakat tersampaikan kepada pemerintah. ep

Untuk Lampung Cerdas dan Sejahtera

DICARI
30.000 warga Bandar Lampung dewasa, untuk memilih kami sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung pada pemilu tanggal 9 April 2009, yang akan: 1. Menolak anggaran DPRD yang bukan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti; Kursus Bahasa Inggris untuk anggota Dewan, Studi Banding, tunjangan sewa rumah, anggaran baju dinas, asuransi, dana pension, dll 2. Memperjuangkan adanya PERDA Pendidikan dan melakukan pengawasan anggaran demi kesejahteraan guru, dosen, mahasiswa, dan pelajar baik negeri maupun swasta 3. Memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk kesehatan gratis dengan obat dan pelayanan prima melalui PERDA ASKESDA (Asuransi Kesehatan Daerah) 4. Memperjuangkan anggaran untuk pengadaan air bersih yang lebih merata dan anggaran untuk penanggulangan banjir di Bandar Lampung 5. Melakukan pengawasan dan menyuarakan layanan publik yang buruk (layanan kesehatan, dokumen kewarganegaraan, dokumen usaha, sertifikasi lahan, pajak kendaraan, dll) 6. Melakukan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang pro kepada buruh, petani, pedagang kecil, dan PKL, pegawai rendah, wirausaha muda, dan masyarakat lemah secara umum Jika Anda mau menjadi pemilih kami atau menjadi relawan untuk pemenangan kami, silahkan kirim nama dan alamat lengkap melalui sms ke 08127275448, 081379836666, (0721) 7402345 Nama Lengkap : Edwar Juanda Rusydi Tempat /Tgl Lahir : Muarakuang/17 Agustus 1969 Alamat Rumah : Perum Korpri Blok E3 No. 22 Sukarame Bandar Lampung Tel. 0721 7622772 Alamat Kantor : Jl P Antasari No 21 Telp. 0721 7402345 Riwayat Pekerjaan : 1. Ketua Yayasan DCC Lampung 2. Direktur CV DCC Global 3. Ketua KSP Buana Mandiri Sejahtera 4. Direktur Utama GE Consulting Company 5. Dosen Matakuliah Bahasa Inggris Bisnis, Kewirausahaan dan Manajemen Terapan Nama Istri : Dewi Indira Rusli, SSi, MT Nama Anak : 1. Juang Muhammad Nur Juanda (9 th) 2. Faizah Siti Qonita Juanda (4 th) Riwayat Pendidikan/Pelatihan: 1. Canada World Youth Development Study, Ontario – Canada 1992 – 1993 2. Sarjana FKIP Bahasa Inggris UNILA 1995 3. Seminar/Workshop/Training bidang pendidikan, pengajaran, kewirausahaan, bahasa, finance, manajemen terapan dan pengembangan SDM, tingkat lokal, nasional dan internasional 1992–Sekarang Pengalaman Profesional : 1. President Indonesia Junior Chamber 2001 2. Program Director REI Consultant (Konsultan Bisnis dan Sumber Daya Manusia) 3. Ketua Badan Pendidikan dan Kesehatan DPW PAN Lampung 4. Anggota/Pengurus (PCMI) Duta Muda Indonesia 5. Venture Capitalist untuk UKM Prestasi/Penghargaan : 1. Pemuda Teladan Provinsi Lampung 1992 2. Penerima beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas Dirjen DIKTI 1993-995 3. Juara Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional Prog. Studi B. Inggris FKIP Unila Tahun 1994 4. TOEFL SCORE 555 Tahun 1997 5. Peserta Terbaik Pelatihan Kader Amanat Madya DPW PAN Lampung Tahun 2003 6. Tiga besar Kandidat Ketua Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung 2005 7. Nominator Indonesian Development Award oleh The Kharisma International th 2002 dan th 2004 8. Dua besar Kandidat Dirut PDAM Way Rilau Th 2007 9. Telah berhasil mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik 10. Nara sumber seminar/pelatihan: Pendidikan, Pengajaran, Kewirausahaan, Pengembangan SDM, Financial Planing Kepemudaan, dan Pembangunan 1992-Sekarang Motto : Be Practical, Expect Miracle

