23 November 2008

DJUNAIDI DJAYA KONSENTRASI PADA PILKADA

ROTASI kepemimpinan di jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran bergulir. Posisi pejabat bupati berpindah tangan dari Drs Hi Haris Fadillah ke Hi Djunaidi Djaya, SH, MH. Senin (24/11) ini diagendakan acara pelantikan sekaligus serah jabatan. Selama dua tahun terakhir, pejabat baru merupakan Asisten Bidang Ekubang Setdaprov Lampung. Menyambut peresmiannya sebagai Pejabat Bupati Pesawaran, Rabu (19/11) siang, Fajrun Najah Ahmad dari Fokus melakukan wawancara khusus dengan Djunaidi Djaya di ruang kerjanya. Apa saja kata mantan Sekkab Tulang Bawang itu? Berikut petikannya: Selamat, kabarnya Anda bakal segera dilantik sebagai Pj Bupati Pesawaran? Wah, kata siapa? Jangan buat-buat isu-lah. Infonya dari sumber yang layak dipercaya, apa perasaan Anda setelah mengetahui hal itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ada perasaan yang bagaimana, begitu? Nggak ada, saya biasa-biasa saja. Ini kan amanah, ya harus kita terima dengan hati lapang. Sebagai manusia kita dituntut untuk bekerja, berdoa, dan tawakkal. Soal hasil, itu urusan Yang Diatas. Ini prinsip saya. Jadi kalau betul saya diberi kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Pesawaran, saya akan laksanakan tugas sebaik mungkin. Itu saja. Anda merasa biasa-biasa saja apa karena dulu waktu pengusulan pj bupati yang pertama, nama Anda juga termasuk yang diusulkan, sehingga kali ini tak ada target, begitu? Hahaha… Memang, waktu itu (setahun silam, red) saya termasuk yang diusulkan ke Mendagri, bersama dengan Pak Husodo Hadi dan Pak Haris Fadillah. Akhirnya Pak Haris kan yang diberi kepercayaan dan amanah oleh pimpinan. Nah, kali ini rupanya nama saya kembali diusulkan, dan saya diberi kesempatan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan Pak Haris. Jadi bagi saya, ya biasa-biasa saja, tidak ada yang saya nilai spektakuler. Menurut pandangan Anda, sisi apa yang masih kurang dari kepemimpinan Pak Haris Fadillah selama setahun di Pesawaran? Ini jujur ya? Saya terus terang berani menyatakan beliau sukses besar memimpin di Pesawaran. Bisa Anda rinci? Sederhana saja, sekarang ini kan struktur pemerintahan sudah terbentuk dengan baik, DPRD-nya pun sudah ada, sampai ke yang lain-lain. Program-program pembangunan pun sudah dirancang, bahkan sudah banyak yang berjalan. Jadi prinsipnya, saya hanya meneruskan apa yang sudah Pak Haris lakukan selama satu tahun ini untuk Kabupaten Pesawaran. Jadi Anda tidak mengusung terobosan-terobosan? Bukan begitu maksudnya. Dari kacamata tata pemerintahan, Pemkab Pesawaran itu sudah berjalan. Bahwa dalam orientasi program yang ada perlu prioritas-prioritas nantinya, tentu saja betul. Tapi kan kita juga harus kaji secara cermat dulu. Jadi, yang sudah ada, ya itu yang akan saya jalankan, sambil melengkapi apa-apa yang sekiranya belum. Prioritas Anda? Terus terang, saya akan konsentrasi ke persiapan pelaksanaan pilkada. Saya melihat hal ini yang belum sempat dilakukan. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena salah kita semua. Maksudnya? Begini, kan sesuai ketentuan pelaksanaan pilkada di kabupaten baru dilakukan maksimal satu tahun setelah diresmikan. Nah, kemarin itu, kita yang di provinsi maupun kabupaten induk (Lampung Selatan, red) tidak menganggarkan dana pilkada untuk Pesawaran. Disisi lain, ada ketentuan selama 2009 kegiatan politik terkonsentrasi ke pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Jadi ini ya salah kita semua, bukan salahnya Pak Haris Fadillah. Bagaimana dia mau menggelar pilkada kalau anggarannya tidak ada? Kan begitu. Padahal desakan dari bawah cukup deras, dan itu sesuai ketentuan yang berlaku. Itu sebabnya, saya akan konsentrasi buat sukses pilkada di Pesawaran. Estimasi Anda kapan pilkada di Pesawaran bisa dilakukan? Ya bisa saja awal 2010 nanti. Kalau sepanjang tahun 2009 tidak memungkinkan. Tidak memungkinkannya karena dana atau persoalan lain? Yang pasti ya karena ada ketentuan dari pemerintah pusat bahwa selama 2009 tidak diperbolehkan ada pilkada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, karena seluruh bangsa ini harus terkonsentrasi ke sukses pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Karena itu, nanti saya akan maksimalkan persiapannya, sehingga pada awal-awal 2010 sudah bisa dilaksanakan pilkada di Pesawaran. Bagaimana upaya Anda agar Pemkab Pesawaran segera memiliki kantor sendiri? Kan Pak Haris Fadillah sudah menyiapkan lahan dan sebagainya? Jadi tugas saya ke depan tinggal bagaimana merealisasikannya. Seperti sudah saya sampaikan tadi, saya ini hanya akan meneruskan apa-apa yang telah dilakukan Pak Haris. Soal dana pembangunan kantornya dari mana? Pesawaran kan sudah memiliki APBD, ya kita anggarkan melalui itu. Selain itu tentunya kita akan berjuang untuk bisa mendapat dari APBN. Nantilah kalau soal itu, teman-teman di Pesawaran kan selama ini telah banyak berbuat dan melakukan terobosan-terobosan, tentunya ada yang bisa kita kembangkan kedepannya. Seperti Anda ketahui, seiring habisnya masa jabatan Pak Haris Fadillah, berbagai elemen termasuk jajaran PNS mengkondisikan agar beliau bertahan, tapi nyatanya Anda yang masuk, bagaimana menyikapi hal ini? Saya kok menilainya wajar-wajar saja semua itu. Toh saat itu memang Pak Haris yang masih menjabat. Jadi kalau ada PNS yang “bermain”, itu biasa-biasa saja menurut saya. Tidak ada masalah. Mereka kan tahu pada waktunya harus loyal pada siapa, kan begitu. Ini loyal dalam pengertian jabatan ya, bukan personal. Beredar kabar akan ada rolling-rolling begitu Anda masuk? Lah, dilantik saja belum kok sudah mikir ke yang begituan. Saya tidak membawa misi apapun dalam menjalankan tugas di Pesawaran ini selain semata-mata mengemban amanah pimpinan demi meneruskan perjuangan Pak Haris Fadillah untuk membawa Pesawaran cepat maju dan berkembang. Catat itu. *** Profil Hi Djunaidi Djaya, SH, MH Tempat/tgl lahir : Kotabumi, 15 Januari 1952 Agama : Islam Pangkat/Gl/Eselon : Pembina Utama Madya/IV-d/II-a Alamat Rumah : Jl Nusa Indah No 55, Rawalaut, Bandar Lampung Riwayat Pendidikan : 1. SD (1963) 2. SMP (1967) 3. SMA (1970) 4. Fakultas Hukum Unila (1977) 5. Magister Hukum Unila (2002) Riwayat Pekerjaan : 1. Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Daerah (1976) 2. Kepala UPT Samsat (1979) 3. Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung (1989) 4. Sekretaris BKPMD Provinsi Lampung (1991) 5. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung (1996) 6. Sekda Kabupaten Tulang Bawang (1997) 7. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung (2004) 8. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung (2005) 9. Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Lampung (2005) 10. Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung (2006) 11. Asisten Bidang Ekubang Setdaprov Lampung (2006) 12. Pejabat Bupati Pesawaran (2008) Kursus/Seminar : 1. Pendidikan Teknis Perpajakan Daerah (1976) 2. Latihan Kerja Samsat (1978) 3. Penataran Tipe-A Provinsi Lampung Angkatan X (1980) 4. Penataran Bidang Teknis Kepegawaian (1980) 5. Penataran Juru Sita (1984) 6. Spadya (November 1991 s.d Maret 1992) 7. Penataran Bela Negara Bagi Pejabat Eselon II & III (1993) 8. Sespanas (Oktober 1994 s.d Januari 1995) 9. Penataran Litsus Angkatan III Oleh Kases Bakorstanas (1995) 10. Penataran Warga KGB-B Unit Pemerintah Provinsi Lampung (1995) 11. Penataran P-4 Pola B-1 (1996) 12. Pendidikan & Pelatihan Teknik Dan Manajemen Kebijakan Publik (TMKP) – (1999) 13. Bimbingan Terknis LAKIP (2000) 14. Workshop Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Prima Otonomi Daerah (2002) Piagam Penghargaan : 1. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden RI 2. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI 3. Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI 4. Bhakti Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah dari Menkop UKM 5. Lencana Panca Warsa I dari Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka 6. Lencana Panca Warsa II dari Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka 7. Lencana Panca Warsa III dari Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka 8. Lencana Darma Bakti dari Kwarnas Gerakan Pramuka