PDAM Tuba Digoyang Skandal

Polisi Terus Sisir Pemalsuan SK Pegawai Baru PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulang Bawang belakangan ini tengah digoyang skandal serius. Yaitu dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) terkait pengangkatan pegawai honor baru. Kasus menghebohkan itu kini tengah disisir dengan serius oleh aparat polres setempat. Terungkapnya skandal dugaan pemalsuan surat keputusan pengangkatan pegawai honor baru di PDAM itu setelah sang direktur utama, Drs Nindyo Sularto, MM “bernyanyi” bila dirinya tak pernah mengeluarkan dan menandatangani SK tersebut. Setidaknya Nindyo telah menunjuk dua SK pengangkatan pegawai honor baru yang memalsukan tanda tangannya, yaitu atas nama Listinawati dan Isnan Ismail. “Nyanyian” sang direktur utama tentu saja berbuntut ketar-ketirnya jajaran pejabat PDAM setempat. Sebab, bukan mustahil mereka akan menjalani pemeriksaan polisi, dan salah-salah akan ditetapkan sebagai tersangka. Nindyo Sularto menegaskan, dirinya tak pernah menandatangani SK pengangkatan pegawai baru. Dan, “Itu merupakan perbuatan pemalsuan dokumen negara,” tegas dia. Kasatreskrim Polres Tuba, AKP Dery Agung Wijaya, SIK, mendampingi Kapolres AKBP Sustri Bagus Setiawan, SSos, membenarkan pihaknya tengah menyisir skandal dugaan pemalsuan SK pengangkatan pegawai honor baru di PDAM setempat. ”Kami sudah meminta keterangan enam orang saksi, tapi sampai saat ini penyidikannya belum kami tingkatkan untuk menetapkan tersangka karena masih ada beberapa saksi kunci yang akan kami periksa,“ tegas Dedy seraya menjanjikan segera akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan Bripka Sucipto, SH, terhadap Dirut PDAM Nindyo Sularto diketahui ada beberapa pengangkatan pegawai honor yang ber-SK palsu. Guna memaksimalisasi penyingkapan skandal pemalsuan SK yang menggoyang PDAM Tuba itu, Dery Agung Wijaya menambahkan, pihaknya juga meminta keterangan Kepala UPT PDAM Banjaragung, Raja Akuan, Kepala UPT Rawajitu, Agus, kakak Isnan Ismail yakni Asmadi. “Kami juga akan memeriksa saksi kunci yakni Ansori, warga Banjaragung,” imbuh Bripka Sucipto. Skandal ini mulai mencuat setelah LSM BPP LIPPat yang diketuai Fery Saputra YS, mengungkap indikasi pengangkatan 22 pegawai honor baru di PDAM Tuba yang berbau KKN. Dari ke-22 orang tersebut, beberapa diantaranya merupakan keluarga Nindyo Sularto. Selain itu, ditengarai mereka yang direkrut mengeluarkan sejumlah uang suap, mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Menurut Fery Saputra, setelah diterima di PDAM, karyawan baru itu ditugaskan di unit cabang yang ada di kecamatan-kecamatan se-Tuba. Bertambahnya puluhan pegawai baru tersebut mengimbas pada kenaikan gaji karyawan, yang belakangan mengakibatkan kondisi perusahaan daerah itu terancam bangkrut. Bahkan, tiga bulan belakangan beberapa karyawan tidak menerima gaji sama sekali. ek Proyek Reservoir Mubazir FOKUS – Tampaknya petinggi Pemkab Tuba dan DPRD setempat perlu turun tangan untuk “menyelamatkan” kondisi PDAM pimpinan Nindyo Sularto yang kini morat-marit. Kenapa? Bukan saja dugaan skandal pemalsuan SK pengangkatan pegawai honor baru yang terindikasi KKN, tetapi juga adanya proyek pembangunan reservoir berdana APBD Tuba sebesar Rp 270 juta yang bisa dikatakan mubazir. Proyek rehabilitasi bangunan bak reservoir di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjaragung, dengan kapasitas 200 M3 itu memang kini telah selesai dikerjakan. Namun, “Menurut pengamatan kami di lapangan, pekerjaannya dilakukan asal-asalan saja. Bisa jadi hal ini karena proyek tersebut tidak ditenderkan, terbukti tak pernah ada pengawasan sama sekali dalam pengerjaan, baik oleh dinas terkait maupun PDAM sendiri,” beber Fery Saputra, ketua LSM BPP LIPPat. Meski bangunan sudah jadi, sambung dia, namun sampai saat ini belum juga dioperasikan. “Ini kenapa? Apa karena memang tidak sesuai bestek dan kebutuhannya, atau ada apa? Kami menilai, proyek ini mubazir saja. Padahal kenyataannya, warga sekitar sudah sangat mendambakan air bersih,” Fery menambahkan. Ia menengarai, pembangunan proyek rehabilitasi reservoir tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Itu sebabnya, “Kami meminta pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan di lapangan,” harap dia. Sayangnya, Dirut PDAM Tuba, Drs Nindyo Sularto, MM, beberapa kali dihubungi selalu tidak ada ditempat, sehingga sampai berita ini diturunkan belum didapat konfirmasi dari yang bersangkutan. ek

PMI Perpanjang Kontrak Dengan ARC

Lima Daerah Di Lampung Rawan Flu Burung FOKUS – Makin seriusnya penanganan tanggap terhadap penyebaran virus flu burung yang dilakukan Palang Merah Indonsia (PMI) Cabang Tulang Bawang, ahirnya membuat PMI Pusat memperpanjang kontrak dengan ARC (American Red Cros) terhitung sampai Desember 2009 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Sekretaris Pengurus Daerah PMI Lampung, Bunari, medio Desember lalu ke Tulang Bawang. Kedatangannya tak lain untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan kampanye tanggap flu burung. Menurut keterangan Samsi, staf markas PMI Tuba, mendampingi Ketua PMI Tuba, Djazuli Muhlisi, SH, kerja sama dengan ARC ini tujuannya untuk menanggulangi penyebaran virus flu burung (avian influensa) atau (h5n1). “Alhamdulillah, selama kerja sama ini berlangsung, belum pernah terjadi penularan flu burung dari unggas ke manusia, kalau flu burung yang terjadi dengan unggas masih ada, akan tetapi semua sudah dapat diperkecil jumlahnya,” ucapnya belum lama ini. Menurut dia, kejadian flu burung terhadap unggas pernah terjadi di Kecamatan Menggala, Way Serdang, dan Banjaragung, namun semua bisa teratasi dengan baik. Menurut hasil survei yang dilakukan tim ARC dan PMI Pusat, untuk wilayah Lampung terdapat lima daerah yang rawan flu burung yaitu Tulang Bawang, Metro, Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah. ek