Perkuat Perwakilan Rakyat

NAMA Ir Hi Indra S Ismail kembali bertengger sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar untuk Pemilu 2009 mendatang. Seperti pada 2004 silam, politisi kelahiran Palembang 18 Mei 1955 yang Rabu (19/11) malam lalu dipercaya menjadi ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Lampung ini masuk daerah pemilihan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Suami Hj Ika Indah Wahyuni yang sehari-hari menjabat ketua Fraksi Partai Golkar dan ketua Komisi B DPRD Lampung ini menyatakan perlunya kedepan dilakukan penguatan peran perwakilan rakyat sebagai perpanjangan tangan partai dan pembawa aspirasi rakyat. Apa maksudnya? Akhir pekan kemarin Fajrun Najah Ahmad dari Fokus berhasil mewawancarai mantan ketua BPD Gapensi Provinsi Lampung itu di kediamannya, berikut petikannya: Apa yang mendorong Anda kembali mencalonkan diri sebagai caleg? Yang pertama tentunya karena perintah partai. Yang kedua, karena dukungan dan dorongan masyarakat, utamanya dari daerah pemilihan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Ketiga, karena saya merasa masih banyak hal yang mesti dilakukan di legislatif untuk mempercepat proses pembangunan di daerah ini. Menurut Anda, pada posisi mana perkuatan peran lembaga perwakilan rakyat perlu dilakukan? Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, fungsi Dewan itu kan menyangkut tiga hal pokok, yaitu legislasi, budgeting atau anggaran, dan pengawasan. Selama ini, ketiga fungsi tersebut sebenarnya telah berjalan cukup baik di DPRD Lampung, tapi saya tetap menilai perlu lebih ada penguatan-penguatan fungsi tersebut. Misalnya pada fungsi apa? Fungsi legislasi utamanya. Ada ketentuan bahwa anggota Dewan berhak mengajukan rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini saya kira kedepan perlu diwujudkan adanya Badan Legislasi, sebagaimana Badan Kehormatan. Untuk apa badan tersebut, toh sudah banyak alat Dewan lainnya? Ya untuk memaksimalisasi fungsi dan hak Dewan dalam hal legislasi tersebut. Memang, selama periode DPRD Lampung sekarang ini telah ada tiga rancangan peraturan daerah yang kita sampaikan, salah satunya menyangkut penetapan prosentase jumlah upah pungut. Nah, untuk melakukan fungsi legislasi itu Dewan harus membentuk panitia khusus (pansus). Kalau ada Badan Legislasi, tentunya badan itulah yang memprioritaskan kinerjanya dalam hal-hal semacam ini. Misalnya apa? Kalau kita mau fair, sudah terlampau banyak peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu semua kan memerlukan perubahan. Kalau Dewan memiliki Badan Legislasi, tentu lebih aktif mendesak eksekutif untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan daerah yang ada. Ini salah satu contoh bagaimana kedepan kita harus melakukan perkuatan bagi peran dan fungsi lembaga legislatif. Tapikan itu bisa saja usulan eksekutif? Betul, tapi kenyataannya kerja eksekutif kan banyak, sehingga kadangkala hal-hal yang menyangkut perlunya perbaikan pada peraturan daerah menjadi kurang diprioritaskan. Padahal yang namanya peraturan daerah itu kan undang-undang daerah yang membawa implikasi konkret bagi kepentingan seluruh rakyat. Kalau aturan atau ketentuannya saja sudah kadaluarsa, bagaimana mau memberikan garis yang tegas dan transparan bagi perkembangan daerah, kan begitu alurnya. Bagaimana kalau eksekutif yang berpikir maju dengan memperbanyak pengajuan perubahan perda? Itu lebih bagus lagi. Dan kenyataannya, kalau eksekutif yang mengajukan, kita di legislatif tinggal membahasnya. Kalau eksekutif lembon, ya legislatif yang bergerak. Kalau misalnya legislatif sudah punya rancangan perda, terus eksekutif juga menyusulkannya, kita dahulukan pembahasan rancangan yang dibuat legislatif. Kenapa bisa begitu, tidak dikonfergensikan saja? Ya aturannya memang begitu kok. Itu sebabnya, kalau kita mau benar-benar memikirkan perkembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat, jangan sepelekan masalah peraturan daerahnya. Karena aktivitas apapun, harus memiliki aturan yang jelas dan tegas. Yang terjadi sekarang ini kan banyak sekali peraturan daerah yang tertinggal dengan perkembangan zaman, karena tak pernah dilakukan perubahan-perubahan. Padahal, peraturan daerah itu bersentuhan langsung dengan kemajuan daerah dan rakyatnya. Karena itu, kalau melalui Pemilu 2009 nanti saya kembali dipercaya rakyat untuk menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, perkuatan peran Dewan yang menjadi concern saya. Anda optimis akan terpilih lagi? Kalau bicara optimis, ya tentu saja optimis dong. Buat apa kita berjuang kalau sekiranya tak bakal dapat dicapai, kan begitu. Itu sebabnya, walau selama ini saya cukup sering beraudiensi dengan konstituen, tetap saja hal-hal semacam itu saya lakukan. Bahkan akan terus saya tingkatkan. Bukan saja karena saya merasa telah menyatu dengan mayoritas kehidupan rakyat Tanggamus dan Lampung Barat, tetapi juga karena saya tahu persis apa saja yang mereka impikan untuk hidup lebih baik di masa depan. *** Profil Ir Hi Indra S Ismail Tempat/tgl lahir : Palembang, 18 Mei 1955 Alamat : Jl Dr Susilo No 27-A, Bandar Lampung Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung Nama Istri : Hj Ika Indah Wahyuni Nama Anak : 1. Ismada Saputra 2. Yuda Winata Riwayat Organisasi : 1. Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung 2. Ketua BPD Gapensi Provinsi Lampung 3. Ketua Harian Pemuda Pancasila Provinsi Lampung 4. Ketua Depidar Soksi Provinsi Lampung 5. Ketua AMPG Provinsi Lampung

Sodiran Siap Emban Amanah

Caleg DPRD Bandar Lampung Dari PMB LAHIRNYA Partai Matahari Bangsa (PMB) membuat Sodiran, SAg, sosok yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan masalah kerakyatan tergerak untuk berkecimpung secara total melalui bidang politik guna membawa perbaikan-perbaikan masa depan bagi masyarakat. Itu sebabnya, pria low profile kelahiran Kalirejo 3 Juli 1973 itu menyatakan kesiapannya mengemban amanah jika pada Pemilu 2009 mendatang dipilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Tanjungkarang Timur, Sukarame, dan Sukabumi. “Bila rakyat menghendaki, mempercayai, dan memberi amanah kepada saya untuk menjadi wakilnya di lembaga legislatif, Insya Allah saya siap mengemban semuanya demi kemaslahatan seluruh rakyat Bandar Lampung,” kata alumnus IAIN Raden Intan Bandar Lampung tahun 1997 ini. Perjalanan hidup Sodiran memang banyak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Misalnya saja, ia pernah menjadi ketua Divisi Informasi Konsultan Usaha Kecil Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2000 sampai 2002. Pada saat bersamaan, ia juga menjabat sekretaris eksekutif PPUKM Wilayah Lampung. Saat ini ia dipercaya sebagai sekretaris Local Development Institute (LDI) Lembaga Pengembangan Sumberdaya Lokal, juga sekretaris Koperasi Serba Usaha Mitra Mandiri (KSU-MM). Karena itu, “Selama ini saya banyak menangani hal-hal yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, utamanya golongan ekonomi menengah. Ini semua merupakan modal saya untuk semakin memiliki semangat dan ghirah dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat,” tutur suami Faizuna Hayanti, SKep, Ners, tersebut. Kepeduliannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan pun cukup banyak, terbukti Sodiran banyak berperan di berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan, sebelum kini dipercaya sebagai sekretaris PD Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Bandar Lampung. Saat masih mahasiswa, tokoh muda potensial Muhammadiyah ini mengkader dirinya secara apik di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Maka ia diberi kepercayaan menjabat ketua Korkom IMM IAIN Raden Intan, disusul kemudian menjabat ketua IMM Kota Bandar Lampung. Kekaderannnya yang kian matang memberinya kesempatan menjadi sekretaris bidang DPD IMM Provinsi Lampung. Untuk aktivitas di Pemuda Muhammadiyah, nama Sodiran cukup beken. Jabatan sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Bandar Lampung pernah disandangnya pada tahun 1998-2002. Kualitas mentalnya yang teruji, alur pikirnya yang runtut dan mengemuka akhirnya membawa ayah Falih Dzakwan Zuhdi tersebut dipercaya sebagai wakil sekretaris Majelis Ekonomi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung pada 2000-2005. Sejak 2005 sampai 2010 mendatang, ia memegang posisi sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Tidak hanya dilingkungan Muhammadiyah saja Sodiran mengukir prestasi dan nama besarnya. Di masyarakat pun geliatnya cukup dirasakan. Buktinya ia pernah dipercaya sebagai wakil sekretaris BKPRMI Provinsi Lampung pada 1998-2002 lalu, bahkan tahun 2008 ini sampai 2013 ia mendapat amanah sebagai sekretaris DPP Lampung Berhimpun, juga sekretaris DPP Paguyuban Tunggul Wulung Nyong. Posisi lain yang tidak kalah gengsinya adalah jabatan ketua Litbang DPD BKSPPI ProvinsiLampung sejak 2007 sampai 2012 mendatang. Melihat beragam kiprahnya di masyarakat selama ini, sangat wajar jika Sodiran berniat mentas di pangung politik sebagai legislator, dan juga amat wajar bila masyarakat memberikan dukungan dan kesempatan kepada pria yang tinggal di Perum Nusantara Permai Blok B1/12, Campang Raya, Tanjungkarang Timur, tersebut. dd Profil Sodiran, SAg Tempat/tgl lahir : Kalirejo, 3 Juli 1973 Alamat : Perum Nusantara Permai Blok B1/12, Campang Raya, Tanjungkarang Timur Nama Istri : Faizuna Hayanti, Skep, Ners Nama Anak : Falih Dzakwan Zuhdi Riwayat Pendidikan : 1. SDN 01 Pujodadi (1986) 2. SMP Muhammadiyah Sendang Mukti (1989) 3. SMA Muhammadiyah I Prambanan, Sleman DIY (1992) 4. IAIN Raden Intan Bandar Lampung (1997) Riwayat Organisasi : 1. Sekretaris Komisariat IMM (1993-1994) 2. Ketua Korkom IMM IAIN Raden Intan (1994-1995) 3. Ketua PC IMM Kota Bandar Lampung (1995-1996) 4. Sekbid DPD IMM Provinsi Lampung (1996-1998) 5. Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Bandar Lampung (1998-2002) 6. Wasek Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Lampung (2000-2005) 7. Sekretaris LPM PW Muhammadiyah Lampung (2005-2010) 8. Wasek BKPRMI Provinsi Lampung (1998-2002) 9. Sekretaris DPP Lampung Berhimpun (2008-2013) 10. Sekretaris DPP Paguyuban Tunggul Wulung Nyong (2008-2013) 11. Ketua KMA-PBS IAIN Raden Intan (1998-2002) 12. Ketua Litbang DPD BKSPPI Lampung (2007-2012) 13. Sekretaris PD PMB Kota Bandar Lampung (2008-2013)

Suparti Caleg Andalan PBR

INGIN berbuat untuk masyarakat, inilah visi dari Suparti, calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Bintang Reformasi (PBR). “Bagaimana saya dapat berbuat demi kepentingan masyarakat, bila saya tidak mencoba?” jelas Suparti. Ia menambahkan; “Agar saya dapat berbuat, tentunya harus masuk system. Nah, supaya dapat berada di dalam sistem, pasti ada usaha, tentunya usaha yang dilakukan pun memiliki prosedur, yaitu dengan cara mencalonkan diri sebagai salah satu caleg di DPRD Lamsel, untuk itulah saya masuk menjadi salah satu caleg dari PBR,” katanya. Ia menegaskan, bila dirinya terpilih sebagai anggota DPRD, disitulah dapat berbuat untuk rakkyat. Yaitu dengan cara menjaring dan menerima dan menyalurkan segala aspirasi masyarakat. “Apa dan bagaimana keinginan masyarakat yang saya wakili akan saya perjuangkan dengan segenap kemampuan saya. Insya Allah pembangunan dan kemajuan untuk rakyat yang saya wakili pun akan saya perjuangkan, tentunya melihat kemampuan pemerintah daerah dan berdasarkan usulan dari desa yang bersangkutan,” terangnya. Perempuan muda kelahiran Jawa Tengah, 19 Nopember 1989 ini mengatakan, “Sebagai orang perempuan, saya pun akan memperjuangkan hak dan perlindungan anak dan kaum hawa. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini masih sering terjadi tindak kekerasan kepada anak dan kaum perempuan, padahal selaku warga negara dan masyarakat, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama”. Sesungguhnya, lanjut Suparti, perbedaan diantara laki-laki dan perempuan adalah berada dikodrat Allah, seperti mengandung, menyusui dan melahirkan. Sedangkan pada hal lain kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam bekerja dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Namun demikian, tambahnya, “Saya adalah seorang istri bagi suami dan ibu untuk anak saya, sehingga sewaktu berada di rumah, saya harus menempatkan diri sebagai seorang istri dan ibu bagi anak saya, demikian halnya kaum pria sekali pun, saat di rumah harus menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri dan anaknya. Bila ini yang berlaku maka tidak akan ada kekerasan kepada anak dan kaum hawa”. hg

Golkar & PKB Kasih Dukungan

MENTASNYA Hi Djunaidi Djaya sebagai Pejabat Bupati Pesawaran menggantikan Drs Hi Haris Fadillah hendaknya tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, karena pergantian kepemimpinan pemerintahan ini sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan itu, dua partai besar; Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat menyatakan dukungannya atas kepemimpinan pejabat yang baru. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Pesawaran, Idham Manaf, SAg, SH dan Ketua DPC PKB Pesawaran, Ubaidillah, yang dihubungi Fokus secara terpisah Jumat (21/11) siang. Menurut Idham Manaf, bukan ranah partai politik untuk menyoal pergantian kepemimpinan pejabat bupati karena hal itu sepenuhnya wewenang eksekutif. Karena itu, “Kalau pemerintah pusat sudah memutuskan Pak Djunaidi Djaya yang menjadi pejabat bupati, kita semua termasuk seluruh rakyat Pesawaran harus memberikan dukungan, yang hal itu semata-mata untuk mempercepat proses kemajuan dan perkembangan di kabupaten ini,” tutur dia. Lalu apa harapannya terhadap pejabat bupati yang baru? “Kami mengharapkan agar penyelesaian pelaksanaan atau agenda pilkada harus diprioritaskan. Untuk itu, komunikasi pejabat bupati yang baru dengan pemerintah provinsi dan kabupaten induk (Pemkab Lampung Selatan, red) harus baik, sehingga agenda penting tersebut dapat secepatnya tersusun dan pada awal 2010 pelaksanaan pilkada sudah dapat direalisasikan,” bebernya. Diakui oleh tokoh muda Partai Golkar ini, semestinya pelaksanaan pilkada sudah dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran pada 2008, namun karena pihak provinsi dan kabupaten induk tidak menganggarkan dananya, terpaksa ditunda dua tahun kedepan. “Saya melihat, kalau saya komunikasi yang dibangun pejabat bupati yang lama cukup baik dengan pihak pemerintah provinsi dan kabupaten induk, tidak ada alasan pelaksanaan pilkada Pesawaran tertunda seperti sekarang ini,” kata Idham Manaf sambil menambahkan sebenarnya sejak lama Partai Golkar sangat mendorong proses persiapan pelaksanaan pilkada di kabupaten tersebut, namun karena komunikasi antar eksekutif kurang mulus akibatnya pesta demokrasi rakyat itu harus ditunda hingga 2010 nanti. Selain mengenai penyelesaian persiapan pelaksanaan pilkada di Pesawaran, menurut Idham Manaf, pejabat bupati yang baru juga harus menyeriusi penyelesaian lahan dan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan. “Hal ini jangan disepelekan, tetapi harus benar-benar menjadi perhatian serius pejabat bupati yang baru,” pesan dia. *Terima Aspirasi Sementara Ketua DPC PKB Kabupaten Pesawaran, Ubaidillah, mengharapkan Djunaidi Djaya sebagai Pejabat Bupati Pesawaran yang baru dapat membuka kran untuk menerima aspirasi dari berbagai kalangan di kabupaten pecahan Lampung Selatan tersebut. “Hal ini saya kira perlu mendapat perhatian pejabat bupati yang baru, apalagi sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sehingga diperlukan suasana yang kondusif dan jangan sampai ada gejolak di Pesawaran,” kata dia. Menurut tokoh muda PKB tersebut, sampai saat ini pemerintahan di Kabupaten Pesawaran masih belum jalan secara maksimal. Hal ini tidak lepas dari “sikap cuek” kabupaten induk (Pemkab Lampung Selatan, red) utamanya dalam membantu anggaran. “Nah, kenapa kabupaten induk sampai terkesan lepas tangan, ini masalah yang harus ditangani dengan segera oleh pejabat bupati yang baru, sehingga pelaksanaan pemerintahan di Pesawaran dapat berjalan baik dan tertata,” ucapnya lagi. Ia juga menilai, dengan telah disahkannya lima peraturan daerah pada Rabu (19/11) lalu yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan di jajaran Pemkab Pesawaran sebagai tindaklanjut dari PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka selayaknya dilaksanakan sesuai ketentuan. “Jadi, kalau memang mesti dilakukan rolling-rolling pejabat, menurut saya, ya tidak masalah karena memang harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan PP 41 maupun perda yang telah disahkan,” Ubaidillah menambahkan. dd Lima Perda Yang Baru Disahkan 1. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran, serta Staf Ahli Bupati Kabupaten Pesawaran 2. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran 3. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran 4. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran 5. Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

Modal Bangun Kantor 9,1 M

Potensi PAD Pesawaran Sangat Besar KERJA ekstra memang menjadi keseharian jajaran pejabat di Pemkab Pesawaran. Walhasil, kini lahan untuk pembangunan kompleks perkantoran seluas 40 hektare lebih telah siap. Sebagai modal pembangunan yang akan dimulai awal 2009 telah tersedia anggaran Rp 9,1 miliar berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK). Kabar baik tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Ir Hi Fredy SM, MM, Jumat (21/11) siang. Sejauhmana kesiapan laju pemerintah di kabupaten pecahan Kabupaten Lampung Selatan itu? Berikut petikan wawancara Fajrun Najah Ahmad dari Fokus dengan mantan Kabid Kesra Bappeda Provinsi Lampung tersebut melalui telepon. Bisa dijelaskan sejauhmana kesiapan pembangunan perkantoran kompleks pemerintahan di Pesawaran sampai saat ini? Saya bisa katakan sekarang ini secara prinsip sudah siap dibangun. Lahannya sudah didapatkan? Sudah, seluas 40 hektare lebih. Tepatnya di Dusun Binong, Desa Way Layap. Saat ini tengah dilakukan land clearing. Bagaimana dengan ganti ruginya? Sudah selesai semua. Untuk pengadaan lahan kompleks perkantoran ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dari APBD mengeluarkan dana Rp 2 miliar, tambahan lainnya sebesar Rp 2,5 miliar merupakan bantuan kabupaten induk, yaitu Pemkab Lampung Selatan. Jadi sudah siap dibangun, begitu? Secara prinsip memang demikian. Tapi saat ini kita sedang membuat master plan dan design untuk kantor bupati dan DPRD-nya dulu. Insya Allah pembangunannya dapat kita mulai pada awal 2009. Soal dana awal pembangunannya bagaimana? Kita sudah punya modal Rp 9,1 miliar. Ini merupakan dana dari dana alokasi khusus (DAK). Bisa dijelaskan berapa besar APBD Kabupaten Pesawaran sekarang? Kalau sekarang ini berjumlah Rp 314 miliar, ini sudah termasuk DAK. Kalau dana alokasi umum (DAU) kita sebesar Rp 237 miliar. Bagaimana untuk menjaga laju perkembangan kedepan? Yang prioritas, kita akan menggali sebanyak mungkin potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada. Kabupaten Pesawaran ini memiliki beragam potensi PAD sebenarnya, hanya memang belum tergali. Kenapa demikian? Ya karena kabupaten ini kan masih baru. Baru satu tahun. Apalagi tata aturannya, seperti peraturan daerahnya kan masih belum ada. Beberapa hari lalu baru disahkan lima peraturan daerah, itu semua untuk kepentingan tata organisasi pemerintahan. Kalau menyangkut tentang retribusi atau pajaknya kan belum. Jadi itu juga persoalan yang harus segera diselesaikan. Selama ini terkait masalah retribusi memakai aturan apa? Kita pakai perda dari Kabupaten Lampung Selatan. Ya terpaksa untuk sementara demikian, sambil kita menyiapkan rancangan peraturan daerahnya. Saat ini kita sedang godok beberapa raperda lain. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibahas dan disahkan Dewan, sehingga dalam hal retribusi atau pajak, misalnya, kita sudah memiliki aturan sendiri, tidak berlama-lama mengacu pada perda-nya Lampung Selatan. Apa boleh menggunakan perda kabupaten lain? Jika kondisi sudah mapan, memang tidak. Tapi Pesawaran kan baru, jadi secara hukum tidak masalah bila menggunakan perda Lampung Selatan sebagai kabupaten induk. Potensi apa saja yang dimiliki Pesawaran terkait PAD? Wah, sebenarnya cukup banyak ya. Tapi yang menonjol adalah pertambangan, berupa marmer, mangan, batubara, dan sebagainya. Sementara di beberapa wilayah lain, seperti Padangcermin yang besar adalah potensi perikanannya. Perkebunan kakao juga sangat potensial, baik di Gedongtataan maupun Punduhpidada. Itu semua, seiring perjalanan waktu pemerintahan, akan kita gali dan kembangkan. Saya optimis, Pesawaran kedepan akan berkembang pesat dan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya. ***