Ekspor Kopi Lampung Ternoda

Hasil Dari TNBBS Masuk Pasar Internasional INI kabar memprihatinkan. Volume ekspor kopi Lampung pada Oktober 2008 mencapai 21.798 ton lebih dengan nilai devisa 40.895 juta dolar AS, atau mengalami penurunan hingga 50% dibandingkan bulan sebelumnya. “Angka itu turun bila dibandingkan ekspor pada September 2008 yang tercatat 45.760 ton lebih dengan nilai 85.682 juta dolar AS,” ujar Ketua Kompartemen Relitbang Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Muchtar Lutfie, akhir tahun lalu. Ia menyebutkan, total volume ekspor kopi Lampung pada Januari-Oktober 2008 mencapai 259,770 ton lebih dengan raihan devisa 506.396 juta dolar AS. Sementara harga kopi robusta sekarang rata–rata Rp 15.000 per-Kg atau mengalami penurunan bila dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus diatas Rp 25.000 per-K ditingkat basis. Berdasarkan catatan di bursa London, harga kopi robusta saat itu di pasaran dunia diatas 1.175 dolar AS per-ton. Muchtar Lutfie menjelaskan, ekspor Kopi pada tahun 2007 lalu nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski volume ekspor kopi Lampung pada tahun 2007 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2006, namun nilai devisanya naik. Menurutnya, berdasarkan data dari Koperindag Lampung, pada tahun 2006 lalu ekspor kopi Lampung mencapai 230.635.486 Kg dengan nilai 264.879 juta dolar AS. Sementara untuk tahun 2007, ekspor kopi Lampung mencapai 183 ribu ton dengan nilai 301.643 juta dolar AS.
Dikonversi Sementara WWF-Indonesia menjelaskan, sekitar 60.000 hektar areal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) telah dikonversi menjadi lahan pertaniaan dan perkebunan dan sebagian besar menjadi kebun kopi. Hal itu disampaikan WWF-Indonesia dalam Peluncuran Laporan Berjudul “Gone In an Instant: Bagaimana perdagangan kopi ilegal memicu rusaknya habitat badak, gajah, dan harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sumatera, Indonesia.” TNBBS yang secara administratif terletak di Provinsi Lampung dan Bengkulu, menurut WWF-Indonesia, merupakan habitat penting bagi tiga mamalia besar di Sumatera, yaitu gajah, harimau, dan badak Sumatera. TNBBS ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai situs warisan dunia (Cluster Mountainous Tropical Rainforest Herritage Site Of Sumatera) bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Tetapi pembangunan yang tidak berkelanjutan, pasar global, dan situasi politik yang tidak stabil telah mendorong terjadinya kerusakan hutan di TNBBS. Jika laju deporestasi yang terjadi saat ini tidak dapat diatasi, begitu tulis WWF-Indonesia, maka dalam satu dekade mendatang akan terjadi kepunahan lokal terhadap ketiga satwa tersebut. Masyarakat lokal atau pendatang pada umumnya menggunakan alasan ekonomi untuk membuka hutan TNBBS menjadi lahan pertanian. “Pemerintah daerah perlu menyusun rencana strategis dan tata ruang yang mendukung konservasi TNBBS. Inisiasi Kabupaten Lampung Barat menjadi kabupaten konservasi perlu terus didorong agar rencana kerja BTNBBS dan pemda setempat menjadi lebih sinergis,” ujar Ir Lusman Pasaribu, kepala Balai TNBBS. Selain itu, lanjut Lusman, pemerintah pusat dan daerah perlu membantu masyarakat sekitar kawasan TNBBS untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang lestari bagi masyarakat sekitar kawasan, seperti intensifikasi dan diversifikasi pertaniaan. Jika masyarakat dibantu, mereka diharapkan tidak lagi membuka lahan didalam TNBBS tetapi membantu pengamanan TNBBS secara swadaya di wilayahnya masing-masing, karena TNBBS juga sebagai penyangga kehidupan di daerah hilir, yaitu sebagai sumber mata air.
Ternoda Studi WWF mengenai jalur perdangan kopi dari TNBBS ke pembeli ditingkat internasional menemukan bahwa kopi yang berasal dari TNBBS telah memasuki pasar internasional melalui rantai perdagangan umum. Penelusuran jalur perdagangan dilakukan dari petani kopi di TNBBS ke pedagang lokal di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga ke eksportir di Bandar Lampung dan pembeli di tingkat internasional. Studi antara Oktober 2003 sampai Juni 2004 tersebut menemukan bahwa terdapat lebih dari 40 eksportir kopi di Lampung yang mengekspor kopi ke sedikitnya 52 negara di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Dari total volume kopi yang diekspor dari Lampung sebesar 216.271 ton pada tahun 2003, 45,1% atau 97.547 ton telah terbukti ternoda dengan kopi yang berasal dari TNBBS. Volume ekspor tersebut meningkat menjadi 283.032 ton pada tahun 2004 dan 334.864 ton pada tahun 2005. “Para pembeli kemungkinan besar tidak menyadari bahwa kopi yang mereka proleh tercampur oleh kopi yang berasal dari kawasan konservasi,” ujar Nazir Foead, Policy & Corporate Engagement Director WWF–Indonesia. Oleh karena itu, lanjutnya, studi ini ditujukan untuk memperingati pembeli agar menyadari kondisi tersebut dan mendorong mereka untuk secara aktif membantu upaya konservasi satwa langka di TNBBS. “Pembeli diharapkan membantu petani di TNBBS untuk memproduksi kopi yang lebih berkualitas dan secara intensif di luar Taman Nasional serta menjamin pemasaran produk kopi yang ramah lingkungan,” kata Nazir. Selain itu, pembeli juga diminta mengadopsi kebijakan pembelian yang bertanggung jawab (responsible procurement policy) dan mengontrol secara ketat rantai perdagangannya (chain of custody). Terkait dengan permasalahan di atas, WWF–Indonesia memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh PT Nestle Indonesia di Provinsi Lampung dan komitmennya untuk mendukung petani dalam memproduksi kopi yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi di luar kawasan konservasi. bf