Dan, WS Rendra pun Kagumi Apresiasi

Sastra SMAN I Bandar Sribhawono ACARA fenomenal Kamis (20/11) silam terajut di SMAN I Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Seminar sehari membedah dunia sastra yang diikuti kalangan pendidik dan siswa se-Lampung itu dihadiri maestro sastra Indonesia, Si Burung Merak WS Rendra, dan Si Hati Sutra, Ahmadun Yosi Herfanda. Hebatnya, WS Rendra yang selama geliatnya di dunia sastra tanah air baru kedua kali mentas di lingkungan SMA, yaitu tahun 1980-an di sebuah SMA di Sulawesi, dan kedua di SMAN I Bandar Sribhawono itu, dibuat terkagum-kagum oleh apresiasi sastra yang ditampilkan anak didik SMAN kebanggaan warga Bandar Sribhawono tersebut. Adalah Karlina, siswi SMAN I Bandar Sribhawono, yang juga juara I baca puisi tingkat Provinsi Lampung, yang membuat Si Burung Merak WS Rendra terkagum-kagum, saat ia mengapresiasikan tuturan sastra dengan demikian memikat. Acara kian semarak setelah Isa Ias Sadewa, putra WS Rendra, juga membacakan puisi-puisi kebanggaannya, dilanjutkan pembacaan naskah oleh Ahmadun Yosi Herfanda. Saat dialog interaktif digelar, beragam pertanyaan mengalir deras. Tak ayal lagi, kegiatan sehari itu memang sukses besar. Kepala SMAN 1 Bandar Sribhawono, Drs Khairul, MM, menjelaskan, sastra memang harus dikenal kepada siswa sejak dini, karena sastra akan mengasuh kepekaan nurani agar tidak menjadi manusia yang tanpa hati nurani. Gebyar sastra itu sendiri, lanjut Khairul, merupakan salah satu wahana yang paling tepat untuk mengasah dan mengapresiasi karya sastra, sehingga tumbuh rasa cinta yang dalam terhadap dunia sastra dan bahasa itu sendiri. Khairul menambahkan, kegiatan Gebyar Sastra di SMA N 1 Bandar Sribhawono merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu menghadirkan sastrawan–sastrawan nasional. Sementara Ketua Pelaksana Gebyar Sastra 2008, Drs L Anwarsono, mengatakan kegiatan tahun ini merupakan yang keenam kalinya. Yang pertama tahun 2003, menghadirkan sastrawan nasional yang berdomisili di Lampung yaitu Isbedy Setiawan dan Iswadi Pratama, tahun 2004 menghadirkan lagi Isbedy Setiawan dan Iswadi, tahun 2005 menghadirkan Taufiq Ismail, tahun 2006 menghadirkan Sutardji Colzoum Bachri dan Rara Gendis. Pada 2007 kembali menghadirkan Taufiq Ismail didampingi Jamal D Rahman, dan tahun 2008 ini menghadirkan WS Rendra dan Ahmadun Yosi Herfanda. Anwar –begitu panggilan L Anwarsono- yang juga pembina sastra SMAN 1 Bandar Sribhawono menjelaskan rangkaian Gebyar Sastra dimulai sejak 18 November dengan lomba dangdut, 19 November lomba baca puisi, pidato Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia tingkat SLTA se-Provinsi Lampung, dan 20 November puncak dari rangkaian kegiatan dengan diisi seminar nasional sehari bersama WS Rendra dan Ahmadun Yosi Herfanda. Anwar menilai, kegiatan sastra bukan hanya milik siswa atau para sastrawan saja, namun juga milik masyarakat semua. “Kami ingin agar karya–karya sastra, baik puisi, teater, maupun pantun, dapat juga dinikmati oleh masyarakat secara luas,” ungkapnya. Sejarah telah mencatat, geliat dunia sastra di kalangan siswa SLTA mencuat kepermukaan dari SMAN I Bandar Sribhawono, tentunya prestasi ini akan terus dikembangkan di masa-masa mendatang. *** teks/foto : hamami toni

Irfan Ajak Kader Bersatu

MASIH adanya “api dalam sekam” ditubuh PAN Lampung menyusul penunjukan Irfan Nuranda Jafar sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua DPW, tak membuat mantan Bupati Lamtim tersebut kehilangan kendali. Ia tetap memprioritaskan kebersamaan seluruh jajaran guna memaksimalkan persiapan partai menyongsong pesta demokrasi 2009 mendatang. Lalu kenapa masih ada “riak-riak tak bertepi” mencuat kepermukaan? “Dari awal kepemimpinan saya, sudah berbagai upaya saya lakukan untuk merangkul seluruh pengurus dan kader. Tapi pada kesempatan ini, saya tetap sampaikan ajakan kepada semua kader PAN untuk bersatu. Mari kita tinggalkan sejarah lama, kita buka lembaran baru demi kebesaran partai. Kalaupun masih ada beberapa kader yang belum merapat, saya kira itu tinggal soal waktu saja,” urai Irfan Nuranda Jafar, Sabtu (22/11) siang melalui telepon. Ia menegaskan, demi kebesaran PAN Lampung dirinya siap islah dengan beberapa kader partai yang masih menyoal posisinya sebagai Plh Ketua DPW PAN Lampung. “Tapi kalau diam-diam terus memainkan bidak catur untuk merusak kebersamaan dan kekuatan partai, ya jangan diteruskan dong. Untuk kesekian kalinya saya mengajak seluruh kader bersatu dan meningkatkan kebersamaan. Kebesaran PAN harus kita tampilkan,” tegas dia. Irfan menyatakan optimismenya, sesuai perkembangan waktu, kondisi di partai tersebut akan kembali kondusif dan menggeliat untuk meraih sukses besar pada Pemilu 2009 nanti. dd

Agus Bhakti Buka Suara

FOKUS – Salah satu tokoh PAN Lampung yang dinilai mbalelo adalah Agus Bhakti Nugroho, SH. Irfan Jafar sendiri menyayangkan langkah kader potensial tersebut. Lalu apa kata Agus? “Kalau saya dinilai mbalelo, sebenarnya tidak juga. Waktu itu kan belum ada penjelasan dari DPP. Setelah dijelaskan, ya saya patuh pada perintah partai,” ucap Agus, Sabtu (22/11) petang melalui telepon. Tentang pernyataan ia termasuk kader yang akan menuntut secara hukum terkait penunjukan Irfan sebagai Plh Ketua DPW PAN Lampung sebagaimana dilansir sebuah media harian beberapa waktu lalu, pengacara muda ini menegaskan, dirinya sama sekali tidak tahu menahu. Maksudnya? “Waktu itu saya tidak ada di lokasi tersebut, saya sedang di Tulang Bawang menjalankan tugas profesi,” kata dia seraya menyatakan dirinya telah meng-clear-kan persoalan ini dengan pimpinan media yang memuat press release tentang hal tersebut. Ia berharap, persoalan partai tidak merembet ke masalah-masalah pribadi. Karena itu, Agus meminta agar Plh Ketua DPW PAN Lampung dapat mengajak semua jajaran membangun kebersamaan kembali demi nama besar partai. Termasuk, “Mengadakan silaturahmi dengan ketua lama (Abdullah Fadri, red). Karena kebersamaan akan terbangun bila kita semua saling menghormati,” saran dia. dd