Disbun Seriusi Pengendalian Hama Terpadu

FOKUS – Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyeriusi perlunya disiapkan petugas yang menangani pelaksanaan pengendalian hama terpadu (PHT). Kadisbun Lampung, Ir Masdulhaq, menilai, pelaksanaan PHT menjadi teknik terpenting dalam perlindungan tanaman perkebunan di provinsi ini yang harus memiliki kualitas baik dan bersifat berkelanjutan. “Oleh sebab itu petani dan pengusaha perkebunan yang mempunyai peranan sentral dalam melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan di lahan usaha taninya perlu dibina untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuannya dalam melaksanakan sendiri perlindungan tanamannya, serta memberikan bantuan terbatas jika terjadi eksplosi organisme pengganggu tanaman (OPT),” sambung Masdulhaq. Diakuinya, pada saat ini kinerja petugas UPPT belum berjalan secara optimal, oleh sebab itu pada tahun 2008 diadakan kegiatan pelaksanaan/cara pengamatan OPT Penting Perkebunan agar petani mau dan mampu melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) baik secara sendiri–sendiri atau dengan wadah kelompok tani, serta keterpaduan dalam pelaksanaan betul-betul dapat diwujudkan secara membudaya oleh petani dalam kegiatan usaha lainnya. Dikatakan, tujuan kegiatan pelaksanaan/cara pengamatan OPT Penting Perkebunan ini adalah teramatinya dan terkendalinya perkembangan OPT komoditas unggulan perkebunan wilayah setempat. Sasaran kegiatan pelaksanaan/cara pengamatan OPT Penting Perkebunan ini adalah tersediaanya petak pengamatan dan pengendalian OPT penting komoditas unggulan sesuai potensi wilayah UPPT yang bersangkutan. *Permasalahan Selama ini, lanjut Masdulhaq, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan/cara pengamatan perlindungan tanaman oleh petugas UPPT, antara lain: Disetiap UPPT belum ada kebun percontohan aplikasi PHT, sehingga petugas belum dapat memberikan contoh konkrit hasil pelaksanaan PHT kepada petani. “Fasilitas pelaksanaan pengamatan petugas UPPT juga masih terbatas, kualitas petugas belum memadai dan dana operasional yang kurang memadai sedangkan wilayah kerja petugas sangat luas, sehingga pelaksanaan/cara pengamatan belum optimal. Hal ini mengakibatkan keberadaan OPT sering terlambat diketahui bahkan dapat terjadi eksploitasi,” katanya. Dijelaskan, pelaksanaan kegiatan cara pengamatan OPT Penting Perkebunan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Pelaksanaan/cara pengamatan dilaksanakan sebagai berikut: a. OPT sasaran adalah OPT Penting Perkebunan pada komoditas unggulan perkebunan di wilayah setempat. Apabila di daerah yang bersangkutan tidak dikembangkan komoditi unggulan perkebunan, maka diarahkan pada komoditi utama di daerah yang bersangkutan. b. Model Pengamatan OPT yang dilakukan adalah mengikuti surveilance. Surveilance adalah kegiatan untuk mengetahui keberadaan OPT di suatu wilayah dengan melakukan pemantauan secara teratur. Tahapan pelaksanaan surveilance sebagai berikut: - Menentukan masalah atau obyek yang akan dilakukan surveilance; - Menentukan tujuan surveilance misalnya untuk mengetahui keberadaan OPT Perkebunan di suatu lokasi atau wilayah. - Menyiapkan bahan pengenalan OPT, meliputi gejala serangan, kelemahan OPT sasaran, saat-saat puncak terjadinya serangan OPT sasaran; - Menyiapkan bahan pengenalan tanaman meliputi periode kritis tanaman terhadap serangan OPT sasaran, hal ini berkaitan dengan waktu yang tepat untuk pemantauan OPT tersebut; - Menyiapkan bahan informasi tentang inang alternatif bagi OPT; - Melakukan inventarisasi luas areal tanaman terkait di wilayah kerja UPPT dan dirinci perkecamatan; - Menjadwalkan surveilance di semua kecamatan sentra–sentra komoditi terkait; - Dari masing–masing kecamatan dipilih lima desa. Kriteria pemilihan kecamatan dan desa adalah : · Luas areal Pertanaman · Merupakan kantong serangan atau menurut sejarah pernah terinfestasi serangan OPT sasaran; · Menentukan metoda pemilihan lokasi pengambilan contoh; · Dari masing–masing desa selanjutnya ditentukan lima tempat seluas + 2,5 ha secara diagonal. Lokasi tersebut dapat juga berupa hamparan areal yang saling terpisah, dalam hal ini luasan dapat kurang dari 2,5 ha tetapi lebih dari 1,0 ha; · Menentukan parameter pengamatan; · Waktu surveilance disesuaikan dengan puncak serangan OPT serta periode kritis tanaman; · Merencanakan data yang akan dikumpulkan di lapangan; · Data yang akan dikumpulkan dilapangan antara lain luas areal, % serangan OPT, keberadaan musuh alami, tindakan pengendalian; · Pengambilan contoh untuk OPT yang menyerang buah misalnya PBK, dari satu lokasi pengambilan contoh yang merupakan kebun milik petani, diambil contoh buah sebanyak 100 buah. Untuk OPT yang menyerang batang, cabang/ranting atau tajuk diambil contoh sebanyak sepuluh tanaman secara diagonal. Hasil pengamatan lapangan dicatat pada form laporan. · Analisa data dan pelaporan hasil. bf