Abdullah Fadri Tak Pernah Diundang

FOKUS – Hi Abdullah Fadri Auli, SH mengaku sejak di-lengserkan dari jabatan ketua DPW PAN Lampung disaat dirinya tengah menjalani perawatan intensif medio Agustus sampai awal September silam, sampai Sabtu (22/11) petang, tak pernah diundang oleh Plh Ketua DPW PAN, Irfan Nuranda Jafar, untuk membicarakan persoalan partai. “Ya saya mau bagaimana, jangankan diundang untuk hadir rapat, sekadar ditelepon saja nggak pernah kok. Kalau hal sesederhana itu saja tidak dilakukan, masak bisa menilai kalau saya dan teman-teman mbalelo,” tutur Aab, panggilan Abdullah Fadri Auli, Sabtu (22/11) petang melalui telepon. Ia menegaskan, sebagai kader partai dirinya loyal pada perintah partai, termasuk penggusuran dirinya dari jabatan ketua Fraksi PAN DPRD Lampung. Tapi, “Semua kan ada mekanismenya, ya ikuti dong prosedurnya. Jangan mentang-mentang,” ucapnya sambil tertawa. Diuraikan, proses pergantian ketua fraksi mempunyai mekanisme yang diatur partai. Yaitu dimulai dari hasil rapat fraksi, lalu diusulkan ke partai atas akan dilakukannya pergantian personal pimpinan fraksi, dirapatkan dan kemudian diputuskan oleh pengurus partai. “Itu mekanisme bakunya. Nah, kalau rapat fraksi saja tidak ada, apalagi rapat pengurus partai juga tidak ada, terus pencopotan saya sebagai ketua Fraksi PAN DPRD Lampung itu dasarnya apa? Kan begitu,” ujarnya sambil menegaskan bagi dirinya jabatan itu adalah amanah yang kapan saja siap diserahkan, namun harus melalui mekanisme yang sebenar-benarnya. Aab menambahkan, kondisi PAN Lampung saat ini memang memprihatinkan. Pencopotan dirinya saja sampai sekarang tidak jelas apa alasannya, pun penunjukan pelaksana harian ketua tak jelas dasar hukumnya. “Jadi kalau mempersoalkan, ya memang rumit, karena dasar penonaktifan saya tidak sesuai mekanisme, penunjukan Plh ketua pun tidak mengikuti ketentuan. Ini yang sebenarnya terjadi, jadi kalau teman-teman protes, itu sah-sah saja karena semuanya tidak sesuai mekanisme partai,” beber dia. Dia juga menegaskan dirinya sama sekali “tak bermain” dalam gonjang-ganjing di beberapa DPD PAN belakangan ini. “Gonjang-ganjing itu diluar sepengetahuan saya,” tegas Aab seraya menegaskan dirinya siap diberhentikan sebagai kader partai sepanjang sesuai mekanisme. dd

Pemkab Danai 14 Dokter

Ambil Spesialis Perkuat RSUD Menggala KOMITMEN Pemkab Tulang Bawang dalam memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada rakyatnya memang tidak perlu diragukan lagi. Buktinya, saat ini ada 14 dokter yang dibiayai mengambil spesialis menggunakan dana APBD. Ke-14 orang dokter yang disekolahkan oleh Pemkab Tuba itu satu orang mengambil spesialis penyakit dalam, satu orang spesialis kebidanan, dua dokter mengambil spesialis bedah, satu orang spesialis radiologi, dua orang tengah menuju dokter spesialis patriologi klinik, satu orang spesialis anastesi, satu orang spesialis mata, satu orang spesialis THT, satu orang spesialis neorelogi, satu orang spesialis rehabilitasi medis, satu orang spesialis paru, dan satu orang yang mengambil spesialis kandungan. Belasan dokter yang tengah mengambil pendidikan spesialis itu, nantinya akan memperkuat jajaran tenaga medis profesional yang kini bertugas di RSUD Menggala. Untuk diketahui, saat ini rumah sakit tersebut baru memiliki enam dokter spesialis, yaitu spesialis anak, spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, mata, dan spesialis neoreologi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuba, Yusirwan, didampingi Kabid Sarana & Prasarana Kesehatan, dr Septi Dwi Putra, mengakui saat ini ada 14 dokter yang tengah mengambil spesialis dibiayai Pemkab Tuba. Dua dari 14 dokter tersebut, pada Selasa (25/11) ini telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Padjajaran Bandung, yaitu dr Lukman Putra, SPd, sebagai dokter spesialis penyakit dalam, dan dr Ansye, Srd, sebagai dokter spesialis radiologi. Yusirwan menyatakan, bila ke-14 dokter yang tengah mengambil spesialis itu telah menyelesaikan pendidikannya, mereka akan bertugas di RSUD Menggala. Dengan demikian, “Nantinya RSUD Menggala akan menjadi rumah sakit yang terlengkap dokter spesialisnya di Lampung, selain RSU Abdoel Moeloek di Bandar Lampung,” katanya dengan bangga. ek

Wendy Pamitan Ke Tanah Suci

FOKUS – Bupati Lamsel, Hi Wendy Melfa, SH, MH beberapa hari silam mengadakan acara Walimatus Safar di rumah dinasnya di Kalianda. Pada kesempatan itu, Wendy beserta istri; Ririn Kuswantari, berpamitan seiring akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada 1 sampai 25 Desember mendatang. “Saya dan istri memohon maaf kepada seluruh masyarakat, baik yang hadir dalam acara ini maupun yang tidak dapat hadir. Kami juga memohon doa restu agar perjalanan ibadah ke Tanah Suci nanti berjalan lancar dan diberikan kesehatan serta kekuatan, dan kembali ke Tanah Air dengan selamat serta menjadi haji mabrur dan mabruroh,” tutur Wendy Melfa yang pada 2007 silam telah menunaikan ibadah haji. Pada acara yang dihadiri jajaran pejabat se-Lampung Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai kalangan itu, Bupati Wendy Melfa beserta istri menyempatkan untuk memberi bantuan kepada 50 anak yatim piatu. hg

Mereka Pejabat Terbaru Lamsel

Dilantik Oleh Bupati Wendy Melfa 14 November 2008 NO NAMA JABATAN 1 RIDWAN, SH STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK 2 Drs. H. AM. RONY STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN 3 Drs.H. SUTRISNO YUWONO STAF AHLI BIDANGKEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 4 Ir. JAMAL NASER STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 5 H. MAT. ALFI ASHA, SH.MM ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN 6 Drs. H. TAMSYIRI, MM ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 7 H. NASRUDDIN, SH, MM ASISTEN BIDANG ADMININSTRASI UMUM 8 Drs. H. RISMAN SESUNAN ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 Ir. MULYADI, MM KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10 Drs. TIHARUDDIN, SH SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 11 Drs.H.TARMIZI HAKIM,MM KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 Drh. A. KHANDRI KEPALA DINAS PETERNAKAN 13 JUNAIDI SUDRAJAT, SH,MH KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 THABRANI. BY, SH KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 15 AKSA DJAMILI, SE KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16 H. IDWANSYAH, SH.MM KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH 17 Ir. H. SURYADI IBRAHIM, B.Sc KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 18 Ir. HERMANSYAH HAMIDI, MSc KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 19 Ir. CHAIDIRSYAH KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN 20 Ir. ELLY MALELA WATI KEPALA DINAS PERKEBUNAN 21 Ir. H. RIZAL FAUZI KEPALA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN 22 Ir. H. ERLAN MURDIANTONP, MM KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 23 H. M. YUSUF, SH.MM KEPALA INSPIKTORAT 24 Drs. H. HASAN NURI AF KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 25 Drs. H. DAHSYAD A. LATIEF, MM KEPALA BADAN KESBAN, POLOTIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT 26 ZUBAIDI, SH KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 27 Hj. FAUZIAH ARIEF, SH KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KEL. BERENCANA 28 H. SUKIRAN, SH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 29 Ir. H. MAMAN KURMANA. S KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN 30 Drs. AZHARI ALAMSYAH, MM KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 31 Ir. H. A. BASRI MAJID, MM KEPALA BAPPEDA 32 Ir. EDHIE DJAYUS KEPALA DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA 33 H. DJALALUDDIN, S.KM, MM KEPALA DINAS KESEHATAN 34 Ir. M. AGUSTINUS SINAGA KEPALA DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 35 ASNIL NOER, BSc. F KEPALA DINAS KEHUTANAN 36 Drs. H. ANSHORI SYAHRIE, MM KABAG. BINA PEMERINTAHAN 37 Drs. SARIFUDDIN KABAG OTONOMI DAERAH 38 Drs. M. DARMAWAN KABAG HUMAS & PROTOKOL 39 MUKHTAR HAZMI KABAG KESEJATERAAN SOSIAL 40 H. TAJI AKHMAD, SIP KABAG BINA MENTAL DAN SPRITUAL 41 Dra. Hj. YURITA, MM KABAG KEMASYARAKATAN 42 H. RUSLI HANAN, SE. MM KABAG PEREKONOMIAN 43 DIESTIARA ISMAIL KABAG PEMBANGUNAN & SUMBER DAYA ALAM 44 SIGIARTO, SH. MM KABAG ORGANISASI 45 Drs. H. ISRON FATRICAR KABAG UMUM 46 MERY SURYADI, SH KABAG HUKUM 47 dr. YUDHA PUTRA. T. Mkes DIRUT RS.DAERAH KALIANDA 48 H. RASYID SIDIN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 49 NOVANDRA S. RAYA, SH KEPALA KANTOR PENELITIAN, PENGEMBNGAN & STATISTIK 50 NURMALI RIZAR, SE KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL 51 Drs. GULIVAR, MM KEPALA KANTOR SAT. POL. PP 52 Drs. TANTAN SUKMANTARA CAMAT NATAR 53 Drs. H. MUCHLISIN, MM CAMAT KALIANDA 54 DARSITO, SP CAMAT PENENGAHAN 55 Drs. JOHANSYAH CAMAT PALAS 56 ABDULLAH SANI, S.Sos CAMAT JATI AGUNG 57 Drs. BURHANUDDIN, MM CAMAT MERBAU MATARAM 58 R. SRI HARTATI, S. Sos, MM CAMAT KETAPANG 59 TANGGUN, SP CAMAT SRAGI 60 Drs. R. HARJA KUSUMA CAMAT BAKAUHENI 61 R. PERRY RANGKUTI CAMAT TANJUNG SARI 62 Drs. A. KHOLIL. S CAMAT SIDOMULYO 63 SABTUDIN, S.Sos CAMAT RAJA BASA 64 MATURIDI ISMAIL, SH CAMAT WAY PANJI 65 Drs. MANDALA PUTRA, MM CAMAT KATIBUNG 66 BADRUZZAMAN, S.Sos CAMAT WAY SULAN 67 A. SHOMAD. MS CAMAT CANDI PURO 68 DAHNIEL AZNIL, SE SEKRETARIS BPP DAN KB

Pariwara

Dekranasda Lamsel Kian Berkibar DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Selatan kian berkibar dengan apresiasi hasil kerajinan tangan khas daerahnya. Terbukti, saat mengikuti pameran Sumatera Expo di Gedung Promotion Center, Batam, beberapa waktu lalu, standnya tak pernah sepi pengunjung. Apa saja yang ditampilkan? Mulai dari batik ikat tenun inuh, sampai ke kerajinan tangan dari lidi dan makanan ringan berupa kripik pisang. Hebatnya, tak hanya wisatawan dalam negeri yang kepincut dengan kekhasan kerajinan tangan Lamsel, tapi juga wisatawan mancanegara, seperti dari Malaysia, Korea, dan Singapura. Ketua Dekranasda Lamsel, Ririn Wendy Melfa, mengatakan tingginya perhatian pengunjung Sumatera Expo terhadap hasil kerajinan tangan khas daerahnya, menambah motivasi jajarannya untuk terus berkarya. “Kami akan terus memperkenalkan batik tenun inuh ke mancanegara agar lebih dikenal dan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Lamsel,” ucap dia, pekan lalu. *** teks : hargito foto : dok dekranasda lamsel

Dialog Publik Jasa Raharja Semarak

RABU (19/11) lalu, Raflesia Ballroom Hotel Sheraton Lampung, menjadi saksi kesemarakan dialog publik yang digagas PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Acara bertajuk “Perlindungan Dasar Bagi Pengguna Moda Transportasi dan Pengguna Jalan Lainnya” itu menghadirkan enam pembicara dengan moderator Hery Wardoyo. Pada dialog publik Jasa Raharja yang menggandeng Lampung Post dan disiarkan langsung oleh RRI Bandar Lampung tersebut, banyak hal mencuat dari para pembicara, yang terdiri dari Biyan B Saka (ditlantas Polda), Yahya Adiyanta L, SE (Organda Lampung), Haryo Satmiko (Kadishub Lampung), Nasser Ja’far Seff, MM (Kaditlitbang PT Jasa Raharja Pusat), IB Ilham Malik (pengamat transportasi dari UBL), dan Drs Hi Subadra Yani (ketua YLKI Lampung). Diantaranya perlunya revisi UU No 34/1964 jo PP No 18/1963 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang selama ini menjadi dasar penyantunan korban kecelakaan lalu lintas. Rupanya, pihak PT Jasa Raharja sudah “lebih maju”, dengan telah mengajukan draft amandemen perubahan undang-undang berusia 43 tahun tersebut. Nasser Ja’far berharap, tahun ini juga telah ada perubahan dalam perluasan santunan korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dialog publik yang digagas PT Jasa Raharja Cabang Lampung ini memang sukses besar. Tidak hanya penuh kesemarakan dengan jumlah peserta dan alur pikir sumbang saran yang signifikan, tetapi juga makin menempatkan BUMN tersebut sebagai lembaga yang terus mengikuti perkembangan zaman dan dekat dengan masyarakat. *** teks/foto : beny faisal

6.225 Jamaah Ke Tanah Suci

PADA musim haji 2008 ini, Provinsi Lampung memberangkatkan 6.225 jamaah ditandai dengan pelepasan kloter 31 oleh Gubernur Syamsurya Ryacudu, Selasa (18/11) pagi di Asrama Haji Rajabasa. Ribuan jamaah haji itu tergabung dalam 14 kloter dengan keberangkatan terakhir Kamis (27/11) ini. Sebagaimana lazimnya, pelepasan calon jamaah haji berlangsung penuh keharuan. Keluarga jamaah selalu berbondong-bondong mengantar keluarganya yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Kebiasaan ini sulit diubah, meski berbagai himbauan telah disampaikan pihak Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung. Saat melepas jamaah haji asal Lampung yang berangkat pertama kalinya, Gubernur Syamsurya menyampaikan rasa syukurnya karena sampai saat ini Lampung masih bisa memberangkatkan calon jamaah haji sesuai dengan kuota. “Ini luar biasa, karena jika melihat waiting list yang melebihi 2.000 calon jamaah haji, itu menunjukkan bahwa secara umum ekonomi masyarakat Lampung tergolong baik,” tutur dia. Maktab Jamaah Haji Lampung di Makkatul Mukarromah No Kloter Asal Wilayah 1. 31 Bandar Lampung Sauqiyah 2. 32 Lampung Barat Aziziyah Laihani Bandar Lampung Ka’kiyah, Sauqiyah 3. 33 Bandar Lampung Sauqiyah 4. 34 Lampung Timur Nuzhah, Zahir Bandar Lampung Sittin St 5. 35 Lampung Tengah Khalidiah 6. 36 Lampung Tengah Aziziyah Mahatta Bandar Lampung Aziziyah Janub 7. 37 Lampung Utara Nuzhah 8. 38 Bandar Lampung Nuzhah Lampung Utara 9. 39 Metro Aziziyah Janub Bandar Lampung 10. 40 Lampung Selatan Nuzhah, Zahir Bandar Lampung 11. 41 Tulang Bawang Sauqiyah Way Kanan Bandar Lampung 12. 42 Tanggamus Aziziyah Janub 13. 43 Tanggamus Aziziyah Mahatta Bandar Lampung 14. 44 Bandar Lampung Rusaifah teks : fajar foto : diskominfo lampung

Asyiknya Field Trip TK-A Tunas Mekar Indonesia

SEKOLAH Tunas Mekar Indonesia (TMI) memang memiliki beragam pola pendidikan, salah satunya berbentuk belajar diluar sekolah; field trip. Jumat (14/11) silam, 14 anak didik TK-A-4 berkunjung ke kawasan sentra industri keripik pisang di Segala Mider, Tanjungkarang Barat. Tepatnya di “Aneka Keripik”, UKM pimpinan Firman. Di home industry ini belasan anak didik TMI yang didampingi guru kelas; Bu Ema dan Miss Gita, tampak demikian antusias. Apalagi, mereka diajak mencoba sendiri bagaimana proses pembuatan keripik, mulai dari memotong hingga akhir proses pembuatannya termasuk, mengemas kedalam plastik. Anak-anak TK-A-4 TMI tersebut juga dikenalkan berbagai bahan keripik, mulai dari pisang, singkong, dan mantang, yang kemudian dicampur dengan bumbu sehingga memperoleh aneka rasa, seperti manis, gurih, dan pedas. Kegiatan field trip yang merupakan agenda tahunan ini benar-benar membuat anak didik demikian asyik. Meski sambil bercanda layaknya anak usia TK, namun mereka tetap mengikuti proses pembuatan keripik dengan konsentrasi. Hingga ketika sampai di rumah, dapat bercerita dan mengekspresikan pengalamannya dengan gamblang. *** teks : fajar foto : dokumentasi tmi

Al-Kautsar Perkuat Kualitas Guru

Semua Pegawai Masuk Jamsostek YAYASAN Pendidikan Perguruan Al-Kautsar patut dicontoh dalam memberikan kenyamanan kepada seluruh pegawainya. Betapa tidak, semua pegawai dan gurunya dimasukkan ke jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), selain itu secara rutin dilakukan program perkuatan kualitas pendidiknya. Wagiso, sekretaris pelaksana Yayasan Pendidikan Perguruan Al-Kautsar menjelaskan, semua pegawai, guru, sampai ke cleaning service, dan satpam yang telah menjadi pegawai tetap dimasukkan sebagai anggota Jamsostek. Selain itu, ditambah tunjangan pensiun diluar Jamsostek dari Bank Muamalat sebesar 5% dari gaji pokok. Al-Kautsar yang didirikan sejak 1992 itu terus melengkapi fasilitas gedung untuk TK, SD, SMP, dan SMA, selain itu Gedung Pusdikom, Pusdikba, Poliklinik, Koperasi, Asrama Putra/Putri, GSG, Kantin, fasilitas olahraga, laboratorium komputer, bahasa, BTE, kimia, fisika, biologi, dan audiovisual. Wagiso menjelaskan, untuk terus meningkatkan prestasi guru dan karyawan yang berjumlah 301 orang, yayasan menerapkan aturan main yaitu menerapkan daftar penilaian prestasi tahunan (DP2T) dengan materi Al-Kautsaran, keislaman, pengetahuan umum dan keaktifan guru. Materi keislaman meliputi tes tertulis, hafalan Al-Qur’an, hadits dan hafalan ayat-ayat pendek, pengamatan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan Islam seperti sholat berjamaah dan lain-lain. Sedang materi Al-Kautsaran meliputi sejarah berdirinya Al-Kautsar dan perkembangannya. Daftar Penilaian Prestasi Tahunan (DP2T) meliputi delapan aspek yang hasil tes tersebut akan mempengaruhi pada besar dan kecilnya tunjangan prestasi, kenaikan pangkat, penentuan jabatan structural, dan perpanjangan masa kontrak bagi guru dan karyawan honorer. Wagiso mengaku, kesejahteraan pegawai menjadi pusat perhatian yayasan, gaji menggunakan standar PNS, ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang tidak ada di PNS yaitu tunjangan Jamsostek, Askes, SPLK (dana pensiun), makan siang, gaji ke-13, THR, bonus prestasi, dan tunjangan prestasi. hp

TK Amarta Tani HKTI Jadi Sekolah Model

FOKUS – Taman Kanak-Kanak (TK) Amarta Tani HKTI yang berada dibawah naungan Yayasan YP3.I HKTI pimpinan Hj Utami Ningsih, berlokasi di Jl Soekarno-Hatta, Kedaton, Bandar Lampung, ditunjuk sebagai sekolah model dan percontohan yang diunggulkan. Menurut Emi Priyanti, kepala TK Amarta Tani HKTI, tempat didiknya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan mengembangkan kreatifitas anak. Sistem proses KBM yang menggunakan pola belajar sambil bermain atau sebaliknya, lanjut Emi, dimaksudkan untuk membangkitkan perkembangan emosional, fisik, bicara, gerakan, pembentukan prilaku, kemampuan dasar, berbahasa yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Saat ini TK Amarta Tani HKTI yang didirikan pada 19087 dan belum lama ini dikunjungi Ketua Umum HKTI Pusat, Prabowo Subianto, memiliki 89 anak didik yang diasuh sembilan guru. Emi Priyanti menambahkan, dengan keterpaduan trilogi pendidikan TK yaitu guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan taman kanak-kanak ini mampu menciptakan anak-anak yang berkualitas, sehat, dan cerdas serta berakhlak mulia dan berani mengambil keputusan, mampu beradaptasi dan berintelektual. Aktivitas anak didik di TK Amarta Tani HKTI cukup mengasyikkan. Apalagi ditunjang kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan anak-anak, seperti menari, menyanyi, melukis, mewarnai, belajar sholat, praktek wudlu, belajar doa, dan menghafal ayat-ayat pendek. hp