Peringatan Tahun Baru Islam Meriah

FOKUS – Peringatan Tahun Baru Islam 1430 Hijriah yang dimotori Ikatan Qori dan Qoriah Bandar Lampung (IKBAL) di Lapangan Gg Mangga, Kedamaian, Tanjungkarang Timur, pekan silam, berlangsung meriah. Apalagi, dalam perayaan penuh nuansa keagamaan yang diprakarsai Hi Nunung tersebut ditampilkan 12 qori dan qoriah terbaik daerah ini yang telah punya nama di pentas nasional. Peringatan Tahun Baru Islam 1430 H/2009 M yang bertema “Kita Tingkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT” tersebut diketuai Drs Heru, DA, dihadiri Wakil Walikota Kherlani, guru besar Paku Banten, Hi Mukri, Camat Tanjungkarang Timur, Budiman, para pejabat, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya Kherlani mengharapkan agar para generasi muda dapat merenungkan diri apa yang telah diperbuat pada tahun lalu untuk sebagai bahan perbaikan pada tahun mendatang, yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dan tidak mudah terpancing dengan berbagai isu yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama. Ia juga berharap pada para alim ulama dan para orang tua dapat mendidik anaknya usia 6-12 tahun untuk belajar Al-Qur’an, setidaknya anak tersebut tidak buta aksara. Pada acara yang diisi cemarah oleh Ustad Mato’i Jambra tersebut, Kherlani berjanji akan memperjuangkan honor guru ngaji pada Tahun Anggaran 2009 mendatang. hp

DPRD Lamsel Kerja Ekstra

Pekan Ini Ketiga Kalinya Ke Depdagri BUBAR sudah agenda yang disusun susah payah oleh Panlih DPRD Lamsel terkait pemilihan wakil bupati. Sampai 31 Desember, tak ada realisasi pemilihan. Bahkan Senin (5/1) pekan ini anggota DPRD kembali ke Depdagri untuk konsultasi yang ketiga kalinya. Tak ayal lagi, DPRD Lamsel memang harus kerja ekstra untuk mengegolkan proses pemilihan wakil bupati yang akan mendampingi Bupati Hi Wendy Melfa, SH, MH sampai 2010 mendatang. Apalagi, jauh-jauh hari Dewan telah memulai “kerja politik” dimana telah terdaftar empat tokoh yang dielus empat parpol pengusung pasangan Hi Zulkifli Anwar-Hi Wendy Melfa, yaitu Hi Irsanuddin Sagala, ST dari Partai Golkar, Risman Sesunan diusung PKB, Drs Hi Rusli Isa, MM dijagokan Partai Demokrat, dan Drs Irwan, MH yang dimajukan PSI. Ironisnya, sampai awal minggu ini, belum muncul dua dari empat nama calon wabup tersebut dari Bupati Hi Wendy Melfa. Konon kabarnya, Wendy masih “perlu waktu” untuk proses suksesi ini berjalan. Di sisi lain, DPRD Lamsel masih merasa perlu untuk “mohon petunjuk” lagi dari Depdagri, yang menurut agendanya, Senin (5/1) pekan ini anggota panlih akan konsultasi lagi. Beberapa politisi di Lamsel memprediksi, kecil kemungkinan pelaksanaan pilwabup dapat dilaksanakan Januari ini. Bahkan, beberapa diantaranya berani memastikan, sampai Februari nanti belum tentu pemilihan pendamping Wendy Melfa dapat dilaksanakan. “Kalau sampai Februari habis belum juga ada pilwabup, berarti Wendy benar-benar menjadi penguasa tunggal sampai 2010 mendatang,” analisa seorang ketua partai yang keberatan dituliskan namanya. Nuansa ke sana memang tak bisa ditutup-tutupi. Tapi benarkah Wendy akan “jalan sendirian” sampai ke penghujung masa jabatan? Sayangnya, bupati termuda di Lampung itu tak dapat dikonfirmasi, Minggu (4/1) petang kemarin. dd