Dunia Pendidikan Kurang Greget

Penilaian Ketua FMGI Lampung Timur ADA kritik dari Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Kabupaten Lampung Timur, Ahmad Husin, SPd. Ia menilai, dunia pendidikan di kabupaten itu masih lemah alias kurang greget. Buktinya, sampai saat ini masih banyak sarana sekolah yang memprihatinkan. Contohnya, lanjut Ahmad Husin, SDN 4 Margasari, Kecamatan Labuhanmaringgai. “Kita semua bisa melihat bagaimana memprihatinkannya kondisi sekolah itu, bahkan bisa sewaktu-waktu ambruk. Dengan adanya kondisi sekolah seperti itu, menunjukkan lemahnya penanganan dunia pendidikan di Lamtim ini,“ ungkapnya. Dijelaskan, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang harus diprioritaskan adalah kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, apabila di suatu sekolah tidak ada rasa kenyamanan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap semangat belajar siswa. Ahmad Husin mengaku sangat prihatin dengan kondisi sekolah seperti di SDN 4 Margasari. “Apa fungsi KPD Dikpora yang memegang wilayah itu, sehingga masih ada sekolah yang demikian memprihatinkan,“ terangnya. Dia juga menilai, ada ketidakseimbangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sebab, kondisi SDN 4 Margasari yang bertahun-tahun berharap untuk mendapatkan bantuan dari pmerintah, tak kunjung direalisasikan. Sebaliknya, beberapa sekolah yang kondisinya masih termasuk layak, malah rutin mendapat bantuan. “Ini salah satu contoh, kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, sehingga masih ada kondisi bangunan sekolah seperti ini,“ jelas pria yang juga tinggal di wilayah Kecamatan Labuhanmaringgai ini. Ia berharap, Pemkab Lamtim memprioritaskan sekolah yang ada di Kecamatan Labuhanmaringgai, karena aset pemerintah di wilayah ini nilainya sangat besar. Sebagaimana diberitakan Fokus edisi sebelumnya, kondisi bangunan SDN 4 Margasari saat ini sangat mengenaskan, dan tidak menutup kemungkinan, apabila hujan turun dengan angin kencang, sekolah yang didirikan pada 1988 ini, akan roboh. Sehingga selama ini bila hujan turun, pihak sekolah memilih memulangkan siswanya lebih awal. Hasanudin, pimpinan SDN 4 Margasari, mengakui bukan hanya ruang belajar yang rusak parah, tetapi rumah dinas sekolah. Akibatnya tak ada yang mau tinggal dirumah tersebut. “Karena sekolah tidak ada yang menjaga, bila sore hari kerbau dan kambing kerap masuk ke sekolah ini, sampai keesokan harinya pun masih ada di dalam lokal,“ ucapnya sambil tersenyum getir. Hasanudin berharap, pejabat Pemkab Lamtim dapat meninjau sekolah ini dan segera memperbaikinya. “Saya berharap, pemerintah dapat merehab seluruh gedung sekolah, sebelum menimbulkan korban jiwa,“ pintanya. jh

Guru Se-Bandar Sribhawono Rekatkan Kebersamaan

Dibeberkan Adanya Dana 107 M Di Bank Tripanca FOKUS – Rabu (19/11) silam, kalangan guru di Kecamatan Bandar Sribhawono, Lamtim, menggelar acara silaturahmi di Balai Desa Sribhawono. Acara ini, menurut Drs Khairul, MM, ketua panitia, merupakan wujud kebersamaan yang harus terus direkatkan dengan sasaran meningkatkan kinerja lebih baik lagi di masa mendatang. Drs Khairul, MM, yang sehari-hari menjabat kepala SMAN I Bandar Sribhawono menambahkan, melalui pendekatan yang dilakukan pihak sekolah bekerjasama dengan semua guru, dapat menciptakan suasana pendidikan yang lebih baik, utamanya meningkatkan nilai agama, serta terbentuk anak-anak didik yang berilmu dan bertaqwa. Disamping itu, tambah Khairul, walaupun gabungan dua dinas menjadi satu tapi kebersamaan yang terjalin merupakan bukti bahwa guru tidak terpengaruh terhadap keputusan pemerintah. Hadir dalam acara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lamtim, Yuliansyah, SH, Camat Bandar Sribhawono, Drs M Saleh, Kapolsek, Iptu Fanni Indrawan, para kepala desa, KPD Dikpora, dan guru se-Kecamatan Bandar Sribhawono. Sementara Kepala Dinas Dikpora Lamtim, Yuliansyah, SH, mengatakan tunjangan guru PNS dari tingkat SD hingga SLTA sebesar Rp 100 ribu perbulan yang sempat tidak dibayar selama dua tahun -dari tahun 2007 hingga 2008-, akan dibayar pada Januari 2009 bersamaan dengan pengambilan gaji awal tahun. Ia juga mengingatkan agar KPD Dikpora tidak menakut-nakuti atau mengintimidasi kepala sekolah, dan kepala sekolah diharapkan jangan sampai memeras guru-gurunya. Lebihlanjut dikatakan, pada 2009 nanti Pemkab Lamtim menganggarkan dana Rp 36 miliar untuk alokasi pendidikan, sehingga dengan demikian kedepan Lamtim dijadikan Kota Pendidikan. Untuk itu Yuliansyah mengharapkan kepada para guru untuk meningkatkan kedisiplinan. Sehingga dalam mengajar benar-benar menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. *Soal Tripanca Pada kesempatan itu, Yuliansyah juga membeberkan keberadaan dana pemkab sebesar Rp 107 miliar yang ada di Bank Tripanca. Menurut dia, dana tersebut sama sekali tidak mengganggu alokasi anggaran di sektor pendidikan. ”Adanya dana Pemkab Lamtim yang disimpan di Bank Tripanca dijamin tidak akan mengganggu dana yang masuk alokasi anggaran sektor pendidikan. Karena dana yang tersimpan di bank tersebut adalah dana cadangan,” kata dia sambil menyatakan optimismenya dana Rp 107 miliar itu dapat ditarik kembali ke kas daerah. Camat Bandar Sribhawono Drs M Saleh menyampaikan, silaturahmi mengandung arti yang sangat luas, baik secara lahir maupun batin antara sesama manusia. ”Marilah kita tingkatkan kerukunan yang selama ini sudah terjaga dengan baik, disamping itu mari kita meningkatkan kemampuan diri dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan tugas kita dapat memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan peraturan,” ujar M Saleh. Hm

SDN I Sribhawono Tegakkan Disiplin

FOKUS- Kedisiplinan merupakan salah satu kunci menuju keberhasilan, baik keberhasilan ilmu maupun perilaku seseorang. Untuk menegakkan kedisiplinan, harus ditanamkan sejak usia dini. Kedisiplinan itulah yang amat serius ditegakkan di SDN 1 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Menurut masyarakat setempat, sekolah yang terletak di kota Sribhawono ini patut untuk dicontoh, sebab memprioritaskan kedisiplinan. Sehingga warga setempat tidak ragu menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. ”Karena terbawa dari lingkup sekolah, kalau dirumah anak saya sangat disiplin dengan waktu,” terang Sigit, warga Desa Sribhawono, yang anaknya duduk di kelas III SDN 1 Srihawono. Sementara Kepala SDN 1 Sribhawono, Sukatno, SPd, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/11) siang, membenarkan bahwa sekolah yang dipimpinnya memprioritaskan masalah kedisiplinan. ”Memang, di sekolah ini yang paling kita utamakan adalah kedisiplinan,” terangnya. Dikatakan, di sekolah ini kedisiplinan diutamakan untuk ditanamkan pada para guru, sehingga dapat memberikan contoh kepada siswa-siswi. Untuk melastarikannya, Sukatno membuat kesepakatan bersama dengan para dewan guru. ”Dengan didukung dewan guru, saya selaku kepala sekolah membuat pernyataan bersama mengenai kedisiplinan ini,” ucapnya sambil menjelaskan, dalam pernyataan itu dewan guru harus menyanggupi untuk mencerminkan diri menjadi disiplin. Menurutnya, dengan tidak adanya kedisplinan didiri seseorang khususnya didiri guru, akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan. ”Kalau guru tidak disiplin, pastinya datang tidak tepat waktu, itu kan dapat merugikan siswa,” ungkapnya lagi. Disiplin tinggi yang dilakukan di sekolah ini, papar dia, tidak hanya pada kedisiplinan waktu, namun juga disiplin andminitrasi. Maksudnya, perlengkapan sekolah yang harus diutamakan, baik dari tugas pokok pelajaran sampai ke pengelolaan dana, harus sesuai dengan prosedur dan tepat waktu. sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, hanya menangani masalah itu. ”Apabila ada salah seorang guru yang melanggar, kami akan berikan sanksi sesuai yang kita rapatkan pada waktu lalu,” jelasnya. Apa saja sanksi yang diberikan? Sukatno yang menjabat kepala SDN I Sribhawono sejak satu tahun setengah lalu ini menjelaskan, diantaranya adalah dengan melaporkan ke Dinas Dikpora Lamtim. jh

Setelah Disentil, Disdik Berjanji

2009 SDN UGU Dibantu DAK
RUPANYA, tetap saja perlu ada sentilan agar jajaran aparatur pemerintah terbuka matanya. Pun yang terjadi kali ini. Setelah kondisi SDN Ujung Gunung Udik (UGU) yang memprihatinkan dimuat Fokus, barulah Dinas Pendidikan (Disdik) Tuba terperangah. Berjanjilah mereka akan membantu dana alokasi khusus (DAK) pada 2009 nanti guna merenovasi bangunan sekolah tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Tuba, Drs Hi Reksi Edwar, didampingi Kabid TK/SD, Restu Irham, SPd, MM, kepada Fokus akhir pekan kemarin menyatakan kesiapannya untuk melihat langsung kondisi SDN UGU nan memprihatinkan tersebut. Padahal lokasi sekolah tak lebih dari 2 Km dari kantor Pemkab Tuba. “Nanti akan kami lihat dulu kondisi sekolah tersebut, apakah memang harus dibantu. Jika memang memprihatinkan ya, tidak boleh nggak harus segera dibantu pada tahun 2009 mendatang. Yang penting sekolah tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima DAK, salah satu syaratnya yaitu minimal memiliki siswa 130 murid, sedangkan sekolah tadi hanya mempunyai 80 siswa saja,“ ucap Reksi Edwar. Walau begitu, ada kesan pejabat penting di Disdik Tuba ini tetap menyalahkan pihak sekolah yang tidak proaktif. “Kalau pada awal tahun 2008 lalu pihak sekolah sedikit proaktif mengurus permohonan bantuan DAK, saya rasa mungkin akan terbantu. Jadi saya mohon, pihak sekolah tersebut proaktif-lah sedikit, agar permintaan sekolah yang memang membutuhkan bantuan bisa diatasi dengan benar. Dan kami di Dinas Pendidikan akan berupaya semoga di tahun 2009 yang akan datang SDN UGU tersebut dapat bantuan,“ ucapnya lagi. Ketika janji Disdik ini disampaikan ke pihak SDN UGU, salah satu gurunya spontan menyatakan terima kasih dan antusiasmenya. Ia hanya berharap, janji tersebut benar-benar dipenuhi. Menurut dia, sewajarnya SDN UGU mendapat perhatian, selain karena kondisinya memang sangat memprihatinkan, alumnusnya pun kini banyak yang telah menjadi pejabat di lingkungan Pemkab Tuba. ek

UMPTV Gelar Bazar & Festival Musik

FOKUS – Aktivitas mahasiswa di Universitas Megou Pak Tulang Bawang (UMPTB) terus meriah terkait dengan perayaan dies natalis ketiga perguruan tinggi swasta tersebut. Pada Selasa (25/11) ini rencananya akan digelar bazaar dan festival musik kampus. Dedi Priono, ketua panitia pelaksana, menyatakan sedikitnya 30 band anak-anak kampus akan memeriahkan festival musik tersebut. Grand final festival musik yang diwarnai dengan launching perdana musik Megou Pak itu akan dilaksanakan Rabu (26/11). Rektor UMPTB, DR Ratu Beta, menyatakan dukungannya atas aktivitas mahasiswanya itu. “Kami sangat mendukung kegiatan festival musik tersebut, agar bakat para mahasiswa tersalurkan dan nantinya dapat berprestasi dibidangnya dengan baik,” kata dia sambil menambahkan pihaknya juga akan menggelar bazaar. ek

Antisipasi Gerakan Politisasi

PARTAI Golkar Provinsi Lampung cukup concern dengan masalah yang tengah dihadapi salah satu tokohnya, Bupati Lampung Timur, Hi Satono, SH, SP, terkait dengan penyimpanan dana pemerintah setempat senilai Rp 107 miliar di Bank Tripanca yang kini tengah bermasalah. “Prinsipnya, partai mem-back up habis Satono,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Lampung, M Alzier Dianis Thabranie, SE. Ia menjelaskan, sikap partainya itu merupakan salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat pleno diperluas Partai Golkar Provinsi Lampung, Rabu (19/11) malam lalu. Hadir dalam rapat itu, selain jajaran fungsionaris tingkat provinsi juga para pimpinan partai di 11 kabupaten/kota se-Lampung. Mem-back up bagaimana maksudnya? “Jika dalam hal penempatan rekening Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Bank Tripanca itu pada perkembangannya akan menuai persoalan hukum dan menyangkut Bupati Satono, partai akan melakukan upaya-upaya bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” jelas Alzier akhir pekan kemarin. Dikatakan, langkah Partai Golkar mem-back up Bupati Satono bukan semata-mata sebagai wujud pengayoman partai kepada kadernya tetapi yang lebih penting lagi agardalam persoalan ini tidak melahirkan gerakan politisasi dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi saat ini. “Kita kan sudah membaca persoalan penempatan rekening Pemkab Lampung Timur di Bank Tripanca itu akan dipolitisasi sedemikian rupa, yang intinya untuk menggoyang kepemimpinan Pak Satono sebagai Bupati. Nah, partai bersikap tegas dalam hal ini, kami tidak mau masalah ini dijadikan alat politisasi untuk merusak kredibilitas kader partai, apalagi Pak Satono itu kan ketua DPD Partai Golkar Lampung Timur,” lanjut dia. Sebagaimana diketahui, menyusul meletupnya persoalan yang melilit Bank Tripanca, terungkap pula bila ada dana Pemkab Lampung Timur sebesar Rp 107 miliar yang disimpan di bank yang selama ini dinakhodai Om Lay tersebut. Parkirnya dana tersebut menyulut beragam komentar, hingga belakangan menjadikan hal itu sebagai rumor politik untuk “menggembosi” kepemimpinan Bupati Satono. Bupati Satono sendiri Rabu (19/11) lalu, sebagaimana dikutip Lampung Post, menjelaskan, penyimpangan dana APBD Lampung Timur sebesar Rp 107 miliar di Bank Tripanca dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dimana kebijakan tersebut bermanfaat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mengakui, pada Pasal 193 ayat (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dana APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank non-pemerintah. Namun dalam penerapan UU tersebut, sambung Satono, masih ada Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan, bupati dapat membuka rekening kas daerah di lebih dari satu bank yang sehat. Ditambahkan, dengan penyimpanan dana Rp 107 miliar di Bank Tripanca, Pemkab Lampung Timur mendapatkan bunga Rp 7 miliar. Jadi, “Penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca menambah pemasukan untuk Lampung Timur,” Satono menambahkan.
Tidak Diam
Alzier Thabranie menyatakan, adalah mustahil seorang Satono sebagai Bupati Lampung Timur mengambil kebijakan tanpa dasar dan perhitungan yang matang. “Bahwa setiap kebijakan memunculkan risiko, itu sudah pasti. Tapi kalau persoalan ini dipolitisir berbagai pihak untuk menjatuhkan beliau, tentunya partai tidak akan diam,” tegas dia seraya menyatakan partai memiliki berbagai upaya untuk membantu Satono mengembalikan dana pemerintah yang tersimpan di Bank Tripanca tersebut. Apa saja langkah Partai Golkar itu? “Wah, saya nggak bisa sebut sekarang dong. Namun intinya, partai mem-back up habis Bupati Satono. Nanti kita bersama-sama membantu beliau mengatasi persoalan ini,” kata dia sambil menambahkan inti dukungan partainya tersebut adalah tetap concern-nya partai atas nasib rakyat Lampung Timur ke depan. Kalaupun pada akhirnya persoalan dana di Bank Tripanca itu akan menimbulkan masalah hukum, sambung Alzier, maka pihaknya akan menyediakan konsultan dan pendamping hukum bagi Satono. “Saya meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi persoalan ini untuk kepentingan kelompoknya. Partai Golkar mem-back up Bupati Satono semata-mata demi kepentingan masyarakat Lampung Timur secara umum,” tegas dia. dd

Buka-Bukaan Soal Caleg Wajib Setor

FOKUS – Jika selama ini berkembang isu bila para calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar memiliki kewajiban setor sejumlah dana, kini jawabannya sudah didapat. “Saya tegaskan, bahwa saya selaku ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tidak pernah memerintahkan adanya pungutan atau setoran bagi siapapun yang akan menjadi caleg,” kata M Alzier Dianis Thabranie, akhir pekan kemarin. Ia menambahkan, dirinya merasa perlu menegaskan hal ini karena sudah amat sering mendengar dan di-konfrom mengenai adanya kewajiban setor sejumlah dana terkait dengan pencalonan sebagai caleg melalui Partai Golkar. “Pada rapat pleno diperluas Rabu (19/11) malam, hal semacam ini juga sudah saya tegaskan. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan untuk menjadi caleg Partai Golkar wajib setor ke saya,” imbuh dia. Diakuinya, banyak kader yang melapor langsung pada dirinya terkait dengan adanya permintaan sejumlah dana bagi caleg yang dilakukan beberapa oknum fungsionaris. “Saya memang dengar itu semua, tapi saya tidak pernah memerintahkannya apalagi sampai menerimanya, nggak ada itu,” Alzier menegaskan. Menurut dia, yang terjadi adalah adanya kebijakan masing-masing DPD II yang meminta para caleg untuk membantu sejumlah dana guna dijadikan alat-alat peraga untuk kepentingan kampanye. “Kalau untuk kepentingan partai, saya kira ya wajar saja dong kalau para caleg membantu. Partai kan perlu beragam alat peraga, mulai baleho sampai yang lain-lain. Tapi kalau setor ke pribadi-pribadi, saya tidak pernah memerintahkannya,” ia melanjutkan. Beberapa kader Partai Golkar –yang keberatan ditulis namanya- secara khusus buka-bukaan pada Fokus terkait kewajiban menyetor sejumlah dana untuk mendapatkan nomor urut diatas. “Kami bahkan sampai tawar-menawar kok,” aku dia. Menurut Alzier, semestinya seorang caleg juga harus pandai, permintaan itu untuk kepentingan partai atau pribadi yang bersangkutan. “Jangan karena sudah kebelet ingin nomor urut diatas, terus mau-mau saja disuruh setor. Padahal, saya selaku ketua Partai Golkar Lampung tidak pernah memerintahkan hal semacam itu. Saya minta semua yang terkait masalah ini meng-clear-kannya, sehingga tidak membawa dampak negatif bagi partai,” kata Alzier lagi. dd