Rusli Isa Maju Tanpa Visi Misi

FOKUS – Salah satu kandidat wabup Lamsel adalah Drs Hi Rusli Isa, MM. Tokoh asli Kalianda yang bergelar Tumenggung Bina Marga ini diusung Partai Demokrat untuk disandingkan dengan Bupati Wendy Melfa menghabiskan masa baktinya sampai 2010 mendatang. Bagaimana kesiapan Rusli Isa maju dalam pilwabup yang sampai pekan ini belum jelas kapan pelaksanaannya itu? Hargito dari Fokus berhasil mewawancarai pria yang sehari-hari berstatus PNS tersebut, berikut petikannya; Seberapa jauh kesiapan Anda menjadi wabup dan apa visi misi yang diusung? Saya adalah salah satu kandidat calon wakil bupati pengganti sebagai konsekuensi dengan naiknya Bapak Wendy Melfa sebagai bupati lantaran bupati lama, Zulkifli Anwar, mengundurkan diri karena mencalon sebagai calon gubernur. Sebagai calon wakil bupati, saya tidak memiliki visi dan misi. Lho, mengapa tanpa visi misi? Yang memiliki visi dan misi adalah bupati, jadi saya selaku calon wakil dan seandainya memang dipercaya, maka saya akan menyukseskan dan mewujudkan visi misi Pak Bupati. Lagian, wakil bupati mempunyai tugas yang sifatnya membantu pekerjaan bupati, untuk itu selaku bawahan saya mesti loyal terhadap pimpinan. Lalu program apa yang Anda tawarkan guna pembangunan Lamsel ke depan? Demikian pula dengan program kerja, saya tidak bisa membuat program kerja tersendiri, bukankah program kerja wakil adalah program kerja bupati? Jadi kalau saya punya program kerja sendiri justru akan bertentangan dengan tugas dan kewajiban saya selaku bawahan. Jadi apa yang Anda tawarkan untuk masyarakat Lamsel? Kabupaten Lamsel merupakan kabupaten yang sudah cukup tua usianya, namun terkadang orang dari luar sering bertanya di mana ibukotanya, mana Kota Kalianda kebanggaan masyarakat Lamsel? Untuk itu saya memilki konsep mengenalkan Kota Kalianda kepada masyarakat luas. Bagaimana caranya? Mengusulkan kepada bupati dan DPRD Lamsel agar kendaraan yang selama ini dari Bakauheni ke Bandar Lampung melewati Jalan Trans Sumatera, maka demi pengenalan Kota Kalianda, khusus untuk kendaraan pribadi hendaknya terlebih dahulu masuk Kota Kalianda dari Fajar (Jln Radin Intan) lalu lewat kantor Kejaksaan, Polres dan akhirnya melewati Kantor Bupati Lamsel. Bila ini dijalankan, dengan sendirinya masyarakat yang lewat akan mengetahui Kota Kalianda. Ini juga salah satu wujud pengenalan Kota Kalianda dengan masyarakat luar. Apa manfaat dari pengenalan Kota Kalianda terhadap masyarakat? Dengan banyaknya kendaraan pribadi yang lewat dan masuk ke Kota Kalianda, jelas akan sangat menguntungkan masyarakat, sebab penduduk bisa menjajakan makanan ringan ataupun jualan nasi uduk, makanan khas Lampung, pernak-permik sebagai cindera mata dan lain-laian. Dengan sendirinya pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan tumbuh dan berkembang, sedangkan kita hanya membukakan jalan saja. Tahun 2010 Lamsel akan gelar pemilihan bupati-wakil bupati, apakah Anda ada niat untuk maju sebagai cabup? Tahun 2010 mendatang saya pun hanya akan mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, jadi bukan calon bupati, dan akan mendukung serta loyal kepada calon bupati yang saya dampingi. *** Profil Drs Hi Rusli Isa, MM (Gelar Tumenggung Bina Marga) Tempat/tgl Lahir : Kalianda, 20 Maret 1955 Pekerjaan : PNS Agama : Islam Alamat : Perumnas Hartono, Kalianda Lamsel Nama Istri : Dra Hj Maria Ana, MM Nama Anak : 1. Fesol Resesi, ST 2. Gustia Ruli Pratiwi 3. Nefa Narulia Anisa

Tekad Irwan Cuma Buat Rakyat

FOKUS – Siapa rakyat Lamsel yang tak mengenal Drs Irwan, MH? Dia adalah politisi handal yang mencorong melalui PDIP dan selama ini dekat dengan desah kerakyatan. Kini, pria kelahiran Palas Pasemah 5 Agustus 1963 yang sehari-hari wakil ketua DPRD Lamsel itu termasuk salah satu figur cawabup setempat. Lalu apa tekadnya maju sebagai cawabup untuk mendampingi Bupati Wendy Melfa menghabiskan masa baktinya? Beberapa waktu lalu Hargito dari Fokus berhasil mewawancarai politisi yang selalu berpenampilan ramah tersebut, berikut petikannya: Apa tekad Anda maju sebagai cawabup? Cuma satu, berbuat untuk masyarakat. Maksudnya? Saya mencalonkan diri sebagai wakil bupati, berarti saya akan berbuat untuk kepentingan masyarakat, dan akan mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan sebab wakil bupati itu milik masyarakat dan harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Konkritnya? Saat ini saya belum bisa berbuat banyak, akan tetapi bila nanti saya terpilih, akan menunjukkan kinerja terbaik menurut saya dan menurut masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat yakin dengan yang Anda katakan itu? Sebelum saya mencalonkan diri sebagai wakil bupati, Alhamdulillah saya terpilih sebagai Anggota DPRD Lasel selama dua periode. Selama ini saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti perlindungan masyarakat di Register Padang Cermin tahun 2003, pendampingan terhadap para guru bantu untuk diangkat menjadi PNS. Selain itu? Memprakarsai terbentuknya kawasan Wisata Batu Granit di Tanjung Bintang, dan lain-lain yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Konsep apa yang Anda miliki guna membawa Lamsel lebih baik? Saya akan mengkoordinasikan dengan bupati, agar dalam penempatan para pejabat dilingkungan pemkab sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan azas senioritas, sehingga setiap pegawai, teruama pejabat, dapat bekerja sesuai dengan profesionalitas kemampuannya. Sedangkan dalam hal pembangunan, terlebih dahulu harus menjaring kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sebab pada prinsipnya pembangunan adalah dari dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau konsep kepemimpinan menurut Anda? Nah, ini yang lebih penting lagi. Bagi saya, yang namanya seorang pemimpin itu tidak boleh arogan, artinya tetap dapat hidup membaur dengan masyarakat, untuk itu status dan kedudukan tidak membuat kita sombong. Dengan begitu antara pemerintah dengan masyarakat dapat bersatu padu membangun kabupaten tercinta ini. Kita perlu pahami, antara masyarakat dengan pemerintah tidak adanya bedanya sebab yang membedakan adalah pekerjaan saat tugas saja, walau pun pada posisi tertentu memang harus memperhatikan posisi masing-masing, namun bukan berarti posisi membuat seseorang jauh dari masyarakatnya. Ini konsep saya. Bagaimana caranya Anda mewujudkan konsep tersebut? Bila saya terpilih sebagai wabup, saya akan mengkoordinasikan dengan bupati, sebab saya adalah partner kerja sekaligus bawahan bupati, yang dalam pekerjaan sifatnya membantu pekerjaan bupati, jadi tidak dibenarkan saya membuat kebijakan sendiri. *** Profil Drs Irwan, MH. Tempat/tgl lahir : Palas Pasemah, 5 Agustus 1963 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Lamsel Agama : Islam Alamat : Palas Jaya, Palas Lamsel Nama Istri : Indrawati, SH Anak : 1. Arsyki Sando 2. Wahyu Radila